Ditemukan 3498 data
92 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anak dariSitorus;Membebankan kepada para Terdakwa, untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banten Nomor 4/PID.SUSTPK/2016/PT.BTN. tanggal 17 Maret 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan paraTerdakwa;.
Mei Sartika Sitorus, S.E. anak dari Sitorus telah mengajukanpencabutan permohonan kasasi sebagaimana diterangkan dalam AktaPermohonan Pencabutan kasasi Nomor: 4/Pid.Sus/2016.PT.BTN. jo.29/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Srg. tanggal 23 Juni 2016, dan oleh karenapencabutan permohonan kasasi tersebut dilakukan sebelum perkara a quodiperiksa oleh Majelis Hakim kasasi, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/T erdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telahdiberitahukan
69 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berlian Majus, Cempaka Putih Jakarta Pusat).Masingmasing dipergunakan dalam perkara Istuti Indarti ;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banten No. 12/PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal 22 Agustus 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1.2.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri
No. 1525 K/Pid.Sus/2014Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Banten No. 12/PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal22 Agustus 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Serang No. 16/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. tanggal 15April 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan
55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang No. 48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Drs.AGUS TAKARIA tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banten No. 12/PID.SUS/2013/PT.BTN
15 — 4
PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) maupun Akad Jual Beli sampai saat inibelum ditandatangani karena sertipikatnya masih bermasalah.Dengan demikian transaksi jual beli belum pernah terjadi dan tanahserta rumah belum menjadi milik Pemohon.Dengan keadaan yang kami sebutkan pada butir No. 33 di atas, PT.BTN Syariah tidak dapat meneruskan pembiayaan kepemilikanrumah. Dengan demikian, tanah dan rumah diSN , Jakarta Selatanbukan milik Pemohon, namun masih milik penjual.
111 — 59
Kepala Badan Pertanahan NasionalKota Tangerang, bertempat tinggal di Jalan PerintisKemerdekaan, Gang Kavling 5, Babakan, KecamatanTangerang, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebutsebagai Turut Terbanding/semula Turut Tergugat I;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor38/PDT/2020/PT.BTN, tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding;Telan membaca berkas perkara dan suratsurat
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 30 Juli 2007 ;Surat Pengantar/Surat Jalan Nomor 01/Sj/07/2007 tanggal 31Juli 2007 ;Surat Pengantar/Surat Jalan Nomor 02/Sj/07/2007 tanggal 31Juli 2007 ;Surat Pengantar/Surat Jalan Nomor 03/Sj/07/2007 tanggal 31Juli 2007 ;Surat Pengantar/Surat Jalan Nomor 04/Sj/07/2007 tanggal 31Juli 2007 ;Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk bukti perkara lain ;e Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah)kepada Terdakwa ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 02/PID/2009/PT.BTN
Terbanding/Tergugat : Drs Muhammad Agus Julianto DAN REKAN
105 — 94
,berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien IIBlok FG 12 No. 31 Sektor Bintaro Jaya,Kota TangerangSelatan;Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IIl/semulaTurut Tergugat III;Pengadilan Tinggi tersebut;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal Nomor85/PEN/PDT/2018/PT.BTN tanggal 24 Juli 2019 tentang PenunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding;Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 85/PDT/2019/PT BTNMembaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan
81 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
. : 79/PDT/2010/PT.BTN tanggal 22 Februari2011 jo.
1.M. dahlan
2.Ganda Wulan
Tergugat:
1.Bupati Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang
2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
3.Kepala Sekolah Dasar Negeri Balaraja I
131 — 58
2015/PN.TNG, PARAPENGGUGAT mengajukan gugatan mengklaim mengenai tanahsebagaimana tersebut diatas, namun gugatan PARA PENGGUGAT tersebutdalam Pokok Perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima.Kemudian terhadap Putusan Perkara Perdata No. 359/Pdt.G/2015/PN.TNGtanggal 10 Februari 2016 tersebut PARA PENGGUGAT mengajukanBanding, akan tetapi dalam perjalanan proses banding, PARA PENGGUGATtelah mencabut permohonan bandingnya sebagaimana termuat dalamPenetapan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 91/PDT/2016/PT.BTN
TERGUGATINTERVENSI mengajukan gugatan mengklaim mengenai tanahsebagaimana tersebut diatas, namun gugatan TERGUGAT INTERVENSI tersebut dalam Pokok Perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima.Kemudian terhadap Putusan Perkara Perdata No. 359/Pdt.G/2015/PN.TNGtanggal 10 Februari 2016 tersebut TERGUGAT INTERVENSI mengajukanBanding, akan tetapi dalam perjalanan proses banding, TERGUGATINTERVENSI telah mencabut permohonan bandingnya sebagaimanatermuat dalam Penetapan Pengadilan Tinggi Banten Nomor91/PDT/2016/PT.BTN
48 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan kepada Para Terdakwa untukmembayar biaya perkara masingmasing sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten No.7/PID.SUS/2012/ PT.BTN, tanggal 18 April 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari JaksaPenuntut Umum dan TerdakwaTerdakwa ;2.
Oleh karena itu kami berpendapat bahwa hukuman pidana yangdijatuhnkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten dalam putusannya Nomor : 7/PID.SUS/2012/PT.BTN tanggal 18 April 2012 adalah sangat tidak mendidik danterkesan sebagai satu langkah mundur bagi lembaga peradilan dalammemberantas tindak pidana korupsi yang pada akhirnya berakibat padalunturnya kepercayaan masyarakat pada hukum itu sendiri ;Bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut dalamtindak
hukum pembuktian secara benar, oleh karena ternyata perbuatanPara Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang No.30Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana dalam dakwaan Primairr ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatas,Mahkamah Agung berpendapat : bahwa putusan Pengadilan Tinggi BantenNomor.7/Pid.Sus/2012/PT.BTN
) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UndangUndangNo.8 Tahun 1981, UndangUndang No.48 Tahun 2009, dan UndangUndangNo.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSAPENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SERANG tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No.7/PID.SUS/2012/PT.BTN
76 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten Nomor 14/PID.SUS/2013/PT.BTN. tanggal 13September 2013 .yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;2.
Nomor 47 PK/PID.SUS/2015Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten Nomor 14/Pid.Sus/2013/PT.BTN., tanggal 13September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Serang, Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal01 Juli 2013 ;MENGADILI SENDIRI :. Menyatakan Terdakwa Alfian, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama ;.
Nomor 14/PID.SUS/2013/PT.BTN. jo.
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK, BUDY,EDY,SAPTONO dan REKAN PROPERTY dan BUSINESS APPRAISERS
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOSURYA INTI FINANCE
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Tergugat II : PANGERAN POHAN
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tangerang
36 — 22
No. 5 Cikokol Kota Tangerang, untukselanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 4 Juli 2019 Nomor:79/PEN/PDT/2019/PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan suratgugatannya bertanggal 22 Februari
417 — 133
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Nopember 2018Nomor: 154/PEN/PDT/2018/PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;2.
342 — 237
Putusan No.54/Pdv/2010/PT.BTN jo putusan kasasi No. 1391 K/Pdt/2011 jo.
448 — 133
Ditreskrimumtanggal 16 Agustus 2016, diberi tanda PR4b;Fotocopy surat tanda penerimaan laporan/pengaduan Nomor Polisi:LP/K/177/N/2007/Restro Tangerang tanggal 18 April 2007, diberi tandaPR5;Fotocopy surat tanda penerimaan laporan/pengaduan Nomor Polisi:LP/B/1036/X/2012/PMJ/Restro Tangerang Kota tanggal 16 Oktober2007, diberi tanda PR6;Fotocopy Petikan putusan Nomor: 1607/PID.B/2011/PN.TNG tanggal 26Maret 2012, diberitanda PR7;Fotocopy Akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Nomor:111/PID/2011/PT.BTN
165 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banten Nomor 1/PID.SUSTPK/2016/PT.BTN tanggal 29 Februari 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;Hal. 74 dari 107 hal. Put.
No. 902 K/PID.SUS/2016MENGADILIMenolak permohonan kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM PADAKEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor1/PID.SUSTPK/2016/PT.BTN tanggal 29 Februari 2016 yang menguatkanPutusan pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SerangNomor : 19/Pid.SusTPK/2015/PN.Srg tanggal 10 Desember 2015, sekedarmengenai Pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Drs.
Terbanding/Tergugat : PT. DAPENSI TRIO USAHA ( PT. DTU )
69 — 43
., Notaris danPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Cluster KebayoranGardenes (Kebayoran Residence) Blok E 26 Rt. 03 Rw. 013Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota TangerangSelatan;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;Pengadilan Tinggi tersebut;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor37/PEN/PDT/2019/PT.BTN tanggal 22 Maret 2019 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;Membaca berkas perkara dan suratsurat
210 — 47
SitorusNama Tergugat PT.BTN (Persero) Panjar biayagugatan sebesar Rp.1.822.000, Tertanggal, 23 Desember 2014. (Fotocopy PT.WIDYA SATRIASTANDING INSTRUCTIONNamaDelfried M. SitorusNo.KTP:3171012003600001 Jabatan KuasaDirekturr PT.WIDYA SATRIA Tertanggal, Medan 07 Juli2014PT.WIDYA SATRIA STANDING INSTRUCTION Nama DelfriedM. Sitorus No.KTP:3171012003600001 Jabatan Kuasa DirekturPT.WIDYA SATRIA Tertanggal, Medan Juli 2014 PT.WIDYASATRIASTANDING INSTRUCTION Nama Delfried M.
Terbanding/Tergugat I : PT. Unilever Indonesia, Tbk Diwakili Oleh : Dr. LUHUT M. P. PANGARIBUAN, SH., LL.M.
Terbanding/Tergugat II : Unilever Asia Private Limited Diwakili Oleh : Dr. LUHUT M. P. PANGARIBUAN, SH., LL.M.
161 — 104
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 20 Januari2021, Nomor : 11/PDT/2021/PT.BTN, tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 20Januari 2021, Nomor : 11/PDT/2021/PT.BTN, tentang Penunjukan PaniteraPengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkaratersebut;3.
48 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 248 K/Pdt/2012 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.166.000, (Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);DALAM REKONVENSI:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi;DALAM POKOK PERKARA: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat,Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan TinggiBanten dengan putusan No. 65/PDT/2011/PT.BTN tanggal 10 Agustus 2011yang amarnya
83 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banten No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal 12 September 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Hal. 93 dari 184 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/20131. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2.
meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa sudah cukup lama mengabdi sebagai PNS; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yangdiperolehnya sebesar Rp. 203.500.000, (dua ratus tiga juta lima ratus riburupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimobangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Banten No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN
UndangUndang No. 14 Tahun1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa DUSEPSUHENDAR, SP., tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN