Biasanyakajiannya seperti ituBahwa Kawasan Segati, daeran Langgam sudah dilakukan Tata Batas,namun belum di Tetapkan.Bahwa kasawan perkebunan KM. 80 Simpang Basrah Dusun III Tasik Indah,Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riaumasuk ke dalam Hutan Produksi Terbatas/ HPT Tesso Nilo artinya HutanProduksi yang dikaji berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P. 50/MenhutII/2009 tentang Penegasan Status DanFungsi Kawasan Hutan yakni pada Pasal 1;Bahwa

No. 605/ Pdt/2019/PT.DKIterdapat Tergugat (Para Terbanding) yang berdomisili di daeran hukumPengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal182 ayat (2) HIR Mutatis Muntandis Penagdilan Negeri Jakarta Selatan tidakberwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh ParaPembanding dahulu Para Penggugat; Maka bahwa berdarakan fakta tersebut diatas, maka Pengadilan NegeriJakarta Selatan berdasarkan kompetensi relatif tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili, dan memutus

INRICHI karena hal itudilakukan oleh anggota tim atas perintah saksi; Bahwa setahu saksi proses stuffing (bemuatan kayu kedalam konteiner)terhadap 2 (dua) konteiner sudah selesai, sedangkan 1(satu) konteinerbelum dilakukan, dan saksi tidak mengetahui kalau sudah dilakukanpengiriman keluar daeran Nusa Tenggara Timur, karena yang bisamenjelaskan adalah CV. INRICHI;Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

SINARCENDRAWASIH SEJAHTERA dan DEREK ASMURUF, S.E. selaku PejabatPembuat Komitmen Sekretariat Daeran Kabupaten Teluk Bintuni denganjangka waktu pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejaktanggal 13 Juli 2010 sampai dengan 10 September 2010; Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Asrama Mahasiswa TelukBintuni, Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atas kewenanganhalaman 20 dari 118 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN Mnkdan sarana yang ada dalam diri AGUSTINA DESSY ARISANDYSIWABESSY, S.T.

Foto copy berita acara penyitaan tertanggal 24 April 2011,yang di keluar kan oleh kepolisianrepublik Indonesia daeran kepulauan resort tanjung pinang,di beri tanda PK/TR94;Bahwa suratsurat bukti tersebut terdiri dari PK/TR1 sampai dengan PK/TR94,suratsurat bukti mana telah di teliti dan di cocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan telah puladi beri materi secukupnya,kecuali surat bukti PK/TR40 yang tidak ada surat aslinyaMenimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas,pihak penggugat

Bahwa Tupoksi saksi selaku Wakil Camat antara lain sebagaiberikut :Membantu Camat dalam memimpin dan mengordinasikanpelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai berikut :e Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaranKecamatane Pelaksanaan tugas pemerintaan daeran yang dilimpahkan dariGubernur dan penegakan Perda dan Pergub oleh Satpol PPKecamatanHal 34 dari 134 hal Putusan No.54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PSTPengendalian operasional pemeliharaan ketentraman danketertiban penegakan Perda dan

Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 78;458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan MasjidSriwijaya Nomor: O80/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembinan YayasanWakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18(copy);460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah pembangunanmasjid Sriwijaya nomor : 004/IX/IntSek/YWNSP/2015 tanggal 3September 2015;461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daeran

PembatalanAtas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 42 Tahun2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penggunaan dan TataCara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenLabuhanbatu Selatan Nomor: 900/913/DPPKAD/2014 tanggal 05Desember 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan PajakBumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daeran

(DPPA SKPD) DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TahunAnggaran 2013.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TahunAnggaran 2014.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daeran (DPPA SKPD) DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TahunAnggaran 2015.8 (delapan) lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran BiayaPemungutan Pajak PBB Sektor

Sawah, Desa Aek Batu, KecamatanTorgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senintanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan PerkebunanHalaman 36 dari 93 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN RapJaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, KabupatenLabuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa PinangDamai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB ketikaitu Saksi sedang lewat di daeran

Mewakili BPH di daeran dan melaksanakan segala keputusan Sinode,MPL dan Majelis Daerah (Pasal 77 ayat 1 Tata Tertib Gereja BethelIndonesia)"ooe Bahwa Gereja yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatan sebagaiGembala Jemaat GBI Mega Mall Kota Bengkulu adalah illegal dan tidaksah karena permohonannya telah ditolak oleh BPH GBI dalam Surat dariKetua Umum Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia Pdt. Dr.

atausebahagiannya, sehingga kemudian ia gunakan untuk keperluan pribadinyadan keperluankeperluan lainnya baik keperluan dinas seperti membayartagihan listrik maupun keperluan diluar dinas yang tidak dapat diingat lagi,padahal uang listrik dan uang keperluan dinas lainnya sudah dianggarkantersendiri dalam DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur T.A. 2015,2016 maupun 2017;Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telahmenguntungkan dirinya sendiri dan menimbulkan kerugian keuangannegara/daeran

ratus delapan puluh duaribu lima ratus ruliah) yang diperoleh dari Rp. 250.000/jam maka yang seharusnyadisetor ke kas umum daerah adalah Rp. 150.000/jam sebagai PAD x 8.306,33jam = Rp. 1.245.949.500, dan tahun 2018 adalah dari sebesar Rp.1.864.955.000 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratuslima puluh lima ribu rupiah) dari perhitungaan Rp.250.000 maka yang harusdisetor ke kas umum daerah adalah Rp. 150.000/jam x 7.459,82 jam = Rp.1.118.973.000, maka total jumlah penerimaan daeran

Mamuju Utara menetapkan 5 (lima)unit alat berat excavator tersebut sebagai aset daeran Kabupaten Pasangkayuserta didaftarkan ke dalam Buku Inventaris Aset Tetap dengan kode lokasi12.33.05.11.03.15.00, kode barang 02.02.01.08.10, SKPD : Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) Prov.

Tetapi harus melalui tahapan perencanaan, tahapanpersiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil sedangkan pengadaan tanahuntuk gedung TIC tidak ada dokumen dilakukan melalui tahapan perencanaan,tahapan persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil;Halaman 176 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN BglMenimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 814No 36 Tahun 2015 Tanggal 6 Januari 2015 Tentang Tenaga KontrakDilingkungan Sekretariat Daeran Kab.

5 (lima)hektar dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanahdengan pihak yang berhak, tetapi harus melalui tahapan perencanaan, tahapanpersiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil sedangkan pengadaan tanahuntuk gedung TIC tidak ada dokumen dilakukan melalui tahapan perencanaan,tahapan persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil.Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 814No. 36 Tahun 2015 Tanggal 6 Januari 2015 Tentang Tenaga KontrakDilingkungan Sekretariat Daeran

Bahwa kemudian setelah pembicaraantersebut, pada tanggal 12 April 2015, kami berenam (yaitu orang yangsama sebagaimana Terdakwa jelaskan) menemui pihak perwakilanHalaman 94 dari 120 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Smrpemilik Ponton di kantornya di Tarakan (yang alamatnya Terdakwa tidakingat, disekitar daeran Markoni) untuk menerima penyerahan uangsebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).

menyampaikan bahwaVerifikator hanya memeriksa kelengkapan sekolah Penerima BOSDAKabupaten kalaupun ada sekolah yang meminta untukdikunsultasikan terkait pertanggungjawaban kelengkapanHalaman 57 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2020/PN Smradministrasi penggunaan DANA BOSDA Bantuan keuangan ProvinsiKalimantan Timur diperiksa Saja namun tidak dibuatkan ceklistnya.Bahwa saksi menerangkan tidak ada sekolan Menengah KejuruanSMK Pelita Gamma terkait pertanggungjawaban penggunaan DanaOperasional Sekolah daeran

UtrBahwa sekitar bulan Juli 2016, saksi akhirnya mengikuti kajian diMesjid di daeran Taman Sari tersebut, yang saat itu saksi datangbersama AHMID (Ikhwan Tangerang Kota).

ArfiantyBelinda, SH Pgl Yanti, sebagai pertanggungjawabannya saksi Rahmat Realson,SH.MM memerintahkan saksi Erviyeti dan saksi Nova Rudiyanto pada Bulan maretTahun 2011 untuk pergi ke Kabupaten MukoMuko dan Kabupaten kerinci untukmencap stempel dan meminta tandatangan SPJ fiktif yang telah ditandatanganioleh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, sedangkan saksi RahmatRealson, SH.MM pada bulan yang sama bersama dengan saksi Hardi DarmaPutra, saksi Febrinaldi dan saksi Devi Hariyanto berangkat ke daeran

PenunjukanPegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebupaten Pesisir Selatan TahunAnggaran 2011.690) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Gubernur SumateraBarat Nomor : 1713672009 Tanggal 4 Agustus 2009 TentangHalaman 302 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDGPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.691) 1 (Satu) Rangkap Surat Sekretariat Daeran

S.Sos untuk DinasDalam Rangka Konsultasi tentang PP No 30 Tahun 2011 tentangPinjaman daeran dan pemendagri no 22 tahun 2011 tentangPenyusunan APBD 2012 ke Mendagri di Jakarta tanggal 21 Juli2011 s/d 24 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab.Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an.SUCIATI.

SetwanKota Pekanbaru BEJOWIJOYONO bertandatangan serta bercapstempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran KotaPekanbaru.344) a. 1 ( Satu )Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRDKab.

September 2011tentang Penunjukan PNS Sebagai Kordinator, Sekretaris, dan AnggotaPendamping Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir SelatanTahun Anggaran 2011.694) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 139 / DPRD PS /2011 Tanggal 12 September 2011 Tentang Penetapan Susunan AlatKelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Kabupaten PesisirSelatan.695) 1 (Satu) Rangkap Register SP2D Tahun Anggaran 2011Mulai Dari 01 Januari 2011 Sampai Dengan 31

Bahwa sekalipun di dalam Guygatan a quo memiliki keterkaitan denganobjek tanah yang berlokaksi di daeran Kabupaten Serang, namunkarena wilayah Serang termasuk dalam wilayah Jawa dan Madura,maka Hukum Acara Perdata yang berlaku adalah HIR, oleh Karenanyasesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR yang telah diterjemahkan olehMahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan di Lingkungan Perdata Umum Mahkamah AgungRl, Edidi 2007, dimana pada jalaman 50 huruf e telah menyatakan

Bahwa kemudian setelah pembicaraantersebut, pada tanggal 12 April 2015, kami berenam (yaitu orang yangsama sebagaimana Terdakwa jelaskan) menemui pihak perwakilanHalaman 94 dari 120 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Smrpemilik Ponton di kantornya di Tarakan (yang alamatnya Terdakwa tidakingat, disekitar daeran Markoni) untuk menerima penyerahan uangsebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).

kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yangbertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalamUU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) :kerugian negara/daeran