C12858.HT.01.01.Th.2004 tanggal 21 Mei 2004.Bahwa ketentuan ini mengacu pada Pasal 7 ayat (6) UUPT No.1 Th 1995yang menyebutkan : "Perseroan memperoleh Status Badan Hukum setelahAkta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan olehMenteri," jo Pasal 7 ayat (4) UU PT No. 40 Th 2007 yang menyebutkan :Perseroan memperoleh Status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannyaKeputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan".Dengan demikian sejak saat itu (tanggal 21 Mei 2004) PT BankPembangunan

Pasal92 UUPT Tahun 1995:(1.) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara olen RUPSatau Komisaris dengan menyebutkan alasannya.(2.) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan.(3.) Anggota Direksi yang diberhntikan sementara sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (1) tidak berwenang melakukan tugasnya.(4.) Dalam wakiu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahpemberhentian sementara harus diadakan RUPS.(5.)

DKIBahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang menurut UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)harus diwakili salah seorang anggota Direksinya, dalam hal iniDirektur Utama atau Direktur, sebagaimana diatur dalam Pasal 98ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa ............ "Direksi mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;Namun demikian sebagaimana bunyi kalimat pembuktian pada suratgugatan tanggal, 26 Juli 2016 halaman 1 menerangkan :PT.

OMEGAPRIMAWOOD.KURATOR CUM LIKUIDATOR TELAH MELAKUKAN PEMBUBARAN PT.OMEGA PRIMAWOOD8.Bahwa sejalan dengan PENETAPAN No. 03/HP/X1/200944/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST dan ketentuan Pasal 142 ayat (1)huruf e Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), maka:Hal 8 Put.

Berdasarkan fakta dan ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU KPKPU jo.Pasal 142 ayat (le) UUPT, PT. OMEGA PRIMAWOOD telah beradadalamkeadaan insolvensi (tidak mampu membayar), karenanyademi hukum dilakukan pembubaran. Hal tersebut dikuatkan denganPENETAPAN No. 03/HP/X1/200944/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (4) UUPT, Kurator cumLikuidator telah mengumumkan pembubaran PT.

Pengajuan tagihan a quo (quod non) oleh TERGUGAT yangTIDAK SESUAI (BERTENTANGAN) dengan ketentuan dan batas waktuberdasarkan hukum Kepailitan, UU Perpajakan dan UUPT adalahmerupakan KELALAIAN dan KESALAHAN TERGUGAT sendiri, danBUKAN kesalahan PARA PENGGUGAT, karena sekali lagi, pasca putusanpailit PARA PENGGUGAT DEMI HUKUM sudah TIDAK BERWENANG atasharta pailit melainkan KURATOR cum LIKUIDATOR (dalam prosespemberesan pembubaran dan likuidasi).Sejak diputus pailit dan telah berkekuatan hukum tetap

Sesuai ketentuan Kepailitan, Pajak maupun UUPT, seharusnya tagihanterhadap PT. OMEGA PRIMAWOOD dilakukan melalui mekanismekepailitan dengan ditujukan kepada pihak KURATOR PT. OMEGAPRIMAWOOD. Tagihan yang tidak ditujukan kepada KURATOR dantidak diselesaikan melalui mekanisme pailit telah BERTENTANGANdengan HUKUM.b. TERGUGAT telah LALAI dan melakukan kesalahan dengan tidakmelakukan koordinasi internal antar bagian di Direktorat JenderalBea dan Cukai dengan baik.

Tjakrindo Masmengaku sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang berBadanHukum (Legal Personality) sebagai Subyek Hukum.Bahwa menurut hukum, kewenangan untuk bertindak mewakili PT.Tjakrindo Mas berdasarkan pasal 98 ayat (1) UUPT:"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ".Keberatan KeduaBahwa mohon Putusan Pengadilan Negeri Gresik dibatalkan, karenadalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresikkurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd), dapatdikutip

Hal ini bukan saja bertentangan dengan sikap baikdalam bermasyarakat, namun juga bertentangan dengan hukum (incasu UUPT);Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibuktikanunsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan tidak terpenuhi;Selain itu, unsur kerugian juga tidak terpenuhi, karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat.

PNN, maka hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan,karena UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut UUPT) tidak memberikan hak dan kewenangankepada Komisaris Utama untuk menggugat Direktur UtamaPerseroan;Bahwa Penggugat baru dapat mengajukan gugatan terhadapTergugat Il selaku Direktur Utama PT.

PNN),sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT dikutip,sebagai berikut:Pasal 97 ayat (6) UUPT:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah selurun sahamdengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilannegeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahannya ataukelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan terhadap Tergugat Il selakuDirektur Utama PT.

PNN, sesuai ketentuan Pasal 81 jo. 82 UUPT dengan agenda ratifikasi semua tindakan pengurusan Direksidan Dewan Komisaris serta pengangkatan kembali seluruhanggota Direksi dan Komisaris. Selanjutnya pada tgl. 12 Juli2016, Tergugat Il kembali mengundang Penggugat untukmenghadiri RUPS dengan agenda pertanggungjawaban Direksiuntuk Tahun Buku 2014 dan 2015, dan lainlain. Namun tanpaalasan yang jelas, Penggugat tidak pernah hadir.

PNN dan UUPT, tidak mengatursanksi hukum/sanksi pidana terhadap Direktur Utama yang tidakatau terlambat melaksanakan RUPS. Berdasarkan Pasal 79 ayat(2) dan (6) jo. Pasal 80 ayat (1) UUPT, dalam hal Direksi tidakmelakukan pemanggilan RUPS, maka Penggugat (KomisarisUtama) dan Sdr. Ermawan Budhyarso atau Sdr. Bagantara atauSdr. Kenny Prananto atau Sdri.

Bahwa dalam gugatan perkara a quo tentang kedudukan hukumPenggugat IV, Penggugat IV yang merupakan badan hukum PerseroanTerbatas diwakili oleh Eddy yang menjabat sebagai Komisaris Utama,padahal berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar PT. Mitrautama BaraSejahtera, yang berhak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun didi luar Pengadilan adalah Direktur Utama bukan Komisaris Utama;8.

Bahwa berdasarkan UUPT dengan jelas telah mengatur tentangwewenang Direksi, di mana Direksi merupakan organ perusahaan yangbertugas untuk menjalankan pengurusan Perseroan dan mewakili perseroanuntuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan;Pasal 98 ayat (1) UUPT:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;Pasal 92 ayat (1) UUPT:Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;9.

Bahwa UUPT telah mengatur perihal pengangkatan, penggantiandan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS,dengan telah diselenggarakannya Rapat Pemegang Saham sebagaiPengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan Sirkuler PT.Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 secarasah di hadapan Notaris, maka segala keputusannya sudah sah danmengikat, salah satunya pengangatan Eddy sebagai Direktur Utama;Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan

MitrautamaBara Sejahtera (Perseroan) sebagaimana pertanggung jawaban Direksiterhadap perseroan harus secara tanggung renteng, hal ini sesuai denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT);Pasal 97 ayat (4) UUPT:Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggungrenteng bagi setiap Anggota Direksi;28.

MitrautamaBara Sejahtera (Perseroan) tanggal 25 Februari 2020, di mana susunanyasebagai berikut :Direksi : Direktur Utama : Eddy; Direktur : Arief Misandi Soegiharto; Direktur : Harun Chandra Kirana;Komisaris : Komisaris Utama: Johannes Pagarisi; Komisaris : Ricco Hertanto;Sehingga penggantian susunan Direksi dan Komisaris berlaku sejakditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalamUndangUndang Perseroan Terbatas sebagai berikut :Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan

Bahwa oleh karena mengenai tugas dan wewenang Direksi lebihjauh diatur dalam Pasal 92 (5) UUPT dimana dalam hal Direksi terdiriatas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas danwewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS. Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, makapembagian tugas dan wewenang direksi harus menyebutkanditetapkan berdasarkan keputusan Direksi (Pasal 92 ayat 6 UUPT);6.

Bahwa selain berwenang untuk pengurusan seharihari Perseroan,Direksi juga berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan (Pasal 98 ayat 1 UUPT). Dan dalam hal anggotaDireksi terdiri lebih dari 1 (Satu) orang, yang berwenang mewakiliPerseroan adalah setiap anggota Direksi bersamasama berhak danberwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakiliPerseroan.7.

Sel14.berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat(4) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) dan yang membuat perikatan dengan Pengggugat, hal manapasal tersebut berbunyi sebagai berikut:Perseroan memperoleh status badan hukum padatanggalditerbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badanhukum perseroan.Konsekuensi logis dengan telah sahnya Tergugat sebagai badan hukumyang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, maka PTDwikarya Debang

sendiri hanya bertindak sebagaiwakil dari PT Dwikarya Debang Datayu dalam kapasitas saya pada waktuitu adalah bertindak selaku direktur.Adapun Anggaran Dasar PT Dwikarya Debang Datayu telahmendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan karenanya PT DwikaryaDebang Datayu secara sah adalah badan hukum yang didirikanberdasarkan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat(4) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT

Undangundang Perseroan Terbatas Pasal UUPT Pasal92, 97, 98, 100, 102, 108, 114, dan 116c. Pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat 1;Tergugat 2 s/d Tergugat 4 (Direksi Tergugat 1) tindakan manadisetujui oleh Tergugat 5 S/d Tergugat 9 (Komisaris) akan diuraikan dengan tuntas dan jelas dalam positaposita gugatandibawah ini.4.

Memerintahkan Para Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannyasesuai fungsi dan tugasnya masingmasing dalam menjalankan perseroanTergugat 1 berdasarkan Anggaran Dasar dan UUPT dengan pengawasanlangsung dari Para Pemegang Saham termasuk Penggugat;2.

Sumalindo Hutani Jaya, jumlahkepemilikan saham Penggugat di Tergugat 1 baru sebesar 6,35 % dariseluruh saham Tergugat 1, hal mana berdasarkan Daftar PemegangSaham (DPS) Tergugat 1 tanggal 29 September 2009 (Bukti T1124), halini tentu dibawah syarat ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) joPasal 114 ayat (6) UUPT yaitu sebesar 10 % (Bukti 11124), bahwaPenggugat berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan, Direksi danKomisaris.Pasal 61 UUPT(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan

SelPasal 97 ayat (6) UUPT(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkankerugian pada Perseroan.Pasal 114 ayat (6) UUPT(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan

Bahwa tidak ada satu kententuan pun di dalam Anggaran DasarTergugat dan UUPT yang mengatur mengenai KomisarisIndependen adalah merupakan representasi dari pemegang sahamminoritas.41.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") suatu) perseroan memilikikedudukan hukum sesuai dengan yang tercantum di dalam AnggaranDasarnya;"Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayahnegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar"9.

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakanbahwa alamat suatu perseroan terbatas yang tercantum di dalamAnggaran Dasar merupakan alamat untuk dapat menghubungi perseroantersebut. Sehingga dalam hal ini segala suratmenyurat dengan Tergugat termasuk apabila ada tuntutan hukum/gugatan harus dialamatkankepada Tergugat sesuai dengan alamat Tergugat yang tercantum didalam Anggaran Dasarnya.

Berikut kami kutip isi penjelasan Pasal 5 ayat(1) UUPT;"Perseroan wajid mempunyai alamat sesuai dengan tempatkedudukannya yang disebutkan, antara lain dalam surat menyurat danme/a/ui alamat tersebut Perseroan dapat dihubung,10.Didalam Anggaran Dasar Tergugat I, yaitu Pasal 1 jelas tercantum bahwaTergugat berkedudukan di Jakarta Selatan. Adapun alamat lengkapkantor Tergugat adalah sebagaimana telah kami jelaskan di atas.

in judicio, bukan Penggugat selaku person;Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mewakili PT MBI berdasarPasal 1 angka (2) dan angka (5) Undang U ndang No mor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"):Pasal 1 angka (2) menyatakan:"Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi,dan Komisaris":Selanjutnya Pasal 1 angka (5) UUP'1' menyebutkan bahwa:"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk keperluan

2017di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar".Berdasar ketentuanketentuan tersebut di atas, dapat ditarikkesimpulan secara jelas, tegas, dan limitatif banwa organ perseroanyang berwenang untuk bertindak mewakili perseroan di dalam maupundi luar Pengadilan hanyalah Direksi dari perseroan;In casu , Penggugat telah menyatakan diri sebagai pimpinan dari PTMBI, maka mengacu pada ketentuan di atas pimpinan tidak termasukkedalam organ perseroan yang dikenal dan diakui oleh UUPT

R.I. tanggal 24 Oktober No. 85, sehingga modal perseroanmenjadi :1 Modal perseroan sebesar Rp. 1.350.000.000, (satu milyar tiga ratuslima puluh juta rupiah) terbagi atas :a 300 (tiga ratus) saham prioritas, masing masing saham sebesarRp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) danb 4.200 (empat ribu dua ratus) saham biasa, masing masing sahamsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).5 Bahwa Penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal 91UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) dan untukpenyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT.6 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Ketentuan Pasal 118 ayat(1) HIR dan Pasal 121 ayat (1) HIR jo Pasal 8 ke3 RV, karena tidakmenyebutkan secara lengkap dan terperinci mewakili dari 1/10 bagiansaham PT.

Presiden Taxi, yang jumlah keseluruhan sahamnya 4.500(empat ribu lima ratus) saham.7 Bahwa menurut ketentuan didalam Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT yangberbunyi : mewakili 1/10 bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham.... yang artinya tidak boleh kurang dari 1/10 bagian, dimana dalamperkara aquo Para penggugat selain tidak menyebutkan berapa jumlahseluruh lembar saham yang dimiliki, dan pada faktanya Para Penggugathanya memilik saham kurang dari 1/10 bagian saham PT.

pengunduran diri Direktur Utamapada saat itu Almarhum Arnold Gultom dengan alasan kesehatan yangdibuktikan dengan surat Dokter dan penunjukan Ivan Doly Gultomsebagai Direktur Utama yang penunjukannya telah disetujui oleh Direksidan Dewan Komisaris.Bahwa RUPSLB pada tanggal 12 Oktober 2011 diselenggarakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 03/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 September 201ldengan agendapemilihan pengurus perseroan, penyesuaian Anggaran Dasar perseroandengan UUPT

Hamizaku1000, apalagi sampai melakukan pembelian bahan material yang nilainyaSANGAL TING aaseea senescence rere erences17.Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il sebagaimana tersebut di atasdapat dianggap telah melalaikan fiduciary dutynya, yaitu Tergugat danTergugat Il telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankantugasnya selaku Direksi yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggotaDireksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugianPada PeOrse@r0aN) nnn nnn nn ne nn nn nnn enn ne errr emnnnnn coneKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggotaDireksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atasNanna POPS BL OAIT=a=eesemee cence nee eemeeneeneeene nnnBahwa berdasarkan Pasal 97 UUPT

Perbuatan Tergugat dan Tergugat Il telah bertentangan dengan kewajibanhukum Tergugat, yakni telah melanggar Pasal 97 UUPT karena terbuktiTergugat dan Tergugat Il telan melakukan kelalaian dalam menjalankantugasnya; b.

BL.18/ SPP/ 2006.13.Surat Nomor : 500 / 449a / Perindagkop IVIIl / 2007 Tertanggal 07Agustus 2007 dari Kepala Dinas kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA Perihal Penyetoran Kembali Sisa UUPT TA. 2006 .14.Surat Nomor : 500/535/ Perindakop / X / 2007 Tertanggal 05 Oktober2007 dari Kepala Dinas Disperindagkop Kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI atasLaporan Keuangan Daerah Kab.

BL.18/SPP/ 2006 .13.Surat Nomor : 500 / 449a / Perindagkop IVIIl / 2007 Tertanggal 07Agustus 2007 dari Kepala Dinas kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA Perihal Penyetoran Kembali Sisa UUPT TA. 2006 .14.Surat Nomor : 500/535/ Perindakop / X / 2007 Tertanggal 05 Oktober2007 dari Kepala Dinas Disperindagkop Kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI atasLaporan Keuangan Daerah Kab.

objek sengketa tersebutdikeluarkan dan diberikan untuk Pemohon objek sengketa, atas dasaritu maka Penggugat tidak memiliki egal standing (kedudukan hukum)untuk mengajukan gugatan dalam perkara in casu (legal standingPara Penggugat obscuur libel);EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:I.1.KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT;Bahwa dalam Angka 10 Gugatan a quo, Penggugat telah mendalilkanbahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 76 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT

) karena RUPS yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 76ayat (1) UUPT;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kKewenangandalam menentukan sah atau tidaknya suatu RUPS;Bahwa berdasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN), PengadilanTata Usaha Negara hanya berwenang untuk mengadili sengketa TataUsaha Negara;Pasal 47 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara;Bahwa untuk menentukan suatu RUPS telah dilakukan sesuai denganPasal 76 ayat (1) UUPT adalah Pengadilan Negeri;Halaman 15 dari 27 halaman.

Pasal 5 dan Pasal 17 UU PTmenyatakan bahwa:Pasal5 UUPT:(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalamWlayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalamanagaran dasar.Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Kpg(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempatkedudukannya.(3) Dalam suratmenyurat, pengumuman yang diterbitkan olehPerseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroanmenjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkapPerseroan.Penjelasan

Pasal 5 UUPT:Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusatPerseroan.Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempatkedudukannya yangharus disebutkan, antara lain dalam suratmenyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.Pasal17 UUPT:(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota ataukabupaten dalam wlayah negara Republik Indonesia yangditentukan dalam anggaran dasar.(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)sekaligus merupakan kantor pusat

dan Pasal 17 UU PT menyatakan bahwa:Pasal5 UUPT:Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Kpg(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalamWlayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalamanagaran dasar.(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempatkedudukannya.(3) Dalam suratmenyurat, pengumuman yang diterbitkan olehPerseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroanmenjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkapPerseroan.Penielasan Pasal 5 UUPT

: Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusatPerseroan.Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempatkedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam suratmenyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.Pasal17 UUPT:(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota ataukabupaten dalam wlayah negara Republik Indonesia yangditentukan dalam anggaran dasar.(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.bahwa

Bakrie Swasakti Utama telah sah secara hukum.Pada tahun 2007, diberlakukan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan berlakunya UUPT, maka, setiapperseroan wajio untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuanUUPT sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 157 ayat (3).Kemudian, PT.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam hal tidak dilakukanpengumuman di dalam Berita Negara dan/atau Tambahan Berita Negara,maka tanggung jawab dari perbuatan tersebut tidak dapat dibebankankepada perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab Menteri, hal inisebagaimana ditentukan juga pada pada paragraph 7 Bagian UmumPenjelasan UUPT yang menentukan sebagai berikut :Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggarandasar yang telah disetujui dan atau diberitahukan kepada Menteri

Oleh karena itu, meskipun Perseroan telahmendapat pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum atau perubahan ADtelah mendapat persetujuan Menteri maupun telah disampaikanpemberitahuannya, maka selama hal itu belum diumumkan dalam TBN, belumsah dan belum mengikat kepada pihak ketiga.Kedua; kelalaian (negligence) Menteri mengumumkan pengesahan Perseroansebagai badan hukum, atau kelalaian mengumumkan persetujuan ataupemberitahuan perubahan AD dari tenggang waktu yang ditentukan Pasal 30ayat (2) UUPT

Hal ini telah secara jelas dan spesifikdiatur pada Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang menyatakan :(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuatatas namaPerseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang(Keterangan : cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dariTergugat V).Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT tertulis di atas kemudianditafsirkan oleh M.

Yahya Harahap, di dalam buku yang sama pada halaman70, bahwa ketentuan ini (Pasal 3 ayat (1) UUPT) menegaskan bahwaperseroan terbatas merupakan entitas atau wujud yang terpisah daripemiliknya, dalam hal ini dari para pemegang sahamnya konsekuensi hukumHal. 55 Putusan No. 395/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.dari hal ini adalah tanggung jawab suatu badan hukum perseroan terbatasakan melekat pada dirinya sendiri dan bukan pada pemegang sahamnya, halini sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Bahwa penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal 91UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan untukpenyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT yaitu:Pasal 79 ayat (2): "Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menetukan suatu jumlahyang lebih kecil;atau6

/Peng/Dirut/X/2007pada harian Terbit hari Rabu tanggal 21 Nopember 2007 (Bukti T.I12)merupakan penawaran yang terobuka untuk umum sebagai upayamempercepat proses pendayagunaan asset tersebut karena kondisikeuangan perusahaan sudah sangat kritis;25.Bahwa RUPSLB pada tanggal 12 Oktober 2011 diselenggarakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 03/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 29 September 2011 dengan agendapemilinan pengurus perseroan, penyesuaian Anggaran Dasar perseroandengan UUPT

PresidenTaksi, melalui iklan baris pada Harian Kompas, pada tanggal 21 November2007, selanjutnya diberi tanda dengan T 18 ; 20.Foto copy Surat No. 80/A/Direktur/XII/2007 tanggal 14 desember 2007tentang Permohonan Penangguhan Pembayaran PBB, kepada KepalaKantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dari Direksi PT.Presiden Taksi, selanjutnya diberi tanda dengan T 20 ;21.Foto copy Konsep Perubahan Anggaran Dasar Menyesuaikan dengan UUPT. No.40 Tahun 2007 PT.

Putusan Nomor 370 K/Pdt/2015C.2.2.UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroanTerbatas (UUPT).Jelas bahwa hak untuk menggugat" yang dimiliki olehpemegang saham suatu perseroan terbatas, bukan sajaberdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (6) UUPT, melainkan hakgugat pemegang saham juga dijamin dan diatur dalam pasallainnya, yaitu Pasal 61 UUPT yang mengatur ketentuan sebagaiberikut (kutipan):(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikankarena

Untuk mengatasi hal tersebut danmelindungi kepentingan perseroan terbatas sebagai badanhukum terpisah dari kepentingan pemegang sahammayoritasnya, jelas Pasal 61, Pasal 97 Ayat (6) juncto Pasal114 Ayat (6) UUPT (sebagaimana telah dijelaskan pada BagianC. di atas) mengatur prinsip hukum hak menggugat dari setiappemegang saham.

yang mengatur sebagai berikut:Pasal 11 Ayat 1 Anggaran Dasar PT Direct Vision (TurutTermohon Kasasi) (kutipan): Direksi bertanggungjawab penuhdalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroandalam mencapai maksud dan tujuannya.Pasal 92 UUPT mengatur (kutipan):1.

Putusan Nomor 370 K/Pdt/2015dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar.Lebih lanjut lagi, Pasal 97 UUPT mengatur (kutipan):1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1);2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik danpenuh tanggungjawab3.

Putusan Nomor 370 K/Pdt/2015D.4.3.Termohon Kasasi Vl/Sean yang merupakan anggota Direksiyang ditunjuk oleh Termohon Kasasi I/AAAN melakukantindakan yang menguntungkan Termohon Kasasi I/AAAN.Keadaan adanya benturan kepentingan ini telah secara tegasdan jelas dilarang oleh Pasal 99 Ayat (1) UUPT dimana anggotaDireksi dilarang untuk melakukan transaksi mewakili perseroanjika anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturankepentingan (conflict of interest) dengan kepentinganperseroan.

pelaksanaannya ;15.Bahwa berdasarkan hukum (UU No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas), syarat dan ketentuan pendirian dankeabsahan suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut :a. harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan aktanotaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, akta pendirianmemuat anggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitandengan pendirian perseroan, (vide pasal 7 ayat (1) Jo. pasal 8UUPT);b. harus mendapatkan pengesahan dari Menkum Ham R.I (videpadal 9 s/d pasal 14 UUPT

);Cc. pendirian dan pengesahan perseroan terbatas harusdiumumkan oleh Menteri di Berita Negara R.I dan tambahanBerita Negara R.I (vide pasal 30 UUPT);16.Bahwa dari uraianuraian diatas, akan timbul pertanyaan hukumterkait pengajuan gugatan a quo ini oleh Penggugat, yaitu :Apakah Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (LEGALSTANDING) Yang sah dan cakap untuk melakukan tindakanhukum dalam perjanjian tersebut, dan terhadap pertanyaantersebut, maka jawabannya adalah TIDAK;Hal. 19 dari 52 hal.

Bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, syarat dan ketentuan pendirian dan keabsahan suatuperseroan terbatas adalah sebagai berikut : harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan akta notarisyang dibuat dalam bahasa Indonesia, akta pendirian memuatanggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitan denganpendirian perseroan, (vide pasal 7 ayat (1) Jo. pasal 8 UUPT) ; harus mendapatkan pengesahan dari Menkum Ham R.I (vide padal9 s/d pasal 14 UUPT) ; pendirian dan

pengesahan perseroan terbatas harus diumumkanoleh Menteri di Berita Negara R.I dan tambahan Berita Negara R.1(vide pasal 30 UUPT);3.