Foto copy yang dilegalisir lembar disposisi dari Walikota Semarangkepada Sekda kota Semarang dan dari Sekda kota Semarang kepada KepalaDPKAD terkait surat nomor S752/PK/2011 tanggal 01 November 2011perihal pemberitahuan alokasi DAU dan DAK dan DID TA 2012.126 Foto copy yang dilegalisir lembar disposisi DPKAD kota Semarangterkait surat nomor S752/PK/2011 tanggal 01 November 2011 perihalpemberitahuan alokasi DAU dan DAK dan DID TA 2012.127 Foto copy yang dilegalisir daftar hadir rapat Bamus DPRD kotaSemarang

Tebo;Bahwa pada akhir tahun 2010, saksi pernah dihubungi oleh sdri.Restina Derita yang saat itu bekerja di Dinas DPKAD, katanya inginmeminjam CV/Perusahaan milik abang ipar saksi bernama M. TeddyTaftazanni;Bahwa pada saat itu Restina Derita menerangkan perusahaan itu akandipakai untuk pengadaan pakaian dinas di RSUD Kab. Tebo, tetapihanya dipinjam profilnya saja untuk SPK pengadaan pakaian dinas,sedangkan yang mengerjakan adalah pihak RSUD;Bahwa CV.

Tebo ada mengajukan SuratPermintaan Membayar (SPM) kegiatan pengadaan pakaian dinastersebut ke Dinas DPKAD dimana saksi bekerja, setelah SP2D cairlalu ada salah satu staf dari RSUD yang datang menemui saksi untukmeminta SP2D tersebut serta cek yang sebelumnya sudahditandatangani oleh direktur CV. Diva Tebo Pratama/abang ipar saksi;Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan pakaian dinas dan atributnyakepada RSUD Tebo;Bahwa saksi tahu yang mencairkan uang dari BPD Cabang MuaraTebo dari rekening CV.

DPKAD/DPADPKAD/2010 tanggal 11 Januari 2010 ; Bahwa ahli tidak sekaligus Jangsung cross cek kepada Terdakwa karena adabeberapa pertimbangan yang pertama dasarnya adalah berdasarkan dokumendokumen yang diperoleh baik dari cabor dan beberapa pengurus KONI. Dari situHal 246 dari 371 halaman, No. 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.

Yk.Bahwa laporan seperti barang bukti buku coklat yang diperlihatkan di persidangan ada rekapitulasinya per bulan, untuk pertahun tidak ada ;Bahwa buku coklat yang disita dari DPKAD, yang oleh KONI dianggap laporanpertanggung jawaban sebenarnya adalah laporan keuangan;Bahwa benar catatancatatan cabor ditambah klarifikasi langsung dengan penguruscabor kemudian dikomparsikan sehingga dite mukan se lis ih; Bahwa bila ada data yang diperlihatkan oleh seorang saksi dalam persidangansedangkan data tersebut

cabor yang tidak menerima sama sekali Terdakwa tidak tahu karenapencairannya dari Bendahara ; Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa yang diterima riil cabor, tetapi cabor yangbelum terselesaikan dengan keuangannya/ cabor belum menerima sepenuhnya, angka di SPJ semua cabang tahu;Bahwa Terdakwa tidak mencocokan dana yang dicairkan dengan yang diterima olehcabor; Bahwa Pemkab dan DPRD tidak menyertakan angka yang disetujui dan yang diterima Terdakwa tidak ada rinciannya ;Bahwa Terdakwa saudara mengenal DPKAD

KONI, Terdakwa pinjam dariDanagung Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat milikibu Terdakwa, dan pinjam lagi Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) untuk pendanaan KONI ;Bahwa uang Terdakwa untuk nalangi sudah ada yang kembali tetapi belum 100 %dan yang belum kembali sekitar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh jutarupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) ;Bahwa Terdakwa secara persis tidak tahu apakah SPJ yang diserahkan oleh KONIkepada DPKAD

Kabupaten Sleman, yang disusun setiap bulan sudah diterima oleh DPKAD;Bahwa SPJ yang telah disusun oleh KONI pada waktu diaudit oleh BPK tidakdiperiksa secara keseluruhan, dan itu juga hasil dari audit eksternal.

(satu) bundel asli peraturan daerah kota Semarang nomor 1tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang anggaran pendapatan danbelanja daerah kota Semarang tahun anggaran 2012.124 Foto copy surat nomor S752/PK/2011 tanggal 01 November2011 perihal pemberitahuan alokasi DAU dan DAK dan DID TA 2012beserta lampirannya berupa besaran DAU dan DAK kota Semarang TA2012.125 Foto copy yang dilegalisir lembar disposisi dari WalikotaSemarang kepada Sekda kota Semarang dan dari Sekda kota Semarangkepada Kepala DPKAD

terkait surat nomor S752/PK/2011 tanggal 1November 2011 perihal pemberitahuan alokasi DAU dan DAK dan DIDTA 2012.126 Foto copy yang dilegalisir lembar disposisi DPKAD kotaSemarang terkait surat nomor S752/PK/2011 tanggal 01 November 2011perihal pemberitahuan alokasi DAU dan DAK dan DID TA 2012.127 Foto copy yang dilegalisir daftar hadir rapat Bamus DPRD kotaSemarang tanggal 08 September 2011.128 Foto copy yang dilegalisir daftar hadir rapat Banggar DPRD kotaSemarang tanggal 08 November 2011.129

Bertugas di DPKAD sebagai Kasi Pinjaman dan Piutangmulai tanggal 28 Desember 2012 sampai tanggal 13Desember 2014. ;2.8. Bertugas di Dinas BPMPD sebagai Staf Fungsional mulatanggal 13 Desember 2014 sampai Tanggal 30 Januari2.9. Bertugas di Dinas Penanaman Modal sebagai SekretarisDinas mulai 30 Januari 2015 sampai tanggal 29 Agustus2.10. Bertugas di Dinas Ketahanan Pangan sebagai StafFungsional mulai 29 Agustus 2016 sampai di berhentikandengan Tidak Hormat per 31 Desember 2018. ;3.

Bahwa pembayaran gaji penggugat dibayarkan sampai dengan bulanSeptember oleh Dinas Pendapatan,Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara. S elanjutnya sejak 1 Oktober 2018telah dihentikan pembayaran oleh karena telah masuk Batas UsiaPensiun (BUP; 222222 2e neon nn nn nn nnnnnn nnn n nce e ee5.

.,- dari Bendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Guna pembayaran Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul , yang di tandatangani Subarjo yang menerima Ir. Edy Suhariyanta, MMA, tanggal 22-12-2009 No. 73.; 42. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp. 6000.,- dari Bendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD Kab.

DPKAD, Informasi: Prinsip ACC tindaklanjuti sesuai aturan yang ada. Segera, tanggal 04-05-2009 Nomor: -. ; 48. 1 (satu) lembar Disposisi Kode -, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, Asal Surat Kadinas Pertanian, ditujukan Kepada Ka. DPKAD, Informasi: Prinsip ACC tindaklanjuti sesuai aturan yang ada.

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. ; 58. 1 (satu) bendel Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tanaman Tembakau Virginia Kerjasama dengan PT Sadna Arif Nusa, Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta Srayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tahun 2009 ; 59. 1 (satu) bendel Dokumen Penyempurnaan Pelaksanaan Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 914/58/DPKAD

/2009, Jumlah Dana Rp. 101.304.164.525,00. ; 60. 1 (satu) bendel Dokumen Penyempurnaan Pelaksanaan Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 914/67/DPKAD/2009, Jumlah Dana Rp. 129.752.798.675,00. ; Dikembalikan kepada saksi SUBARJO61. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 44 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 November 2010. ; 62. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Muktiyono Suwondo (kabid Dinas Tata Kota)d) Nurul Huda (Staf DPKAD)e) Sunaryo, SH (Staf Bagian Hukum) Bahwa yang dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan yaitu dokumen kontrak danaddendumnya; Bahwa setelah membaca Metode kerja dalam dokumen kontrak dapat saksi jelaskanuntuk pekerjaan galian tanah dan timbunan sebagaimana kontrak yang ada adalahPenggalian tanah dilakukan dengan excavator kemudian hasil galiannya dibuang kelokasi tempat pembuangan yang sudah ditentukan dengan menggunakan dumptruck

Muktiyono Suwondo (kabid Dinas Tata Kota)d) Nurul Huda (Staf DPKAD)e) Sunaryo, SH (Staf Bagian Hukum)Bahwa yang dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan yaitu dokumen kontrak danaddendumnya .Bahwa saksi tidak pernah membaca dalam dokumen kontrak tentang metodepelaksanaan dan uraian teknis dan analisa harga satuan.Bahwa setelah membaca Metode kerja dalam dokumen kontrak untuk pekerjaan galiantanah dan timbunan sebagaimana kontrak yang ada adalah Penggalian tanah dilakukandengan excavator kemudian

Muktiyono Suwondo (kabid Dinas Tata Kota)(d) Nurul Huda (Staf DPKAD)(e) Sunaryo, SH (Staf Bagian Hukum)b) Pengawas Lapangan :1) SURISIH (Staf DPU)2) SUYITNO (Staf DPU)d)167Konsultan Pengawas1) Ir. SOEKRISNO BROTO2) SUDARMADJIPenyedia Jasa1) SOEBOEH HARTONO, ST (General Super Intendent / PT. Kuntjup)2) TOMO (Administrasi Teknis / PT.

Muktiyono Suwondo (kabid Dinas Tata Kota)b)d)198(d) Nurul Huda (Staf DPKAD).(e) Sunaryo, SH (Staf Bagian Hukum)Pengawas Lapangan :1) SURISIH (Staf DPU)2) SUYITNO (Staf DPU)Konsultan Pengawas1) Ir. SOEKRISNO BROTO2) SUDARMADIJIPenyedia Jasa1) SOEBOEH HARTONO, ST (General Super Intendent / PT. Kuntjup)2) TOMO (Administrasi Teknis / PT.

Setelah Berkas tersebut sudah dibuatkan SPM selanjutnya berkas tersebut saksiserahkan kepada Bendahara Pembantu (Sugimin) untuk dikirim ke DPKAD untukdiproses terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sampai disini tugassaksi selesai.f. Pengguna anggaran saudara Ir. SARYONO telah menanda tangani Surat PerintahMembayar yaitu dari Pembayaran uang muka, MC 1, MC 2, MC 3 dan MC 4.Sedangkan pembayaran MC 5, MC6, MC 7 dan Pembayaran Retensi yangmenanda tangani SPM adalah Ir.

kontrak dannilai kKontrak disesuaikan kwitansi, invoice, faktur dan berita acara PPHPkemudian diverifikasi oleh bagian verifikasi, kKemudian ditanda tanganidan faraf oleh Kasubag keuangan bernama Yeti Supriyatin, kabagkeuangan dan Wadir kemudian ditanda tangani oleh Direktur ;Bahwa Pengadaan genset tahun 2012 berkas masuk ke bagiankeuangan tanggal 12 Desember 2012, kemudian pengajuan ke DPKADtanggal 14 Desember 2012 dari rumah sakit tetapi yang membayarDPKAD ;Bahwa kelengkapan berkas untuk sampai ke DPKAD

syaratnya adaberita acara pemeriksaan barang dan ada kontrak semua ditanda tanganimulai dari kabag keuangan, lbu Wadir kemudian ke Direktur, setelah ituberkas kembali ke Saksi selanjutnya saksi mengirim ke DPKAD, namunberkas tidak langsung ke DPKAD tetapi terlebin dahulu ke Sekda yangditerima oleh Stafnya bukan untuk verifikasi tetapi untuk disposisi ;Bahwa mengenai kontrak tetap terlampir pada berkas tersebut karenajika tidak ada kontrak tidak bisa dibayar karena yang akan dibayar adalahnilai pada

2012 di RSUDKarawang karena adanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindakpidana korupsi atas pengadaan tersebut ;Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di RSUD Karawang dengan jabatanBendahara Pengeluaran Pembantu ;Bahwa khususnya untuk kegiatan pengadaan genset RSUD Karawangtahun 2012, pagu anggarannya sebesar Rp.1.500.000.000, dan sudahsatu paket dengan belanja pegawai dan dana belanja perangkatnya ;Bahwa yang dibayar ke rekanan sesuai dengan nilai kontrak sebesarRp.1.342.526.000, dan dari pihak DPKAD

mengeluarkan SP2D tanggal26 Desember 2012 ;Bahwa untuk pengadaan genset tersebut, telah disebutkan pembayarandilakukan oleh DPKAD Tahun anggaran 2012 akan dibayarkan setelahpekerjaan selesai dilaksanakan serta diterima oleh PPHP yangdituangkan dalam berita acara tertanggal 10 Desember 2012 ;Bahwa dalam pengadaan genset tersebut apakah pelaksanaanyabermasalah atau tidak, saksi tidak mengetahui karena saksi hanyamemegang dokumen saja ;Bahwa benar ada pembayaran denda dalam pengadaan tersebut yangdapat

Bengkulu Tengah dan selanjutnya berkas tersebut di prosesuntuk penyaluran yang di terbitkan SPD ( Surat Penyediaan Dana ),SPP ( Surat Permintaan Pembayaran ), SPM ( surat perintahmembayar ) dan SP2D ( Surat Perintah Penyaluran Dana ),selanjutnya Berkas di tanda tangani oleh Bendahara PengeluaranDPPKAD dan Kepala DPKAD Kab. Bengkulu Tengah dan selanjutnyaberkas di antar ke Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi untuk ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ( RKUD ) Kab.

Bengkulu Tengah danselanjutnya berkas tersebut di proses untuk penyaluran yang diterbitkan SPD ( Surat Penyediaan Dana ), SPP ( Surat PermintaanPembayaran ), SPM ( surat perintah membayar ) dan SP2D ( SuratPerintah Penyaluran Dana ), selanjutnya Berkas di tanda tangani olehBendahara Pengeluaran DPPKAD dan Kepala DPKAD Kab. BengkuluTengah dan selanjutnya berkas di antar ke Bank Bengkulu CabangKarang Tinggi untuk di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah( RKUD ) Kab.

Dengan demikian maka hingga kini uang tersebut masih tersimpanpada Kantor DPKAD Kabupaten Lebak.Bahwa PT. KHI selaku pelaksana lapangan telah menerima 95 %pembayaran sesuai perjanjian, namun ternyata PT. KHI tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan renovasi RSUD Dr. Ajadarmo tersebut sesuaispesifikasi dalam kontrak dan sesuai hasil pemeriksaan BAWASDAKabupaten Lebak terhadap pisik bangunan RSUD Dr. Ajidarmo, setelahdirenovasi terdapat faktafakta hasil temuan sebagai berikut :1.

Imam Poerwono tersebut, sesuai dengan hasil audit PKKN yagdilakukan oleh BPKP Wilayah DKI Jakarta II Nomor : S3464/PW30/5/2004tanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp. 740.785.187,08 (tujuh ratus empatpuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuhrupiah delapan sen), dikurangi dengan sisa uang yang masih tersimpan diKantor DPKAD Kabuten Lebak sebesar Rp. 115.397.850,00 = Rp.625.387.337,01 ( enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluhtujuh ribu tiga ratus tiga puluh

EpySopyan sesuai dengan hasil audit PKKN yag dilakukan oleh BPKP Wilayah DKIJakarta Il Nomor : S3464/PW30/5/2004 tanggal 28 Oktober 2004 telahmerugikan keuangan negara incasu pemerintah Kabupaten Lebak sebesar Rp.740.785.187,08 (tujuh ratus empat puuh juta tujuh ratus delapan puluh limaribu seratus delapan puluh tujuh rupiah delapan sen), dikurangi dengan sisauang (retensi sebesar 5%) yang masih tersimpan di Kantor DPKAD KabutenLebak sebesar Rp. 115.397.850,00 = Rp. 625.387.337,01 ( enam ratus duapuluh

Bahwa benar Surat Perintah Membayar NomorKsb.Pol.Lms.900/SPP LSBarang dan Jasa/13/2013 tanggal 22Juli 2013, dan lampirannya. ( untuk pembayaran prestasipekerjaan 70 % diajukan kepada DPKAD, namun kamikembalikan lagi karena belum dilampirkan berita acarapemeriksaan dari tim pemeriksa barang daerah, sehingga kamientidak mengeahui apakah pakaiana linmas tersebut sudahlengkap atau belum7.

Bahwa benar saksi menerangkan bahwaSurat Perintah Membayar NomorKsb.Pol.Lms.900/SPP LSBarang danJasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, danlampirannya. ( untuk pembayaran prestasipekerjaan 70 % telah diajukan ke DPKADnamun dikembalikan oleh DPKAD karenatidak dilengkapi dengan dilawmpirkan BeritaAcara Pemeriksaan Barang oleh Timpemeriksa Barang Daerah dan berita acarapemeriksaan barang oleh PPHP8.

tentang itu, maka oleh stafperbendaharaan wajib menolak SPP tersebut dan dikembalikan kepada SKPDpemohon untuk dilengkapi, apabila setelah dilengkapi oleh SKPD dan syaratkelengkapanya telah lengkap, barulah dapat diterbitkan SP2Dnya ( suratperintah pencaiaran dana.Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Surat Perintah Membayar Nomor :Ksb.Pol.Lms.900/SPP LSBarang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, danlampirannya. ( untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 % telah diajukan keDPKAD namun dikembalikan oleh DPKAD

karena tidak dilengkapi dengandilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim pemeriksa BarangDaerah dan berita acara pemeriksaan barang oleh PPHP.Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksabarang daerah pada tanggal 29 Juli 2013, lalu pada tanggal 30 Juli 2013 SuratPerintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LSBarang danJasa/13/2013 tertanggal 22 Juli 2013 kembali diajukan kepada DPKAD dengandilengkapi dengan berita acara pemeriksaan barang oleh Tim PemeriksaBarang

MARSONGKO WIDYADIKARA, BA Bahwa menurut keterangan pihak DPKAD bahwa tanah Gunung Tugel tidak masuktanah inventaris Pemda; Bahwa saksi mencoret nama pemilik tanah di Gunung Tugel dari tanah proyek atasnama Bupati Banyumas menjadi nama pemiliknya Ir.

Saksi menandatangani berita acaratersebut maksud saksi hanya membenarkan pada point 3 bahwa tanah di Gunung Tugeltersebut tidak tercatat di DPKAD sebagai kekayaan pemerintah daerah saja.61 Bahwa salah satu kesimpulan dalam Risalah hasil rapat tanggal 12 Maret 2009tersebut yaitu point huruf b menyebutkan Pada tahun 1995 Ibu Suprapto tanah tersebutdijual kepada Ir Eko Tjiptartono.

Arifin sesuai dengan tupoksinya ; Bahwa surat tersebut dilanjutkan lagi ke bawah dan naik lagi ke atas dalam bentuksurat no. 590; Bahwa yang menjadi permasalahan ini adalah tanah Gunung Tugel yang saksi tidakmengetahui letaknya;77Bahwa data aset pemkab ada di DPKAD; Bahwa saksi pernah kedatangan sdr. Eko untuk mengurus tanahnya di gunugtugeldengan diantar sdr, Poci.

itu beserta besarannya adalah H.Baharuddin, karenauang itu sendiri bersumber dari H.baharuddin; Bahwa saksi bersama tim sempat kehilangan jejak Yamin dan Yusuftersebut, karena Kasat memerintahkan jangan terlalu dekat untukmembuntutinya nanti ketahuan, sehingga ketika terlinat lagi ke luardari rumah Totok, maka atas perintah Kasat pula untuk langsungmengamankan Yamin dan Yusuf; Bahwa menurut Yamin, yang bersangkutan tidak ada berkomunikasidengan terdakwa, akan tetapi dengan Bapak Taruna (Kepala DPKAD

itu beserta besarannya adalah H.Baharuddin, karenauang itu sendiri bersumber dari H.baharuddin; Bahwa saksi bersama tim sempat kehilangan jejak Yamin dan Yusuftersebut, karena Kasat memerintahkan jangan terlalu dekat untukmembuniutinya nanti ketahuan, sehingga ketika terlihat lagi ke luardari rumah Totok, maka atas perintah Kasat pula untuk langsungmengamankan Yamin dan Yusuf; Bahwa menurut Yamin, yang bersangkutan tidak ada berkomunikasidengan terdakwa, akan tetapi dengan Bapak Taruna (Kepala DPKAD

Una TA 2015 danEstimasi Anggaran Kebutuhan PT Lengko Raya Mandiri yangditangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan DaerahKab Tojo Una Una dan Direktur Anak Perusahaan Daerah Tojo UnaUna yaitu PT Lengko Raya Mandiri Abd Haris Ganto;Halaman 9 dari 108, Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PT PAL Bahwa surat permohonan tersebut didisposisi oleh Plt Bupati TojoUna Una Saksi Abubakar Nophan Saleh kepada Kepala DPKADSaksi SOVIANUR KURE dengan disposisi proses sesuaiketentuan, kKemudian Kapala DPKAD

dengan Rencana KebijakanAnggaran Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una TA 2015 danEstimasi Anggaran Kebutuhan PT Lengko Raya Mandiri yangditangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan DaerahKab Tojo Una Una dan Direktur Anak Perusahaan Daerah Tojo UnaUna yaitu PT Lengko Raya Mandiri Abd Haris Ganto;Bahwa surat permohonan tersebut didisposisi oleh Plt Bupati TojoUna Una Saksi Abubakar Nophan Saleh kepada Kepala DPKADSaksi SOVIANUR KURE dengan disposisi proses sesuaiketentuan, kemudian Kapala DPKAD

DY.Bahwa Saksi sendiri yang membuat kontrak tersebut karena saksidisuruh oleh tersangka RINDU.Bahwa Nilai kontraknya adalah sebesar Rp. 36.352.800, (tiga puluhenam juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), adapunrincian kegiatannya saksi lupa.Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kontrak tersebut sudahditentukan oleh tersangka RINDU selaku PPTK.Bahwa Saksi mengajukan bon pesanan ke DPKAD sebagai syaratadministrasi SP2D, selanjutnya 2 hari kemudian danatersebutdicairkan melalui

Bahwa Pada saat itu saksi menyarankan kepada Kabid bahwakegiatan tersebut tidak usah direalisasikan, akan tetapi beberapa harikemudian tersangka RINDU menghadap kepada saksi danmengatakan agar anggaran pembibitan tersebut bisa dilaksanakanatau direalisasikan menjadi kegiatan pembinaan atlet pelajar,selanjutnya saksi menyarankan agar PPIK konsultasi denganDPKAD, setelah PPTK konsultasi dengan DPKAD bahwa dapatdilakukan penggeseran objek kegiatan sepanjang tidak merubah koderekening dan kegiatan.

Bahwa tidak ada catatan tertulis dari DPKAD bahwa anggaranpembibitan tersebut dapat dialihkan untuk pembinaan atlet pelajar. Bahwa Sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kode rekening dankegiatan untuk anggaran Pembibitan dan Pembinaan OlahragawanBerbakat tahun 2014 adalah 1.18.xx.20.03.

sehDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:Pemohon , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang,sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;melawanTermohon , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanHonorer DPKAD

Rantau Utara;

gantirugi tanah lahan pertanian teropadu dengan menandatangani kuitansipembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Pembayaran,dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah harga pengadaan tanahperuntukan kawasan pertanian terpadu, Berita Acara Kesepakatan harga,daftar mengenai tanahtanah dan tegakan diatasnya untuk pelepasan ataumenyerahkannya kepada negara, Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) danbukti kepemilikan, selanjutnya diajukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah (DPKAD

) Provinsi Banten dan kemudian DPKAD Provinsi18Banten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaipelaksanaan pencairan dana pembayaran ganti rugi kepada :a.

) Provinsi Banten dan kemudian DPKAD ProvinsiBanten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaipelaksanaan pencairan dana pembayaran ganti rugi kepada :a.

meliputimusyawarah dusun untuk merencanakan pembangunan = desa,selanjutnya ditingkatkan dalam musyawarah desa dalam rangkapenyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, setelahselesai musyawarah, kemudia diterbitkan Peraturan Desa tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, kemudianditindak lanjuti dengan menerbitkan Rencana Kerja Pemerintah Desa,setelah itu baru menerbitkan turunan dari Rencana Kerja PemerintahDesa dalam bentuk APBDesa untuk dikirim ke Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, ke DPKAD

Setelah memenuhi syarat syarat itu akan terbitSP2D dari keuangan DPKAD, selanjutnya setelah terbit SP2D danaakan masuk ke rekening desa sesuai dengan SPM dari desa. SetelahHalaman 67 dari 98 Putusan Nomor 4/Pid. SusTPK/2019/PN.