perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanperbuatan sebagaimana dakwan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatifkesatu ;Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium ataupenyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaanmenurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektifdari Tindak Pidana yang dilakukan,sehingga pemidanaan tidak hanyamenimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung),tetapi juga pembenahan

Disisi lain, Putusan Nomor 7 P/HUM/2020 memerintahkan juga kepadaseluruh masyarakat sebagai peserta BPJS untuk bersamaPemerintah dan stakeholder lainnya turut serta memperbaiki sistemJKN, dalam hal ini sesuai kewajiban Peserta BPJS adalahmelakukan pembayaran iuran secara teratur dan tepat waktu.Dengan perbaikan sistem JKN, subyek penerima kepastian danperlindungan hukum sesungguhnya adalah masyarakat selakupenerima manfaat JKN; Pembenahan Sistem Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah 5.

Bahwa sejalan dengan pembenahan sistem jaminan kesehatan,BPJS Kesehatan telah menetapkan 5 fokus utama pada tahun 2020,antara lain:a. Fokus sosialisasi dan edukasi publik, terdiri atas:1) Sosialisasi masif terhadap kewajiban dan kemudahanpembayaran iuran kepada pemberi kerja, peserta danmasyarakat; dan2) Penguatan komunikasi through the line;b.

Justru pengaturan kembali ini sejalan dengan putusanMahkamah Agung, karena besaran iuran BPJS dalam Perpres64/2020 telah mencerminkan pembenahan sistem dalam rangkameningkatkan kualitas pelayanan program jaminan kesehatan,sehingga sesuai dengan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilansosial bagi selurun rakyat Indonesia. Hal ini dimaksudkan agarkualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan tetap dapatberlangsung;Halaman 64 dari 93 halaman.

Justru pengaturan kembali ini sejalan denganputusan Mahkamah Agung, karena besaran iuran BPJS dalamPerpres 64/2020 telah mencerminkan langkah pembenahan sistemdalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan program jaminankesehatan, sehingga sesuai dengan asas kemanusiaan, manfaat,dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal iniHalaman 82 dari 93 halaman.

Putusan No.483/Pdt/2018/PT.DKI10.19/09/2014, DP 2 Tanggal : 22/09/2014 Pembenahan Sistem, BelumTerinput tetapi SUDAH LUNAS, oleh RIEFQI CHAIDIR selaku KaryawanTERGUGAT ;Bahwa oleh karena hal tersebut maka timbul kecurigaan PENGGUGATkepada TERGUGAT Il bahwaTERGUGAT Il telah melalaikan tugasnyaselaku karyawan TERGUGAT dengan secara tidak bertanggungjawab dansengaja telah menyelewengkan setoran pembayaran Aprtemen GD ICONsebesar Ap. 353.660.000, (Tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus enampuluh

Begitu jugatulisan tangan : DP 1 tanggal : 19/09/2014, DP 2 Tanggal : 22/09/2014,Pembenahan Sistim, Belum Terimput tetapi sudah Lunas, oleh RiefgiChaidir selaku karyawan Tergugat I ditulis oleh Tergugat Il. PernyataanTergugat Il yang mengaitkan saudara Riefgi Chaidir adalah tidak benar. Ituakalakalan Tergugat Il saja;13.Bahwa Penggugat secara tegas dalam gugatannya mengatakan uangpembayaran tersebut diterima oleh Tergugat Il dan dipergunakan untukkepentingan Tergugat Il pribadi.

, namun hukuman yang telah dijatuhkan baik oleh penuntutumum maupun Majelis Hakim kepada terdakwa sungguh tidak sesuaidan tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang telah terdakwalakukan, untuk itu mohon kehadapan yang Mulia Majelis Hakim Tinggiyang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Bandingkiranya sudih memberikan hukuman keringanan bagi terdakwa.Sebagai Penasehat Hukum dari terdakwa alasan kami jugamengajukan banding agar kiranya dalam kasus terdakwa ini menjadibahan koreksi atau pembenahan

penggugat pada point ke 7halaman 11 (sebelas), gugatan para penggugat adalah TIDAK BENAR,yang mana hal tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan penyegelanyang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VI padatanggal 20 Agustus 2018.Namun Tindakan yang dilakukan tersebut adalah setelah terbentuknyaPengurus Perhimpunan Penghuni Puri Imperium pada tanggal 12Agustus 2018, yang diketuai oleh Tergugat V yakni MELVA NABABANdan Sekretarisnya Tergugat VI yakni FAISAL GUNAWAN, semata matauntuk PEMBENAHAN

Bahwa Tergugat 6 dalam rekonvensi atau Penggugat 6 dalamKonvensi, tidak melakukan pembenahan pembenahan sebagaimanayang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPuri Imperium, hal tersebut secara terukur dapat membuat suatu bomwaktu yang mana pada saatnya meledak yakni sebagaimana uraian uraian kerusakan yang di nyatakan di atas dalam rencana kerja tahun2018 oleh Tergugat 21 Rekonvensi atau Penggugat 21 Konvensiselaku Building Manager dalam Akta Nomor 7 tanggal 12 Juli 2018 olehNotaris

telahdiperpanjang sampai 5 kali sesuai PKWT yang ditandatangani antara Pekerja danPerusahaan diatas materai Rp. 6.000, tanpa ada paksaan.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat bahwa PHK itu dilakukanbertentangan dengan hukum dan perlu kami jelaskan semua yang kami lakukan telahdisesuaikan dengan Peraturan Perusahaan dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.Bahwa Undangundang No. 13 Tahun 2003 pasal 59 tentang ketenagakerjaan dapat kamilakukan secara keseluruhan apalagi perusahaan dalam pembenahan

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di LPKA, maka Hakim berpendapat anak akandijatuhi pidana di

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.

Kutai Timur Energi,mengambil inisiatif untuk melakukan pembenahan yang berujung padadiadakannya RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yanghasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Kutai Timur Investama pada tanggal 25 Mei 2011 yang dibuatdihadapan Notaris IIham Mahyudin, SH, SpN;Bahwa berdasarkan berita acara RUPSLB a quo diambil keputusan olehpeserta rapat untuk mengagendakan rapat membicarakan halhal sebagaiberikut:1.

Bahwa melihat kondisi tersebut, maka Tergugat selaku pemegangsaham dominan dan para stake holder lainya pada PT.Kutai TiurEnergi, mengambil inisiatif untuk melakukan pembenahan yangberujung pada diadakannya RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa) yang hasilnya dituangkan dalam Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Kutai Timur Investamapada tanggal 25 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris IlhamMahyudin,SH,SpN.20.

Great Giant Pineapple sebagai DepartementHead atasan Penggugat, saksi di akhir pertanggung jawaban ;Bahwa saksi tahu anomali setelah adanya audit ;Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada sistem yang berlaku meskipunsaya bisa melakukan touching, pembenahan sistem, pembenahan manusia ;Bahwa kalau ada penyimpangan berarti ada yang menangani, adakewenangan yang memutus sistem itu ;Bahwa kalau) bawahan melakukan kesalahan saksi melakukantanggungjawab, kalau ada kesalahan berarti harus ada pembenahan.Operasional

para Tergugat Dalam Kasasi tidak lagi dapat melaksanakanpekerjaan karena terhentinya operasional perusahaan, akan tetapiPenggugat Dalam Kasasi tidak pernah melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap para Tergugat Dalam Kasasi, hal inidisebabkan karena terhentinya operasional perusahaan bukanlahatas kehendak Penggugat Dalam Kasasi melainkan karena terjadinyabencana alam yang memang tidak dapat dihindari;Bahwa terhentinya operasional perusahaan hanyalah bersifatsementara dalam rangka untuk melakukan pembenahan

Bahwa tidak benar Tergugat tidak cukup menafkahi Penggugatdikarenakan harus mengangsur ke beberapa bank yang dananya untukpengembangan dan pembenahan sound system;5. Bahwa benar Tergugat sering mengatakan tidak cocok kepadaPenggugat karena tidak pernah patuh sebagaimana layaknya isterikepada suami dan Tergugat tidak cocok dengan orang tua Penggugatadalah dalam urusan pekerjaan dan memberi uang belanja kepadaPenggugattanpa sepengetahuan Tergugat;6.

Para Tergugat Dalam Kasasi tidak lagi dapatmelaksanakan pekerjaan karena terhentinya operasionalperusahaan, akan tetapi Penggugat Dalam Kasasi tidak pernahmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para TergugatDalam Kasasi, hal ini disebabkan karenaterhentinyaoperasional perusahaan bukanlah atas kehendak PenggugatDalam Kasasi melainkan karena terjadinya bencana alam yangmemang tidak dapat dihindari ;Bahwa terhentinya operasional perusahaan hanyalah bersifatsementara dalam rangka untuk melakukan pembenahan

(pasal 1 poin 25 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) ;Menimbang bahwa semua pelaku hubungan industrial dengan segala upaya diminta untukmengusahakan agar jangan terjadi PHK dalam hal segala upaya telah melakukan, seperti pengaturanwaktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja dan memberikan pembinaan kepada pekerja ,namun PHK tetap tidak dapat dihindari maka maksud PHK wajib dirundingkan apabila tidaktercapai perundingan Pengusaha hanya dapat melakukan PHK terhadap Pekerja setelah memperolehpenetapan

/2011lagi dapat melaksanakan pekerjaan karena terhentinyaoperasional perusahaan, akan tetapi Para PemohonPeninjauan Kembali tidak pernah melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap Para Termohon Peninjauan kembali,hal ini disebabkan karena terhentinya operasional perusahaanbukanlah atas kehendak Para Pemohon Peninjauan kembalimelainkan karena terjadinya bencana alam yang memang tidakdapat dihindarkan;Bahwa terhentinya operasional perusahaan hanyalah bersifatsementara dalam rangka untuk melakukan pembenahan

Bahwa ditengah upaya pembenahan tersebut sekonyongkonyong pada hariSenin tanggal 17 April 2017 tibatiba Penggugat diberikan Petikan AsliKEPPRES Nomor 10/M Tahun 2017 dimana Penggugat diberhentikan dengantidak hormat dari jabatannya tersebut;10.Bahwa, dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012Tentang KNKT diatur sebagai berikut:Anggota KNKT diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya olehPresiden atas usul Menteri Perhubungan dengan alasan:a.

Tahun 2017tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sub Komite InvestigasiKecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite Nasional KeselamatanTransportasi tanggal 22 Februari 2017;Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan halhalsebagai berikut: bahwa sejak diangkat sebagai Anggota KNKT sebagai Ketua Sub KomiteInvestigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap anggota, Penggugat telahmelaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku sebaikmungkin dan berupaya melakukan pembenahan

dalam tubuh KNKT di antaranyadengan merumuskan beberapa peraturan termasuk berupaya melakukaninvestigasi kapal pesiar asing MV Caledonian Sky yang menabrak dan merusakterumbu karang di Raja Ampat; Bahwa di tengah upaya pembenahan, pada tanggal 17 April 2017 kepadaPenggugat telah diberikan petikan objek sengketa yang memberhentikan tidakdengan hormat Penggugat dari jabatannya;Halaman 85 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUNJKT.

Penggugat tidak menyampaikan 17 (tujun belas) dokumen laporanhasilinvestigasi periode 2015 s.d. 2016;Bahwa perilaku Penggugat menimbulkan permasalahan, keresahan dan situasiyang tidak kondusif serta kurang dapat bekerja sama dengan bidang lainnyaHalaman 87 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUNJKT.pada KNKT di antaranya Penggugat tidak menunjukkan sasaran, Penggugatjuga tidak berusaha mendorong melakukan pembenahan di KNKT, justrumembuat suasana di lingkungan KNKT kurang kondusif dengan

Harta Banua yangbertugas melakukan pembenahan kerusakan pada truck yangdikelola oleh saksi Wahyu Dianto Bin Pawiro Rejo; Bahwa yang terakhir kali membawa truck tersebut adalah Ponimanyang merupakan sopir dari truck tersebut; Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik 1 (satu) unit head trailertruck Mitsubishi tersebut sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus jutarupiah); Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.3

Januari 2013 antara Tergugat Ill dengan TergugatIV adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyaikekuatan untuk berlaku, dan perbuatan hukum selebihnya terhadapobyek sengketa adalah cacat hukum : 2"Hal. 5 dari 33, Putusan No:09/Pdt.G/2015/PN.KIng.10.Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat danTergugat Il atas obyek sengketa, maka turut Tergugat dilibatkan dalamperkara ini agar proses perkara ini berjalan untuk tidak melakukansemua proses perubahan balik nama ataupun pembenahan

Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkanorang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikantingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.

Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkanorang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan sertaHalaman 15 dari 18 Nomor :379/Pid/B/2014/PN.Skyperbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat danbermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa mengingat perbuatan terdakwa tersebut telahmenimbulkan dampak phisikologis yang besar terhadap korban Roby Saputra binRosadi lbrahim, sehingga Majelis Hakim