Ditemukan 5678 data
142 — 35
Tergugat selain mengajukan buktibukti surat jugamengajukan Saksi atas nama Gersang Tarigan, yang dibawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikut: Gersang Tarigan,Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Krakatau DayaListrik;Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2020/PNSrgBahwa Saksi bergabung dengan Krakatau Steel sejak tahun 1992;Bahwa PT Krakatau Posco adalah perusahaan join venture antaraKrakatau Steel 30% modal dan Posco Korea 70% modal;Bahwa Saksi dahulu anggota task force
74 — 22
yangmenyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian denganNegara.Bahwa ahli menerangkan Kerugian keuangan negaraadalah berkurangnya kekayaan negara yang terjadi karenaberkurangnya aktiva negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atauSarana yang ada pada seseoarang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure).Bahwa ahli menerangkan Anggaran Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Teobu Rakyat (Ekstensifikasi) yangditerima oleh Kelompok Tani Sumber Rejeki DesaNgampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora merupakandana yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012dengan nama Dana Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPerkebunan (O5TP) yang dikelola oleh Satuan Kerja DinasPerkebunan Provinsi Jawa Tengah.
158 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/oburuh berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1(satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (4);17.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (38) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas diatur bahwaPengusaha bisa melakukan PHK karena perusahaan tutup yang disebabkanbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
273 — 154
Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.
Apabila karena sebabdari Pihak Pertama yang menyebabkan Area tambang tidak dapatberalan dengan normal, membuat area tambang berhenti produksi,maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar semua kerugianyang dialami oleh Pihak Kedua.Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.
Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.
Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : BAMBANG NURDYANTORO, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : SUPINTO PRIYONO, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : A. SAIFULLAH, SH
80 — 42
Pembayaran pada point tersebut diatas dilakukan setelah dilengkapi dengan beritaacara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang/pekerjaan olehkepala desa atau petugas yang ditunjuk Pihak kedua secara teknis bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilaksanakansesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kedua dalam jangka waktu 60 harikalender terhitung tanggal SPK atau penyerahan akhir selambatlambatnya tanggal30 Nopember 2016, kecuali adanya force
PT. GAHARU KAPITA INDONES. Diwakili oleh MOHAMAD VICTOR AKHIRUDIN
Tergugat:
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
634 — 516
indonesia, jadi semua itu akan diwakilkan olehgaharu kapita indonesia, jadi yang melakukan kontraknya gaharu kapitaindonesia, yang melakukan eksportimport dan pengelolaan adalah gaharukapita manajemen; Bahwa biaya perawatan sudah termasuk dari pertama membeli tadi; Bahwa pohonnya itu menghasilkan dua, yang pertama pohon didalam adasemacam chips itulah yang mahal yang biasa orangorang arab pakai ituharga chips 700 US$ perkilo kalau itu dioleh kembali bisa menghasilkanminyak; Bahwa sudah termasuk unsur force
68 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1756 K/Pid.Sus/2013dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita AcaraPenerimaan Barang;e Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan dilampaui baik sebagian ataukeseluruhan barang dipesan, selain force majure, maka Pihak Kedua dikenaidenda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1 (satu permil) daribesarnya nilai kontrak dengan batas waktu keterlambatan selama 14 harikalender;Selain itu dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000Bab Il Huruf C ke2 huruf A angka 11 point
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
DEDI IRAWAN Bin ABDUL HADI
144 — 30
lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure).
BENNY RORY WIJAYA, SH
Terdakwa:
HARIS SAUDI al. HARIS
51 — 27
SUKUR) ;---------------------
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan No : 48A/PERS/MBM-SBY/II/2014 tentang Pengangkatan Jabatan Sales Force PT. Murni Berlian Motor atas nama HARIS SAUDI yang ditandatangani oleh A. AZIZ MS selaku HRD & GA Manager tanggal 1 Pebruari 2014.;-------------
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No 001431 tanggal 24 Juli 2017 dengan nama pemesan SARINTEN alamat Dsn.
196 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjamin kepastian hukum terhadap hak kepemilikan Strata Titlemasingmasing pemilik ;11.Bahwa, kerugian yang akan dihadapi dan dialami oleh para pemilikapartemen pemegang Strata Title ini adalah:1)2)Merosotnya harga jual Strata Title karena statusnya yang tadinya HGBMurni menjadi HGB di atas HPL ;Tidak ada jaminan dan kepastian hukum untuk menjaminkan Strata Titledi atas HPL, sehingga Bank enggan menerima Strata Title yangdidasarkan pada Hak Pengelolaan menjadi agunan/jaminan kredit ;Jika terjadi Force
48 — 28
No person shall be criminally responsible underthis statute for conduct prior to the entryinto the force of theStatute ;(Tidak seorangpun bertanggung jawab secara75pidana berdasarkan statute ini atas perbuatanyang dilakukan sebelum diberlakukannya statuteinl ) ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHPyang mengakui adanya Retroaktif, hanya berlaku kalauada perubahan Undang Undang, bukan dalam hal adanyaUndang Undang baru ;Menimbang, bahwa Hakim tidak terikat denganketerangan = ahli, terutama
82 — 12
mogok kerja yang terjadi pada tanggal19 dan 20 Maret 2014.Bahwa tindakan dari pihak pekerja yang telah mematikan mesin yang sedangberoperasi dan berproduksi adalah KESALAHAN BERAT KARENA TELAHMENIMBULKAN KERUGIAN YANG CUKUP BESAR TERHADAPPERUSAHAAN, karena sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan telahdiketahui oleh Para Penggugat selama mesin berproduksi tidak adaseorangpun ditempat untuk mematikan mesin apalagi secara mendadakmi TS, xekecuali alasan khusus kebakaran, banjir dan kejadian bersifat Force
185 — 71
Tergugat selain mengajukan buktibukti surat jugamengajukan Saksi atas nama Gersang Tarigan, yang dibawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikut: Gersang Tarigan,Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Krakatau DayaListrik;Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2020/PNSrgBahwa Saksi bergabung dengan Krakatau Steel sejak tahun 1992;Bahwa PT Krakatau Posco adalah perusahaan join venture antaraKrakatau Steel 30% modal dan Posco Korea 70% modal;Bahwa Saksi dahulu anggota task force
576 — 441
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan hukum bahwa tuntutan strict liability tidak dapat dikenakankepada Tergugat karena Force Majeur; Menyatakan hukum bahwa penghitungan kerugian (ekologis,ekonomis danpemulihan) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Putusan No: 65/ PDTLH/2017/PT JMB halaman 64 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,(Dua ratus satu
158 — 27
Bahwa point 2 dan 3 adalah benar sebab TERGUGAT telah melakukanupaya mutasi dari Tempel Sleman ke Grogol Sukoharjo, bukan kehendakatau keinginan dari TERGUGAT akan tetapi yang dikarenakan force mejeurebahwa pemilik tanah dan bangunan yang digunakan pabrik olehTERGUGAT. Menaikan harga sewa sebesar 100 % dan mewajibkanTERGUGAT menyewa selama 5 tahun dan TERGUGAT tidak mampumembayarnya;4.
1.BLASIUS SIUK
2.PETRUS SIMON SURAT
3.RICHARD EMMANUEL PAUL JIMMY
4.LUSIANUS YANUARIUS
Tergugat:
1.LUKAS LERO
2.STEFANUS IWO
135 — 68
berupa sangkalan yang diajukanbertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatankarena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapusberdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugattelah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lainsebagainya;Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances), berupasangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasanTergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq, Kejaksaan Negeri Balikpapan
579 — 1149
hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yangmenggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 ataumenimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup";Bahwa Lampiran dari KKMA 36/2013 juga menyebutkan bahwa strictliability dapat dikecualikan dalam hal:a.Pelawan tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkanancaman yang serius tidak terbukti; dan/ataub.Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitaskegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau force
78 — 22
bolehdibayar sebagaimana pasal 88 dan 89 Perpres 54 Tahun 2010, apabilamenimbulkan kerugian Negara;Bahwa apabila pekerjaan selesai dan sesuai SPEK dan volume akan tetapidiselesaikan kemudian/terlambat, maka tidak boleh, seharusnya diputus kontrakdan didenda;Bahwa apabila ada situasi dan kondisi sehingga proyek tidak bisa dilaksanakansedangkan tahun anggaran akan segera berakhir maka untuk menghindari terkenasanksi maka harus dilihat penyebab keterlambatan, bukan kesalahan penyediakarena factor alam dan force
88 dan 89 Perpres 54 Tahun 2010;Selain itu ahli Setya Budi Arijanta berpendapat bahwa apabila pekerjaan selesaisesuai dengan SPEK dan volume akan tetapi diselesaikan kemudian/terlambat, makatidak diperbolehkan dan seharusnya diputus kontrak dan didenda dan apabila adasituasi dan kondisi sehingga proyek tidak bisa dilaksanakan sedangkan tahun anggaranakan segera berakhir maka untuk menghindari terkena sanksi maka harus dilihatpenyebab keterlambatan, bukan kesalahan penyedia karena factor alam dan force
695 — 251
TngArbitration Board (BANI and the Rules) for the conduct ofinternational arbitrations for the time being in force, which rules aredeemed to be incorporated by reference in this Article.
53 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Goey SwanTiong dan Almarhum Tony Wirawan (Oei Thing Hian), tidak dapatdilakukan perubahan dengan segala cara baik yang sah maupuntidak sah maupun melalui berbagai lembaga atau peradilan.Bahwa hal demikian sebagai akibat dari asas hukum dari suatuputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde/res judicata) yaitu the binding force of precedent(putusan Hakim sebelumnya mengikat HakimHakim lain dalamperkara yang sama) dan resjudicata prover tate habetur (setiapputusan Hakim atau