Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-12-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 2488/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
AFNI CAROLINA, SH, MH
Terdakwa:
HARTONO Bin SAKUP SUPRIONO
80 — 15
  • International Task Force pemberantasan peredaran gelap narkoba dikawasan Indocina dan Australia;BahwaYang memperbolehkan suatu pengiriman narkotika atau prekursornarkotika untuk masuk, melewati atau keluar dari Suatu daerah atau negaradi bawah pengawasan penyidik yang berwenang untuk mengumpulkanbuktibukti, mengidentifikasi tersangka dan kemudian menangkappelaku/tersangka, serta menyita narkotika dan/atau prekursor narkotika danbukti lainnya.
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-08-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN SERANG Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Asa Tani Lawan PT. Krakatau Posco, Dkk
141 — 35
  • Tergugat selain mengajukan buktibukti surat jugamengajukan Saksi atas nama Gersang Tarigan, yang dibawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikut: Gersang Tarigan,Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Krakatau DayaListrik;Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2020/PNSrgBahwa Saksi bergabung dengan Krakatau Steel sejak tahun 1992;Bahwa PT Krakatau Posco adalah perusahaan join venture antaraKrakatau Steel 30% modal dan Posco Korea 70% modal;Bahwa Saksi dahulu anggota task force
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor/Smg
Tanggal 19 Januari 2015 — Drs. SUNOTO Bin KARTO KARDI
74 — 22
  • yangmenyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian denganNegara.Bahwa ahli menerangkan Kerugian keuangan negaraadalah berkurangnya kekayaan negara yang terjadi karenaberkurangnya aktiva negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atauSarana yang ada pada seseoarang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure).Bahwa ahli menerangkan Anggaran Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Teobu Rakyat (Ekstensifikasi) yangditerima oleh Kelompok Tani Sumber Rejeki DesaNgampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora merupakandana yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012dengan nama Dana Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPerkebunan (O5TP) yang dikelola oleh Satuan Kerja DinasPerkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-03-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — PT SHELL INDONESIA VS FLORENTINA DYAH WIDHIASTUTI
158 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/oburuh berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1(satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (4);17.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (38) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas diatur bahwaPengusaha bisa melakukan PHK karena perusahaan tutup yang disebabkanbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 392/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
273 — 154
  • Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.
    Apabila karena sebabdari Pihak Pertama yang menyebabkan Area tambang tidak dapatberalan dengan normal, membuat area tambang berhenti produksi,maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar semua kerugianyang dialami oleh Pihak Kedua.Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.
    Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.
    Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 13-01-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 4 Mei 2015 — TJIKONG; DENI SUPRIYADI; LAWAN; PT. ILUVA GRAVURE INDUSTRY;
106 — 13
  • Iluva Gravure Industry.Bahwa tindakan dari pihak pekerja yang telah mematikan mesin yang sedangberoperasi dan berproduksi adalah KESALAHAN BERAT KARENA TELAHMENIMBULKAN KERUGIAN YANG CUKUP BESAR TERHADAP PERUSAHAAN,karena sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan telah diketahui oleh ParaPenggugat selama mesin berproduksi tidak ada seorangpun ditempat untukmematikan mesin apalagi secara mendadak kecuali alasan khusus kebakaran,banjir dan kejadian bersifat Force Majure atau karena perintah pimpinanperusahaan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 24-08-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 27/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 24 Januari 2018 — 1. EV. SEMUEL KREUTA, S.Pak 2. WILLEM KREUTA 3. KLEMEN NUKUBOY MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA 2. GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH
168 — 64
  • Putusan yang telahberkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (bindende kracht,binding force).;2. Kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alatbukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untukHalaman 72 dari 137 halaman Putusan Nomor : 27/G/2017/PTUN JPR.keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 19-05-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/TUN/2016
Tanggal 14 Juli 2016 — DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN VS IR. BIEN SUBIANTORO, MM., MBA;
250 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terkait tuduhan Tidak menindaklanjuti komitmen perbaikan atastemuan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi HasilPemeriksaan Khusus tanggal 2 Mei 2013 :1.Direksi Bank BJB telah menyampaikan seluruh tindakan perbaikan(corrective actions) yang telah dilaksanakan atas pengadaantanah dan / atau bangunan gedung kantor Bank BJB sesuaipetunjuk dari OJK, yang pokoknya mengatur perihal KecukupanKomposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan sertaPertimbangan Pembentukan Gugus Tugas (Task Force
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat:
1.ZAINAL ABIDIN
2.M HASAN
3.BAHARI
Tergugat:
1.BUSTAMI
2.JASMAN
3.WALIKOTA BANDA ACEH
166 — 28
  • tahun terhitung sejak keluarnya surat izin mendirikanbangunan sampai finishing 100 % (seratus persen) ;Apabila jangka waktu tersebut tidak dapat diselesaikan 100 % (Seratus persen), pihakpertama demi kelancaran dan kelonggaran kepada pihak kedua yaitu dispensasi 3(tiga) bulan terhitung sejak jatuh tempo pasal diatas ;Pasal 5Apabila pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pembangunan ruko tersebut sesuaiyang diperjanjikan dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 diatas oleh sebab keadaan diluarkemampuannya sendiri (force
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 21/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 11 April 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SOFYAN Diwakili Oleh : WAHYUDDIN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : BAMBANG NURDYANTORO, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : SUPINTO PRIYONO, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : A. SAIFULLAH, SH
80 — 42
  • Pembayaran pada point tersebut diatas dilakukan setelah dilengkapi dengan beritaacara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang/pekerjaan olehkepala desa atau petugas yang ditunjuk Pihak kedua secara teknis bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilaksanakansesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kedua dalam jangka waktu 60 harikalender terhitung tanggal SPK atau penyerahan akhir selambatlambatnya tanggal30 Nopember 2016, kecuali adanya force
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-12-2019 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 245/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 21 April 2020 — Penggugat:
PT. GAHARU KAPITA INDONES. Diwakili oleh MOHAMAD VICTOR AKHIRUDIN
Tergugat:
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
634 — 516
  • indonesia, jadi semua itu akan diwakilkan olehgaharu kapita indonesia, jadi yang melakukan kontraknya gaharu kapitaindonesia, yang melakukan eksportimport dan pengelolaan adalah gaharukapita manajemen; Bahwa biaya perawatan sudah termasuk dari pertama membeli tadi; Bahwa pohonnya itu menghasilkan dua, yang pertama pohon didalam adasemacam chips itulah yang mahal yang biasa orangorang arab pakai ituharga chips 700 US$ perkilo kalau itu dioleh kembali bisa menghasilkanminyak; Bahwa sudah termasuk unsur force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1756 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 7 Mei 2014 — Suharto Noe (T2),Bambang Hermanto (T1)
66 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1756 K/Pid.Sus/2013dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita AcaraPenerimaan Barang;e Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan dilampaui baik sebagian ataukeseluruhan barang dipesan, selain force majure, maka Pihak Kedua dikenaidenda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1 (satu permil) daribesarnya nilai kontrak dengan batas waktu keterlambatan selama 14 harikalender;Selain itu dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000Bab Il Huruf C ke2 huruf A angka 11 point
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 07-10-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 167/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Maret 2015 — CARKAM, DKK; lawan; PT. ILUVA GRAVURE INDUSTRY
81 — 12
  • mogok kerja yang terjadi pada tanggal19 dan 20 Maret 2014.Bahwa tindakan dari pihak pekerja yang telah mematikan mesin yang sedangberoperasi dan berproduksi adalah KESALAHAN BERAT KARENA TELAHMENIMBULKAN KERUGIAN YANG CUKUP BESAR TERHADAPPERUSAHAAN, karena sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan telahdiketahui oleh Para Penggugat selama mesin berproduksi tidak adaseorangpun ditempat untuk mematikan mesin apalagi secara mendadakmi TS, xekecuali alasan khusus kebakaran, banjir dan kejadian bersifat Force
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 09-05-2011 — Putus : 08-08-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PT JAYAPURA Nomor 43/PID/2011/PT.JPR
Tanggal 8 Agustus 2011 — MUHAMAD ROHMAN
47 — 28
  • No person shall be criminally responsible underthis statute for conduct prior to the entryinto the force of theStatute ;(Tidak seorangpun bertanggung jawab secara75pidana berdasarkan statute ini atas perbuatanyang dilakukan sebelum diberlakukannya statuteinl ) ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHPyang mengakui adanya Retroaktif, hanya berlaku kalauada perubahan Undang Undang, bukan dalam hal adanyaUndang Undang baru ;Menimbang, bahwa Hakim tidak terikat denganketerangan = ahli, terutama
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-08-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SERANG Nomor 44/Kas./Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Asa Tani Lawan PT. Krakatau Posco
184 — 71
  • Tergugat selain mengajukan buktibukti surat jugamengajukan Saksi atas nama Gersang Tarigan, yang dibawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikut: Gersang Tarigan,Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Krakatau DayaListrik;Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2020/PNSrgBahwa Saksi bergabung dengan Krakatau Steel sejak tahun 1992;Bahwa PT Krakatau Posco adalah perusahaan join venture antaraKrakatau Steel 30% modal dan Posco Korea 70% modal;Bahwa Saksi dahulu anggota task force
Pengadilan PT JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-09-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan PT JAMBI Nomor 65/PDT/2017/PT JMB
Tanggal 16 Nopember 2017 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK), beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada: 1. WASKITO ADIRIBOWO, SH 2. MUJIRAHAYU, SH 3. EDI MUKHTAR, SH para Advokat beralamat di Kantor Hukum Waskito Adiribowo and Associates LMPP Building Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor : 10 Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS. 39/MENLHK/PHLHK/GKM.1/8/2016, tanggal 01 Agustus 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 384/SK/Pdt/2016/PN.Jmb, tanggal 14 Desember 2016; sebagai Pembanding semula Penggugat . L A W A N PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA, beralamat di Jalan Let Jend. S. Parman Nomor : 05 Kecamatan Telanaipura Kelurahan Pematang Sulur Kota Jambi Propinsi Jambi sebagai Terbanding semula Tergugat ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. ARDI, SH 2. YUSUF EKA SEPTIAWAN WARUWU, SH 3. FAJAR WISNU BRATA, SH 4.NURAMADHANSYAH, SH 5. RAFSODI NAYOGI,SH 6.NURI RISTANTRI,SH 7. MARGARETH HANA H.S,SH Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum ARDI, SH berkantor di Jalan Brigjen Katamso Nomor : 93 Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 271/SK/Pdt/2017/PN Jmb, tanggal 8 Agustus 2017;
575 — 439
  • Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan hukum bahwa tuntutan strict liability tidak dapat dikenakankepada Tergugat karena Force Majeur; Menyatakan hukum bahwa penghitungan kerugian (ekologis,ekonomis danpemulihan) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Putusan No: 65/ PDTLH/2017/PT JMB halaman 64 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,(Dua ratus satu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-08-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 745 K/Pdt/2011
Tanggal 14 Agustus 2012 — FIFI TANANG, DK vs PT DUTA PERTIWI, Tbk, DKK
196 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menjamin kepastian hukum terhadap hak kepemilikan Strata Titlemasingmasing pemilik ;11.Bahwa, kerugian yang akan dihadapi dan dialami oleh para pemilikapartemen pemegang Strata Title ini adalah:1)2)Merosotnya harga jual Strata Title karena statusnya yang tadinya HGBMurni menjadi HGB di atas HPL ;Tidak ada jaminan dan kepastian hukum untuk menjaminkan Strata Titledi atas HPL, sehingga Bank enggan menerima Strata Title yangdidasarkan pada Hak Pengelolaan menjadi agunan/jaminan kredit ;Jika terjadi Force
Pengadilan PN BANGKALAN Pidana Umum
Register : 09-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN BANGKALAN Nomor 223/Pid.B/2018/PN Bkl
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
BENNY RORY WIJAYA, SH
Terdakwa:
HARIS SAUDI al. HARIS
51 — 27
  • SUKUR) ;---------------------

    • 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan No : 48A/PERS/MBM-SBY/II/2014 tentang Pengangkatan Jabatan Sales Force PT. Murni Berlian Motor atas nama HARIS SAUDI yang ditandatangani oleh A. AZIZ MS selaku HRD & GA Manager tanggal 1 Pebruari 2014.;-------------
    • 1 (satu) lembar legalisir Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No 001431 tanggal 24 Juli 2017 dengan nama pemesan SARINTEN alamat Dsn.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
DEDI IRAWAN Bin ABDUL HADI
144 — 30
  • lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 06-07-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pdt.sus-phi/2017/PN.Yyk
Tanggal 10 Nopember 2017 — Penggugat : Eko Prihantoro, dkk Tergugat : PT.BENING BIG TREE FARMS
158 — 27
  • Bahwa point 2 dan 3 adalah benar sebab TERGUGAT telah melakukanupaya mutasi dari Tempel Sleman ke Grogol Sukoharjo, bukan kehendakatau keinginan dari TERGUGAT akan tetapi yang dikarenakan force mejeurebahwa pemilik tanah dan bangunan yang digunakan pabrik olehTERGUGAT. Menaikan harga sewa sebesar 100 % dan mewajibkanTERGUGAT menyewa selama 5 tahun dan TERGUGAT tidak mampumembayarnya;4.