Ditemukan 3979 data
75 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Taufik Sumawinata (Tergugat II Intervensi) telah membuat surat (buktiP11) yang ditempelkan pada papan pengumuman tempat Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja, dimana surat tersebut meresahkan masyarakat sekitarpertambangan;4 Objek Sengketa Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;1 Bahwatindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan berupa:e Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/205/HKKS/ II/2012,tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota SamarindaNomor 545/405/HKKS/VII/2010 tentang
137 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau dilakukan berdasarkan bukti hak yang cacat hukum danpenguasaan tanah tidak sah (bukan persetujuan pemilik), maka menurut hukumsemua buktibukti peralinan baik berupa bukti hak dan penguasaan tanahbeserta segala suratsurat maupun perbuatanperobuatan hukum termasuk yangdibuat dan dilakukan masingmasing para Turut Tergugat Il adalah tidak sahdan cacat hukum yang harus dicabut dan dibatalkan, perbuatan tersebutdikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektiforang lain dan melangar
CHANDRA SYAHPUTRA, S.H.,
Terdakwa:
1.JONI Als JONI Bin UMAR SICEK Alm
2.ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS
120 — 53
Oleh karenanya UnsurBarang Siapa belum dapat di tuduhkan Kepada Terdakwa Robi HolandaBin Yantonis karena didalam hasil dari pembuktian para saksisaksimaupun keteranga Terdakwa bahwa Terdakwa Robi Holanda Bin Yantonistidak terbukti ikut serta dalam tindak pidana pemerasan sesuai yangtertuang dalam dakwaan dari Penuntut Umum, bahwasanya Terdakwa RobiHolanda Bin Yantonis melangar Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55Ayat 1 ke 1 KUHPidana.
1.MUCHAMMAD ARIFIN, SH
2.MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
1.SYAFRIANDI PGL ANDI Bin DAMIRIS
2.SUHATRIL PGL ISUL Bin NURDIN
89 — 24
Tanpa Nama,yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikanberupa Pukat Lampara Dasar/trawl dapat dikatakan telah melangar Pasal 85Jo.
217 — 157
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(A UPB) jn nena nnn ence cnn nnnennee6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur; b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; d. = Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atauh.
Menetapkan dan Menyatakan, bahwa 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milikyang menjadi obyek perkara auqo, dalam proses penerbitannya:1.Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB));2 22a n nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn nn cnnTidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB)); 22a n nnn nnn nnn nnn nnn nce cnc nnn cnn cn nescencee. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1). Tidak terjadi Kesalahan prosedur; 2). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;3). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; 4). Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; 5). Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;6). Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; 7).
48 — 4
Pel.WIRDA dan kelurga dengan Para Terdakwa ;Bahwa Para Terdakwa masih dalam satu suku;Bahwa terhadap barang bukti telah dibenarkan oleh Para Terdakwa danSaksisaks1;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Para Terdakwa didakwa melangar
1.BADAN KESEJAHTERAAN MASJID AL HUDA diwakili oleh H. LEGINO JAURI, S.H.
2.BKM AL HUDA/H.LEGINO JAURI, S.H.
3.Burhanuddin Lubis
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
BURHANUDDIN LUBIS
162 — 91
di atas;Bahwa tindakan Tergugat telan melanggar asas bertindak secarasewenangwenang, dimana Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa tanpa mengindahkan tanah kepunyaan orang lain dalam halini kepunyaan Penggugat, padahal Tergugat mengetahui di atas tanahtersebut telah diterbitkan Surat Keterangan tanah dan Akta PenggantiIkrar Wakaf untuk dan atas nama Badan Kesejahteraan Masjid AlHuda/ Nazir Masjid Al Huda (Penggugat) yang masingmasingditerbitkan oleh Pihak yang berwenang;Bahwa tindakan Tergugat melangar
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Iswan Noor, S.H.
162 — 123
Bahwa apa yang kita lihat dalamperkara ini sangat jelas, sebelumnya kami mohon maaf adanya kelalaianPenyidik Polres Kutai Barat, dan Saudara Jaksa Penuntut Umum yangkecendrungannya sewenangwenang menegakan hukum, melangar hukumitu sendiri , apa yang dimaksud melanggar hukum adalah sebagai berikut :1.
RONY ARMES TORISIA BIN ARMAN
Termohon:
1.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kota Bandung
2.Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri sipil.
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
110 — 27
panggilan pada Pemohon untuk di dengar sebagai saksi/tersangkatanggal 10 september 2020, T.1 31 Berita acara pemeriksaan pemohon sebagaitersangka tangal 11 September 2020yang kesemuanya juga tercantum berkasperkara penanganan perkara terhadap pemohonter sangka telah terbuktibahwa sejak tanggal 10 September 2020 pemohon telah ditetapkan olehTermohon selaku Penyidik PPNS atas koordinasi dan pengawasan dariTermohon Il selaku Penyidik Korwas ,sebagai tersangka karena disangkamelakukan tindak pidana melangar
thn 2016 hal yang paling pokok untuk menetapkanHalaman 99 dari 103 Putusan Nomor 29/ Pid/ Prap/2020/PN Bdg.seseorang sebagai tersangka minimal harus ada dua alat bukti yang sahmenurut undang undang ;Menimbang bahwa alat bukti yang sah berdasakan pasal 184 ayat 1KUHAP adalah :1.ao fF wo DNketerangan saksiketerangan ahlisuratpetunjukketerangan terdakwaMenimbang bahwa apakah penetapan pemohon tanggal 10 September2020 sebagai tersangka diduga melakukan tindak pidana disangka melakukantindak pidana melangar
ROSA SABINA J. ALIANDOE. DKK, Selaku Warga Taman Pluit Putri dan Ketua Forum Warga Taman Pluit Putri;
Tergugat:
- KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
311 — 193
Pihak penanggung jawab pembangunan/pemrakarsa tidak pernah menjalinkomunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat atau masyarakatsetempat tetapi tibatiba dilaksanakan pekerjaan proyek pembangunan gedungsehingga melangar surat rekomendasi UKLUPL dan Izin Lingkungan;Halaman 89 dari 99 halaman.
ruang dan peraturan zonasi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa KRKyang diterbitkan oleh Tergugat sebagai syarat untuk IMB objek sengketa tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil para Penggugat yangmenyatakan bahwa Pihak penanggung jawab pembangunan/pemrakarsa tidakpernah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat ataumasyarakat setempat tetapi tibatiba dilaksanakan pekerjaan proyekpembangunan gedung sehingga melangar
175 — 40
tersebut tidak memiliki dasar hukum / cacat hukum;Bahwa tindakan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasebagai Paku Alam KX adalah tidak patut, tidak sesuai dengan paugeranprojo kejawen dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, lebihdaripada itu perobuatan KPH AMBARKUSUMO telah menimbulkanperpecahan di antara sesama ahli waris dari KGPAA Paku Alam VIII dilingkungan Pura Paku Alaman; Bahwa perbuatan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasecara sepihak sebagai Paku Alam IX jelasjelas telah melangar
Kerugian Immateriil.Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGATdengan melanggar asas kepatutan, ketelitian, melangar haksubyektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan sertasikap kehatihatian sebagaimana disebutkan di dalam Gugatan ini,PENGGUGAT juga telah mengalami penderitaan psikologis sertatraumatik dan mengalami kerugian Immateriil yang tidak dapatdihitung dengan uang, namun Penggugat menetapkan Ganti RugiImmateriil sebesar Rp. 100, (seratus rupiah); TUNTUTAN PROVISI
53 — 180
Tergugat berpisah rumahhanya baru 60 hari, berarti masih belum melanggar Sigat Talig, karenahanya baru terhitung 60 hari berpisah tempat tinggal tersebut, namun walauTergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah hubungan suami isteri tetapberlangsung / kebutuhan lahir dan batin selalu terpenuhi, hal ini Tergugatlakukan setiap 1 (Satu) minggu Tergugat selalu datang menemul Penggugat dirumah orang tuanya di Janapria, maka dengan demikian Tergugat tidakmelanggar Sigat Taliq Tergugat;Menimbang bahwa suami melangar
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa persoalan yang muncul adalah perbuatan melawan hukumdalam arti melanggar undangundang sebagai produk legislasi ataukah melangar aturan sebagai produk regulasi?. Bahwa menurut Von Feuerbach (Van Bamellen 1987:49) sbb: (1)Setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukumpidana (nulla poena sine lege); (2). Penggunaan pidana hanyamungkin dilakukan jika terjadi perbuatan yang diancam pidana olehundangundang (nulla poena sine crimine); (3).
89 — 41
melanggar hak para Penggugat, yang kemudian berakibatpada kerugian para Penggugat, baik secara materil maupun imateril;Halaman 4 dari 40Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm16.17.Bahwa para Penggugat telah berulang kali menegur agar para Tergugatmenghentikan kegiatan di atas tanah sengketa, namun tetap tidak dihiraukanhingga gugatan pertama atas tanah obyek sengketa yang diperkarakansekarang, diajukan (perkara perdata nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.OLM);Bahwa perbuatan para Tergugat tanoa alas hak dan melangar
SENATOR BORIS PANJAITAN, SH
Terdakwa:
ERIFKI AGUSTIAN Alias ERIF Bin NASAN SAPUTRA
54 — 43
masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
26 — 2
Penuntut Umum telah didakwasebagai berikut :PERTAMA: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal62 jo Pasal 71 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 ;KEDUA ~ :Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 60 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 ;Halaman dari 50 halamanPutusan No.926/Pid.B/2012/PNMDNKETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal60 ayat (3) jo Pasal 71 UU No.5 tahun 1997 ;ATAUKEEMPAT : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melangar
1.MUH.ANSHAR, SH
2.MUHAMMAD SAID LUBIS, SH
Terdakwa:
YUDEN ALIAS CHIP BIN DAMAI TJANU
34 — 23
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwamengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya secara tertulis yang manapada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan primer yaitu melangar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan dakwaan subsider
1.MANSYUR
2.SUKARDIN
3.ZULFIKAR
Tergugat:
KEPALA DESA BAKA JAYA KABUPATEN DOMPU
113 — 44
Melangar larangan sebagai Perangkat Desa.(3). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camatatas nama Bupati/Walikota.(4).
85 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan sah dan berharga atas penerbitan Surat Pemberhentian Kerja281/HRDDSVXV2013 tanggal 26 November 2013;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensiterbukti melangar UndangUndang Pasal 140, 142 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 jo. tentang Ketenagakerjaan jo.
71 — 32
Pasal64 Ayat (1) KUHP dan Subsidiair melangar Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPatau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo.