1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Purnomo bin Sakip) untuk menjatuhkan talak satu raj\'i terhadap Termohon (Mulyani binti Tusra Effendi) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar ;

005/ /INPT/2017 tanggal Februari 2017 perihal Undangan Entry Meeting dengan Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Undangan Entry Meeting dengan TimPemeriksa BPKRI Perwakilan Provinsi Kepulauan BangkaBelitung;11. 1 (satu) rangkap Surat Nomor: 005/57.a/DSPPPAPMD/2017tanggal 28 Februari 2017 perihal Undangan;12. 1 (satu) rangkap Surat Nomor: 005/59/BPPPPD/2017 tanggal3 Maret 2017 perihal Undangan; Halaman 5 dari 555 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp. 13.14.15.16.17.18.19.20.21.ae.23.24.25.26.27.28.29.1 (satu) lembar Surat Nomor: 005/68/BPPPPDII/2017 tanggal15 Maret 2017 perihal Asistensi penyelenggaraan SAKIP

dari 555 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp. 11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Februari 2017 perihal Undangan Entry Meeting dengan TimPemeriksa BPKRI Perwakilan Provinsi Kepulauan BangkaBelitung;1 (satu) rangkap Surat Nomor: 005/57.a/DSPPPAPMD/2017tanggal 28 Februari 2017 perihal Undangan;1 (satu) rangkap Surat Nomor: 005/59/BPPPPD/2017 tanggal3 Maret 2017 perihal Undangan;1 (satu) lembar Surat Nomor: 005/68/BPPPPDII/2017 tanggal15 Maret 2017 perihal Asistensi penyelenggaraan SAKIP

perihal Undangan Entry Meeting dengan Tim Halaman 481 dari 555 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp. 11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Pemeriksa BPKRI Perwakilan Provinsi Kepulauan BangkaBelitung;1 (satu) rangkap Surat Nomor: 005/57.a/DSPPPAPMD/2017tanggal 28 Februari 2017 perihal Undangan;1 (satu) rangkap Surat Nomor: 005/59/BPPPPD/2017 tanggal3 Maret 2017 perihal Undangan;1 (satu) lembar Surat Nomor: 005/68/BPPPPDII/2017 tanggal15 Maret 2017 perihal Asistensi penyelenggaraan SAKIP

perihal Undangan Entry Meeting dengan TimPemeriksa BPKRI Perwakilan Provinsi Kepulauan BangkaBelitung; Halaman 520 dari 555 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp. 11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.2.23.24.25.26.27.1 (satu) rangkap Surat Nomor: 005/57.a/DSPPPAPMD/2017tanggal 28 Februari 2017 perihal Undangan;1 (satu) rangkap Surat Nomor: 005/59/BPPPPD/2017 tanggal3 Maret 2017 perihal Undangan;1 (satu) lembar Surat Nomor: 005/68/BPPPPDII/2017 tanggal15 Maret 2017 perihal Asistensi penyelenggaraan SAKIP

juta rupiah)Wakil penanggung jawab sebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus riburupiah)Pengendali teknis sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah)Ketua Tim sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah)Halaman 39 Putusan Nomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby.Anggota Tim sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)Pengelola data sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)Kegiatan pengawasan khusus desa/Kelurahan, penanganan prosesiin perceraian Pegawai Negeri Sipil, reviu SAKIP

(lima ratus ribu rupiah)Kegiatan pengawasan khusus desa/Kelurahan, penanganan prosesjin perceraian Pegawai Negeri Sipil, reviu SAKIP/LPPD/LKPD/RKPD/RENJA/KUAPPAS/RKA dan Pendampingan pemeriksaan BPK/BPKP/InspektoratJenderal/Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan ) haridiberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasanberdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) : Penanggung jawab sebesar Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus riburupiah) Wakil penanggung jawab sebesar Rp

Rp. 190.400. 000,Anggota 1 orang 68 SPT harga satuan Rp. 2.400.000, totalRp. 163.200.000,Pengelola Data 63 SPT harga satuan Rp.400.000, totalRp.25.200. 000..Bahwa yang menjabat sebagai PPTK Pengawasan / pemeriksaan ditahun 2015adalah Sri Isnaningsih dan ditahun 2016 s/d 2017 adalah Oryz Setiawan ;Bahwa ditahun 2015 sampai juli 2016 Saksi terlibat di pemeriksaan Reguler sebagaipengelola data dan setelah Juli 2016 tidak dilibatkan dalam reguler namundililbatkan untuk pemeriksaan kasus dan reviuw SAKIP

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Purnomo bin Sakip) untuk menjatuhkan talak satu raj\'i terhadap Termohon (Mulyani binti Tusra Effendi) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar ;

Cempaka Putih Barat Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat, Islam, dibawah sumpah di depan persidangan yangpada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Sebagai Auditor Ahli di Inspektorat Sekjen KPU Pusat memiliki tugas tugasantara laine Memimpin pelaksaanaan audit operasional regular;e Memimpin pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;e Memimpin pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;e Meminpin evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);Bahwa dasar Penugasan untuk

Malchan Camat Dawe Kudus.Angka 5 :Yang benar dibeli dari : Kasni Binti Sakep Sulaiman.Angka 6:Yang benar dibeli dari : Kasni Binti Sakip Sulaiman.Angka 7:Yang benar dibeli dari : 1. H. Abdoel Rachman dan 2. Hj. Siti Aminahistri H. Abdoel Rachman.Angka 8 :Yang benar dibeli dari :1. Sarilah Binti Kodirono Sawidjan.2. Abdul Nasir Bin Kodirono Sawidjan.3. Djamasri Bin Kodirono Sawidjan.Yang benar dibeli dari : Sarilah Binti Kodirono Sawidajn.A. Tanah di Desa Samirejo Kec. Dawe Kab.

Sebagai contoh antara lain sebagaiberikut :1) Kegiatan Dinkes Pelatihnan penyusunan SAKIP (Tretes), tahun 2016akhir, sekitar 40 jutaan.2) THR Karyawan Dinkes 2016 sekitar 175 jutaan3) THR Karyawan Dinkes 2017 sekitar 175 jutaan4) Gathering Batam dan Singapura untuk 110 pegawai dan karyawanDinkes Kab Gresik, awal tahun 2016 sekitar 550 jutaan. Ket: TravelTegar Mandiri, milik Bok Maryono alamat JI.

/2018/PN Sby. dana tersebut memiliki hutang kepada terdakwa dimana faktanya tidakdemikian; Bahwa benar terhadap potongan dana Jasa Pelayanan yang berasal daridana kapitasi sebesar 10 % dan sudah terkumpul Tahun 2016 dan Tahun2017 tersebut selain dipergunakan untuk membiayai kegiatankegiatan diDinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang tidak tercover oleh APBD DinasKesehatan Kabupaten Gresik yaitu :Pemberian THR kepada pegawai Dinas Kesehatan di Tahun 2016 danTahun 2017;Kegiatan pelatihnan penyusunan Sakip

padahaldiketahui faktanya tidaklah demikian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, terhadappotongan dana Jasa Pelayanan yang berasal dari dana kapitasi sebesar 10 % dansudah terkumpul Tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut selain dipergunakan untukmembiayai kegiatankegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang tidaktercover oleh APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yaitu : Pemberian THR kepada pegawai Dinas Kesehatan di Tahun 2016 dan Tahun2017; Kegiatan pelatihan penyusunan Sakip

Saksi SUNIJAH bin SAKIP di bawah sumpah memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkansegala keterangan dalam BAP yang telah ditandatangani oleh saksi.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H.

NASRUN ke Jakarta kegiatan rapat koordinasi keluar daerahmengikuti bimtek sakip di Jakarta dengan pengeluaran (BKU) sejumlahRp.10.892.000,.Tidak ada bukti pertanggungjawabannya (SPJ)" No. 1.327, No. Bukti 909/BKU/2019 anggaran belanja perjalananluar daerah kegiatan penyediaan air bersin dengan pengeluaran (BKU)sejumlah Rp.720.000,.Tidak ada bukti pertanggungjawabannya (SPJ)7 No. 1.346, No.

Bukti 0424/BKU/2019 anggaran belanja perjalanandinas luar daerah dalam rangka Bimtek Sakip An. NASRUN kegiatanpeningkatan dan pelatinan formal, berdasarkan entry / pencatatan padaHalaman 115 dari 353 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.Buku Kas Umum (BKU) telah dicairkan oleh bendahara pengeluaransejumlah Rp.4.600.000,. sedangkan di bukti SPJ yangditunjukkansejumlah Rp.4.200.000,. sehingga terdapat selisin antaraBKU dan SPJ sejumlah Rp.400.000,.

NASRUN ke Jakarta kegiatan rapat koordinasi keluar daerahmengikuti bimtek sakip di Jakarta dengan pengeluaran (BKU) sejumlahRp.10.892.000,.Tidak ada bukti pertanggungjawabannya (SPJ)" No. 1.327, No. Bukti 909/BKU/2019 anggaran belanja perjalananluar daerah kegiatan penyediaan air bersin dengan pengeluaran (BKU)sejumlah Rp.720.000,.Tidak ada bukti pertanggungjawabannya (SPJ)7 No. 1.346, No.

Bukti 0424/BKU/2019 anggaran belanja perjalanandinas luar daerah dalam rangka Bimtek Sakip An. NASRUN kegiatanpeningkatan dan pelatinan formal, berdasarkan entry / pencatatan padaHalaman 114 dari 346 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.Buku Kas Umum (BKU) telah dicairkan oleh bendahara pengeluaransejumlah Rp.4.600.000,. sedangkan di bukti SPJ yangditunjukkansejumlah Rp.4.200.000,. sehingga terdapat selisin antaraBKU dan SPJ sejumlah Rp.400.000,.

Cempaka PutihJakarta Pusat, Islam, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut :Sebagai Auditor Ahli di Inspektorat Sekjen KPU Pusat memiliki tugas tugasantara laine Memimpin pelaksaanaan audit operasional regular;e Memimpin pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;e Memimpin pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;e Meminpin evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);Bahwa dasar Penugasan untuk melakukan audit bantuan

:Bahwa ahli sebagai auditor di Kantor Inspektorat Pemerintah KabupatenGianyar yakni melakukan penugasan sesuai dengan Surat Tugas, anatara lainpemeriksaan komprehensif, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, reviu laporankeuangan, evaluasi SAKIP dan Pembinaan dan Pengawasan ;Bahwa dasar penugasan ahli sebagai Ahli dalam perkara Tindak PidanaKorupsi terhadap dalam dalam Pengelolaan Tanah Aset Pemprov Bali yangada di wilayah Kabupaten Gianyar tahun 2013 sampai dengan tahun 2015,sesuai dengan Surat Tugas

., MM yang memberikan keterangan di bawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Sebagai Auditor Ahli di Inspektorat Sekjen KPU Pusat memiliki tugastugas antara lain:e Memimpin pelaksaanaan audit operasional regular;e Memimpin pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;e Memimpin pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;e Meminpin evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP); Bahwa dasar Penugasan untuk melakukan audit bantuan penghitungankerugian keuangan Negara

Garut adalahberupa dokumen rencana kerja, DPA, perjanjian Kinerja, SAKIP (Sistim AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah), Penyerapan Anggaran dan masih banyak lagi dokumenpertanggungjawaban Saksi kepada Kadis Dispora Kab.

Garut Tahun 2016 tersebut yaituSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);Bahwa yang membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) adalah Tim Penyusun RPJMD dengan ditandatangani oleh BupatiGarut.Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran (DPPA) adalah oleh pihak SKPD yang bersangkutan.Bahwa untuk penandatangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja

kepada bawahan di lingkungan Sub BagianPerencanaan;Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaansecara berkala;Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran dinas sesualdengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka penyiapan perencanaanyang baik;Menyelia penyusunan rencana dokumen perencanaan meliputi : penyusunanRENSTRA, RENJA, RKT, RKA, Time Schedule, Perjanjian Kinerja, IKU, LAKIP,petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan serta penginputan data SAKIP

./35.73.301/2014 tanggal 24 April 2014 beserta lampiran25 1 (satu) buah buku dengan motif coklat bertuliskan Memo Pad Fluorescent Paper Premium Quality yang berisikan catatan tangan26 1 (satu) buah buku warna hijau bertuliskan Buku Daftar Pejabat Pemerintah Kota Malang 2015 yang berisikan catatan tangan dan terdapat 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Kekurangan Dokumen SAKIP DPUPR 27 2 (dua) lembar fotocopy Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang

/INPT/2017 tanggal Februari 2017 perihal Undangan Entry Meeting dengan Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

SPPD 094/294/DISHUB/2022, Tanda Pemb.No : 58, tanggal 26 Juli 2022 dengan total pengeluaran : Rp. 1.650.000,-