Sumba Timur TA.2006. 64.Foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 10 Februari 2007, perihalpenyetoran kembali temuan BPK dengan LHP No.22/S/XIV.5/ 1/2007tanggal 23 Januari 2007 atas Pekerjaan Pembangunan 75 unit RumahTransmigrasi Swakarsa Mandiri TA. 2006, sebesar Rp. 9.364.679,(sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuhpuluh sembilan rupiah). 65.1 (satu) batang kayu ikatan angin ukuran 5/7, yang dipotong menjadi 3(tiga) bagian, potongan ke panjang 127 cm, potongan ke 2panjang 133

Sumba Timur TA.2006. 64.Foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 10 Februari 2007, perihalpenyetoran kembali temuan BPK dengan LHP No.22/S/XIV.5/ 1/2007tanggal 23 Januari 2007 atas Pekerjaan Pembangunan 75 unit RumahTransmigrasi SwakarsaHal. 53 dari 67 hal. Put.

Awal Mula dilakukannya Penyidikan1.Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015, PT PLN (Persero) Disjayadan Tangerang bersurat kepada Direktorat JenderalKetenagalistrikan terkait adanya temuan atas pelaksanaanPenertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) di PT WIRAJAYAPACKINDO yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2014. (BuktiT1);Hal 23 Putusan No. 75/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.

SelA.2.Bahwa sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, pada tanggal 13Maret 2015 dilaksanakan gelar perkara awal / pembahasan terkaitdengan temuan dimaksud, dalam rangka menentukan ada/tidaknyadugaan perbuatan pidana yang terjadi sebagaimana diatur dandiancam pidana di dalam UndangUndang Nomor 30 tahun 2009tentang Ketenagalistrikan. (Bukti T2);Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 PT PLN (Persero) Disjaya danTangerang membuat Laporan Kejadian dengan NomorLK.01/K.07/III/2015/DJKKESDM.

Sel10.11.temuan dan juga Laporan Kejadian yang dibuat oleh PT PLN(Persero) Disjaya dan Tangerang sehubungan dengan adanyakerugian PT PLN (Persero) akibat tidak terukurnya penggunaan listrikPT Wirajaya Packindo dengan nominal kerugian sebesar Rp167.849.921.736, (seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratusempat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuhratus tiga puluh enam rupiah);Bahwa setelah melalui masa wasmatiitrik dan telah ditemukan buktibukti yang cukup, maka perkara tersebut

SbyHal. 19 dari hal. 66 PutusanNo.70/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Sby 37 Beli Printer Canon Pixma 3 bh 3.000.000,38 Beli Laptop 2 bh 12.000.000,39 Konsumsi rapat temuan hasil irjen 8.500.000,40 Beli Modem 4 bh + pulsa untuk laporan on line 1.500.000,41 Operasional Monitoring Direktorat 3 orang 3 hari 22.000.000,42 Transportasi dampingi tamu dari Surabaya 2 orang 10.000.000,43 Kirim Laporan bulanan (3 kali 2 orang ) ke Jkt 32.000.000,44 Kirim Laporan akhir (3 Kali 2 orang ) ke Jkt 36.000.000,45 Konsumsi lembur

SbyHal. 36 dari hal. 66 PutusanNo.70/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Sby 33 Beli Katrit 16 buah 3.200.000,34 Konsumsi rapat pembuatan laporan akhir 8.500.000,35 Transport tamu dari Jkt dan konsumsi 1 orang 8.000.000,36 Operasional audit internal Irjen 10 hari 3 orang 75.000.000,37 Beli Printer Canon Pixma 3 bh 3.000.000, 38 Beli Laptop 2 bh 12.000.000,39 Konsumsi rapat temuan hasil irjen 8.500.000,40 Beli Modem 4 bh + pulsa untuk laporan on line 1.500.000, Al Operasional Monitoring Direktorat 3 orang 3 hari

Giyanto Kasi 15.000.000,31 Foto Copy laporan mingguan 2.150.000,32 Konsumsi Rapat penjelasan pembuatan laporan bulanan 7.500.000, 33 Beli Katrit 16 buah 3.200.000,34 Konsumsi rapat pembuatan laporan akhir 8.500.000, 35 Transport tamu dari Jkt dan konsumsi 1 orang 8.000.000,36 Operasional audit internal Irjen 10 hari 3 orang 75.000.000,37 Beli Printer Canon Pixma 3 bh 3.000.000, 38 Beli Laptop 2 bh 12.000.000,39 Konsumsi rapat temuan hasil irjen 8.500.000,40 Beli Modem 4 bh + pulsa untuk laporan on

Atas temuan tersebut,selanjutnya saksi langsung melaporkannya kepada Kepala Jaga Rutandan petugas keamanan Rutan, yang kemudian Terdakwa langsungdibawa ke ruang keamanan; Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya di ruangkeamanan karena saksi tidak mengikutinya; Bahwa adapun cara Terdakwa membawa paket narkotika jenissabu tersebut adalah dengan cara membungkus benda tersebut denganplastik klip warna bening kemudian diisolasi lalu memasukannya kedalambungkusan nasi dan dititipokan kepada saksi

Atas temuan tersebut, selanjutnya saksi Matius Rudi Suzantolangsung melaporkannya kepada Kepala Jaga Rutan dan petugas keamananHalaman 34 dari 58 Putusan Nomor 61/Pid.SUS/2018/PN BlaRutan. Dan atas temuan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudiansaksi Sariyo yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Bloradiperintahkan oleh Kasat Resnarkoba untuk mendatangi Rutan Blora danbertemu dengan petugas Rutan yang pada saat itu telah mengamankanTerdakwa I.

saksi Johanes Pardede yang mengetahui haltersebut langsung memanggil programmer yang membuat sistem aplikasikeuangan pada pabrik gula takalar saudara Budi Raharjo untuk melakukanpemeriksaan sistem aplikasi kKeuangan pada pabrik gula takalar yanghasilnya tertuang dalam berita acara peninjauan/pemeriksaan sistemaplikasi nomor XXBA/III/2017/006 tanggal 23 Maret 2017 yangmenyatakan bahwa sistem berjalan dengan normal dan benar,permasalahan berada antara jumlah fisik kas terhadap pembukuan kasir.Atas temuan

,Zaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau ResponcibilityCenter Keuangan (RC Keuangan)tidak dapatmempertanggungjawabkan temuan selisih kas sebesarRp. 1.548.603.000, (satu milyar lima rartus empat puluh delapanjuta enam ratus tiga ribu rupiah) ;Hal tersebut tidak sesuai dengan :1.

Atas temuan tersebut, saksi JohanesPardede melaporkan hal tersebut ke Satuan Pengawas Intern (SPI)PTPN X untuk memohon diadakan pemeriksaan khusus terkait selisihtersebut, selanjutnya saksi Suwondo Prasetyo selaku anggota SPI PTPN Xmelakukan pemeriksaan khusus pada pabrik gula takalar pada tanggal 15sampai dengan 19 Mei 2017 yang menghasilkan kesimpulan bahwa saldokas menurut pembukuan per tanggal 17 Mei 2017 senilai Rp1.598.813.776, (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan jutadelapan ratus

SPP) sebesarRp. 171.661.350, (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluhsatu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan jasanya Rp. 30.665.700,(tiga puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) danuntuk selisin Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pokok sebesar Rp.48.519.241, (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu26dua ratus empat puluh satu rupiah) dan jasanya sebesar Rp.10.291.500, (Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratusrupiah) ;Bahwa selain temuan

tersebut ada temuan lain yaitu :1.

Temuan saya pada kelompok BUNGA PADI di desa Banua Anyar,kelompok sudah membayar dengan bendahara Unit PengelolaKegiatan (UPK) yaitu saksi KARTINAH menggunakan tanda terimaakan tetapi tidak disetorkan ke Bank dan yang bertanggung jawabatas tidak disetorkannya pinjaman tersebut adalah sdri KARTINAH,yang mana uang pinjaman sejumlah pokok Rp. 7.000.033, (tujuh jutatiga puluh tiga rupiah) dan jasa Rp. 1.260.000, (satu juta dua ratusenam puluh ribu rupiah) ;2.

ketiga/penyediabarang/Jasa Baik secara Kualitas Maupun Kuantitas dan disusun pula darikwitansi/nota pembayaran pada intern PanwasLu Kab.Sidrap sendiri yangdibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan terdakwa II dan hanyadidasarkan/disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yangmenjadi acuan awal kegiatan Panwaslu Kab.Sidrap dalam pemiluGubernur dan wakil QUDernUT ;2 monn nnn ne nnn nnn n cnn n nnnBahwa secara rinci penyimpanganpenyimpangan dalam penggunaanAnggaran tersebut sebagaimana dalam temuan

2013 tersebutsebahagian besar didasarkan dan disusun dengan menggunakan Notanota /Hal.27 dari 79 hal.Put.41/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks.kwitansikwitansi (Bukti Bayar) fiktif dari pihak ketiga/penyedia barang/Jasadimana terdapat satuan harga (Kuantitas) yang tidak sesuai dan dibuat sendirioleh terdakwa II dan hanya didasarkan dan disesuaikan dengan RencanaKegiatan Anggaran (RKA) yang menjadi acuan awal ; Bahwa secara rinci penyimpanganpenyimpangan dalam penggunaanAnggaran tersebut sebagaimana dalam temuan

Pemerintah Provinsi SulawesiSelatan mengalami kerugian sebesar Rp. 102.546.729,00 (Seratus Dua Juta LimaRatus Empat Puluh Enam riou Tujun Ratus Dua Puluh Sembilan rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana dengan hasil temuan InspektoratK@b.

Ptko Pada tanggal O7 april 2016 sebesar Rp 5.000.000, Pengembalian temuan pemeriksaan khusus tahap kegiatansosilisasi VU ASN tahun 2014.o Pada tanggal 25 januari 2017 sebesar Rp 333.767.545, TahapIl hasil temuan inspektorat kab. Melawi kegiatan sosilisasiASN tahun 2014.

Melawi sebesar Rp 338.767.545 dengantujuan transaksi adalah setoran pengembalian temuan inspektoratKabupaten Melawi atas kegiatan sosilisasi UU ASN Tahun 2014melalui Bank Kalbar Cabang Nanga PinohNo rekening giro BUDKabupaten.

Ptksebesar Rp. 902.642.545,(sembilan ratus dua juta enam ratus empatpuluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dibandingkandengan temuan BPK senilai Rp. 970.379.830,00.

Rekeneing : 4501002886 sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah), (asli);1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor : 900/78/KEU/2016tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 333.746.545, (tiga ratus tigapuluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empatpuluh lima rupiah), untuk pengembalian Temuan PemeriksaanKhusus Tahap II atas Keg. Sosialisasi UndangUndang ASN diTingkat Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab.

Ptkpembekalan JKN atau BPJS ditingkat puskesmas/polindes/pustudan jaringannya, beserta kelengkapannya(asli);24.1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor900/147/KEU/2016 tanggal 7 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah), untuk pengembalian Temuan PemeriksaanKhusus Tahap atas Keg. Sosialisasi UndangUndang ASN diTingkat Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab.

Bahwa atas kerugian keuangan negaratersebut, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas audit rutinyang dilakukan, telah dipulinkan sebagian dengan menyetorkan ke rekeningatas nama Kas Daerah Kota Makassar sebesar Rp. 49.840.540, (empat puluhsembilan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah)dengan tiga kali penyetoran sebagai berikut :1. Tanggal 04 Mei 2017 sebesar Rp. 8.290.540,2. Tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp. 11.000.000,3.

Bahwa atas kerugiankeuangan negara tersebut, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa KeuanganRI atas audit rutin yang dilakukan, telah dipulinkan sebagian denganmenyetorkan ke rekening atas nama Kas Daerah Kota Makassar sebesar Rp.49.840.540, (empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu limaratus empat puluh rupiah) dengan tiga kali penyetoran sebagai berikut :1. Tanggal 04 Mei 2017 sebesar Rp. 8.290.540,2. Tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp. 11.000.000,3.

AnugraAburaera Putra pimpinan CV SULTAN.Bahwa anggaran dalam DPA APBD Kota Makassar dalam PengadaanBarang Persediaan Sanggar Kerajinan LorongLorong Kota Makassarpada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2016 tidakseluruhnya terealisasi ada kelebihan sekitar Rp 50.618.000 dan otomatiskembali ke kas daerah;Bahwa Pengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan LorongLorongKota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2016pernah diaudit BPK Adapun hasil temuan BPK R11 adalah :1.

dari BPK, yaitu pendistribusian tidak sesuai kontrakdan ada pemecahan kegiatan;Bahwa hasil temuan BPK telah dikembalikan sebanyak Rp. 49.840.540,(empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratusempat puluh rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya.YAKOB, SE, Umur 53 Tahun, Lahir Makassar, 22 Nopember 1964, Jeniskelamin Lakilaki, Agama Kristen, Suku Toraja, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS

Adanya kekuragan volume sebesar Rp. 30.550.000;dan kekuragan tersebut telah terdakwa kembalikan ke Kas Daerahsebesar Rp 49.850.540. dan dapat terdakwa tambahkan mengapa terjadiadanya kekurangan volume dan perbedaan spesifikasi barang yangberujung pada temuan BPK karena adanya potongan yang diminta olehBPKAD melalui saudari Engelina selaku Kasubag Keuangan DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar dan nilai pemotongan tersebut sebesarRp 50.000.000 yang saya serahkan sendiri kepada saudari Engelinaselaku

UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:Bendahara Pengeluaran wejib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (8)tidak dipenuhi.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari tim pemeriksa ahli Universitas Muhammadiyah Kabupaten Sukabumitanggal 27 Mei 2014 terkait dalam penggunaan Dana Hibah PelaksanaanRehabilitasi Pembangunan Gelanggang Olahraga Remaja KecamatanCisaat Kabupaten Sukabumi, terdapat temuan

UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:Bendahara Pengeluaran wejib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (8)tidak dipenuhi.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari tim pemeriksa ahli Universitas Muhammadiyah Kabupaten Sukabumitanggal 27 Mei 2014 terkait dalam penggunaan Dana Hibah PelaksanaanRehabilitasi PPembangunan Gelanggang Olahraga Remaja KecamatanCisaat Kabupaten Sukabumi, terdapat temuan

paket pekerjaan yang dilelangkan Rehab GOR : Rp.4.020.000.000, / Nilai Penawaran paket pekerjaan Rehab GORoleh pemborong Rp. 3.698.021.000, sisa sebesar Rp. 321.979.000,;Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dapat diperoleh dengancara sebagai berikut :e Nilai sisa pekerjaan sesuai kontrak :Rp 873.102.758,e Sisa nilai paket pekerjaan :Rp 321.979.000,e Bunga tabungan bersih :Rp 85.507.076,e Sisa dana yang harus dikembalikan :Rop 12.565.116, +/+Jumlah : Rp 1.293.153.950,Sehingga dari hasil audit temuan

/ Nilai Penawaran paket pekerjaan Rehab GORoleh pemborong Rp. 3.698.021.000, sisa sebesar Rp. 321.979.000,;Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dapat diperoleh dengancara sebagai berikut :e Nilai sisa pekerjaan sesuai kontrak :Rp 873.102.758,e Sisa nilai paket pekerjaan :Rp 321.979.000,Halaman 68 dari 114 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.e Bunga tabungan bersih :Rp 85.507.076,e Sisa dana yang harus dikembalikan :Rop 12.565.116, +/+Jumlah : Rp 1.293.153.950,Sehingga dari hasil audit temuan

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) UndangundangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012, dalam rangka pembuktian suatutindak pidana korupsi, penegak hukum tidak hanya dapat berkoordinasi denganBPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain,bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnyadengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat

pada bagian lantai dan bangunan atapnya,serta timbunan dan kayu bagian plapon ;Benar bahwa apabila pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak jelas yang dirugikanNegara, tetapi saksi tidak tau kerugian tersebut ;91Benar bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dana pembanguan proyek Pabrik MiniPlywood tersebut tapi dana pembangunannya bersumber dari APBD KabupatenAceh Selatan tahun 2007 ;Benar bahwa Saksi tidak tahu siapa Konsultan Pengawas proyek PembangunanPabrik Mini Plywood tersebut ;Benar bahwa Atas temuan

sebsar Rp. 82.241.000, (Delapan puluh dua juta dua ratus empatpuluh satu ribu rupiah) selanjutnya penarikan dana 100% termyin terakhir termasukdana pemeliharaannya berdasarkan SPM Nomor : 30/LS/1X/2008 tanggal 8September 2008 sebesar Rp. 205.599.500,( Dura ratus lima juta lima ratussembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) diketahui oleh Terdakwa,101sedangkan penarikan uang muka 30% Terdakwa belum menjadi PPTK, tetapi masihsaksi Igbal, kemudian saksi Iqbal mutasi kedinas lain ;Bahwa benar ada temuan

Menjadi 5 Cm.Jenis kayu seharusnya nomor satu menjadi nomor dua ;e Lantai gedung banyak yang retak, sedangkan yang tidak dikerjakan samasekali adalah:Pekerjaan dinding tidak dikerjakan sama sekali, padahal di kontrak adatercantum pekerjaan dinding terbat dari keramik;Penimbunan halaman ruang bahan bangunan belum dikerjakan ;Bahwa benar hasil temuan tersebut menurut Ahli dari Dinas PU Kabupaten AcehSelatan Negara dirugikan sebesar Rp. 65.000.0000, (enam puluh lima juta rupiah),tetapi menurut Ahli

sebsar Rp. 82.241.000, ( Delapan puluh dua juta dua ratusempat puluh satu ribu rupiah) selanjutnya penarikan dana 100% termyinterakhir termasuk dana pemeliharaannya berdasarkan SPM Nomor : 30/LS/IX/2008 tanggal 8 September 2008 sebesar Rp. 205.599.500,( Dura ratuslima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) diketahuioleh Terdakwa, sedangkan penarikan uang muka 30% Terdakwa belummenjadi PPTK, tetapi masih saksi Igbal, kemudian saksi Iqbal mutasi kedinaslain ;e Benar bahwa ada temuan

pabrik Mini Playwood tersebut tidak sesuaidengan kontrak atau sepknya,yaitu : Mutu beton, dari yang sehaursnya 12 Inc.menjadi 10 Inc, ketebalan lantai beton tumbuk yang sehaursnya 7 Cm. menjadi 5Cm., jenis kayu yang seharusnya kayu nomor Satu (Semantok) menjadi jenis kayusembarangan dan lantai gedung dan Kantor banyaknya yang retak, sedangkan yangtidak dikerjakan sama sekali adalah :e Pekerjaan dinding keramik belum dikerjakan;e Penimbunan halaman ruang bahan bangunan belum dikerjakan;e Benar bahwa temuan

Fotocopy Undangan Rapat dari Sekretariat Daerah Nomor 005/1401/Itda tanggal 16 Juni 2010 menindaklanjuti Laporan BPK RI Perwakilan Propinsi Bali Nomor : 08.C/BPK.Dps/05/2010 mengenai temuan adanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.16.

Fotocopy Data print pembayaran cicilan Dana Bergulir UPKDB UK INDAG di rekening BRI Nomor0000024101000036300 periode 2006 s/d 2010.15.Fotocopy Undangan Rapat dari Sekretariat Daerah Nomor005/1401/ltda tanggal 16 Juni 2010 menindaklanjuti LaporanBPK RI Perwakilan Propinsi Bali Nomor : 08.C/BPK.Dps/05/2010 mengenai temuan adanya beberapakegiatan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.16.Fotocopy Surat Perintah Bupati Karangasem Nomor700/2277/ITDA tanggal 07 Oktober 2010 memperhatikanRekomendasi Inspektorat

Fotocopy Undangan Rapat dari SekretariatDaerah Nomor 005/1401/Itda tanggal 16 Juni2010 menindaklanjuti Laporan BPK RIPerwakilan Propinsi Bali Nomor : 08.C/BPK.Dps/05/2010 mengenai temuan adanyabeberapa kegiatan yang tidak sesuaiketentuan yang berlaku.16. Fotocopy Surat Perintah Bupati KarangasemNomor 700/2277/ITDA tanggal O7 Oktober2010 memperhatikan RekomendasiInspektorat Propinsi Bali yang tertuang dalamLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor:700.04/31/Itprop tanggal 26 Juli 2010.17.

Penerimaan DanaPembinaan Dana Bergulir Usaha Kecil Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Karangasem.13.Fotocopy Laporan Dana Bergulir Dana PembangunanKabupaten Kota (DPKK) Tahun 2010.14 .Fotocopy Data print pembayaran cicilan Dana Bergulir UPK DBUK INDAG di rekening BRI Nomor 0000024101000036300periode 2006 s/d 2010.15.Fotocopy Undangan Rapat dari Sekretariat Daerah Nomor005/1401/lItda tanggal 16 Juni 2010 menindaklanjuti LaporanBPK RI Perwakilan Propinsi Bali Nomor : 08.C/BPK.Dps/05/2010 mengenai temuan

Namun hingga saat ini belumdipenuhi setoran tunggakan bagi hasil pengelolaan kapalkapalPemda sebesar Rp. 8.745.561.880, (delapam milyar tujuh ratusempat puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratusdelapan puluh rupiah)Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2018/PN Amb Surat Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 700/915 tanggal 10Mei 2010, perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan atas TUNGGAKAN PT.PELAYARAN MUSAMUS;Bahwa sebagaimana telah di uraikan diatas sangat tidak patut

1 April 2009 di Jakarta, yangmenyetujul untuk melakukan penyetoran sesuai tahapan dan tahapanpenyetoran berakhir pada Juli 2009;Namun hingga saat ini belum dipenuhi setoran tunggakan bagi hasilpengelolaan kapalkapal Pemda sebesar Rp. 8.745.561.880,(delapam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus enampuluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); Surat Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 700/915 tanggal 10Mei 2010, perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan atas TUNGGAKAN PT.PELAYARAN MUSAMUS

PelayaranMusamus, dimana terdapat temuan tentang pendapatan Hasil Kerja SamaOperasional (KSO) yang belum diterima oleh PEMDA Kabupaten Meraukesampai periode 31 Desember 2009, sebesar Rp.7.950.510.800, (Tujuhmilyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus sepuluh ribu delapamratus rupiah) dari pendapatan charter, revenue sharing dan dendaketerlambatan pembayaran atas Operasional Kapal milik PemerintahKabupaten Merauke adalah Rp. 8.745.561.880, (delapan milyar tujuhratusS empat puluh lima juta lima

Majelis Hakim TingkatPertama yang menghitung besar kerugianNegara hasil temuan BPKP ProvinsiKalimantan Selatan sebesarRp 273.718.510,00 (dua ratus tujuh puluhtiga juta tujuh ratus delapan belas ribu limaratus sepuluh rupiah) ;.

Putusan Peradilan Tingkat PertamaNomor ; 06/PidSus/TIPIKOR/201 2/PN.PL.R halaman 109 paragraf 2menyebutkan : temuan BPKP KalimantanSelatan adanya kerugian negara sebesarRp 273.718.510,00 (dua ratus tujuh puluhtiga juta tujuh ratus delapan belas ribu limaratus sepuluh rupiah) ;.

Pekerjaan kami tidak termasuk pokokpokok temuan dalam LHP BPK RIPerwakilan Kalimantan Tengah Nomor : 14.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2010tanggal 27 Mei 2010 dan LHP Inspektorat Provinsi Kalimantan TengahNomor : 700/01/LHPR/2010/INSP tanggal 8 Maret 2010 ;Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

Untuk jalurYuridis apakah ada indikasi ada temuan penyalagunaan diteruskan keaparat penyelesaian hukum, ada MOU antara Polisi dengan KPK. Padatahun 2007 ada MOU antara Jaksa dengan BPK yang terindikasi Tipikor.Dalam Mou tersebut hasil pemeriksaan BPK tadi disampaikan kepadaKejaksaan, dibahas bersama agar bisa di tindak lanjuti. Hasil pemeriksaanBPK, hasil audit internal, apabila ada dilaksanakan penyidikan.

BPK denganhasil temuan tadi harus bisa menjadi salah satu pintu apakah berdasarkanhukum atau tidak, tidak menutup kemungkinan tidak berwenangmelakukan proses, dimungkinkan juga ada laporan masyarakat atau LSMdalam penyalahgunaan keuangan Negara, dicurigai ada penyalagunaan,jaksa melakukan penyelidikan. Setelah masuk tahap menghitung kerugiannegara, Jaksa harus melibatkan auditor yang legal, auditor yangterakreditasi.

pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan UsahaMilk Daerah dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakanpengelolaan keuangan negara;Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012, Mahkamah berpendapat sebagaiberikut Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapatberkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindakpidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain,bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan

tersebut, Terbanding/Tergugat membuat Berita AcaraTidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen.Terbanding/Tergugat melaksanakan pemeriksaan tidak hanyamendasarkan pada rekening penggugat yaitu rekening bankBukopin dengan Nomor rekening 0201060469, akan tetapiberdasarkan data informasi yang dimiliki oleh Terbanding/Tergugatdan juga dengan mendasarkan pada Buku, Catatan dan Dokumenyang dipinjamkan sebagian oleh Penggugat.Dalam pemeriksaan tersebut, Terbanding/Tergugat telahmenyampaikan Daftar Temuan

PemeriksaMenyampaikan Surat peringatan 1 Peminjaman Dokumen dengan suratnomor: S09/WPJ.25/KP.0105/2009 tanggal 8 September 2009 dantelah disampaikan kepada Pembanding/Penggugat.5)Atas surat tersebut Pembanding/Penggugat tidak memberikantanggapan yang baik, sehingga Terbanding/Tergugat kemballimengirimkan Surat peringatan Peminjaman Dokumen kepadaPembanding/Penggugat dengan Surat Nomor : S41/WPJ.25/KP.0105/2009 tanggal 03 Desember 2009.6) Dalam pemeriksaan tersebut, Terbanding/Tergugat telahmenyampaikan Daftar Temuan

Hasil Pemeriksaaan Nomor : PHP01/WPJ.25/KP.0100/TF/2010 kepada Pembanding / Penggugat melaluistaf administrasi Pembanding/Penggugat yang bernama Sidin padatanggal 08 Februari 2010.7) Pembanding/Penggugat tidak memberikan respon/tanggapan tertulisatas Daftar Temuan Hasil Pemeriksaaan yang disampaikan olehTerbanding/Tergugat8) Sebelum melakukan penyanderaan Terbanding/Tergugat MengirimkanHimbauan Terakhir Pelunasan Tunggakan Pajak Nomor:S0397/WPJ.25/KP.0104/2016 tanggal 14 # April 2016, namunPembanding

baiksengaja maupun lalai, begitu pula dengan pasal 1 angka 22 Undang UndangHalaman 45 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN KfmNomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakankerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barangyang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai, selanjutnya mengenai secara nyata telah ada kerugiankeuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan hasil temuan

Penjelasan pasal 32 Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi);Menimbang, bahwa atas pemahaman diatas mengenai kerugiankeuangan Negara maka kerugian keuangan Negara harus secara nyata dapatdihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atauakuntan publik yang ditunjuk, dan bukan berdasarkan asumsi jikaterjadikekurangan volume maka dapat disimpulkan terjadi kerugian keuangan Negara,dalam praktek hukum acara pidana untuk menentukan suatu kesalahan tidaklahdidasarkan

lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugiankeuangan negara, dalam hal ini Pengadilan memberikan pandangnnya, bahwadidasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 / PUUX / 2012,maka terkait dengan dengan penghitungan kerugian negara tidak hanyasematamata menjadi Kewenagan BPK, namun dalam rangka pembuktian suatuHalaman 46 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kfmtindak pidana korupsi, pihak berwenang dapat juga berkoordinasi denganinstansi lain, bahwa bisa membuktikan sendiri diluar temuan

POERYANTO, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi sebagai Karyawan PT Pegadaian (Persero) Banda Aceh; Bahwa Terdakwa sebagai Nasabah di Pegadaian;e Bahwa saksi perlihat melihat terdakwa (satu) kali dipergadaian saat ditemukanpelanggaran berupa transfer modal Fiktif dari UPS Brawe kirim ke UPS Lambaroyang dilakukan oleh Taufik;e Bahwa yang dimaksuk fiktif adalah gadai tidak ada barangnya (uang keluarbarang tidak ada);e Bahwa setelah ada temuan tersebut, menurut pengakuan

Kemudian menurut informasi dari polisi 3(tiga) mobil sudah ditarik;e Bahwa dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pengelolanya;e Bahwa hasil temuan tersebut kami ada membuat laporan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;2 Saksi MULIA Bin ABDUL MANAF, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi sebagai Karyawan PT Pegadaian (Persero) Banda Aceh;e Bahwa plafon pinjaman yang dapat diberikan oleh unit kepada nasabah sebesarRp. 35.000.000

saya pinjam uang tersebut pada Muhammad Taufik;Bahwa ketka melakukan peminjaman terdakwa berhubungan langsung denganMuhammad Taufik;Bahwa ahli menemukan pembukaan kredit fiktif, dan untuk pelunasan fiktif diUnit Pegadaian Darussalam, dimana sebagian ada barang jaminansebagiannya tidak ada barang jaminan;Bahwa pada awalnya kredit di Unit Pegadaian Darussalam tidak sesuaidengan prosedur dan sebelum pindah ke Beurawe, maka di Unit Darussalamdilakukan penuntupan dengan cara pelunasan fikti;Bahwa hasil temuan

Rd.OMAN ABDURAHMAN melaporkan adanya kejadian hilang atauberubahnya suara pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suaraditingkat Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Garut pada hari Selasatanggal 07 Mei 2019 dikantor Bawaslu;Bahwa tahapan yang dilakukan Bawaslu setelah menerima laporantersebut adalah :a.Tanggal 08 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Garut melakukan rapatpleno yang dihadiri oleh selurun anggota Bawaslu Kabupaten Garutdengan maksud menentukan apakah temuan dugaan pelanggaranpemilu yang disampaikan

tersebut memenuhi unsur formil danmeteril, dengan hasil kajian dalam rapat pleno tersebut sepakatbahwa temuan tersebut memenuhi unsur dan bisa diregistrasi;Kemudian tanggal 09 Mei 2019 berdasarkan Perbawaslu No. 31tahun 2018 tentang Sentra Gakumdu bahwa dalam waktu 1x24 jamBawaslu Kabupaten bersama Penyidik Polri dan Kejaksaanmelakukan pembahasan pertama dengan kesimpulan : saksi didugamelakukan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksuddalam Undang undang RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilu

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yangdisampaikan oleh bawaslu Kab/Kota.j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan /atau yangberkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab/Kota kepadamasyarakat.Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Gitk. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapanpenyelenggaraan pemilu;. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsidan /atau ketentuan peraturan perundang undangan.KPU Kab/ Kota berwenang :a.

(Pagu definitif);1 (satu) bundel Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja(SPSAPSK) Tahun 2006 Nomor STAP0880/AP/2005 tanggal 28November 2005;2 (dua) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA DDTTahun Anggaran 2006 tanggal 03 Januari 2006;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Temuan Hasil Audit BPKRI NomorXIV. Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Tanah senilaiRp21.726.090.000,00 tidak didukung bukti kepemilikan dan tanggapanSatker DDT (Ir.

(Pagu definitif);1 (satu) bundel Surat Penetapan Satuan Anggaran per SatuanKerja (SPSAPSK) Tahun 2006 Nomor STAP0880/AP/2005tanggal 28 November 2005;2 (dua) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA DDTTahun Anggaran 2006 tanggal 03 Januari 2006;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Temuan Hasil Audit BPKRINomor XIV Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Tanah senilaiRp21.726.090.000,00 tidak didukung bukti kepemilikan dantanggapan Satker DDT (Ir.

DitjenPerkeretaapian Jakarta, 7 Maret 2005;1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran DepartemenPerhubungan Tahun 2006 Jakarta, 17 Oktober 2005;1 (satu) bundel Rekapitulasi RKKAKL per UPT / Satuan Kerja Tahun2006 Ditjen Perkeretaapian (Pagu definitif);1 (satu) bundel Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja(SPSAPSK) Tahun 2006 Nomor STAP0880/AP/2005 tanggal 28November 2005;2 (dua) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA DDT TA2006 tanggal 3 Januari 2006;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Temuan