Ditemukan 7068 data
675 — 886
HCT jugamengalami kebakaran saat musim kemarau; Bahwa juga lalai dengan tidak meminta bantuan dari pihak lain sepertiManggala Agni, Pemadam Kebakaran maupun pihak lain yang dipandangmampu dalam membantu pemadaman kebakaran yang terjadi di kebun PT.HCT; Bahwa akibat dari kelalaiankelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkanterjadi kKebakaran dalam skala luas di Kebun PT.
1.HAJJAH MAEMUNAH binti Haji Muslim
2.HAJJAH NURILLAH binti Haji Muslim
3.MUHAMMAD HIRFAN bin Haji Muhammad Rifai
4.ELI HARTUTI binti Haji Muhammad Rifai
5.DENI ISKANDAR bin Haji Muhammad Rifai
6.SOHAINI bin Haris
7.MANI binti Haris
8.NURMINI binti Samiin
Tergugat:
1.HAJJAH HABIBAH binti Amaq Mehram
2.ROPIAH, binti Haji Muhammad Mursyid
3.HASMUNIR bin Haji Muhammad Mursyid
4.ROSIAH binti Haji Muhammad Mursyid
5.HURIAH binti Haji Muhammad Mursyid
6.MASYHURI bin Haji Muhammad Mursyid
7.SYUKRI bin Haji Muhammad Mursyid
8.SITI ZAENAB binti Haji Muhammad Mursyid
9.NASRUL HAMDI bin Haji Muhammad Mursyid
Turut Tergugat:
1.DIAH KUSUMAWATI binti Haji Muhammad Rifai
2.SITI RAHMAH binti Haji Muhammad Rifai
3.SRI ZURIYATI binti Haji Muhammad Rifai
250 — 156
Gustav Radbruch mengatakan hukum yang baik ketika memuat kepastianhukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum(Rechtsidee) namun masingmasing nilai mempunyai tuntutan substansi yangberbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensiuntuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itumaka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dankemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastianhukum
1.MASUT bin Dahman
2.MUSNAH bintiDahman
Tergugat:
1.Drs SALMAN BIN DAHMAN
2.AGUS SUTRISNO
Turut Tergugat:
1.HAMDIAH
2.PARMAN
3.PARLEN
4.HERMAN
5.HALUYAH
6.UDIRMAN
7.SUMARNI
168 — 202
Gustav Radbruch mengatakan hukum yang baik ketika memuat kepastianhukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum(Rechtsidee) namun masingmasing nilai mempunyai tuntutan substansi yangberbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensiuntuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itumaka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dankemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastianhukum
31 — 11
dijadikan jaminan adalah Bilyet Giro dan Cek tagihan terdakwa terhadap paracostumernya,dan secara gamblang dalam persidangan para saksitersebut telah menerangkan bahwatidak akan bersedia memenuhi permintaan tolong terdakwa meskipun terdapat janji keuntungansebesar 3 % perbulan apabila Bilyet Giro dan Cek tersebut adalah Bilyet Giro dan Cek milikterdakwa sebab para saksi telah memiliki pemahaman tentang keterbatasan kemampuan finansilterdakwa,sebab para saksi telah lama mengenal terdakwa dan mengetahui skala
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
300 — 111
SMI meskipun yangmembuat adalah Dinas Bina Marga, tetapi yang menandatanganinya adalah BupatiLampung Tengah;Bahwa yang mendapat skala prioritas ialah pekerjaan pembangunan jalanatau jembatan yang sifatnya krusial seperti halnya jalan utama;Bahwa yang berangkat melakukan kunjungan ke PT.
SMI menyarankan agar lebih fokus pada jalanjalanutama yang menjadi skala prioritas;Bahwa selain itu, hal lain yang dinilai masih belum memenuhi standar yaituberkaitan dengan masalah studi kelayakan, sehingga atas adanya beberapakekurangan tersebut maka pihak Pemkab Lampung Tengah meminta kepada SMIuntuk membantu dalam hal studi kelayakan melalui konsultan agar hasilnya dapatmemenuhi standar yang ditentukan PT SMI;Bahwa pada sekitar bulan Juni (bulan puasa) pihak PT.
185 — 84
Melakukan pengukuran lebar dan panjang tanah dengan menggunakan alat meteran, danmencocok gambar sertifikat dengan mistar skala yang ada.f. Mengecek kiri kanan, belakang untuk memastikan objek jaminan.g. Mencari data pembandingan harga disekitar harga disekitar lokasih. Membuat laporan Per Tanggungjawaban (LPJ)i. Mengirim laporan Per Tanggungjawaban (LPJ) ke Manager Regional Medan dengan melaluisistem on line.51j.
86 — 19
Pelalawan skala 1:5000 dan luas 118,20 ha, yang ditandatangani dan dicap stempel oleh RW 11 ( AHMAD ) dan RT 1 ( SALIM ) Desa Sekijang dan diketahui oleh Kepala Desa Sekijang IBRAHIM beserta Cap Stempel Kepala Desa ( tanpa tandatangan); 48. Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya dari Saksi SYAHRIZAL HAMID tanggal 28 Februari 2012; 49. Foto copy ( yang telah dilegalisasi )kwitansi untuk pembayaran harga tanah seluas 0,5 ha terletak di areal katulistiwa dari sdr.
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
223 — 111
Pada titik temu tersebut kKemudian disusunlah skala prioritas.Oleh sebab itu, dengan tetap memperhatikan skala prioritas yang disusun, Sepanjangtidak bertentangan dengan amanah UndangUndang Dasar yang secara rincidituangkan dalam berbagai ketentuan (undangundang) sebagai pelaksanaan, disatu sisi, dan terdapat kemungkinan untuk menyediakan pendanaan untukmembiayai kegiatan yang direncanakan dimaksud, disisi lain, lembaga legislatifbersama lembaga eksekutif secara prinsip memiliki kebebasan menuangkanberbagai
98 — 34
perbuatan terdakwamengalihkan pekerjaan dan tanggung jawab kepada Koperasi TENGGANAU MANDIRItersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Surat Perjanjian Nomor: 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor: 018/KSUPWRI/IV/2004 (Pihak kedua) tanggal 12April 2004 Pasal 8 ayat (1): Pihak kedua tidak dibenarkan untuk memindahtangankan ataumengalihkan semua kegiatan atau pekerjaan pembangunan serta operasionalnya PMKSkapasitas 7,5 ton TBS/jam di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir kepada pihak lain baikdalam skala
72 — 28
Kasus pekerjaan pembuatan Peta Topografy skala 1:1.000Kawasan perkotaan Barabai dan pemanfaatannya untuk pradesain Jalan Lingkar Barat Kota Barabai tahun 2011:4. Kasus pengadaan alat kesehatan laboratorium dan penunjanglayanan RSUD Cibabat tahun 2011;5.
86 — 33
BadanPenanggulangan Bencana Daerah; Menyelenggarakan rapat staf;Melaksanakan penilaian prestasi kerja; Melaksanakan tugastugastambahan yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan BencanaDaerah;e Bahwa tugas saksi dalam penanganan bencana tersebut adalahmelakukan evakuasi koroban, mempersiapkan posko pengungsi,melakukan koordinasi dengan intansi terkait mempersiapkan wargapengungsi di bekas Kantor Bupati Lama, di Transito dan dalampenanganan erupsi gunung rokatenda ditetapbkan oleh Bupati Sikkasebagai skala
121 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 12 Tahun 2008 tentangPenataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara sebagaimanadimaksud dalam vide bukti P83, mengingat pada saat Izin LokasiObjek Sengketa Perkara ini diterbitkan Peraturan Daerah yangterkait masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yangberlaku adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung UtaraNomor 12 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang WilayahKabupaten Lampung Utara (vide Bukti T17);Dalam pengantar vide bukti T19 dijelaskan bahwa bukti inibersumber dari Peta Rupa Bumi Indonesia skala
111 — 222
Tanah Seluas 630 m berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 1 Tanggal 14 Februari 2012 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;1.5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku KRETEK Desa PopohTahun 1928 skala 1 : 5.000;1.6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Letter C Desa Popoh No. 44 / 2;1.7. 1 (Satu) Buku Fotocopy Keputusan Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Dati II Sidoarjo tentang pemindahan tanah ganjaran untuk pembangunan pabrik Rotan CV.
MULYANA, SH.
Terdakwa:
NENENG NURHASANAH, A.Md
143 — 95
LKM Ciomas Nomor : 582.3/304/XII-20/PT.LKM.CMS tanggal 17 Desember 2020;
117 — 40
Dan dalam penanganan erupsi rokatenda ditetapkan oleh BupatiSikka sebagai skala bencana daerah, maka dari itu selurun elemenpemerintahan ikut dilibatkan dalam penanganan bencana tersebut;Bahwa dalam kegiatan pembangunan hunian bagi korban bencanagunung api rokatenda secara teknis saksi tidak dilibatkan dalam kegiatanpembangunan hunian di lokasi pengungsian di Desa Hewuli.Bahwa untuk pembangunan sarana Mandi, Cuci, Kakus bagi warga dilokasi pengungsian di Desa Hewuli saksi diperintahkan oleh KepalaBadan
92 — 24
kedudukannya diserahkan kewenangan selakukepala daerah pasal 156;e Bahwa terhadap kewenangan yang dilimpahkan tersebut, pertanggungjawabanmelekat pada jabatan;e Bahwa pengelolaan keuangan daerah ini Dilimpahkan sebagian pelaksanaannyatetap pada SKPD ;e Bahwa Pengadaan barang dan jasa tunduk PP No.58 Tahun 2005 ;e Bahwa SK yang dikeluarkan oleh Walikota Bukittinggi tersebut saja opsi A danopsi B;e Bahwa ada regulasi pengadaan barang dan jasa PP 54 Tahun 2000, PP No.80Tahun 2003 ;e Bahwa Ahli melihat untuk skala
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
147 — 35
No. 51/Pid.Sus/TPK/2019/PNSbypengelolaan pajak daerah ;3) Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah ;4) pembinaan dan pengawasan pajak daerah skala kota ; Bahwa yang dimaksud dengan SPPT adalah SuratPemberitahuan Pajak Terhutang yang berada di PeraturanDaerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang PajakBumi dan Bangunan.
113 — 38
Melakukan pembinaan kepada sentra dalam pengelolaan program kredit.Bahwa kewenangan saksi selaku pimpinan Divisi Mikro Sesuai SK DireksiNo 269/SK/DIRPS/2012 tanggal 15 Mei 2012 adalah :Menandatangani suratsurat memorandum dan dokumendokumen yangberkaitan dengan tugas Divisi sesuai batas kKewenangan yang diberikanoleh Direksi.Mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak eksternal (InstansiPemerintah/ Lembaga lainnya) dalam upaya pencapaian misi unit secaraoptimal.Melakukan pemasaran bisnis perbankan skala
ALEXANDER SULUNG.SH
Terdakwa:
TAN JHONY TANSIL
192 — 43
Dalam sebuah perusahaan skala besar, susunanDewan Direksi biasanya terdiri dari seorang Direktur Utama dansatu atau lebih Direktur. Direktur adalah pengurus inti perusahaanyang memimpin bidang tertentu yang lebih spesifik misalnya DirekturOperasional, Direktur Marketing, Direktur Finance dan lainsebagainya. Para Direktur membantu Direktur Utama dalammelaksanakan tugas seharihari.
80 — 20
;Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu masalah pengadaan, akantetapi saksi selalu mendapat petunjuk dari Terdakwa dalammelakukan sosialisasi, Survey lapangan, membuat skala prioritasdari survey, membuat/mengajukan permohonan pengusulan,membuat SKPL dan Apraisal.;Bahwa pada tahun 2010 telah dibentuk panitia pengadaan dalampengadaan tanah untuk kantor Kecamatan Tapos, Cilodong danCipayung. Panitia Pengadaan yang diketahui oleh saksi adalahsaksi Drs. H.