• Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yangdimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;b.

  P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016, persyaratan teknissebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:a. izin lingkungan;b. proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh menteri, pejabatsetingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan usahaatau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 : 50.000 atau lebihbesar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalamHalaman 15 dari 39 halaman.

  Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yangdimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;b. Citra satelit atau wahana lain liputan paling lama 2 (dua) tahunterakhir dengan resolusi minimal 15 (lima belas) meter dan hasilpenafsiran citra satelit oleh pihak yang mempunyai kompetensi dibidang penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hardcopyserta pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsirannya benar;.

  Adapun dokumendokumen yang dilampirkan olehPemohon adalah sebagai berikut:a) Surat Direktur No. 18/PT.Kal/Ktg/XII/2016 tertanggal 9 Desember2016 (Asli dan ditandatangani oleh Direktur);b) Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan ProduksiTetap dan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas20.000 Ha dengan skala 1 : 50.000;c) Foto Citra Landsat dan Penafsiran Citra.

  P.51/ Menlhk/Setjen/KUM. 1/6/2016, mengatur:(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1) huruf b, meliputi:a. izin lingkungan;b. proposal dan rencana teknis yang ditandatangani olehmenteri, pejabat setingkat menteri, gubernur,bupati/walikota, pimpinan badan usaha/badan hukumatau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 :50.000 atau lebih besar dengan informasi luas kawasanhutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dansoftcopy format shapefile dengan koordinat sistemgeografis

• Skala Bidang Tanah,tertanggal 12 April 2016 (Sesuai dengan asli) ; Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 129/SU.1./1980,Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual dengan MuhammadFikri Fathoni Bachelor Bussines Of Admnistrationsebagai Pembeli. Dengan Lampiran : FotokopiSurat Pernyataan TanahTanah Yang DipunyaiPemohon a.n. M. Fikri Fathoni BBA, tertanggal 19Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 337/1980.Seluas 300 M?

  (tiga ratus meter persegi), Skala Bidang Tanah,tertanggal 12 April 2016 (Sesuai dengan asli) ; Fotokopi Akta JualBeli Nomor 137/SU.1./1980,Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual dengan Tripoejosebagai Pembeli. Dengan Lampiran : FotokopiSurat Pernyataan TanahTanah Yang DipunyaiPemohon a.n. Tripoejo, tertanggal 19 Juli 1980.Fotokopi Gambar Situasi Nomor 338/1980. Seluas300 M?

  (Dua ratus delapanpuluh delapan meter persegi), Skala Bidang Tanah,tertanggal 11 Mei 2016 (Sesuai dengan aslli) ; Fotokopi Akta JualBeli Nomor 150/SU.1./1980.Tertanggal 19 Juli 1980 antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual kepada MuhammadDaud sebagai Pembeli. DenganLampiran : Fotokopi Surat Pernyataan TanahTanahYang Dipunyai Pemohon a.n. Muhammad Daud,tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar SituasiNomor 341/1980. Seluas 300 M?

  (Tiga ratusempat puluh satu meter persegi), Skala BidangTanah, tertanggal 2 Februari 1980 (Sesuai dengan asli) ;Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual BelliNomor 08 Tanggal 15 Februari 2018 antara,Ardiansyah Pratama Putra yang bertindakberdasarkan Surat Kuasa Sebagai Pihak Pertamadengan Ny. Ratna Juwita Nasution sebagai PihakKedua. Dibuat dihadapan Notaris Pejabat PembuatAkta Tanah (P.P.A.T) Kota Palembang Haji RioOstara, S.H., M.Kn.

  (Lima ratusdelapan puluh dua meter persegi), Skala BidangTanah, tertanggal 8 Juni 2016 (Sesuai dengan asili) ;Fotokopi Akta JualBeli Nomor 135/SU.1./1980,Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual dengan Abdul RozakBachtum sebagai Pembeli. Dengan LampiranFotokopi Surat Pernyataan TanahTanah YangDipunyai Pemohon a.n. Abdul Rozak Bachtum,tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar SituasiNomor 366/1980. Seluas 582 M?

• YosKresno Wardana pada Rumah Sakit Umum Imanuel Banjarnegara, denganhasil pemeriksaan: Fisik:Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanueldengan penurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15. KakuKuduk positif, tekanan darah 101/64 Nd 92 suhu 38 C, nafas 30, tidakditemukan luka di permukaan ubuh; Pemeriksaan penunjang:CT Scan : sumbatan di otak sebelah kanan atas;Rontgen : Pnemonia/Infeksi paruparu;Kesimpulan:Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2019/PT SMG.

• Dokumen Kontrak

• Ksm Cinendang-pembangunan tangkil septik skala individual perdesaan di Desa Lipat Kajang Atas Kec.

  Simpang Kanan (DAK affirmatif :

• KSM Bersih tahap I 40%SPM no.158 Rp.160.000.000
• KSM Bersih tahap II 30%SPM no.332 Rp.120.000.000
• KSM Bersih tahap III 30%SPM no.372 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

• Ksm Keluarga Sehat-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa blok 15 Kec.

  Singkohor (DAK affirmatif) :

• KSM Sehati tahap I 40%SPM no. 276 Rp.160.000.000
• KSM Sehati tahap II 30%SPM no.353 Rp.120.000.000
• KSM Sehati tahap III 30%SPM no.420 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

• Ksm Kenanga-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo Kec.

  Gunung Meriah (DAK affirmatif) :

• KSM Sehati tahap I 40%SPM 179 Rp.180.000.000
• KSM Sehati tahap II 30%SPM no.350 Rp.135.000.000
• KSM Sehati tahap III 30%SPM no.426 Rp.135.000.000

Jumlah Rp.450.000.000

• Ksm Lestari-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Siompin Kec.

  Gunung Meriah (DAK affirmatif) :

• KSM Sehati tahap I 40%SPM no.174 Rp.160.000.000
• KSM Sehati tahap II 30%SPM no.343 Rp.120.000.000
• KSM Sehati tahap III 30%SPM no.424 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

• Ksm Saroja-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo I Kec.

• Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara).Halaman 4 dan 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN KotBahwa darn hasil Pengambilan Titkitik Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan LindungBukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret1995), Lokasi tunggul pohon kayu sonokeling berada di dalam kawasan HutanLindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal BatasKawasan HL Bukit Rindingan

  Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetaokan olehMeteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara).Bahwa darn hasil Pengambilan Titkttik Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan LindungBukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret1995), Lokasi tunggul pohon kayu sonokeling berada di dalam kawasan HutanLindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal BatasKawasan HL Bukit

  Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan olehMeteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara);Bahwa dari hasil Pengambilan Titikitk Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas KawasanHutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000(Lampiran BATB Tanggal 30 Maret 1995), Lokasi tunggul pohon kayusonokeling berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) BukitRindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal Batas KawasanHL Bukit

  kayu atauasal usul kayu sonokeling tersebut benar masuk didalam Hutan Lindung BukitRindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab.Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan oleh Meter Kehutanansebagai Hutan Lindung (Hutan Negara), yang mana dari hasil Pengambilan TitiktitkKoordinat tunggul pohon kayu sonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil TataHalaman 25 dan 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN KotBatas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala

• Bahwa penjualan minuman beralkohol yang terdakwa lakukan yaitudengan cara menjual langsung kepada pembeli yang mana pembellHalaman 5 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbmlangsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukan pembelian dalamskala kecil yaitu per botol maupun dalam skala besar yang mencakuplusinan.Perbuatan terdakwa ANDI R OCTAVIANUS tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 106 UndangUndang RI Nomor 7Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 49 Peraturan MenteriPerdagangan

  minuman beralkohol tersebut terdakwa masih belummemiliki izin dari pihak perdagangan maupun pihak terkait lainnya,selanjutnya minumanminuman tersebut beserta terdakwa kembalidiamankan dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut;Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan minuman keras tersebut yaitudengan cara menjual langsung kepada pembeli yang mana pembelilangsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukan pembelian dalamskala kecil yaitu per botol maupun dalam skala

  sekitar 15 Dus sedangkanuntuk minuman ASOKA dan minuman SINGA RAJA sekitar 5 dus.Sedangkan sistem pembayaran yang biasa terdakwa lakukan kepadaDistributor yaitu dengan melakukan pembayaran untuk pengiriman pertamaakan dibayarkan pada pengiriman yang kedua dan itu dilakukan seterusnya.Menimbang, bahwa benar sistem penjualan minuman beralkoholyang terdakwa lakukan yaitu dengan cara menjual langsung kepada pembeliyang mana pembeli langsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukanpembelian dalam skala

  kecil yaitu per botol maupun dalam skala besar yangmencakup lusinan namun tidak ada pembeli yang melakukan pembelianuntuk langsung minum dilokasi toko terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakimberpendapat bila unsur Pelaku usaha telah terpenuhi;Ad 3 Unsur Unsur yang melakukan kegiatan usaha Perdagangantidakmemiliki Perizinan di bidang Perdagangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor 7Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdaganganadalah

• sebagai berikut12aFhotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : 743/KptsII/1996 tentangPemberian hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri atas areal Hutan seluas + 299,975(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar diPropinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Arara Abadi, telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1 ;Fhotocopy Peta Areal Kerja Hutan Tanaman Industri HPHTI PT.ARARA ABADIPropinsi Dati I Riau luas 299,975 Ha skala

  Industri Pt.Arara Abadi (Unit Minas I) sepanjang 89.455,42 (Delapan puluh sembilan ribui empatratus lima puluh lima empat puluh dua perseratus ) meter di Propinsi Daerah Tingkat IRiau, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda T5 ; Fhotocopy Peta Penetapan Sebahagian Batas Sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri I PT.ARARA ABADI (Unit Minas I ) pada Kelompok Hutan MinasKabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi daerah tingkat I Riau Skala

  hutan Tanaman IndustriPT.ARARA ABADI (Unit Melibur) sepanjang 55,925,50 (Lima puluh lima ribusembilan ratus dua puluh lima, lima puluh perseratus )meter Propinsi Daerah Tingkat IRiau, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda T7Fhotocopy Peta Hasil Penetapan batas sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri I PT.ARARA ABADI (Unit Melibur) pada Kelompok Hutan SungaiMandau Kabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi Daerah Tingkat I Riau Skala

  ARARA ABADI (Unit Minas I) padaKelompok Hutan Sungai Mandau Kabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi DaerahTingkat I Riau Skala I : 50.000, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapatditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T10 ; Fhotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Areal yang di gugat Perdata diPN.Dumai Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.DUM pada areal Konsesit HPHTI PT.ARARAABADI Area Duri Distrik Duri II Kec.Pinggir Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau,telah bermaterai cukup dan sesuai

  ARARAABADI Distrik Duri II yang di Gugat dipengadilan Negeri Dumai Desa Tasik serai,Beringin dan Malibur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Skala I : 50.000, telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T12 ; Fhotocopy Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemaanfaatan Hasil Hutan kayu pada HutanTanaman Industri dalam Hutan Tanaman Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2008s/d 2017 PT.ARARA ABADI Area Duri, Minas dan Siak Propinsi Riau, telah bermateraicukup dan sesuai

• Titik 4 berada pada koordinat S 00 14 17,27, E 101 35 08,38;setelah dilakukan overlay titik koordinat geografis tersebut diatas terhadapPeta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 : 250.000 Lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016,bahwa lokasi titik koordinat geografis tersebut diatas Benar berada padakawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tesso Nilo Blok III dan berada di arealHak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.

  Nomor : SK . 903 / Menlhk / Setjen / Pla. 2 / 12 / 2016adalah :e Melakukan Pengukuran, Pemetaan dan Inventrisasi pada bidangKehutanan;e Mengumpulkan data Pengukuran yang ada di Bidang Planalog;e Menyelesaikan masalah tumpang tindin kawasan hutan dari pihakpertama dan Pihak Ketiga;Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2018/PN TIke Mengumpulkan, Mempelajari, Menganalisa, serta Menelaah bahan bahan Terkait Penataan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sertaPemetaan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Skala

  Selain itu, Berdasarkan Pengamatan di TKP JenisPepohonan yang telah ditebang oleh Tersangka MASRAN MANIK danSdr SUPRI (Melarikan diri), adalah pohon Mahang dan meranti denganditemukan bekas Pemotongan dengan Menggunakan Mesin Chainsaw.Adapun Batang batang Pohon Tersebut adalah Jenis Mahang denganDiameter lebih kurang 20 cm;Bahwa setelah Koordinat Ahli Ploting ke Peta Kawasan Hutan ProvinsiRiau dengan Skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK . 878 / Menhut II / 2014 tanggal

• Pengguna skala kecil dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan konsumen yang menggunakan BahanBakar Minyak sebagai bahan bakar dan tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau menguasaireceiving terminal;Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 2103 K/PID.SUS/2014(4).

  sarana dan fasilitas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan Peraturan Menteritersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedudukan APMSdan AMT tidaklah sejajar atau memiliki peran dan fungsi yang samadengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karenaAPMS dan AMT adalah perpanjangan tangan dari Badan UsahaPemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) sebagai penyalur yangmelakukan pendistribusian BBM kepada pengguna skala

  No. 2103 K/PID.SUS/2014transportir, dimana Judex Facti dalam pertimbangan tersebut justrumenjelaskan tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM)oleh APMS dan AMT kepada pengguna skala kecil, pelanggan kecil,transportasi dan rumah tangga;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan PenyaluranBahan Bakar Minyak Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan kegiatanpenyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak pada

  Hubertus Wowor alias Ade Lam;Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah suatu kegiatan pengangkutanBBM tanpa Izin Usaha Pengangkutan dengan tujuan komersial dan bukansebagai suatu kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak kepadapengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga.Hal. 18 dari 33 hal. Put.

• Dari pemeriksaan didapatkan:0 Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanandarah 90/60 mmHg, denyut nadi 88x/menit, pernapasan 24x/menit,suhu ketiak 36C, skala nyeri 3, berat badan 15 kg. Tingkatperkembangan sesuai dengan skala Tanner 1 (satu).

• Menurut adatkebiasaan masyarakat adat di Bali, pengangkatan anak secara adat dilakukan secaraterang dan tunai artinya diumumkan dalam masyarakat adat, sehingga masyarakatmengetahui telah terjadi perbuatan hukum pengangkatan anak, dan juga telahdilakukan upacara pemerasan yaitu upacara upasakti niskala dan skala ; Menimbang, bahwa pada masyarakat adat di Banjar Kelodan, Desa Nyanglan,Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung khususnya, adat kebiasaanmasyarakat dalam melakukan perbuatan hukum pengangkatan

  RUDIA ADI PUTRA,M.AG tersebut dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa Para Pemohontelah menerima penyerahan calon anak angkat dari Ibu kandungnya bernama SITILAYIN MUTHOHAROH pada tanggal 18 April 2011 di Rumah Sakit Harapan Bunda dankemudian anak tersebut setelah tiga bulanan tepatnya pada tanggal 27 Juli 2011terhadap anak tersebut dibuatkan banten (sesajen) sejak dari kelahiran, kepus puser,hingga tiga bulanan, sekaligus membuat upacara Pemerasan yaitu upacara upasaktiNiskala dan Skala

• mengetahui apa yang dikehendaki oleh Para TerdakwaHalaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUSLH/2016/PT PTKterhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun atas tuntutanPenuntut Umum, akan tetapi perlu dijelaskan disini, bahwa pengertian PelakuUsaha Perkebunan dalam Pasal 1 butir ke8 Undang undang Perkebunanadalah Pekebun dan atau perusahaan yang mengelola Usaha Perkebunansedangkan pengertian Pekebun adalah Orang perseorangan Warga NegaraIndonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala

  usaha tidakmencapai skala tertentu (pasal 1 butir ke9) jadi tidak semata mata merupakanpetani atau harus memiliki pekerjaan sebagai petani sebagaimana dimaksudoleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara dari Penyidik, Berita Acara Persidangan dan salinan putusanPengadilan Negeri Sintang tanggal 14 April 2016 Nomor 10/Pid.SusLH/2016/PN Stgyang dimintakan banding, menurut Majelis Hakim Tingkatbanding tentang alasan dan dasar yang dikemukakan

• kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala

• Skala Peta ; nnn nnn nnn enn rn nnn nnn ne nannnanens. Patnalh Utara, sss+ss

• Skala persona (Revisi I) ;-------------------------------------------------------------------------------

• Dokumen Harga perkiraan sendiri (HPS) revisi I. -------------------------------
• Foto copy dokumen Engginering Estimate (EE) revisi I; ---------------------
• Dokumen DIPA Sp.0323/090-02.4.01/07/2011; ------------------------------
• Dokumen usul revisi POK DIPA T.a 2011 dan prsetujuannya.

  Skala Persona Revisi II. ;--------------------------------------------------------------------------------------

• Dokumen HPS Revisi II. ;----------------------------------------------------------------
• Dokumen EE Revisi II. ;-------------------------------------------------------------------
• Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona. -----------------------------------
• Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.

  Skala Persona selaku Konsultan Perencana yang diserahkan olehsaksi Sus Nugroho dan saksi Surahman, ST kepada terdakwa. Kemudianterdakwa Akhadun Syakbaniah,SE. menetapkan spesifikasi teknis barangyang penyusunannya tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia(SNI) 0328472002 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)dan Kekuatan mutu beton sebesar K:350, yang seharusnya berdasarkanstandar teknis hanya sebesar K225, dan juga tidak sesuai syarat PBI(Peraturan Beton Indonesia) 1971.

• peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadilitelah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang; Bahwa putusan judex facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevansecara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu tidak ternyata Terdakwa sebagai pelaku usaha perkebunanmembuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; Bahwa ternyata lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah kebun yangbersifat tradisional, bukan lanan perkebunan dalam skala

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

  2. menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah serta memberitahukannya kepada seluruh pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Tergugat;

  3. Menyatakan sistem pengupahan untuk seluruh pekerja Tergugat yang bekerja di wilayah HAR-2 Cirebon setiap tahunnya menggunakan dasar perhitungan Upah Minimum Kabupaten Sumedang X koefisien 1,2;

• Benar Penggugat dan Tergugat berselisin dan bertengkar namun masihdalam skala kecil dan masih damai setelahnya.5. Bahwa Tergugat marah dan merusak barang karena Penggugat memakiTergugat dengan sebutan setan , Tergugat bekerja sebagai buruhbangunan sehingga tidak setiap hari dapat pekerjaan yang menghasilkanuang, Tergugat tidak pernan mengusir Penggugat, justru Penggugatsendirilah yang mengatakan akan pergi meninggalkan rumah sehinggaTergugat menimpalinya kalau mau pergi ya silahkan.6.

  Benar Penggugat dan Tergugat berselisin dan bertengkar namunmasih dalam skala kecil dan masih damai setelahnya.5.

• Bahwadalam ketentuan pasal 108 Undangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2014 tentang Perkebunan bahwa yang dilarang adalah Setiap Pelaku UsahaPerkebunan;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Ayat (8) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 39 Tahun 2014 Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebundan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.Sedangkan Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;Menimbang

• MKSyang mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan tujuan untukmengembangkan potensi' kegiatan simpan pinjam pedesaan,kemudahan akses' pendanaan usaha skala mikro, pemenuhankebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaankegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tanggamiskin dan penciptaan lapangan kerja.Bahwa pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)dengan system dana bergulir tersebut, pada Kecamatan Kajuara dibentukkelompok simpan pinjam yang salah satunya

  MKSyang mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan tujuan untukmengembangkan potensi' kegiatan simpan pinjam pedesaan,kemudahan akses' pendanaan' usaha skala mikro, pemenuhankebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaankegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tanggamiskin dan penciptaan lapangan kerja.Bahwa pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)dengan system dana bergulir tersebut, pada Kecamatan Kajuara dibentukkelompok simpan pinjam yang salah satunya