,M.SI bahwa Saksi Fikri Salim tidaksanggup untuk memenuhi kekurangan revisi gambar tekhnis bangunansebagai syarat penerbitan PDRT dan memohon bantuan Saksi Iryanto,ST.,M.SI untuk penyelesaian RKB dan PDRT hotel di Cisarua dan RumahSakit di Cibungbulang lalu) Saksi Iryanto, ST.

,M.SI yang mengerjakan kekurangan revisi gambar tekhnis bangunan.Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wib Saksi SonnyPriadi menelpon Terdakwa untuk menanyakan mengenai perkembanganproses RKB dan PDRT lalu Terdakwa menjawab belum di revisi, silahkanuntuk menanyakan langsung kepada Saksi Iryanto, ST.,M.SI lalu Saksi SonnyPriadi bertanya kepada Terdakwa apakah Saksi Sonny Priadi bisa bertemudengan Saksi Iryanto, ST.

No. 1367 K/Pid.Sus/2011Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) yang membidangi secara tekhnis dalamkegiatan yang melaporkan kegiatan tersebut kepada pengguna anggaran / penggunabarang sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undangundang ;Bahwa setelah ditandatanganinya seluruh dokumen yang berkaitan denganproses pencairan hingga akhirnya dana yang diperuntukkan bagi kegiatan tersebutdapat dicairkan dan akibatnya telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai denganpekerjaan seperti telah dilakukan pembayaran

Dan oleh karena Terdakwa selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) bersama dengansaksi AIDARUS selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatantelah melakukan tindak pidana tersebut secara bersamasamadan memiliki kaitan yang sangat erat sehingga dana yangdianggarkan untuk kegiatan tersebut dapat dicairkan, danterhadap kerugian yang terjadi maka Terdakwa juga diharuskanmengganti kerugian tersebut yang besarannya setelahdikurangkan kerugian yang harus diganti oleh saksi AIDARUS(Terdakwa dalam perkara

Alat bukti yang Pemohonmaksudkan adalah :1 Petunjuk Tekhnis Kegiatan Pusat Pembibitan Hewan Ternak yangditerbitkan oleh Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Aceh Jaya Tahun 2009 ;Hal. 61 dari 80 hal. Put. No. 1367 K/Pid.Sus/20112Surat Pernyataan Rinaldi, bendaharawan Dinas Pertanian DanPeternakan Kab. Aceh Jaya tanggal 04 Februari 2010 yang tidak dicantumkansebagai alat bukti dalam putusan.

tersebutJudex Facti dapat mengetahui apakah perbuatan Pemohon Kasasi telahmenyimpang dari Petunjuk Tekhnis sebagaimana tuduhan Jaksa PemohonKasasi ?

(halaman 166 alenia ke3) ;5 Bahwa, Petunjuk Tekhnis yang diterbitkan olehDinas Pertanian Dan Peternakan Aceh Jaya TahunAnggaran 2009 merupakan acuan dasar PemohonKasasi dalam menjalankan pekerjaan terhadapkegiatan tersebut. Pemohon Kasasi ajukankepersidangan di Pengadilan Negeri Calang dandiberi tanda bukti B1, meskipun dimasukkan dalamputusan sebagai bukti (halaman 166 alenia ke6) akantetapi tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;3.

Bahwa setelah diperlihatkan sertifikatKompentensi ANT V milik terdakwa YOSMAN, berdasarkan certificatenumber yang dimilikinya yaitu 6200044724N50211, adanya kode 02 yangmana kode O02 menerangkan bahwa ANTI V tersebut yangmenyelenggarakan pendidikannya adalah unit Penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut BPSIP Jakarta tetapi dari hasil pengecekan data basepeserta didik pada periode penerbitan sertifikat tahun 2011 yangbersangkutan tidak termasuk peserta didik yang melakukan pendidikan diBP3IP..

Setelah pendidikan selama 4 bulan maka UnitPenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yang menyelenggarakanpendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat Tanda Tamat Pendidikankepekautan), kemudian mengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat keDirjen Perhubungan Laut.

(UPT) Diklat Laut salahsatunya adalah termasuk BP3IP Unit penyelenggara tekhnis (UPT) diklatlaut hanya sebagai penyelenggara pendidikan setelah siswa lulus unitpenyelenggara tekhnis (UPT) diklat laut mengusulkan pengajuan sertifikatke direktorat Jendral Perhubungan laut dan setelah itu barulah DirektoratJendral Perhubungan Laut mengeluarkan sertifikat tersebut, setelah dilihatsertifikat ANT V atas nama Terdakwa Yosman Telau Mbanua berdasarkankode number yang dimilikinya yaitu 6200044724N50211 adanya

Setelah pendidikanselama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yangmenyelenggarakan pendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat TandaTamat Pendidikan kepekautan), kKemudian mengajukan pengeluaran ijazah /sertifikat ke Dirjen Perhubungan Laut.

HPS, PengumumanLelang, Pakta Integritas, Dokumen Penawaran danDokumen Pengadaan;Pasal 4 dan 5 : Jenis kontrak yaitu lumpsum dengan nilaikontrak Rp. 3.553.000.000,00 (tiga milyar lima ratus limapuluh tiga juta rupiah);Pasal 7 : Pembayaran kontrak total 100% dapat dibayarkankepada penyedia barang setelah prestasi pengadaanbarang mencapai 100% berdasarkan berita acarapemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Beritaacara prestasi hasil pengadaan barang = yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

HARTANA SUBEKTI, M.Si telahmenerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT Sinar BhumiYogyakarta untuk memulai pelaksanaan Pengadaan Mobil PompaSedot Lumpur selama 150 (seratus lima puluh) hari sejak tanggal 23Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danDokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar BhumiYogyakarta, ketentuan tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang harusdiadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia

Barangadalah sebagai berikut :Penyedia Barang yaitu PT Sinar Bhumi Yogyakartamelaksanakan pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpurdengan cara menjalin kerjasama dengan PT PutriasiUtama Sari selaku Distributor Tunggal dari ZENITHENGINEERING PTE LTD Singapura selaku PerusahaanPendukung Mobil Pompa Sedot Lumpur dengankelengkapannya yaitu Jetting Pump, Nozzles Jetting danVacuum Blower type OMNI;Spesifikasi tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yangdiadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta yaitu :

Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;34Bahwa PT.

;Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.

Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.

Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;44Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.

;Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhisyaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.

Yustiar Yuni, MM menunjuk / menetapkan terdakwa II Khairil Anwar,SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan denganSurat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus padaDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibitkelapa sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati

Guhang Amanah Perdana, dan terdakwa II KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan telahmenyetujuinya dengan membubuhkan tanda paraf pada surat penunjukan tersebutkemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa I Ir. H.

Yustiar Yuni, MM BinYuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdaka II Khairil Anwar, SEBin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Negaramengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.

Nomor 1466 K/PID.SUS/2017=~ ON OD11.12.13.14.15.16.Like1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Teknnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buanh Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

Nomor 1466 K/PID.SUS/201715.16.17.18.19.20.Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan PelaksanaanTugas Tekhnis Lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya SaingDaya Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran2011 ;1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker DinasKelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buanh Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

(seratus dua puluh) hari kalender,terhitung semenjak dana bantuan diterima oleh sekolah; Pasal 4Pihak Kedua (Kepala Sekolah / Terdakwa) berkewajibandan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan danhasil pembangunan sekolah baik kuantitas maupunkualitas dengan tetap mengacu kepada panduanpelaksanaan dan panduan tekhnis yang disetujui pihakpertama;1.

Jika =pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya danbersedia untuk diperoses sesuai dengan peraturandan hukum yang berlaku.

Keuangan : Melkias Saeman (Masyarakat DesaNipa);Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block GrantPembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwa Terdakwa selakuPenanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukan penandatangananpemberian bantuan/SPPB, pernyataan kesanggupan melaksanakanpembangunan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, menandatnganikwitansi penerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan

Pihak Kedua ( Kepala Sekolah / Terdakwa )berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap prosespelaksanaan dan hasil pembangunan sekolah baikkuantitas maupun kualitas dengan tetap mengacu kepadapanduan pelaksanaan dan panduan tekhnis yang disetujuipihak pertama;2.

Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB dan Pedoman Pelaksanaandan Tekhnis, maka pihak kedua bertanggungjawabsepenuhnya dan bersedia untuk diperoses sesuaidengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Keputusan walikota depok tersebut Dinas Kesehatan KotaDepok mengeluarkan Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan untuk alat kesehatanpada Rumah Sakit Swasta di Kota Depok Tahun 2008 tertanggal 12 Desember2008 yang ditandatangani oleh Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinas KesehatanKota Depok ;11.12.13.14.15.16.17.18.19.46Bahwa berdasarkan keputusan serta petunjuk tekhnis tersebut diatas, laludlaksanakannya Program bantuan alat kesehatan yang ersumber dari keuanganAPBD Propinsi Jawa Barat

berupa belanja tidak langsung oleh kuasa pengguna AnggaranSekretariat daerah Kota Depok dan saksi Dr.Mien Hartati selaku Kepala DinasKesehatan Kota Depok tidak perlu mengeluarkan petunjuk tekhnis dimaksud ;Menimbang, bahwa dari fakta serta pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka diperoleh suatu fakta hukum dengan dikeluarkannya Petunjuk Tekhnis dari DinasKesehatan Kota Depok yang ditandatangani oleh saksi Dr.Mien Hartati selaku KepalaDinas kesehatan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan

Rumah sakit Hasanah Graha Afiah :KEDUA : Mekanisme Pelaksanaan pemberi bantuan alat kesehatan sebagaimanadimaksud pada Diktum Pertama secara tekhnis diatur lebihlanjut oleh Dinas kesehatan Kota Depok ;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Depok tersebut DinasKesehatan Depok mengeluarkan Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan untuk alatkesehatan pada rumah sakit Swasta di Kota Depok Tahun 2008 tertanggal 12Desember 2008 yang ditanda tangani oleh saksi Dr.

tekhnis yang dikeluarkan olehsaksi Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinas Kesehatan Kota Depok telah diadikansebagai salah satu syarat untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar gunamengeluarkan uang bantuan dari Kas Negara/Daerah ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu. tindakan terdakwa Beni BambangErawan telah mengadakan pertemnuan pada sekitar Nopember 2007 dengan saksiDr.Mien Hartati , Dr.

yang dikeluarkan oleh saksi Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinaskesehatan Kota Depok dalam waktu yang hampir bersamaan pula ;Menimbang, bahwa dengan menggunakan petunjuk tekhnis yang dikeluarkanoleh saksi Dr.

ANUGRAH PERKASAtelah sesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana yangdisebutkan dalam Kontrak. Ketika melaksanakan tugas tersebut,terdakwa II Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris,SP bin M.

ACINDO WIRA PERKASA tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis kontrak karena sumber bibit tidak berasal dariPPKS Medan dan tidak bersertifikat BP2MB/BBP2TP.

AcehSelatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pak Khairil Anwar, SE BinSarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan DanaOtonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris, SP Bin M.

Aceh Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PakKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris,SP Bin M.

Khairil Anwar, SE BinSarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan DanaOtonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris, SP Bin M.

Grand Mentari Mulia(GMM) selaku penyedia barang/jasa dalam kegiatan Pengadaan Energy Solar CellSystem Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012sesuai dengan Kontrakkerja No : 1802/UN50/SPKAPBNP/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dengan nilaikontrak sebesar Rp. 12.925.647.000 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh limajuta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bersamasama denganDEDIHSAPJAH, S.T, M.Sc (yang masingmasing dilakukan penuntutan secaraterpisah), selaku wakil rektor UBB dan Tim Tekhnis

listrik PLN yanghanya disetujui sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), danmemerintahkan Rektor UBB agar menyiapkan kelengkapai administrasi berupapenyusunan RKAKL APBNP dan dokumen pendukung seperti Kerangka AcuanKerja /TOR, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Bangunan, dan kelengkapanlainnya yang relevan untuk menunjang penelahaan RKAKL APBNP TahunAnggaran 2012 paling lambat tanggal 16 September 2012;Bahwa untuk mempersiapkan hal tersebut saksi Bustami Rahman telahmembentuk Tim Tekhnis

Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantu PPKdalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis kegiatan yangPutusan Perkara Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Pgp Hal. 16dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan oleh saksi Dedih Sapjah S.T,M.Sc.

Darusman, MT yang selain selaku PPK juga selakuanggota Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang, tetapi justru sekira tanggal 13September 2012 saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. menghubungi terdakwa FranchiscaAnggela untuk dibuatkan spesifikasi tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya sebagaisyarat kelengkapan administrasi untuk penunjang penelaahan RKAKL APBNP danpermintaan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. tersebut beberapa hari kKemudian dipenuhioleh terdakwa Franchisca Anggela dengan menyerahkan Spesifikasi Tekhnis

;Bahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana AnggaranBiaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dari terdakwa FranchiscaAnggela tersebut saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. melakukan verifikasi harga denganmembandingkan dengan harga pengadaan solar cell pada tahun 2011 yang pernahdilaksanakan oleh terdakwa Franchisca Anggela dan berdasarkan teoriteori dariinternet hingga terbentuklah HPS dan Spesifikasi Tekhnis sebagai berikut :SPESIFIKASI TEKNIS :1.

.22 Persyaratan dokumen administrasi meliputi : Fotokopi KTP, fotokopitanda bukti kepemilikan tanah, surat pernyataan bahwa tanah tidakdalam status sengketa, SPPT/PBB Persyaratan dokumen tekhnis meliputi : gambar rencana / arsitekturbangunan, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas, perhitunganstruktur. dan bentang struktur bangunan, serta identitas.

Persyaratan dokumen tekhnis meliputi: gambar rencana / arsitekturbangunan, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas, perhitunganstruktur. dan bentang struktur bangunan, serta identitas.

Persyaratan dokumen tekhnis meliputi : gambar rencana / arsitekturbangunan, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas, perhitunganstruktur. dan bentang struktur bangunan, serta identitas.

copy KTP, Foto copytanda bukti kepemilikan tanah, surat pernyataan bahwa tanah tidak dalamsetatus sengketa, SPPT /PBB.47Persyaratan dokumen tekhnis meliputi : gambar rencana /arsitektur bangunan, gambar sistem struktur , gambar sisitem utilitas, perhitunganstruktur, dan bentang struktur bangunan, serta identitas.

Songgom) atas dasarSPT (surat perintah Tugas) dari Ka UPTD Wilayah Brebes.Bahwa terdakwa membantu petugas KPPT Kabupaten Brebes dalamproses pengurusan IMB yaitu sebatas untuk melakukan Survai lapangandan membuatkan Gambar tekhnis saja, selain itu semua menjadikewenangan penuh KPPT Kabupaten Brebes;Bahwa dr. ARIE INDRIANTO, S.pOG BIN BUDIHARJO, KHUSNULKHULAELAH BINTI H.

Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) petunjuk tekhnis prona tahaun 2007;-------------------------- SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;------------ Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007;-------------------------- Petunjuk tekhnis prona tahun 2007;------------------------------------ Berita acara penyerahan sertifikat prona sebanyak 100 persil masing-masing dikembalikan Kepala Kelurahan Kaca;-------------- SK Pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Lingkungan Sumpang Ale

No.31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dalam DakwaanKedua Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya; menjatuhkanpidana terhadap terdakwa H.ABD.MUTTALIB Bin LA ENGGE DAENGPALIWENG berupa pidana penjara selama (satu) tahun 6 (enam) bulandengan Perintah agar terdakwa ditahan dirutan, membayar Denda sebesarRp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) Subsidair lima (Lima) bulankurungan; menyatakan barang bukti berupa (satu) petunjuk tekhnis pronatahun 2007, SK penunjukan lokasi

kegiatan pertanahan di Kel Kaca,pembentukan satgas DIPA No. 50 Tahun 2007, Petunjuk tekhnis prona tahun2007, Berita acara penyerahan sertifikat sebanyak 100 persil masingmasingdikembalikan Kepala Kelurahan Kaca, SK pengangkatan terdakwaH.ABD.MUTTALIB Bin LA ENGGE DAENG PALIWENG sebagai KepalaLingkungan Sumpang Ale di Kel.

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP untuk menetapkan agarmasa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnyadari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana makakepada terdakwa juga dibebankan biaya perkara yang jumlahnya akanditentukan dalam amar putusan in1;33enN2SsooOoS2.Sxo~a>esnNo=5oo~a>S5NSSo~e SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;e Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007; e Petunjuk tekhnis

DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA, BAHWA HADIAHATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAUKEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1(satu) tahun;Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.50.000.000,(limapuluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harusdiganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga)Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) petunjuk tekhnis

prona tahaun 2007;e SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;e Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007; e Petunjuk tekhnis prona tahun 2007;e Berita acara penyerahan sertifikat prona sebanyak 100 persil masingmasing dikembalikan Kepala Kelurahan Kaca;e SK Pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Lingkungan Sumpang Aledi Kel.kaca dikembalikan kepada terdakwa;e 9 (Sembilan) foto copy sertifikat tanah masingmasing dikembalikankepada pemiliknya ;e Uang tunai sebesar Rp.2.000.000, (dua juta

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Para Tergugat terkaitdengan Pemohonan

Perekonomian Negara, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas Perhubungan KabupatenSumbawa mendapat anggaran Dana dari APBD Kabupaten SumbawaTahun Anggaran 2003 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) Tahun Anggaran 2003 Nomor : 678 tanggal 27 Mei 2003 tentangPengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas PerhubunganKabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 untuk menyusun program danrencana fisik perencanaan Tekhnis

DED (Detail Engineering Design) diDinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan pagu anggaran danasebesar Rp. 166.000.000, (seratus enam puluh enam juta rupiah) untukmelaksanakan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untukterminal Alas, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untukterminal Taliwang, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type Cuntuk terminal Utan, dan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminaltype C untuk terminal Plampang ;Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan

Taufiq Hidayat (Staf Subbag perencanaan dan penyusunanprogram) sebagai sekretaris ;3 Supriyanto (Kasubbag Kepegawaian) sebagai anggota ;4 Samsu Manawari Sofyan (Staf Seksi pengendalian operasi) sebagaianggota ;5 Tugirin (Staf Seksi keselamatan Tekhnis Sarana dan SAR) sebagaianggota ;Hal. 3 dari 36 hal. Put.

No. 1206 K/Pid.Sus/2013Dalam hal pencairan termyn II ini, dari pihak saksi Saifullah Karim selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengajukan keberatan secaratertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itutanpa dilengkapi dengan dokumen laporan akhir (produk akhir DED) yangterdiri atas gambar kerja dan detail, RAB, Rencana Kerja dan syaratsyarat /spesifikasi tekhnis yang sah ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH, ST dan telahdilakukannya pembayaran kepada CV.

Nomor : 133/U/2003tanggal 27 Agustus 2003 tentang Pemberian bantuan Block Grant danPetunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK.Pembina Kecamatan Tahun 2006Nomor: 902/ 119/PK/2006 tanggal 6 April 2006 mengatur bahwa padaprinsipnya pengelolaan dana bantuan tersebut secara Swakelola, sehinggaDrs.

(Terdakwa) sebagai Staf Tekhnis; danDrs. BERNARD TUKAN sebagai Anggota;Adapun tugas panitia tersebut adalah :a. Membuat proposal pelaksanaan pembangunan dengan dilampiri gambarrencana pembangunan, rencana alokasi biaya (RAB) dan jadwalpelaksanaan pekerjaan;b.

Petunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK Pembina Tahun 2006 dari DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT kepada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Flores Timur melalui surat Nomor: 902/1199/PK/206 tanggal 06 April 2006;4.

Petunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK Pembina Tahun 2006 dari DinasPendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT kepada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Flores Timur melalui surat Nomor: 902/1199/PK/206 tanggal 06 April 2006;.

(PG dan DinasPerkebunan/Disbun Tingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis DinasPerkebunan/Disbun Tingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Raton ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan DinasPerkebunan/Disbun Tingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis DinasPerkebunan/Disbun Tingkat I) ;Bahwa kurang lebih sekitar tahun 2008 saksi bersamadengan pengurus Koperasi Primair lainnya

(PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Ratoon ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)432 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I);Bahwa setahu saksi Ide/Gagasan pendirian Pabrik Gulaberkembang dari Tim Teknis Disbun

(PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Raton ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Bahwa saksi tidak tentu selalu hadir dalam RAT yangdiadakan oleh KUBP Rosan Kencana, kadang

RINI SUKRISWATI, Msi selaku KetuaTim Tekhnis Propinsi/Disbun Propinsi.

Rini Sukriswati, Msiselaku Ketua Tim Tekhnis Propinsi karena wewenangnyabersama sama dengan Terdakwa selaku Ketua KUBP RosanKencana dan Ir.

dengan BPN ;Bahwa yang lakukan pengukuran lokasi adalah orang BPN ;Bahwa ada biaya khusus untuk pertanahan untuk pengukuran lokasi ;Bahwa biaya untuk BPN adalah berupa biaya pertimbangan tekhnis dan biayapelepasan hak ;Bahwa saksi tidak tahu dalam proses penerbitan sertifikat, ada juga biayauntuk pertimbangan tekhnis itu BPN yang tetapkan ;Bahwa biaya yang dikeluarkan dari total yang harus dibayarkan olehpemerintah kepada masyarakat pemilik tanah yaitu biaya pertimbangantekhnis 1,75 % dan biaya

Nomor 100/Pid.SusTPK/2014/PN Mkstersendiri ;Bahwa Saksi tidak tahu pertimbangan tekhnis untuk pengumuran apakah adajuga biayanya karena itu merupakan prodak BPN ;Bahwa Saksi tidak tahu ada biaya pertimbangan tekhnis sebesar 1,75 %dalam biaya pembebasan lahan, kemudian ada lagi biaya yang dianggarkantersendiri untuk biaya pertimbangan tekhnis yang digabung dan biaya lainnyatotalnya Rp 100.000.000 ;Bahwa fungsi PPTK adalah PPTK yang menyiapkan dokumendokumen yangberhubungan dengan pembebasan lahan

hak atau biayapertimbangan tekhnis adalah dari Pemerintah dan dari BPN ;Bahwa BPN menerangkan mengenai biaya pertimbangan tekhnis dan biayapelepasan hak ;Bahwa ketika proses pembayaran tersebut, saksi tidak turut meneliti mengenaiHalaman 95 Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/2014/PN Mkskeabsahan dokumen pemilk lahan tentang itu yang meneliti adalah orangBPN;Bahwa luas lokasi yang ditetapkan untuk Pembangunan Rumah Sakittersebut adalah sekitar 6 hektar ;Bahwa untuk biaya pertimbangan tekhnis dan biaya

Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwadalam perkara ini, apa yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan denganpembayaran ganti rugi untuk pembebasan lahan untuk Rumah Sakit TorajaUtara tersebut ;Bahwa Saksi mengetahui selain biaya ganti rugi kepada pemilik lahan adajuga biaya pelepasan hak dan biaya pertimbangan tekhnis dan juga pajak ;Bahwa untuk biaya pajak dipotong langsung oleh Kas Negara, sedangkanuntuk biaya pelepasan hak dan biaya pertimbangan tekhnis dibayarkankepada BPN ;Bahwa Saksi mengetahui

dan biaya pelepasan hak merupakanHalaman 132 Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/2014/PN Mksketentuan dari BPN dan biaya pertimbangan tekhnis serta biaya pelepasan haktelah diserahkan kepada pihak BPN ;Bahwa masyarakat tahu tentang harga ganti rugi tanah per meter persegi adalahsejumlah Rp 54.250 dan yang mereka terima adalah sejumlah Rp 50.000, permeter persegi karena uang yang sejumlah Rp 4.250, telah dibayarkan untukbiaya PPH, biaya pelepasan hak dan biaya pertimbangan tekhnis danmasyarakat pemilik

MTmenerangkan PIP Semarang adalah salah satu penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut tetapi PIP Semarang hanya menyelenggarakan DiklatPelaut tingkat , Il, Ill dan M sedangkan Diklat Pelaut Tingkat V baik ANTV dan ATT V PIP Semarang tidak pernah menyelenggarakan hinggasekarang. Unit penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Pelaut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan.

MT menerangkan PIP Semarang adalah salah satupenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut tetapi PIP Semaranghanya menyelenggarakan Diklat Pelaut tingkat , Il, Ill dan NMsedangkan Diklat Pelaut Tingkat V baik ANT V dan ATT V PIPSemarang tidak pernah menyelenggarakan hingga sekarang. Unitpenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Pelaut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan.

Setelah pendidikan selama 4 bulan maka UnitPenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yang menyelenggarakanpendidikan akan menerbitkan STTPK (Surat Tanda Tamat Pendidikankepekautan), kemudian mengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat keDirjen Perhubungan Laut.

(UPT) Diklat Laut salah satunya adalahtermasuk BP3IP Unit penyelenggara tekhnis (UPT) diklat laut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan setelah siswa lulus unit penyelenggara tekhnis(UPT) diklat laut mengusulkan pengajuan sertifikat ke direktorat JendralPerhubungan laut dan setelah itu barulah Direktorat Jendral PerhubunganLaut mengeluarkan sertifikat tersebut, setelah dilihat sertifikat ANT V atasnama Yosman Telau Mbanua berdasarkan kode number yang dimilikinya yaitu6200044724N50211 adanya kode

Setelah pendidikanselama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yangmenyelenggarakan pendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat TandaTamat Pendidikan kepekautan), kKemudian mengajukan pengeluaran ijazah /sertifikat ke Dirjen Perhubungan Laut.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingandan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN SelMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnyaHakim menetapkan dan memerintahkan agar