Thamrin No. 6 Jakarta; Pada tanggal 7 Februari 2019 berdasarkan surat panggilan Tim ItjenPenggugat di periksa terkait ketidakhadiran Penggugat selama tahun2016; Pada saat proses pemeriksaan Penggugat diperiksa oleh 4 auditor yaituPak Abdulah (Inspektur Wilayah I), Pak Amin (Ketua Tim, Sdri Rofi(Anggota Tim) dan 1 orang auditor perempuan yang Penggugat lupa namanya, selama proses pemeriksaan Aris selaku atasan langsung tidakikut atau tidak berada saat Penggugat diperiksa oleh Tim Itjen dansepengetahuan

Rofi bahwa dokumen tersebut sudah diterimanya;Penggugat tidak menerima terkait Hasil pemeriksaan Tim Audit Itjen atau salinan pemeriksaan;Sejak dari tanggal 07 Februari 2017 setelah selesai pemeriksaan oleh TimAuditor Itjen Penggugat mulai aktif kembali bekerja di Kantor UnitPercetakan AlQuran (UPQ) dengan menunjukkan keseriusan Penggugatdalam bekerja dan kinerja Penggugat dihargai bahkan dipuji oleh pimpinanbahkan berkat kinerja Penggugat yang baik Penggugat ditunjuk sebagaiPejabat Pembuat Komitmen

Pada awal tahun 2019 saat akan ada pelantikan dan nama Penggugatmasuk nominasi untuk dilantik tibatiba Penggugat dipindahkan keDirektorat Penerangan Agama Islam Subdit Kemitraan Umat terkait rollingstaf dan baru beberapa hari aktif bekerja pada Subdit Kemitraan UmatPenggugat menerima surat panggilan oleh Dirjen Bimas Islam yangternyata pada saat Penggugat menghadap Pak Dirjen Penggugatdiserahkan SK Menteri Agama terkait Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri terkait hasil Tim Itjen

Kasubbag TU UPQ baruPenggugat mengetahui berdasarkan laporan dari beberapa staf terkaitketidaksukaan Aris terhadap Penggugat terkait pengadaan barang danjasa yang dilakukan pada masa Aris menjabat sebagai Kasubbag TU danPPK UPQ, karena Penggugat memiliki bukti rekaman terkait pengadaanmesin percetakan UPQ yang bermasalah hingga kini permasalahanpengadaan mesin belum selesai masih proses audit oleh Tim Itjen. bahkanterkait kasus pengadaan mesin tersebut Penggugat pernah dipanggil olehKetua Tim Audit

Bahwa mengenai dalil/alasan Penggugat pada Angka Romawi IV halaman5 Alinea ketiga yang menyatakan Penggugat tidak pernah menerima HasilPemeriksaan Tim Itjen dan Salinan Pemeriksaan dst... beralasan hukumHim. 17 dari 43 him. Put.

ST/1713/1985 tanggal 28Desember 1985 kepada Pangdam Jaya yang dilegalisir sesuaiaslinya oleh Umar Mardjono (Kabag Umum Itjen Mabes AngkatanDarat) ;. Foto copy Surat Keputusan No. KPTS175/PPDSIDR/1958tanggal 7 Juli 1958 tentang petunjuk tanah Desa Ceger, BambuApus dan Cipayung, Kecamatan Pasar Rebo untuk tempatpenampungan yakni Desa Cijantung yang tanah miliknyadikenakan onteigening yang dilegalisir sesuai aslinya oleh UmarMardjono (Kabag Umum Itjen Mabes Angkatan Darat) ;.

Foto copy daftar biaya uang dari warga yang telah di Beslahdalam perkara Keterangan tentang pembayaran tanah yangdilakukan Panitia Onteigening tanah Cijantung tanggal 10 Agustus1958 yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Umar Mardjono (KabagUmum Itjen Mabes Angkatan Darat) ;. Foto copy suratsurat perintah penahanan sementara berikutdengan perpanjangannya yang dilegalisir sesuai aslinya olehUmar Mardjono (Kabag Umum Itjen Mabes Angkatan Darat) ;.

ST/1713/1985tanggal 28 Desember 1985 kepada Pangdam Jaya yangdilegalisir sesuai aslinya oleh Umar Mardjono (KabagUmum Itjen Mabes Angkatan Darat) ;6. Foto copy Surat Keputusan No. KPTS175/PPDSIDR/1958 tanggal 7 Juli 1958 tentang petunjuktanah Desa Ceger, Bambu Apus dan Cipayung,Kecamatan Pasar Rebo untuk tempat penampunganyakni Desa Cijantung yang tanah miliknya dikenakanonteigening yang dilegalisir sesuai aslinya oleh UmarMardjono (Kabag Umum Itjen Mabes Angkatan Darat) ;7.

Foto copy daftar biaya uang dari warga yang telah diBeslah dalam perkara Keterangan tentang pembayarantanah yang dilakukan Panitia Onteigening tanahCijantung tanggal 10 Agustus 1958 yang dilegalisir sesuaiaslinya oleh Umar Mardjono (Kabag Umum Itjen MabesAngkatan Darat) ;8. Foto copy suratsurat perintah penahanan sementaraberikut dengan perpanjangannya yang dilegalisir sesuaiaslinya oleh Umar Mardjono (Kabag Umum Itjen MabesAngkatan Darat) ;9.

Foto copy surat Itjen TNIAD No.

PENETAPANNOMOR : 153/PDT.P/2019/PN.TNG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkaraperdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaiberikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :SEPTRA RISDA ARKING, Alamat: Komplek Itjen, JI.

TngMenimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohonuntuk melakukan perbaikan identitas Pemohon yang tertulis pada PasporNomor B 3937373 yang semula tertulis RISDA ASSIKKING, menjadi SEPTRARISDA ARKING;Menimbang, bahwa Pemohon tersebut berdomisili di wilayah HukumPengadilan Negeri Tangerang yakni di Komplek Itjen JI.

Jintan Ginting, Apt.M.Kes,kalau ada kesalahan dalam suratnya, dan akan menganti surat tersebutsecepatnya, dan Penggugat akan uraiakan dalam poin Alasan dan DasarGugatan ini, karena banyaknya rekayasa dilakukan oleh tim Itjen KemernterianKesehatan RI dan Pihak RSUP Wahidan Sudirohusodo);.

Bahwa tim Itjen Kementerian Kesehatan RI, turun melakukan pemeriksaanterkait dengan laporan pengaduan PENGGUGAT ke Presiden RI tertanggal 19Juli 2016, Perihal Laporan Penipuan, ini berdasarkan arahan dari MenteriHal.11 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKSPerhubungan melalui email Johan@dephub.go.id cc yudhisari@dephub.go.idtanggal 29 Juni 2016 tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh oknumpejabat Bandara Internasional Lombok, agar dilaporkan kepada Presiden RI.10.Bahwa terlapor

, dan dalam kurung waktu tahun 2015 sampaidengan sekarang tahun 2019 PENGGUGAT tidak pernah cuti, tidak pernah izinHal.14 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKSdan tidak masuk kantor tanpa alasan tidak jelas, ini bisa dibuktikan oleh dataabsensi di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, kalau pun ada keteranganPENGGUGAT yang mungkin mengakui pertanyaan tim Itjen Kemenkes itukarena PENGGUGAT dalam keadaan depresi atas kasus penipuan ini dandibuktikan oleh Surat Keterangan dari dr.Sonny

Ratulangi No. 180 Makassar yangmemeriksa PENGGUGAT dari tanggal 16 Maret 2017;19.Bahwa PENGGUGAT diperiksa Tim Itjen Kemenkes pada tanggal 16 Maret 2017di ruangan Drs. Jinta Ginting, APT, M.Kes Direktur SDM dan Pendidikan RSUPDr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, didampingi dr. Safaruddin KoordinatorTriage RSUP Dr.

Maka PENGGUGAT menjawabsehat dan siap;20.Bahwa dalam pemeriksaan Tim Itjen Kemenkes PENGGUGAT dalam keaadaandepresi dan tertekan, dan telah PENGGUGAT alami sejak kasus penipuan inibergulir dan telah siperiksan dan dibawah pengawasan dokter psikiater dr.Sonny Tunggal yang berpraktek di JI. Dr.

Satu lembar surat tanda terima peminjaman arsip surat nota dinas Irjenad Nomor :B/ND/83/IX/2005 Itjen tanggal 12 September 2005.b. Foto copy surat nota dinas Irjenad Nomor B/ND/93/IX/2005/Itjen tanggal 12 September 2005 tentang permasalahan menonjol bidang Logmat (Pengadaan pesawat Foker F50 sebagai pengganti pembelian Helikopter Bell TA 2003) sebagai temuan wasrik Itjenad di Puspenerbad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

lelang ditetapkan olehPejabat Pembuat Komitmen dimasing masingBPPLSP; Bahwa Penggugat membantahkeras Surat Keputusan Tergugat aquo dalam halMenimbang angka 2, dimana Penggugat telahmenandatangani dokumen Pengadaan/ Kontraksetelah Penggugat mengetahui bahwa dokumenPengadaan/Kontrak yang dibuat/disusun olehPanitia Lelang sudah benar dan sesuai denganmaksud Pasal 29 ayat 1 (satu) dan ayat 2(dua), Pasal 30, Pasal 31 Kepres No. 80 Tahun2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan JasaPEMEMALAN : = =154/R/Itjen

/X/2007 tanggal 23Oktober 2007 (Bukti T 4d), Nomor157/R/Itjen/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007 (BuktiT4e) melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) untukmencari kebenaran atas pengaduan masyarakat danpermintaan Komisi X DPRRl.

yang ditetapkan dalamKontrak/ Surat Perjanjian;e Bahwa setelah terbengkalai selama hampir 2 (dua) Tahun dari berakhirnyaKontrak yakni Tanggal 31 Desember 2007, penyimpangan ini diketemukanoleh Inspektorat Jenderal Depkes RI sebagaimana disampaikan dalamLaporan hasil investigasi Internal oleh Inspektorat Jenderal DepartemenKesehatan RI yang dilampirkan dalam Surat Badan Pengembangan danPemberdayaan SDM Departemen Kesehatan RI Nomor : PS.02.01/IT/3/4386. 1/2009 Perihal Tindaklanjut LHP Khusus oleh Itjen

yang ditetapkan dalamKontrak / Surat Perjanjian ;Bahwa setelah terbengkalai selama hampir 2 (dua) tahun dari berakhirnyaKontrak yakni tanggal 31 Desember 2007, penyimpangan ini diketemukanoleh Inspektorat Jenderal Depkes RI sebagaimana disampaikan dalamLaporan Hasil Investigasi Internal oleh Inspektorat Jenderal DepartemenKesehatan RI yang dilampirkan dalam Surat Badan Pengembangan danPemberdayaan SDM Departemen Kesehatan RI Nomor : PS.02.01/II/3/4386.1/2009. perihal Tindaklanjut LHP Khusus oleh Itjen

Perihal Tindaklanjut LHP Khususoleh Itjen Depkes No. 07.R.PS.03.01.24.09.591. tanggal 3 Agustus 2009berdasarkan hasil inspeksi terhadap pembangunan gedung tersebutmenyatakan phisik proyek baru terealisasi sebanyak 75,46 %, denganrincian :1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula 73,062%. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan 73,23%. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Sevice 62%314, Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla ,68%.

fisik tanggal 16 April 2009 pekerjaanpembanguanan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan oleh team InspekturJendral Departemen Kesehatan RI ;Asli Engginering Estimate (EE) pekerjaan pembangunan gedungpendidikan kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;Fotocopy Addendum surat perjanjian pekerjaan pembangunan gedungpendidikan Poltekkes Medan tahun anggaran 2007 nomor:PL.00.07.02.01.4676 ;Fotocopy surat Nomor: PS.02.01/II/3/4386.1/2009 tanggal 31 Agustus2009 perihal tindak lanjut LHP khusus oleh Itjen

Fotocopy surat Nomor: PS.02.01/1I/3/4386.1/2009 tanggal 31Agustus 2009 perihal Tindak Lanjut LHP Khusus oleh Itjen DepkesNo. 07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 03 Agustus 2009 padaPoltekkes Depkes Medan ;25. Fotocopy surat nomor:42/CV.PP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007dari CV.Paramitha Perkasa perihal Surat Pemberitahuan PenugasanPengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik KesahatanMedan ;26.

oleh IRAWAN diberikan jawaban atas sanggahan tersebutbahwa lelang dengan menggunakan sistem nilai bukan sistem gugur;Pada tanggal 27 Juni 2011, PT Panca Duta Karya Abadi membuat sanggahbanding melalui surat nomor : Skell.03/PDKA.JYP/SOR /Dirut/VI/2011,dengan alasan yang sama ditambah dengan adanya post bidding yangsemestinya PT Panca Duta Karya Abadi ditetapkan sebagai pemenang.Terhadap alasan sanggah banding oleh PT Panca Duta Karya Abaditersebut setelah dilakukan klarifikasi dan evaluasi oleh Itjen

) mengevaluasi setelah dilakukan evaluasi dikeluarkan rekomendasidari Itjen kepada Menteri kemudian Menteri mendisposisikan kembalikepada ltjen untuk diteruskan kepada Badan PPSDM untuk menjawabsanggah banding tersebut;Bahwa rekomendasi Itien menyatakan bahwasannya ada proses kesalahandalam pelelangan, sehingga agar lelang dibatalkan dan dilakukan evaluasiulang dan atau lelang ulang;Bahwa setelah saksi menerima rekomendasi dari ltjen tersebut dandiperintahkan untuk menjawab sanggah banding tersebut

Pada waktu itu saksi berharap kepadabawahan saksi yaitu para esselon 2 untuk membantu saksi melakukanevaluasi terhadap surat Itjen tersebut;Bahwa kemudian saksi memanggil 2 pejabat esselon 2 yaitu Terdakwaselaku Kapusbang dan Sesbadan untuk menanyakan kebenaran dari surattersebut yang memutuskan untuk dilakukan lelang ulang;Bahwa pada bulan Juli 2011 dilakukan lelang ulang dan pada pelelangantersebut tidak ada lagi pihakpihak yang mendatangi saksi untukdimenangkan dalam proyek tersebut;Bahwa pada

Kemenhub RI, saksimengetahui adanya proyek pembangunan BP2IP Sorong Tahap Ill Tahun2011;Bahwa saat itu saksi diminta oleh Itjen untuk menjawab evaluasi mengenaisanggah banding terkait proyek tersebut yang disampaikan oleh PT PancaDuta Karya Abadi;Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya sanggah banding terhadapProyek Pembangunan Diklat Pelayaran Sorong Tahap Ill pada PusatPengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, KementerianPerhubungan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 dari PT PancaDuta

yaitu IQBAL RUSLIselanjutnya saksi menyerahkan selurun dokumen lelang kepada IQBALRUSLI untuk dilakukan evaluasi di Itjen, kemudian Itjen mengeluarkanrekomendasi 2 opsi yaitu Lelang ulang dan atau evaluasi lelang;Bahwa menindaklanjuti rekomendasi itjen tersebut kKemudian saksimembuat konsep untuk dilakukannya lelang ulang yang sebelumnya saksidiperintahkan Terdakwa selaku KPA untuk dilakukannya lelang ulang terkaitrekomendasi Itjen tersebut;Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011, pagi harinya Terdakwa

3). 2 (dua) lembar surat Data yang sudah ke Primkop DENMAS MABES TNI (ITJEN TNI) VIA Pak Lurah SUJAI sebagai kepala Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.

4). 1 (satu) Lembar Peta Bidang Tanah.

5). 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp.50.000.000.(lima puluh juta rupiah) Bogor,tanggal 17 Desember 2015 ditanda tangan oleh Sdr. H. SUJAI.

6). 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp.300.000.000.

SUJA'l pada saatmenerima uang.2). 9 (Sembilan) lembar fhoto gambar atas nama SUJA'l dengan parapemilik tanah.3). 2 (dua) lembar surat Data yang sudah ke Primkop DENMAS MABESTNI (ITJEN TNI) VIA Pak Lurah SUJA'! sebagai kepala Desa SukamulyaKecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.4). 1 (satu) Lembar Peta Bidang Tanah.5). 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp.50.000.000.(lima puluh jutarupiah) Bogor,tanggal 17 Desember 2015 ditanda tangan oleh Sadr.

Bahwa benar saksi menjelaskan yang telah ditipu dan atau digelapkanadalah barang berupa uang tunai sebesar Rp.2.500.000.000,(dua milyarlima ratus juta rupiah), uang tersebut milik para anggota ITJEN TNIMABES TNI Jakarta.

Bahwa saksi menjelaskan barang berupa uang tunai sebesarRp.2.500.000. 000,(Dua milyar lima ratus juta rupiah), uang tersebutmilik para anggota ITJEN TNI MABES TNI Jakarta yang ditipu dandigelapkan oleh terdakwa dalam jual beli tanah di Desa SukamulyaKecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor . Bahwa saksi dengan adanya penampilan, sebagai kepala Desadan mejelaskan bahwa tanah berlokasi yang berdekatan dengan tanahyang sudah dibeli oleh MABAS TNI, Sdr.

Bahwa saksi dengan perintah lisan Irjen TNI pada hari Rabutanggal 1 Juli 2015 tentang Rencana pembebasan tanah di Blok TegalPanjang/ Awi Lega Desa Sukamulya Kecamatan SukamukmurKabupaten Bogor untuk Staf Itjen TNI dalam rangka program membantukesejahteraan anggota Itjen TNI melalui pengadaan tanah murah.

Jadiuang tersebut adalah milik para anggota yang berdinas di Itjen TNIMabes TNI yang menginvestasikan tanah tersebut membayar melalubenda hara dan saksi penanggung jawab sebagai ketua Team Bahwa saksi yang tahu para anggota menginvestasikan uanguntuk inves tanah perkapling tersebut, juga saksi, tapi tidak semuasama ada berbeda beda ada yang seluas 2000 m2 (dua ribu meterpersegi) jadi uangnya sejumlah 105.000. 000.

., jabatan Kepala Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal BinaMarga, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 13/SK/SJ/2018, tanggal 18 Desember 2018;Pemohon Kasasi;LawanBUDI PRAYITNO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Cilandak VII Nomor 30, Kelurahan CilandakBarat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12430,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Itjen.

Sepsitank, Drainase, pemasanganBatubara dan plesteran, Air bersih dan Plafon ;e Bahwa hal ini bersesuaian dengan Laporan hasil investigasi Internal olehInspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RJ yang dilampirkan dalamSurat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM DepartemenKesehatan RI No.PS.02.01/11/3/4386.1/2009 perihal Tindaklanjut LUPKhusus oleh Itjen Depkes No 07 R PS.03.01.24.09.591 tangga!

Air bersihdan Plafon ;e Bahwa hal ini bersesuaian dengan Laporan hasil investigasi Internaloleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI yangdilampirkan dalam Surat Badan Pengembangan dan PemberdayaanSDM Departemen Kesehatan RI No.PS.02.01/11/3/4386.1/2009perinal Tindak lanjut LHP Khusus oleh Itjen DepkesNo.07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkanhasil inspeksi terhadap pembangunan gedung tersebut menyatakanphisik proyek baru terealisasi sebanyak 75,46% ;e Bahwa perbuatan Terdakwa

No. 91 PK/PID.SUS/2012 e Bahwa hal ini bersesuaian dengan Laporan hasil investigasi Internaloleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan R. yangdilampirkan dalam Surat Badan Pengembangan dan PemberdayaanSDM Departemen Kesehatan RI No.PS.02.01/11/3/4386.1/2009perinal Tindak lanjut LHP Khusus oleh Itjen DepkesNo.07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkanhasil inspeksi terhadap pembangunan gedung tersebut menyatakanphisik proyek baru terealisasi sebanyak 75,46% ;e Bahwa perbuatan Terdakwa

No. 91 PK/PID.SUS/201225.Foto copy Surat Nomor: PS.02.01/11/3/4386.1/2009 tanggal 31 Agustus2009 perihal Tindak lanjut LHP khusus oleh Itjen Depkes No.07.RPS03.01 24.09.591 tanggal 03 Agustus 2009 pada Poltekkes DepkesMedan ;26.Foto copy Surat Nomor : 42/CV.PPA/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007dari CV.

PL00.07.02.014.3127 tanggal 16 Agustus 2007, sedangkanberdasarkan hasil Inspeksi Itjen Departemen Kesehatanmenunjukkan bahwa per 3 Agustus 2009 fisik proyek baruterealisasi 75,13 % (tujuh puluh lima koma tiga belas persen)sehingga Negara dirugikan Rp 1.443.048.625,40 (satu milyarempat ratus empat puluh delapan juta empat puluh delapanribu enam ratus dua puluh lima empat puluh sen) akibatditinggalkan oleh Kontraktor di bawah pengawasan PemohonPK (Ic. Ir.

Jasa PemerintahNomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : PA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIPyang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitamsebagaiman dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan/ataukeberatan dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan disertai buktipendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atausurat keberatan diterima.Selanjutnya Sekretaris Itjen

Adik Abang Qanita Pratama,ltjen Kemenkes telah melaksanakan pemeriksaan/klarifikasi yanghasilnya berupa keluarnya surat dari Sekretaris Itjen KemenkesNomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentangTindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi DaftarHitam terhadap PT. Adik Abang Qanita Pratama yang pada intinyaHalaman 64 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLGmenyampaikan bahwa :Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 kepadaPenyedia PT.

tepatdikarenakan maksud dari Pasal 10 dan Pasal 16 PeraturanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah adalah bahwa KPA menerbitkan SuratKeputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulanpenetapan sanksi daftar hitam dari PPK dan rekomendasi APIPpaling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima olehPA/KPA yang kalau kita cermati bahwa rekomendasi PenetapanSanksi Daftar Hitam dari Sekretaris Itjen

Adik Abang Qanita Pratama, ItjenKemenkes' telah melaksanakan pemeriksaan/klarifikasi yanghasilnya berupa keluarnya surat dari Sekretaris Itjen KemenkesNomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentangTindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi DaftarHitam tehadap PT. Adik Abang Qanita Pratama yang pada intinyamenyampaikan bahwa Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 16Tahun 2018 kepada Penyedia PT.

menyebutkanbahwa :Halaman 76 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLGPA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIPyang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan/ataukeberatan dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan disertai buktipendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterimadan/atau surat keberatan diterima.Selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi Penetapan SanksiDaftar Hitam dari Sekretaris Itjen

Asli Surat keputusan pemberian izin perceraian atas nama ANAK KE IIINomor Kp 0.13/1/12 Itjen 2012, yang dikeluarkan oleh Kasubag kerpegewaian Dep.Perhubungan tertanggal 17 desember 2012 oleh ketua diberi kode (Bukti P.6);Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atasPenggugat juga telah menghadirkan bukti saksisaksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telahmenghadirkan keluarganya masing di muka sidang yaitu

ANAK KE IIINIP 120 100 636 Pangkat/ Gol Ruang Pengatur Muda (III/d) Jabatan Auditor dan satuanOrganisasi Itjen Dephub RI telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian denganIsterinya yang bernama PENGGUGAT telah dikabulkan oleh atasannya,yaitu berdasarkanKeputusan pemberian Izin perceraian Nomor Kp.013/1/4/Itjen2009 ditandatangai Jakartatertanggal 03 Mei 2009 oleh Drs.B.Trihandoyo,Msi. tersebut, maka atas dasar itu MajelisHakim dapat mempertimbangkan dan menyelesaikan gugatan Penggugat berdasarkan

terangterangan telah menuduh Penggugat membuat surat pengaduan kepada WakilPresiden melalui Tromol Pos 5000 karena memo tersebut merupakan laporandinas Tergugat selaku Inspektur Pembantu Administrasi Pariwisata/Ketua TimPemeriksaan mengirimkan kepada atasan Tergugat (Inspektur Administrasi/Koordinasi Pemeriksaan) sebagai laporan resmi temuan hasil pemeriksaanTergugat yang dilakukan pada Kanwil II Depparpostel Sumatera Barat di Padangberdasarkan surat perintah tugas Inspektur Jenderal Depparpotel No.77/I/Itjen

Djanoe Ismadi Djohari juga membuat surat kepada SekretarisJenderal Depparpostel tanggal 16 Mei 1994 yang mengusulkan Pemohonsupaya diberhentikan dari jabatan kepala Bagian Penyiapan BahanPengawasan Itjen Depparpostel, tanpa ada jabatan pengganti (bukti P27) ;bahwa berdasarkan usul Drs.

Dengan demikianTergugat Ill tidak mempunyai kapasitas atau tidak berwenangmenerbitkan objek sengketa 3 ;Pasal 633 :(1) Itjen adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggungJawab kepada Menteri/Kepala.(2) Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal.Pasal 634 :Ijen mempunyal tugas menyelenggarakan pengawasan intern dilingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 635 :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 634,Itjen menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkunganKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap kinerja dankeuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatanpengawasan lainnya;c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasanMenteri/Kepala;d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan

KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;e. pelaksanaan administrasi Itjen; danpelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 :Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasanintern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganBahwa oleh karena tindakan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Illdalam menerbitkan ketiga sengketa a quo telah bertentangan dengandengan

melalui audit, reviu,evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasanMenteri;Halaman 43 dari 108 halaman Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN.PBRd. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KementerianAgraria dan Tata Ruang;e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;danf. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.Pasal 633 PeraturanMenteri AgrariadanTataRuang/KepalaBadanPertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 :(1) Itjen

adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri/Kepala.(2) Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal.Pasal 634 PeraturanMenteri Agraria danTataRuang/KepalaBadanPertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 :Itjen mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern dilingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 635 PeraturanMenteri Agraria danTataRuang/KepalaBadanPertanahan Nasional Nomor 8 Tahun

pernyataantidak puas secara tertulis sesuai dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai NegeriSipil (PP Nomor 30 Tahun 1980);Bahwa dasar dilakukannya audit investigasi adalahberkenaan dengan adanya surat pengaduan masyarakat padabulan Desember 2008 yang menginformasikan adanya dugaanpenyimpangan dan penyalahgunaan wewenang olehPenggugat;10.11.24Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2008, Tim InspektoratJenderal Departemen Keuangan (Itjen

Pejabat di Kanwil XVI DJPB Pontianak melalui AgusWahyudi ;Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Timltjen terhadap Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2009yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita AcaraPemeriksaan/Berita Acara Permintaan Keterangan,Penggugat membantah telah menerima uang Rp.12.1.000.000,00 dari rekanan melalui bendahara. terkaitdengan pekerjaan pemeliharaan taman dan halaman sertatidak menginformasikan adanya pekerjaan pemeliharaantaman dan halaman kepada Erni;Bahwa Tim Itjen

taktis Bagian Umum Kanwil XVI DJPBPontianak;Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 olehAgus Wahyudi kepada Penggugat dan Aris Panudju16.dilakukannya sendiri di ruang Penggugat dan di ruangAris Panudju pada sekitar hari Selasa 9 Desember 2008.Uang tersebut diserahkan dalam amplop berwarna putih.Penyerahan uang kepada Thoto Darmanto dilakukan olehAgus Wahyudi di ruangan Keuangan, pada saat lembur padahari Sabtu) tanggal 13 Desember 2008 yang diserahkandalam amplop berwarna putih; Bahwa Tim Itjen

Trias Erisco.46. 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/Sek-CK tanggal Maret 2011 perihal Penyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA. 2010 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Kalbar kepada Wakil Gubernur Kalbar.

Trias Erisco.48.1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/SekCK tanggal Maret 2011 perihalPenyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA. 2010 dari Kepala DinasPekerjaan Umum Prop. Kalbar kepada Wakil Gubernur Kalbar.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.4.

adalah UU, Keppres, Juknis, dan DIPA;Bahwa yang menjadi kesimpulan hasil pemeriksaan dari Itjen Kementrian PU sehubungandengan proyek tersebut adalah pengembalian keuangan negara yang nominalnya saksitidak tahu dan ada bukti pengembalian keuangan kepada negara;Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang menjadi Direktur CV.

Trias Erisco.e 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/SekCK tanggal Maret 2011 perihalPenyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA. 2010 dari Kepala DinasPekerjaan Umum Prop.

Trias Erisco.48.1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/SekCK tanggal Maret 2011 perihalPenyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA. 2010 dari KepalaDinas Pekerjaan Umum Prop.

Trias Erisco.1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/SekCK tanggal Maret 2011 perihalPenyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA. 2010 dari Kepala DinasPekerjaan Umum Prop.

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Urdal Itjen

Kopda Adi Utomo, NRP. 31090351090288, Taban 2 Bidum Set Itjen TNI yang ditandatangani oleh Kaurdal Bidum SetItjen TNI a.n. Kapten Caj Agus Priyanto.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa yang membidangi penerimaan CPNS/PNS adalah kasubagOrtala dan kepegawaian pada tahun 2007 yang di jabat oleh Drs.H.Syafruddin; Bahwa adanya temuan Itjen kementrian agama RI di kab.Hulu sungaitengah (HST) dan kab. Tapin tentang adanya pungutan uang terhadappara honorer yang akan di angkat CPNS pada kementrian agama kab.HST dan kab. Tapin berdasarkan data base tahun 2007,2008,dan 2009,maka Drs, H. Syafruddin direkomendasikan Itjen untuk dinonaktifkan darijabatannya.

Bahwa berdasarkan temuan Itjen Kementrian Agama R.I di Kab. HuluSungai Tengah (HST) yang melakukan pungutan adalah H. Abdul Hadi,sedangkan di Kab. Tapin dilakukan oleh terdakwa H. Syamsul Bahri. Bahwa yang menjatuhkan hukuman adalah Sekjen = yangdirekomendasikan Itjen untuk membebas tugaskan H. Syafruddin darijabatan sebagai Kasubag Ortala dan Kepegawaian, namun untuk sanksiterhadap H. Abdul Hadi dan Terdakwa H.

Bahwa menurut saksi mekanisme.teknis pelaksanaan sejak dari prosespengumpulan data base :Pendataan bagian calon CPNS yang berasal dari Tenaga Honoreradalah dilakukan oleh tim yang dan oleh Itjen Kementrian AgamaR. sebagai unit pengawas.Data base yang dikirim oleh Kanwil Kemeneg diseleksiberdasarkan ketentuan yang ada diPP 48 Tahun 2008.Setelah data base terkumpul sesuai aturan data base tersebutdikirim ke BKN untuk diverifikasi sehingga bisa dikelompokkanberdasarkan masa kerja dan usia.BKN memberikan

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Sekretaris Itjen TNI Nomor tanggal Februari 2016.

b. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Daftar Absensi Anggota Itjen TNI dari bulan Mei 2015 sampai dengan bulan

Oktober 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).