berdasarkanfaktafakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, makaperbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yangdisusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu pertama pasal 82 (2) jo pasal 12 huruf (c) UURI No.18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau kedua pasal 83 (1) huruf bjo pasal 12 huruf (e) UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling mendekati dengan faktafakta hukumyang diperoleh selama persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang diperoleh selama persidangan,dakwaan yang dianggap paling mendekati

adalah dakwaan pertama pasal 82 (2) jo pasal 12 huruf (c)UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakimtidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baiksebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwaharus dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harusdinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka kepadaterdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 (2) jo pasal 12 huruf (c),dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana yaitu selain dijatuhi pidana penjara, dapat dijatuhi pulapidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan denganpidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat4

Akibat dari perbuatanTerdakwa tersebut, Negara megalami kerugian sejumlahRp5.794.970,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribusembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau setidak tidaknya lebih dariRp250,00( dua ratus lima puluh rupiah ) ;Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 88 ayat (1) huruf b jo Pasal 14 huruf b UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa

patut untuk dipertimbangkan, halhal yang dikemukakanJaksa/Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, dan permohonan upayahukum banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya,telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamaberdasarkan faktafakta yang terungkap dopersidangan ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa/Penuntut Umummengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang didalamrumusan Pasal 88 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,telah ditentukan pidana minimum yang harus dijatunkan terhadap pelakuHalaman 8 dari 11 hal.

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2915 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim dapat menyimpangketentuan pidana mimimum khusus dengan membuat pertimbangan yangcukup;Menimbang, bahwa didalam perkara a quo, Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama, telah memberikan pertimbangan yang cukupdalam menyimpangi ketentuan pidana mimimum terhadap Pasal 88 ayat (1)jo Pasal 14 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, denganpertimbangan bahwa pemilik kayu atas kayu yang diangkut maupunkeseluruhan kayu/stok kayu, telah memenuhi kewajibannya membayar pajaksesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Majelis Hakim Judex FactiePengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan yangdijatunkan kepada Terdakwa tersebut telah sesuai sifat perbuatan yangdilakukan Terdakwa, karena pemidanaan tersebut bertujuan agar Terdakwadikemudian hari

petugas perhutani langsung menangkap dan menemukan 1 (satu)batang kayu jai dengan ukuran 240 cm x 22 cm x 17 cm = 0,0890 M8 besertasebuah pecok, Dan dari hasil penangkapan maka petugas perhutan melakukanpengecekan tunggak dengan cara lacak balak dan diketahui ada tunggak kayujati yang baru ditebang, yang mana indentk dengan kayu jati yang dibawa olehterdakwa ;Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.SusLH/2016/PN Bjn.Terdakwa melanggar pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1(satu) batang kayu jati persegen ukuran 240 cm x 22 cm x 17 cm = 0,0890 M8 dan 1(satu) buah pecok, yang mana barangbarang buki tersebut telah disita secara sahmenurut hukum oleh karena itu barangbarang bukti tersebut dapat dipergunakanuntuk memperkuat pembuktian;Menimbang

atasperouatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsurOrang perseorangan tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;Ad. 2. dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpamemiliki izn yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang:Menimbang, bahwa dengan sengaja ialah seseorang untuk menghendakisesuatu lebin dahuu sudah harus mempunyai pengetahuan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 UndangUndang RlNomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,kawasan huan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 14 UndangUndang RlNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukurandiameter 10 (Sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satukoma lima puluh) meter di atas permukaan tanah

;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 12 Huruf b UndangUndang RlNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanoa memilikiHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.SusLH/2016/PN Bjn.ian adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutanyang diperoleh secara tidak sah, yaitu ian yang diperoleh dari pejabat yang tidakberwenang mengeluarkan izin pemarfaatan hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan

tahun / 20 Mei 1970;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal Desa Bermi RT. 04 RW. 09, KecamatanGembong, Kabupaten Pati:Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Patikarena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPati tanggal 16 Januari 2019 sebagai berikut :1.

Ayat (1) huruf fKUHAP, sehingga pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa sudah tepatdan setimpal dengan kesalahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau. undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Mengingat Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan PerubahanKedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Hal. 5 dari 7 hal.

Lakilaki;: Indonesia;:Dusun Sungai Tebal, Desa Tuo,Kecamatan Lembah Masurai, KabupatenMerangin, Provinsi Jambi;: Islam;: Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambikarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 94 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; atau Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 94 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; atau Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 TahunHal. 1 dari 6 hal.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau kedua pasal 82 (2)jo. pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling mendekati dengan faktafakta hukum yang diperoleh selama persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang diperoleh selama persidangan,dakwaan yang dianggap paling mendekati

adalah dakwaan kedua pasal 82 (2) jo. pasal 12 huruf bUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Berbek, KPH Nganjuk;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh orang perseorangan yangbertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan telah terbukti pada perbuatanterdakwa;Menimbang , bahwa dari halhal yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua pasal 82 (2) jo. pasal 12 hurufb UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, MajelisHakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu perbuatan yang dilakukanterdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harusdinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI :1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan : Dokumenyang harus dilengkapi setiap pengangkutan kayu olahan jenis Kapur/bengkirai KelompokMeranti adalah dokumen berupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) dan NotaPerusahaan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asal sesuai dengan Pasal 13 ayat 8 Permenhutnomor : 55/MenhutII/2006.e Bahwa terdakwa I.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan : Dokumenyang harus dilengkapi setiap pengangkutan kayu olahan jenis Kapur/bengkirai KelompokMeranti adalah dokumen berupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) dan Nota Perusahaanyang dikeluarkan oleh Perusahaan Asal sesuai dengan Pasal 13 ayat 8 Permenhut nomor : 55/MenhutII/2006.e Bahwa terdakwa I.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, danKhusus terdakwa II Muhammad Als.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsureunsurnya sebagai berikut :1.

JASULI (ALM)Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaanAlternatif yakni Pertama melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Kedua melanggar Pasal 87ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan.

Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; Bahwa terdakwa HIDAYAT bin MEMED pada hari Minggu tanggal 02Nopember 2014 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Nopember 2014 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2014,atau masih dalam tahun 2014 bertempat di kawasan hutan milik PerumPerhutani Cianjur di Kampung Kawung Jajar, Desa Mekargalih, KecamatanHalaman 3 dari9 Putusan.

Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir)Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada tertanggal 18 Pebruari 2015No. Reg.

Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sehingga oleh Pengadilan Tinggi dijadikan sebagai pendapat dan alasannyasendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 4 Maret 2015, Nomor11/Pid.Sus/2015/PN.Cjr., yang dimintakan banding tersebut dapatdipertahankan dan haruslah dikuatkan ; Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada

No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Saksi Agus Ferdia bersamadengan Saksi lbnu Haiyan yang merupakan Polisi Hutan Kabupaten AcehJaya memberitahukan kepada pihak Polres Aceh Jaya terkait adanyainformasi dari masyarakat tentang kegiatan pembuatan jalan terobosan diwilayah pegunungan Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jayadengan menggunakan 1(satu) unit

No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPidana;AtauKedua :Bahwa terdakwa Ishak AB pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul01.00 WIB dini hari atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020bertempat di Desa Panggong Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jayaatau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriCalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membawa alatberat yang lazim atau patut diduga akan digunakan

No. 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal56 ke1 KUHPidana, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ishak AB bin alm.Abdullah berupapidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sebesarRp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidakdibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulandikurangi dengan masa tahanan;.

No. 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12huruf g Undangundang R.I.

Hut juga menerangkan bahwa setiap orang yangmengangkut kayu olahan yang merupakan hasil hutan diharuskan memiliki Surat IzinPengangkutan Kayu Olahan atau Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) yangditerbitkan oleh pejabat yang berwenang;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (1) Huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Pasal 55 ayat (1)KUHP;Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf eUU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa mencakup pula tuntutanmengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa dijatuhipula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHPapabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidanakurungan pengganti paling sedikit

satu hari dan paling lama enam bulan;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:" Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwaberangkat dari rumah menuju ke Hutan Petak 121B Sumberkepuh Desa Sumberkepuh,Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk dengan membawa kapak, sesampainya di HutanPetak 121B Sumberkepuh Desa Sumberkepuh, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjukterdakwa mencari pohon mahoni yang akan ditebang, lalu terdakwa menebang 1 (satu)batang

Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIBTerdakwa berangkat dari rumah menuju ke Hutan Petak 121B Sumberkepuh Desa Sumberkepuh,Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk dengan membawa kapak, sesampainya di HutanPetak 121B Sumberkepuh Desa Sumberkepuh, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjukterdakwa mencari pohon mahoni yang akan ditebang, lalu terdakwa menebang (satu) batangpohon

Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan HutanATAUKEDUAPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan HutanMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif makaMajelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling bersesuaiandengan faktafakta hukum yang didapatkan yakni dakwaan kedua pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur pula pidana denda,maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan ini dan terhadap denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti denganpidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggikepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (socialjustice).

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAUKEDUABahwa Terdakwa BERNADUS BURAEN pada hari minggu tanggal 18Agustus 2013, atau setidaktidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustusdalam tahun 2013 bertempat di lokasi Hutan Sisimeni Sanam yang terletak dikampung Besmetan di Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi SelatanKabupaten Kupang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah Melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa

Nomor :1617 K/Pid.Sus/2015Akibat perbuatan Terdakwa, Kawasan Hutan Sisimeni Sanam fungsiProduksi Terbatas tidak berfungsi sesuai peruntukannya dan berdampak jugaterhadap ekologi dan ekosistem serta mudah menimbulkan erosi dan tanahlongsor;Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAUKETIGABahwa Terdakwa BERNADUS BURAEN pada hari minggu tanggal 18Agustus

Nomor :1617 K/Pid.Sus/2015Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Oelamasi tanggal 10 November 2014 sebagai berikut :1.

Bahwa Judex Facti tingkat Banding telah salah menetapkan atau melanggarhukum dengan menjatuhkan putusan pada perkara a quo menguatkanputusan Judex Facti dengan pertimbangan hukum sebelum adanyapengangkatan Hakim ad Hoc, majelis hakim yang terdiri dari hakim karierpada pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkarapengrusakan hutan tersebut;Bahwa ditegaskan lagi pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secarategas menyatakan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun1981 dan UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi tersebut;Menolak permohonan

Pasal 12 ayat (2) huruf b UURI No. 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Saksi 1: MUHAMAD TAUFIK; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014sekitar pukul 12.00 Wib di Kawasan Hutan Lindung Ds.Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab.

Lumajang adalahtidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yangberwajib;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b JoPasal 12 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia No.18 Tahun2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Bahwa terdakwa dan terdakwa II dalam melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut tidak ada/memperoleh jijindari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) hurufb Jo Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia No.18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terbuktidan terpenuhi, maka menurut

dengan ukuran 12 cm X 25 cmX 5m = 2,25 m3 (dua koma dua lima meter kubik), setelah kayukayu tersebut selesai dinaikkan ke atas truk dan hendakdi bawa ke Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan saksi ENDANG BIN SUKIRMAN, saksi HAMZAH BIN HERMA,saksi TOMI dan saksi JAMIL berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan polisi kehutanan yang sedang melakukanpatroli;Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;ATAU:KEDUA :Bahwa terdakwa KARIM BIN ANGKUA secara bersamasama dan bersekutu dengan saksi JAMIL BIN PAIJO dan saksiTOMI BIN BUDI yang keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, baik masingmasing sebagai yangmelakukan, yang menyuruh lakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari selasa tanggal 14 Oktober2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaktidaknya pada suatuwaktu lain

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo.

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2015,No.Reg.Perkara:95/RP9/Euh/12/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:Menyatakan terdakwa KARIM BIN ANGKUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang secara bersamasama sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan KEDUA;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARIM BIN ANGKUA dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dan 4(EMPAT) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 500.000.000.

JINGGA BinUDIN MEHED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi secara bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan, sebagaimana dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf eUUNo.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZINGGA PRAMANA SAPUTRA als.JINGGA Bin UDIN MEHED dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahundikurangi

tempatpenampungan terdaftar kayu olahan (TPTKO), dan Surat Angkutan Lelang(SAL) apabila kayu tersebut berasal dari lelang kayu sitaan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf eUU RI No.18 tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Unsur Orang Perseorangan;2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;3.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganutsistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalampenjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus,karenanya Majelis akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diriterdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti denganpidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU No.18 tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa ZINGGA PRAMANA SAPUTRA als.

Pasal 12 huruf e UndangundangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang;2 Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Ad.1.

Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal butir 21 Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahorang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secaraterorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terdakwa SYAHIRUDDIN alias SYAHIR aliasPAPA ANDRI diajukan oleh Penuntut umum adalah sebagai subjek hukum yang

Pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa SYAHIRUDDIN alias SYAHIR alias PAPA ANDRI tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamsama dengan surat keterangan sahnya hasil nutan

Pasal 12huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Halaman 3 Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telahmengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);SAKSI I : DICHI AGUS D Bin SUFRIANSYAH (disumpah), yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadapTerdakwa; e Bahwa Saksi mengerti akan memberikan keterangan

Unsur: Orang perseorangan; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (21) UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkanbahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatanperusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia; Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapatpengertian orang perseorangan termasuk

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 16 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jugadisebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memilikidokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Pasal193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 16 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkanbahwa disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alatangkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksuddirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut

Pasal 12 huruf e UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman danUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; Putusan Nomor : 50/Pid.Sus./2014/PN.TG.MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa SETYO BAGUS

Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan melakukan tindak pidana Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau b Junto Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum ;

sebesar Rp247.380,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapanpuluh rupiah) sehingga total sebesar Rp1.766.240,00 (satu juta tujuh ratusenam puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau atau setidaktidaknya sekitar itu;Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87Ayat (1) huruf b dan c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAU:KEDUA:Bahwa Terdakwa SUDARTO Bin (Alm.)

sebesar Rp247.380,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapanpuluh rupiah) sehingga total sebesar Rp1.766.240,00 (satu juta tujuh ratusenam puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau atau setidaktidaknya sekitar itu;Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87Ayat (2) huruf b dan c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAU:KETIGA:Bahwa Terdakwa SUDARTO Bin (Alm.)

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atasadalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat khilaf dalammempertimbangkan unsurunsur Dakwaan Penuntut Umum khususnyaDakwaan Ketiga, dikarenakan dalam Dakwaan Ketiga, Terdakwa telahdidakwa melanggar perbuatan berupa kelalaiannya dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf h yakni melanggarPasal 106 UndangUndang

Putusan Nomor 1485 K/PID.SUS/2016tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, PadahalTerdakwa dalam perkara ini didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umummelanggar Pasal 106 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupakelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 huruf h, maka menurut hukum Putusan Pengadilan NegeriKabupaten Kediri di Gampingrejo dalam Putusannya tanggal 28 September2015 Nomor 404/PID.SUS

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;Hal. 16 dari 17 hal.