Ditemukan 394 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembakaran pegadaian pemaksaan pakaian pemakaman pemakanan pemasaran pemekaran tania tanda tampa tanra tansa
Penelusuran terkait : Larangan pemakaian tanah tanpa ijin Pemakaian tanah - pidana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-07-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 145/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
Bambang Suryana Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
PT Bambu Indah Timur
405 — 349
  • Laporan diajukan atas dugaan melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud Pasal 167 KUHP Jo dan atau UU No. 51 PRPtahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin dengan caramelawan hukum, sebagaimana Tanda Bukti Lapor NomorTBL/5761/1X/2019/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 11 September 2019,dengan Terlapor FUAD, dkk.Halaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor: 145/G/2020/PTUNJkt.Penyidik telah memeriksa beberapa saksi baik dari pihakPelapor/Tergugat II Intervensi, dari pihak Para Penggugat maupunbeberapa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-11-2017 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 836/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat:
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia cq Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan RI
2.Negara RI cq Kepala Daerah Gubernur Prov.DKI Jakarta cq WaliKota Adm.Jakarta Selatan
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia cq Kepala Daerah Gubernur Provinsi DKI Jakarta
92 — 48
  • Kedua, unsur kelalaian (negligence, culpa).Ketiga, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf(rechtvaardigingsgrond), seperti overmacht, membela diri,tidak waras dan lainlain.1) Pasal 2 Undang Undang Nomor 51/Prp/Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin YangHal 43 dari 94 Hal Putusan No. 836/Padt.G/2017/PN. Jkt.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 02-05-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 7-K/PMT.III/AD/V/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — AMIRUDDIN, Mayor Inf NRP 572193
95 — 42
  • dipakai sesuatu yang digunakanuntuk menentukan batas pekarangan.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurutPasal 389 KUHP.AtauKedua :Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya di dalammenggunakan haknya atas suatu bidang tanah.Hal. 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 7K/PMT.IIVAD/V/201 7MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangSebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurutPasal 6 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 51 PRP tahun 1960tentang Larangan Pemakaian
    Tanah Tanpa ijin Yang Berhak atauKuasanya.Bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaanalternatif pertama maka Terdakwa harus dibebaskan (Vrijspraak) daridakwaan alternatif pertama Oditur Militer Tinggi.Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yangdi dakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif kedua, akan tetapiperbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua tersebut bukanmerupakan tindak pidana, melainkan suatu
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 29-09-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 112/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
H. ACENG HUSNA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat
Intervensi:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
263 — 137
  • .; Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yangberhak atau kuasanya, yang menyatakan : Dilarang memakai tanahtanpa win yang berhak atau kuasanya yang sah JunctoHal. 11 dari 109 hal. Putusan Perkara Nomor : 112/G/2020/PTUN.BDGYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1588/K/PDT/2001, yangmenyatakan : Penerbitan Sertifikat tanpa ada persetujuan daripemilik adalah tidak sah.
Pengadilan PN CIANJUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 48/PDT.G/2015/PN Cjr
Tanggal 11 Agustus 2016 — H. Didi Suhaeri Budiman Lawan 1.Direktur PT. Kreasi Inti Manunggal 2.Direktur PT. Centris 3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Cq, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Cianjur 4.Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur 5.Atang Hidayat 6.Muhamad Iskandar Kosasih
110 — 37
  • Tahun 1960ditegaskan adanya larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya yang sah.Penguasaan tanah seperti itu tidak adalandasan haknya ("illegal"), penguasaannya justru melanggar hakyang empunya tanah atau hak Negara kalau yang diduduki itu tanahNegara. Disamping itu sebutan "Hak Garap" tidak ada dalam HukumTanah Nasional dan tidak diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria/UUPA.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1613 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — MUHAMMAD bin USMAN, dkk vs NEGARA RI.,Cq. PEMERINTAH RI.,Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI.,Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI, dkk
56 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga, Surat Keputusan yang melanggarketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini batal karena hukum, sedangpenggunaan dan penguasaan tanah yang bersangkutan (in casu tanahPara Penggugat) adalah pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 51 Prp.1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 158);Dengan demikian, kewajiban profesi yang mulia sebagai hakim, masihdiharapkan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat kepada JudexJuris yang mulia Majelis Hakim Mahkamah
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-05-2013 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/PDT/G/2013/PN.BDG.,.
Tanggal 27 Januari 2015 — JOICE VERA SCHEFFER KASTANJA, dkk LAWAN MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA BANDUNG, dkk
285 — 124
  • Bahwasejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut :1) Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku ;Bahwa dalam hal ini, peraturan perundangundangan yang menjadipedoman adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51Tahun 1960 Tentang : Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang BerhakAtau Kuasanya(Perpu No. 51/1960)Bahwa di dalam Perpu No. 51/1960 khususnya Pasal 2 menyatakan halsebagai berikut :Dilarang memakai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2009 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1636/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Juni 2010 — 1. DJENI bin GAMUNG bin AIP, Beralamat di Kampung Sawah Rt.003/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan 2. ASEMAH binti GAMUNG bin AIP, Berlamat di Kampung Sawah Rt.009/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggarahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29-Nopember-2009, memilih domisili hukum di kantor kuasanya Drs. Paulus Pase, SH. MM., Riki M. Muchtar, SH. dan M. Kasim Ramli, SH., para advokat pada kantor “DRS. PAULUS PASE, SH. MM. & REKAN” berkantor di Ruko Grand Prima Bintara No.55 Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M e l a w a n : 1. YAYASAN PEMBELA TANAH AIR-BOGOR (YAPETAB) Dalam hal ini diwakili oleh: - H. TINTON SOEPRAPTO, selaku Ketua YAPETAB, - Ny. NING ZULAICHA, selaku Sekretaris YAPETAB, - Drs. HARI SANTOSO, selaku Bendahara YAPETAB, Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.35 Bogor 16121 atau Sirkuit Sentul Km.42 Citereup, Bogor, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ; 2. H.M. SOEHARTO, Cq. AHLIWARIS H.M. SOEHARTO, - Hj. SITI HARDIYANTI HASTUTI, Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-A ; - SIGIT HARDJOJUDANTO, Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-B ; - BAMBANG TRIHATMODJO, Beralamat di Jl. Tanjung No.23 Rt.007/Rw.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-C ; - SITI HEDIATI HARIYADI, SH., Beralamat di Jl. Cendana No.5 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-D ; - HUTOMO MANDALA PUTRA, Beralamat di Jl. Cendana No.12 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-E ; - Ir. SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH, Beralamat di Jl. Cendana No.17 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-F ; 3. MANSYUR bin SIMIN, Beralamat di Jl. Haji Taing No.25 Kampung Sawah Rt.008/Rw.06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ; 4. SAIMIN bin AIP, Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV ; 5. MOHAMMAD DAUD, Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V ; 6. PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VI ; 7. PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. WALIKOTA JAKARTA SELATAN Cq. CAMAT KECAMATAN PESANGGRAHAN Cq. LURAH KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN, Beralamat di Jl. Damai PDKI No.2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VII ; 8. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN cq. PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-A ; 9. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, Beralamat di Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-B ; 10. PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk., Beralamat di Plasa Tol TMII Jakarta 13550, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT I-C ; Dalam hal ini, masing-masing bertindak selaku Penanggung jawab dan/atau pimpinan maupun pelaksana dari Proyek Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Roads (JORR) W-2 untuk selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I ; 11. PEMERINTAH KOTA TANGERANG cq. CAMAT KECAMATAN CILEDUG, Beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No.2 Ciledug, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT II ; 12. SP. HENNY SINGGIH, SH., Notaris Jakarta, Beralamat di Jl. Rajasa III/17, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT III ; 13. I GUSTI NYOMAN SUWEDEN. Beralamat di Jl. Flamboyan No.1 Rt.005/Rw.03 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT IV ;
483 — 107
  • Dan jika memang demikiankejadiannya maka mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untukmenyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum setidaknya Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhakatau Kuasanya (UU No. 51 PRP 1960) yang menimbulkan kerugian padaPenggugat Rekonvensi.15.Bahwa oleh karena itu sudah cukup alasan jika perbuatan TergugatRekonvensi melakukan Perobuatan Melawan Hukum untuk itu Mohon KepadaMajelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk Menghukum Pihak TergugatRekonvensi
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PT KENDARI Nomor 29/PDT/2017/PT. SULTRA
Tanggal 15 Mei 2017 — - PEMBANDING : LA IJA Bin LA AWUDA - TERBANDING : LA BANU, dk
61 — 17
  • dijinkan oleh Penggugatdengan alasan Tergugat I belum memiliki tanah untuk mendirikan rumahjuga adalah tidak benar dan ditolak dengan tegas oleh Tergugat I danmerupakan rekayasa cerita yang dibuat oleh Penggugat karena Tergugat Itidak pernah datang meminjam lokasi tanah untuk membangun rumahkepada LA MENTEI. lagi pula dalil pada poin ini dipatahkan sendiri olehPenggugat dengan dalilnya sendiri pada poin (18) Halaman (6) yangmenyebutkan bahwa Pasal 2 Undang Undang No 51 PRP Tahun 1960Tentang Larangan Pemakaian
    Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanyayang berbunyi Dilarang memakai tanah tanpa yin yang berhak ataukuasanya yang sahBahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas oleh BUDIYANTI/TergugatIl apa yang didalikan Penggugat pada Poin (9) halaman (4) dalam suratGugatannya yang menyebutkan bahwa pada tanggal 10 November 2015Penggugat menemui Tergugat I dengan menyampaikan bahwa tanahmilk Penggugat dalam Perkara a quo yang tadinya hanya dipinjamsementara oleh Tergugat I akan segera diambil kembali oleh
Pengadilan PN LABUHA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-05-2013 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 07/ PDT G/2013/PN Lbh
Tanggal 12 Mei 2014 — penggugat : PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA tergugat :SAINUDIN BUAMONA DKK
117 — 42
  • dahulu melakukan pembebasanganti rugi terhadap objek sengketa melalui proses atau mekanisme pelepasan haktentang pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum namun denganarogansi Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras tidak melakukan ganti rugi kepadaPenggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa tersebut sampai diajukan perkaraini dengan demikian maka perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatanmelawan hak dan melawan hukum sesuai UndangUndang No 51 PeraturanPemerintah tahun 1960 Tentang larangan Pemakaian
    Tanah Tanpa Ijin yangBerhak Atau Kuasanya Jo UndangUndang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 JoPeraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Jo KeputusanMenteri Dalam Negeri no.Sk.26/DDA/1970 Tentang Penegasan KonversiPendaftaran Bekas HakHak Indonesia Atas Tanah, dimana tentang Konversi hakadat ini tidak mempunyai batas waktu berakhirnya Konversi Jo Peraturan MenteriDalam Negeri No 15 Tahun 1975 (pasal 1 ayat 5 dan pasal 10 ayat 1) JoKeputusan Presiden NO 55 Tahun 1993 Tentang Pangadaan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Putus : 30-10-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 260/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 30 Oktober 2014 — B. ARITONANG LAWAN 1. PT. BUMI INDIRA WISESA
102 — 45
  • . : 260/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM.Perpu tersebut terdapat suatu norma yang melarang pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau Kuasanya yang sah ;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam petitumnya selain supayadinyatakan yang berhak atas tanah tersengketa tersebut, juga meminta supaya TergugatRekonpensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan juga menuntutselain Tergugat Rekonpensi harus mengembalikan tanah Penggugat Rekonpensi dalamkeadaan kosong juga untuk supaya Tergugat Rekonpensi
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penipuan
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
119 — 30
  • Untuk menentukan perbuatan Terdakwa adalah merupakanperbuatan pidana yang memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakanoleh Penuntut Umum, tergantung pembuktian dipersidangan, dan sudahmemasuki pokok perkara ;Bahwa dari faktafakta dipersidangan tentang adanya dugaan rekayasadalam proses penyidikan dari tuduhan menempati rumah/tanah tanpaijin pemilik dan kuasanya atau sesuai dengan PERPU Nomor 51Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin YangBerhak atau Kuasanya , akan tetapi penyidik
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penipuan
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
132 — 30
  • Untuk menentukan perbuatan Terdakwa adalah merupakanperbuatan pidana yang memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakanoleh Penuntut Umum, tergantung pembuktian dipersidangan, dan sudahmemasuki pokok perkara ;Bahwa dari faktafakta dipersidangan tentang adanya dugaan rekayasadalam proses penyidikan dari tuduhan menempati rumah/tanah tanpaijin pemilik dan kuasanya atau sesuai dengan PERPU Nomor 51Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin YangBerhak atau Kuasanya , akan tetapi penyidik
Pengadilan PN Pulang Pisau Perdata
Register : 13-03-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pps
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
GATH HAMIT
Tergugat:
1.PT. CITRA ARGO ABADI
2.KEPALA DESA LAWANG URU
139 — 52
  • Dari uraian ini, dikaitkan dengan perbuatan Idoe Dasit selakumantan Kepala Desa Lawang Uru yang telah memberikan surat keterangankepemilikan saluran/parit kepada saudara Gath Hamit pada tahun 2009Halaman 41 dari halam 135 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Ppsdengan luas 2.800 ha merupakan perbuatan yang dilarang dan berakibatbatal karena hukum, serta penggunaan dan penguasaan tanah olehPenggugat tersebut adalah pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak;Masih dalam kaitannya dengan luasan tanah Penggugat