Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentangPenyaluran Alat Kesehatan:Pasal 5 ayat (1): Yang berhak menyalurkan alat kesehatan adalah:1) Penyalur alat kesehatan;2) Cabang penyalur alat kesehatan;3) Toko alatalat kesehatan;Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas yangdilakukan oleh Terdakwa bersama dengan JOHAN WINATA, JOHANTANCHO, dr.

Lampiran Il Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah poin ketiga tentang persiapan pemilihanpenyedia barang, yang menyebutkan Spesifikasi teknis barang tidakmengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan sukucadang;Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentangPenyaluran Alat Kesehatan:Pasal 5 ayat (1): Yang berhak menyalurkan alat kesehatan adalah:1) Penyalur alat kesehatan;2) Cabang penyalur alat kesehatan;3) Toko alatalat kesehatan

fotokopi dari print out);: detikcom, Kepala BPIP Sebut Agama Jadi Musuh TerbesarPancasila, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari print out);: cnnindonesia, KPK: Harun Masiku Tak Main Medsos dan HP JadiSulit Ditemukan (fotokopi dari print out);: Kompas.com, LP3ES Catat 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soalCovid19, tanggal 6 April 2020 (fotokopi dari print out);: kompasiana.com, Menjadi Bodoh Mendengar Pernyataan PejabatPublik, tanggal 21 Februari 2020 (fotokopi dari print out);: Tribunnews, Viral Menkes

P17.all:Berita) dengan judul MKEK IDI Benarkan Surat PenolakanRekomendasi dr Terawan Jadi Menkes dicetak dari websitehealth.deti.com dari alamat situs link : httos://nealth.detik.com/beritadetikhealth/d4757149/mkekidibenarkansuratpenolakanrekomendasidrterawanjadimenkes pada tanggal 07 Oktober 2020(Fotokopi dari print out);: Pendapat Ahli Hukum DR.

pembuktian perkara dipersidangan, haltersebut menunjukan bahwa barang bukti dan dalam perkara a quo selamapersidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yangberwenang dari Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonanagar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingandan pengembangan IIlmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimanaSurat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES

Bolaang MongondowUtara, atau setidaktidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalamWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU, BEBERAPAPERBUATAN YANG DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT,MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRISENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG17DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIANNEGARA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan dan caracarasebagai berikut :Bahwa berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor:1065/ MENKES

dalam WILAYAH HUKUMPENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU, BEBERAPA PERBUATANYANG DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT, DENGANTUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIR ATAU ORANG LAIN ATAUSUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN,KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA55JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGANNEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, yang dilakukan olehterdakwa dengan perbuatan dan caracara sebagai berikut :Bahwa berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor:1065/ MENKES

MenteriKesehatan (Menkes) Dr Nafsiah Mboi, SpA, MPH, mengatakan : "Sorry to be inmacet. I heard some of you spent more than 3 hours from airport to Jakarta.That may contribute to your risk of cancer. So, blame it on the traffic.

Laboratoriumpengujui sampel Narkoba dan psikotropika yangditunjuk sesuai dengan Keputusan Mentri KesehatanRI No 1173/Menkes/SK/1998 antara lain Lab. BNN,Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Poli.Terkait dengan ketentuan tersebut, bahwa dalamfakta persidangan terungkap tidak ada barang buktiberupa narkotika yang ditemukan untuk dijadikansample pengujian laboratorium untuk mengetahuiada atau tidaknya persesuaian dengan hasilpemeriksaan urine Terdakwa.Hal. 16 dari 100 hal.

Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor ; 86/Menkes/XI/1976 tentang produksidan peredaran makanan;f. Keputusan Dirjen POM nomor 02665/B/SK/VIII/1991 tentang produksimakanan bayi dan anak;g.

berlaku, yang bersifat konkrit, individualdan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata ; Atas dasar fakta tersebut diatas, jelas bahwa : 1 Obyek SengketaI dan Obyek SengeketaII atas nama Penggugatmerupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan / diterbitkan olehTergugatI dan TergugatII yang merupakanBadan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahdibidang Disiplin Kedokteran Indonesia berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 072/MENKES

Sidoarjo Nomor 19 Tahun2013 tentang Izin Lingkungan ;Fotocopy Peraturan Menteri Negara Lingkungan HidupHalaman 53 dari 101 halaman, Putusan Perkara Nomor : 101/G/LH/2019/PTUN.SBY30.31.32.33.Bukti P 30Bukti P 31Bukti P 32Bukti P 33RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman KeterlibatanMasyarakat Dalam Proses Analisis Dampak LingkunganHidup Dan Izin Lingkungan ;Fotocopy UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan Dan Pengelolaan LingkunganFotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :1204/MENKES

Kesehatan RI Dirjend Pelayanan Kefarmasian dan alkes dgn No: YF.05.03.V.A.1067,tgl 10 Okt 2005 perihal perluasan keagenan izin penyalur alkes(addendum I) utk menanmbah jenis alkes produksi Neijing City Southwest Medical Equipment CO,LTD,China,Uni-M Inc,Korea Headstar Medical Products CO,LTD,Taiwan.p. 1 (satu) lembar legalisir surat Departemen Kesehatan RI Dirjend Pelayanan Kefarmasian dan alkes dgn No: YF.05.03.V.A.1067,tgl 10 Okt 2005 perihal perluasan keagenan izin penyalur alkes(addendum I)Lamp Kep Menkes

produksi alkes (Addendum I) persetujuan dalam bentuk Addendum I.r. 1 (satu) lembar legalisir srt Depkes RI Dirjend Bina Kefarmasian dan Alkes,dgn No: HK.05.DJ.V.AK.387, tgl 5 Sept 2006, perihal: perluasan keagenan izin penyalur alkes(addendum II) untuk menambah jenis alkes produksi Violet trading CO,LTD-Japan.s. 1 (satu) lembar legalisir surat Depkes RI Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dengan nomor: HK.05.DJ.V.AK.387, tanggal 5 September 2006, tentang Addendum II, Lampiran Keputusan Menkes

Lamp Kep Menkes RI No: HK.01.02.SK.1.405,tgl20 Mei 2003,PT Sani Tiara Prima menyalurkan alkes produksi dariNo.1 s/d 10 sesuai pd lampiran terdahulu.Hal. 14 s/d Hal. 466Putusan No. 02/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.Gto2 (dua)lembar legalisir surat Depkes RI Dirjend Bina Kefarmasiandan Alkes,No: YF.02.10/V/247/2010, tanggal 14 Juni 2010,perihal:perluasan produksi sertifikat produksi alkes (Addendum 1)persetujuan dalam bentuk Addendum I.1 (satu) lembar legalisir srt Depkes RI Dirjend Bina Kefarmasian danAlkes

YF.05.03.V.A.1067,tgI 10Okt 2005 perihal perluasan keagenan izin penyalur alkes(addendum 1)utk menanmbah jenis alkes produksi Neijing City Southwest MedicalEquipment CO,LTD,China,UniM Inc,Korea Headstar Medical ProductsCO,LTD, Taiwan.Hal. 239 s/d Hal. 466Putusan No. 02/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.Gtop.1 (satu) lembar legalisir surat Departemen Kesehatan RI DirjendPelayanan Kefarmasian dan alkes dgn No: YF.05.03.V.A.1067,tgl 10Okt 2005 perihal perluasan keagenan izin penyalur alkes(addendum/Lamp Kep Menkes

Departemen Kesehatan RI DirjendPelayanan Kefarmasian dan alkes dgn No: YF.05.03.V.A.1067,tgl 10Okt 2005 perihal perluasan keagenan izin penyalur alkes(addendum 1)utk menanmbah jenis alkes produksi Neijing City Southwest MedicalEquipment CO,LTD,China,UniM Inc,Korea Headstar Medical ProductsCO,LTD,Taiwan.1 (satu) lembar legalisir surat Departemen Kesehatan RI DirjendPelayanan Kefarmasian dan alkes dgn No: YF.05.03.V.A.1067,tgl 10Okt 2005 perihal perluasan keagenan izin penyalur alkes(addendum)Lamp Kep Menkes

bentuk Addendum I.1 (satu) lembar legalisir srt Depkes RI Dirjend Bina Kefarmasian danAlkes,dgn No: HK.05.DJ.V.AK.387, tgl 5 Sept 2006, perihal: perluasanHal. 362 s/d Hal. 466Putusan No. 02/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.Gtokeagenan izin penyalur alkes(addendum II) untuk menambah jenis alkesproduksi Violet trading CO,LTDJapan.1 (satu) lembar legalisir surat Depkes RI Dirjend Bina Kefarmasian danAlat Kesehatan, dengan nomor: HK.05.DJ.V.AK.387, tanggal 5September 2006, tentang Addendum II, Lampiran Keputusan Menkes

Departemen Kesehatan RI DirjendPelayanan Kefarmasian dan alkes dgn No: YF.05.03.V.A.1067,tgl10 Okt 2005 perihal perluasan keagenan izin penyaluralkes(addendum ) utk menanmbah jenis alkes produksi NeijingCity Southwest Medical Equipment CO,LTD,China,UniMInc,Korea Headstar Medical Products CO,LTD, Taiwan.1 (satu) lembar legalisir surat Departemen Kesehatan RI DirjendPelayanan Kefarmasian dan alkes dgn No: YF.05.03.V.A.1067,tgl10 Okt 2005 perihal perluasan keagenan izin penyaluralkes(addendum )Lamp Kep Menkes

RAMA 99,20%0,00 0,00PRATAMA Bahwa terhadap SK Menteri Kesehatan RI nomor:413/MENKES/SK/X1/2012 tanggal 2012 tanggal 29 November 2012 tidakHalaman 14 dari 172 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdgdirespon dengan cepat oleh Pemerintahn Kota Padang dan baruditindaklanjuti oleh Walikota Padang saksi FAUZI BAHAR melalui SuratKeputusan Walikota Padang nomor 136 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013tentang Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Kementrian Kesehatan(DIPA Tahun 2013 satuan kerja RSUD dr.

CAHAYA9.904.236.000,a RAMA 9.825.066.000,00 00 99,20%PRATAMABahwa terhadap SK Menteri Kesehatan RI nomor413/MENKES/SK/X1/2012 tanggal 2012 tanggal 29 November 2012 tidakdirespon dengan cepat oleh Pemerintahn Kota Padang dan baruditindaklanjuti oleh Walikota Padang (FAUZI BAHAR) melalui SuratKeputusan Walikota Padang nomor 136 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013tentang Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Kementrian Kesehatan(DIPA Tahun 2013 satuan kerja RSUD dr. RASIDIN Padang) dengan saksidr.

dalammasyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihidaripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapatmenimbulkan petaka, selanjutnya dalam Pasal 3 juga menentukan bahwamenteri menetapkan jenisjenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkanwabah, dengan demikian untuk dapat menentukan suatu penyakit sebagaiwabah haruslah ditetapkan oleh Menten;Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapbkan oleh MenteriKesehatan melalui Keputusan Men teri Kesehatan NomorHK.01.07/MENKES

Foto copy Contoh Hasil Pengukuran Medan Magnet Dan MedanListrik pada SUTT di lokasi Sagulung dan Tanjung Uncang, Terkait denganhasil pengukuran medan magnet dan medan listrik yang masih berada jauh dibawah batas ambang maksimal yang mengacu pada Keputusan MenteriKesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/X1/2002 tentang Persyaratan KesehatanLingkungan Kerja Perkantoran dan Industri, diberi tanda T 1.24;Foto copy suratsurat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya,kecuali bukti T 1.3, T 1.5, T 1.6, T 1.8

Putusan Nomor 67K/PM.103/AD/VII/2021menyediakanTanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebutadalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurutSimon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawanhukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yangbertentangan dengan hukum.Pengertian tanpa Hak disini adalah tanpa izin dari pihakyang berwenang atau dengan kata lain Terdakwa tidakmempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenangmengeluarkan izin yakni Menkes RI untuk memiliki,menyimpan, menguasai

Gunungkidul. 87) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Wonosari Nomor : 700/2175.A/ 2018 tanggal 4 Agustus 2018 tentang Tindak Lanjut Hasil Konsultasi. 88) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 201/MENKES/SK/II/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas RSUD Wonosari. 89) 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 503/1983/37/RS/VI/ 2015 tanggal 22 Juni 2015. 90) 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23

Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas RSUD Wonosari 91) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 433/KPTS/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD secara Penuh pada RSUD Wonosari Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK 92) 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III

Bahwa walaupun hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium KesehatanDaerah Propinsi DKI Jakarta tersebut tidak menemukan Amphetamines dalam urineTerdakwa, namun dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium KesehatanDaerah Propinsi DKI Jakarta tersebut telah menunjukkan bahwa urine Terdakwa telahdiperiksa di lembaga resmi sebagaimana ditentukan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 sehingga Majelisberpendapat bahwa bukti surat

satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas RSUD Wonosari

ada gejala gaduh gelisah dan harus dirawat inap ;Bahwa Agus Setiyono pernah mengatakan kalau dia tidak sakit tetapisaksi tidak ingat persis katakatanya, Agus mengatakan, saya tidaktahumengapa dibawa kesini saya tidak apaapa ;Bahwa tindaaaakan yang dilakukan saksi terhadap pasien AgusSetiyono adalah saksi melakukan pemeriksaan Psikiatrik dengan cara63wawancara dengan pasien, dan akan dilakukan pemeriksaanPsikotes ;Bahwa Agus Setiyono dirawat inap adalah atas ijin isterinya, danmenurut Keputusan Menkes

farmasi yang memilikiizin dari instansi yang berwenang dan yang boleh menjual adalah tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukanpekerjaan kefarmasian seperti Apoteker dan Asisten Apoteker;Bahwa Toko Obat atau disebut juga pedagang Eceran obat adalah usahaperorangan atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpanobatobat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempattertentu. sebagaimana tercantum dalam surat izin.Menurut KepmenkesNo.1331.MENKES

Bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta telah memenuhi KlasifikasiRumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang KlasifikasiRumah Sakit dan ditetapkan sebagai RUMAH SAKIT UMUMKELAS B, sebagaimana dimaksud SERTIFIKAT PENETAPANKELAS RUMAH SAKIT, sesuai dengan KEPUTUSAN MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : HK.03.05 /1/474/12 tentang Penetapan Kelas Rumah sakit Umum IslamSurakarta Provinsi Jawa Tengah ditetapkan di Jakarta, tertanggal 21Th