Ditemukan 6225 data
398 — 256
(selanjutnya disebut sebagai Tim Pemeriksa);Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut diatas, maka pada hari Jumat, tanggal 8April 2016 Tim Pemeriksa mulai melakukan rangkaian tindakan pemeriksaanterhadap kinerja UPCA Kota Jambi dengan mendatangi kantor PENGGUGAT tanpadidahului dengan serangkaian prosedur pendahuluan sebelum dimulainyapemeriksaan terhadap Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Kota Jambi khususnya UPCAkota Jambi, sebagaimana diatur di dalam ketentuan PerundangUndangan tentangStandar Pemeriksaan
89 — 47
Pd jikasaksi mewakili Kepala Pelaksana Tekhnis yaitu ayah saksi terdakwaIr.
163 — 107
adamemberikan bantuan kepada Penggugat.Bahwa setahu saksi didalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2017 dinyatakan bahwa imunisasi kepada anak tidak perlu mendapatkanpersetujuan dari orang tua anak tersebut;Bahwa setahu saksi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2017 menyatakan bahwa apabila terjadi KIP maka yang bertanggung jawabadalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota;Bahwa setahu saksi blangko screening imunisasi terdapat pada lampiranpetunjuk tekhnis
122 — 81
/PT.Plk10.salah satu) kewenangannya adalah melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga penawaran masuk;Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah berkoordinasi kerkenaandengan penyusunan HPS, dengan demikian keliru pertimbangan MajelisHakim yang berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan saksi MarthinLuther telah bersamasama melakukan perbuatan pidana yang berakibatmerugikan keuangan negara;Bahwa kedudukan PT.
150 — 38
dia mau di inbrengkan ke suatu BUMN hanya bisa rumah Negara dan Il tapi rumah Negara III tidak bisa karena didalam pasal 12 di PMK padaunit Keuangan Nomor 138 Tahun 2010 ayat 4 dan 5 jelas mengatur tidak bisakecuali memang dialinkan dulu menjadi rumah Negara II atau misalnya disinisudah dihuni lebih lebih tidak bisa di inbrengkan kepada BUMN ;Bahwa terhadap suatu aset negara yang belum dlinbrengkan telah dilakukansuatu tindakan hukum dimana pelakunya adalah klien dari Menteri Keuanganatau menteri tekhnis
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
Dasril S
258 — 1024
dipenuhi dan diajukan kepada BPN Pusat, salah satudeputi Kementrian Agraria di pusat memberitahu dengan menyurati Pemkodan PT.BA Tbk, bahwa proses sertifikasi HPL memerlukan persetujuanMenteri BUMN (pemegang saham) dan menindaklanjuti hal tersebut Pemkoberproses dengan PT.BA Tbk, dan untuk sekarang proses penerbitan HPLbelum selesai; Bahwa saksi menerangkan Bagian Pertanahan Pemko denganSHM Pak Dasri yang ada telah minta informasi Ke BPN Sawahlunto danberdasarkan titik koordinat dari BPN tersebut, tim tekhnis
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
AKTUR Bin ARIFIN S.
127 — 72
Kemudiandibuatlah kegiatan pelatihnan yang diketahui oleh Camat Tirawuta (SaudaraRUSLI, SKM), selanjutnya Camat Tirawuta mengadakan rapat dengan paraKepala desa yang berada di lingkup kecamatan Tirawuta guna membahastentang tekhnis pelaksanaan kegiatan pelatinan tersebut bersama denganpendamping kecamatan. Setelah itu sebelum dilaksanakan kegiatan masing masing desa memberikan uang kontribusi kegiatan pelatihan kepada saksiselaku Bendahara pelatihan.
AKHIRIL AKBAR HASIBUAN, SEBahwa Ahli adalah PNS sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sultra;Bahwa yang mendasari Ahli memberikan keterangan yakni surat tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.Bahwa latar belakang pendidikan dan riwayat jabatan Ahli serta pendidikan / latihan(Diklat ) tekhnis sebagai berikut :Pendidikan umum :e SD tamat tahun 2001, di SD Tunas Harapan Medan;e SMP tamat tahun 2004, di SMP Negeri 3 Medan;e SMA tamat tahun 2007, di SMA Negeri 5 Medan; Diploma
HIDAR, SH
Terdakwa:
H.ABD RASYID .HP
85 — 40
- Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
269 — 111
Narasumber ahli untuk berbagai bimbingan tekhnis Pemerintah Daerah danDPRD dari berbagai daerah.12. Konsultan pada Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untukDesentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project) ADBLoan di Pemkab Bantul, DIY (2011).13.Comparative study for Post Graduate Programme Management atKualalumpur University Malaysia (UniKL) and National University ofSingapore, Juli 2011.14.
Narasumber dalam Bimbingan Tekhnis Sekretariat DPRD KabupatenPonorogo, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Wonogiri mengenai "ProtokolerPelantikan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, DPRD KabupatenBlitar dan Kabupaten Wonogiri Hasil Pemilu Legislatif 2014" diselenggarakanoleh LPPM STIE YKPN bekerjasama dengan LKIPN di Hotel LPP GardenYogyakarya, tanggal 9 April 2014.53.
Narasumber dalam Bimbingan Tekhnis DPRD Kabupaten Purbalingga tentang"Tata Cara Pengelolaan Keuangan dan Anggaran di DPRD dan SekretariatDPRD" yang diselenggarakan di hotel Saphire, Yogyakarta, 25 April 2014.56. Narasumber dalam FGD Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIYAspek Hakhak Politik dan Lembaga Demokrasi yang diselenggarakan olehBadan Pusat Statistik (BPS) DIY tanggal 24 April 2014.Halaman 315 Putusan Nomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN. Sby.57.
Narasumber dalam Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kapasitas AparaturPerijinan Pemerintah Kabupaten Bantul, DIY, mengenai "Penguatan konsepsidan kerangka hukum perijinan tanggal 30 Agustus 2014 yang diselenggarakanoleh Dinas Perijinan Pemkab Bantul di Hotel Eden , Jalan Astomulyo,Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.71.
415 — 1066
Bertanggung jawab secara tekhnis danadministratif serta keuangan ataspenyelenggaraan kegiatan kepada kagiat.j. Menetapkan organisasi tingkat pimpinanorganisasi pelaksanak. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan(Renlakgiat). Mengawasi kualitas, kuantitas barang/materilyang dipersyaratkan dan mengawasi jadwal waktupelaksanaan serta pelaksanaan keselamatan kerjadalam pelaksanaan kegiatan.m. Membuat laporan harian dan = mingguankepada kagiat.n.
Bertanggung jawab secara tekhnis danadministratif serta keuangan ataspenyelenggaraan kegiatan kepada kagiat.j. Menetapkan organisasi tingkat pimpinanorganisasipelaksana.k. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan(renlakgiat). Mengawasi kualitas, kuantitas barang/materil yang dipersyaratkan dan mengawasijadwal waktu pelaksanaan serta pelaksanaankeselamatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan.m. Membuat laporan harian dan mingguankepada kagiat.n.
1.M. HERI OKTA SAPUTRO, S.H
2.Ganda Nahot Manalu, SH
3.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, SH
Terdakwa:
H. Arif
179 — 96
KPP Pratama Jakarta Pancoran tahun 2007 Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok tahun 2008 Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tahun2013 Fungsional Pemeriksa KPP Madya Makassar tahun 2016 Bahwa Ahli sebagai pemeriksa pajak di KPP Madya Makssar dan diklat yangpernah Ahli ikuti adalah : Diklat funsional pemeriksa pajak dasar pada tahun 2007, Diklat pemeriksa pajak menengah tahun 2011, Diklat Tehknis subtantiif spesialisis Tax Treaty angkatan : Dan pelatinan tekhnis
PT. Havindo Pakan Optima
Tergugat:
Walikota Semarang
Intervensi:
Direktur PT.Petropack Agro Industries
974 — 2783
Havindo PakanOptima tertanggal 30 Mei 2017 dari hasil verifikasitanggal 15 Mei 2017oleh Tim Tekhnis DinasLingkungan Hidup Kota Semarang ( fotocopysesuai dengan fotocopynya);Keputusan Walikota Semarang Nomor660.1/3138/B.IV/VI/2017 tentang Pengenaansanksi Administratif Lingkungan Hidup kepadaPimpinan PT. Havindo Pakan OptimaDi JalanGatot Subroto Blok 11C Kawasan Industri CandiKota Semarang (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);Surat dari PT.
78 — 29
SAKSI Drs.SUHRAWARDI.M.PD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Dikbudpora Kabupaten Lombok Utarasejak bulan Pebruari 2011 sampai dengan sekarang dimana sebelumnyasaksimenjabat sebagai Sekertaris Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara sejak tahun 2009sampai dengan Pebruari 2011 ; Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Dinas Dikbudpora adalah menyusunperencanaan secara tekhnis
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR
185 — 87
Mengadakan dan melaksanakan evaluasi terhadap usulanreview design dari segi pertimbangan tekhnis dan pemakaianstandar perencanaan yang berlaku;Halaman 71 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.SusTPK/2020/PN Bglb. Mengadakan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuankontraktor dari segalah segi pada proyek yang bersangkutandalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan dan sebagainya;c. Meneliti dan merekomendasi perubahan volume akbiat kondisilapangan atau adanya pekerjaan tambahan / pekerjaan kurang;d.
diterima dariChandra Purnama selaku PPK;Menimbang, bahwa terhadap adanya Addendum 1 (satu), 2 (dua)hingga Addendum final yang berakibat terjadinya perubahan kontrak fisik tidakdiketahui oleh terdakwa (lIr.Sudirman) selaku Konsultan Pengawas Teknikbahkan tidak melibatkan diri, hal ini jelas berakibat tidak maximalnyapelaksanaan pengawasan teknis dan sebagai pengawas menurut pendaptMajelis, terdakwa telah melakukan pembiaran sehingga terjadi kKecurangan;Menimbang,bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Tekhnis
151 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
. : 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Surat Tugas Nomor : PL.00.01.2.6.871tanggal 24 Oktober 2003 aperihal surat tugas tim tekhnis yang ditandatangani olehDr.SRI ASTUTI S.SUPARMANTO,MSc PH selaku Direktur Jenderal PelayananMedik Depkes RI ;BB.6. :1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor : PL.00.01.2.6.872 tanggal 24 Oktober2003 perihal Surat Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Dr.SRI ASTUTIS.SUPARMANTO,MSc PH selaku Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI ;BB.7.: 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir
Demka Sakti) ;BB. 3: 1 (satu) bendel ASLI HPS / OE KTI;BB.4 : 1 (satu) lembar ASLI Surat dari Menteri Kesehatan RI kepada DirekturJenderal Pelayanan Medik Nomor : 1499 A/MENKES/ X/2003 tanggal 24Oktober 2003 perihal Perintah Melaksanakan Tugas dalam rangka Bantuanbidang kesehatan untuk KTI dan KBI yang ditandatangani oleh Dr ACHMADSUJUDI selaku Menteri Kesehatan RI ;BB.5. : 1 (satu) lembar Fotocopi dilegalisir Surat Tugas NomorPL.00.01.2.6.871 tanggal 24 Oktober 2003 aperihal surat tugas tim tekhnis
Demka Sakti) ;BB. 3: 1 (satu) bendel ASLI HPS / OE KTI;BB.4 : 1 (satu) lembar ASLI Surat dari Menteri Kesehatan RI kepada DirekturJenderal Pelayanan Medik Nomor : 1499 A/MENKES/ X/2003 tanggal 24Oktober 2003 perihal Perintah Melaksanakan Tugas dalam rangka Bantuanbidang kesehatan untuk KTI dan KBI yang ditandatangani oleh Dr ACHMADSUJUDI selaku Menteri Kesehatan RI ;BB.5. : 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Surat Tugas NomorPL.00.01.2.6.871 tanggal 24 Oktober 2003 perihal surat tugas tim tekhnis
1.S. HENDRIK TIIP, SH
2.ANDREW P. KEYA, SH
Terdakwa:
1.PIUS WENDELINUS LAKA, ST, Alias WENDE
2.MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Mdt Alias PAK SINAGA
3.DOMINIKUS MENE BANO, S.T, alias PAK DOMI
86 — 39
TTU Nomor : 127.a Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentapan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU T.A 2016;
- 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU Nomor : 127.b Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentapan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab.
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
RIO AMDI PARSAULIAN
181 — 34
Putusan Nomor : 02/Pid.SusTPK/2019/PN PbrRiau APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 dapatdibayarkan yaitu: Surat Pengantar SPPLS Ringkasan SPPLS Rincian SPPLS Lampiran SPPLSdan sesuai dengan Pasal 205 Ayat (3) Permendagri Nomor : 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahmenerangkan bahwa Lampiran dokumen SPPLS adalah : Salinan SPD Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD tekhnis terkait SSP diserta faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani Wajib Pajak dan Wajib Pungut Surat
tersebut, terdakwamembenarkannya.18.ROY MEINDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah Manajer Eksekutif LembagaPengembangan Jasa Konsiruksi Provinsi Riau sejak tahun2011 s/d sekarang;Bahwa fungsi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksitugas pokoknya adalah mensertifikasi dan meregistrasiBadan Usaha dan Profesi, sedangkan tugas serta tanggungjawab saksi selaku Manajer Eksekutif LPJK adalahmemberikan dukungan pelaksanaan tugas LPJK meliputidukungan administrasi, tekhnis
142 — 72
Reka EnamGurita dengan Arwin Kadir selaku Direkturnya;Bahwa produk Konsultan Perencana berupa : gambar rencana, RAB/EE,Spesifikasi tekhnis, BQ, Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan LaporanAkhir, dan yang saksi tandatangani hanya gambar rencana dan RAB,dimana gambar rencana dan RAB tersebut saksi terima dari staf KonsultanPerencana, dalam bentuk Hard Copy, dan itu untuk semua kegiatan termasukPeningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru tahun 2013;Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan pada Agustus
sedangkan produkperencanaan baru selesai pada September, dan saksi tidak mengetahuimengapa bisa terjadi seperti itu;Hal 26 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BglBahwa gambar rencana dan RAB yang ditandatangani saksi tidak digunakansebagai bahan proses pelelangan tetapi digunakan untuk pemenuhan produkakhir konsultan serta gambar kerja kontraktor fisik lapangan;Bahwa dasar pelaksanaan lelang adalah : surat perintah lelang dari PA/KPA,HPS, gambar rencana, RAB, spesifikasi tekhnis, BQ, Laporan
INSYAYADI
Terdakwa:
NURIKWAN, SE Bin KALIMIN
191 — 62
Juli 2013;Fotokopi Keputusan Walikota Jambi Nomor 1257 Tahun 2013 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran danBendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2014;Fotokopi Peraturan Walikota Jambi Nomor : 6 Tahun 2014 TentangPedoman dan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas di LingkungaPemerintah Kota Jambi tanggal 27 Januari 2014;Fotokopi Keputusan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2010 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis
144 — 70
Tapin.Bahwa Saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan diberi tugas untukmelakukan evaluasi administrasi, tehnis dan harga bersamasama denganKetua Panitia (sdr MUHAMMAD ISKANDAR) dan anggota (sdriMAGDALENA) namun Saksi tidak terlibat dalam pembuktian kualifikasikarena Saksi ada pekerjaan lain, yang melakukan pembuktian kualifikasiadalah Ketua Panitia.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, 3 perusahaan (PT. Praditha SejahteraJaya, PT. Beesix Pratama dan PT.