Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-04-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2124 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 28 April 2011 — AHMAD DAI ROBI alias HAJI ABI ; JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM
41686 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SurisnoSanggreng (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada KantorPengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan PrasmanSiahaan, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasipengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipah di Dusun danDusun Ill, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten SerdangBedagai, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :1.
    Saluran Pembangunan Air (SPA) pada bagian bangunan goronggorong/outlet sepanjang + 5 meter disebelah utara bagian kanan dan sebelah selatanbagian kiri jembatan irigasi di Dusun mengalami kerusakan, SPA di sebelahutara bagian kanan dari jembatan bangunan outlet telah rusak dan terjadipelurusan SPA tidak seperti semula tidak dibangun bangunangoronggorong/outlet, pelurusan SPA dimaksud secara tekhnis tidak layak. ;5.
Register : 23-09-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 502/PDT.G/2014/PA.KAG
Tanggal 27 Oktober 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
227
  • dan (5) tersebut di atas) maka telah terjadi peralihan hakkepemilikan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada ADI SETYA BUDIBin SUPRAPTO, dan AHMAD ARBI FADILLAH Bin SUPRAPTO (keduaanak Pihak Pertama dan Pihak Kedua), dan tabungan deposito atas nama keduaanak tersebut menjadi milik penuh ADI SETYA BUDI Bin SUPRAPTO, danAHMAD ARBI FADILLAH Bin SUPRAPTO yang tidak dapat dipergunakan,dikuasai dan diambil alih oleh Pihak Pertama, atau Pihak Kedua, dan atau PihakKetiga;Pasal 4LAINLAINBahwa ketentuan tekhnis
    Dankemudian hasil dari penjualan dari objek bangunan tersebut dibagi dua,Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2014/PA.KAGdengan ketentuan pembagian 50% untuk Pihak Pertama, dan 50% untukPihak Kedua;b Atau Pihak Kedua mengganti rugi kepada Pihak Pertama dengan taksirannilai harga berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Keduasecara mufakat;Bahwa tenggang waktu untuk pelaksanaan tekhnis penjualan terhadap objekharta bersama (Vide Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (5) dilakukan
    selamalamanya90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak kesepakatan perdamaian iniditandatangani;Bahwa tenggang waktu untuk pelaksanaan tekhnis ganti rugi terhadap objekharta bersama (Vide Pasal 2 ayat (4), dan (6) dilakukan selamalamanya 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak kesepakatan perdamaian iniditandatangani;Bahwa tenggang waktu pembayaran hutang Pihak Pertama kepada Pihak Keduasebesar Rp. 48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) (Vide Pasal ayat(2) huruf g di atas), dilaksanakan selamalamanya
Register : 21-10-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 39/ Pdt.G / 2013 / PN.SBB
Tanggal 3 April 2014 — 1. WAHIDIN LAWAN 1. NURDIN HS 2. SUKARDI 3. DAHLAN 4. HADLI 5. AHMAD YANI 6. SUHARDI 7. FUAD
5222
  • Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Para Tergugat terkaitdengan Pemohonan
Putus : 27-02-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 27 Februari 2012 — MUDARIS,SP bin M.LIYAH dk
4126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti(Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan) selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS)Tahun Anggaran 2009, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus(OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin (KuasaDirektur PT.
    SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya:Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibitoleh/daripenangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha PerbenihanPerkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA mendapatdukungan atau jaminan suplai dari CV.
    ANUGRAH PERKASAsesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana yangtertuang dalam Kontrak Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009tanggal 22 Oktober 2009. Ketika melaksanakan tugastersebut, Terdakwa . Mudaris, SP bin M. Liyah, TerdakwaIl. Sabaruddin bin Adam Un dan saksi Khairil Anwar, SEbin Sarwani Jamal bertemu dengan Terdakwa Ill. EkaRifawati, SP binti Ridwan di lobi Hotel Danau TobaSumatera Utara, lalu Terdakwa Ill.
    Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kuasa PenggunaAnggaran), saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal(Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi Riswan SyahPutra bin Saifuddin (Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRAPERKASA) dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi(Direktur CV.
    SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya: Proses pelaksanaan pembibitandan pengadaan bibit dari penangkar bibit yang memiliki TandaRegistrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/ BBP2TP Medan.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA dalam dokumenpenawarannya mendapat dukungan atau jaminan suplaidari CV.
Register : 17-03-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 55/Pid.B/2015/PN Mrh
Tanggal 22 April 2015 — SARBANI Bin HUSIN (Alm)
9376
  • EDI SUSANTO ke rumahTerdakwa yang menjelaskan jika TV yang dibeli Terdakwa dari saksi EDISUSANTO adalah TV hasil curian saksi EDI SUSANTO dari perumahanyang terletak di Komplek Keruwing Indah Kabupaten Barito Kuala;Bahwa saksi EDI SUSANTO menjual TV tersebut kepada Terdakwa dengankelengkapan kabel sambungan dan remote TVnya saja tanpa dilengkapidengan dus atau buku petunjuk tekhnis TV, dan kwitansi pembelian sebagaibukti kepemilikan TV dimana ketika Terdakwa menanyakan kelengkapantersebut dijawab
    apakah kondisi TV dalam keadaan baik ketikadijual kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;Bahwa Terdakwa juga pernah membeli 3 (tiga) buah TV tabung bekas untukusaha rental game PS terdakwa di pasar yaitu dengan harga Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) dimana sepengetahuan Terdakwa harga TV barunyalebih dari dua kali lipat harga TV bekas yaitu senilai Rp 900.000, (Sembilanratus ribu rupiah) dan saat membeli TV tabung bekas tersebut tidak jugadiberikan dus asli TVnya ataupun diberikan bukubuku petunjuk tekhnis
    Selanjutnya karena Terdakwa sedangmembutuhkan TV untuk usaha rental game PS Terdakwa maka Terdakwamenawar harga TV tersebut dengan harga Rp 600.000, (enam ratus riburupiah) yang kemudian disepakati oleh saksi EDI SUSANTO dan saat itu pulaTerdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi EDI SUSANTO dan saksi EDISUSANTO pun menyerahkan TVnya kepada Terdakwa beserta dengankelengkapan TV berupa kabel sambungan dan remote TVnya saja tanpadilengkapi dengan dus atau buku petunjuk tekhnis TV dan kwitansi pembelianasal
    TVtersebut;Bahwa saksi SAPRULLAH sebagai pemilik TV di depan persidanganmenyatakan membeli TV tersebut sekitar setengah tahun yang lalu dalamkeadaan bekas pakai dari saudaranya dengan harga Rp 1.100.000, (satu jutaseratus ribu rupiah) dan tanpa disertai kwitansi pembelian asal, dus asliTVnya ataupun bukubuku petunjuk tekhnis TV tersebut;Bahwa selama kenal dengan saksi EDI SUSANTO, Terdakwa tidak pernahmendengar atau mengetahui jika saksi EDI SUSANTO melakukan halhalyang buruk atau melanggar hukum
Putus : 13-08-2014 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — Drs. SYAFRIADI, Dkk
10877 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2009 tanggal 4 November 2009 (B444) tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 didalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :1.
    No. 74 PK/Pid.Sus/2014Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana AlokasiKhusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari2009 pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009tanggal 29 Januari 2009 Pada halaman 14 huruf A menjelaskan, DAK bidangpendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatankegiatan sebagai berikut :Administrasi
    /2009 tanggal 4 November 2009 (B444) tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 didalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :1.
    /2009 tanggal 4 November 2009 (B444) tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 didalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :1.
Register : 17-11-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 16-01-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 304/Pdt.P/2014/PA.Sit
Tanggal 18 Desember 2014 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
80
  • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon IT pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12
Register : 17-11-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 215/Pdt.P/2014/PA.Sit
Tanggal 15 Desember 2014 — PEMOHON I PEMOHON II
90
  • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P1 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.07.14/
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
6.SUSTINE PRIDAWATI, SH
7.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
8.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
SAYUDI, SE Bin SARNI
146182
  • Bahwa benar Spesifikasi Tekhnis masing masing item pekerjaan yangSaksi ketahui dari Dokumen Pengadaan secara umum adalah :a.
    IHYAMULIKBENGKANG TURAN.Bahwa Tenaga Tekhnis dari Konsultan Pengawas sesuai denganDokumen Penawarannya adalah :MANHU, ST selaku Site Engineering.KRISWANDI, ST selaku Chief Insfektor.KARNALIUS AMAN, ST selaku Inspektor/Pengawas.GERHAD selaku Surveyor.PRADO GALAND selaku Lab Math.VICTOR SANTOSO selaku Drafter.WIKNO selaku Administrasi.Bahwa Tenaga Tekhnis CV.
    Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3).
    Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3). Rancangan kontrak.Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.d. Menandatangani kontrak.e.
Register : 11-02-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 32/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs.EDDY MACHMUDI EFFENDI, MA.
16791
  • Yul Andriono ; Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnyasesuai kriteria sebagai berikut : e Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi danmisi TVRI ; @ Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaan program dan polaacara LPP TVRI ; a Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepadaDirektur Program dan Berita ;Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah
    No.32/PID/TPK /2016/PT.DKI1414Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnyasesuai kriteria sebagai berikut : Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi danmisi TVRI ; Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaan program dan polaacara LPP TVRI ; a Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepadaDirektur Program dan Berita :Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani
    Viandra Production) selain perusahaannya yangperizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratansebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belumpernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkan dalamkenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI,sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run(pertama kali tayang) ;Hal 27 dari 135 hal Put.
    No.32/PID/TPK /2016/PT.DKI2828= Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan harga ProgramSiap Siar yakni : Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik ZOID, dimana penawaran hargayang diajukan H.
    ViandraProduction bukan sebagai distributor satusatunya dan tidak memiliki izin edardari produsen ke distributor sehingga perbuatan yang dilakukan oeh saksi H.Mandra bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) huruf c yakni KAK sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuata Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan ; b Waktu pelaksanaan yang diperlukan ; Spesifikasi tekhnis barang/jasa yang akan diadakan ; d Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan ; = Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012
Upload : 23-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg
Drs. ABDUL LATIF. S
7860
  • Kebakaran Kabupaten Tangerang ; 11. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor : 364.1/01-MPK/Kep/UPTK/2003 tanggal 4 Agustus 2003 Tentang Pembentukan Unsur Organisasi Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulic (sky lift) Tahun 2003;12. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor : 364.1
    dan Mobil Tangga Tahun Anggaran 2003 ;14. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor : 364.1/08-Keg.MPK/UPTK tanggal 7 Agustus 2003, Perihal Surat Permintaan Penawaran Harga, yang ditujukan kepada PT.
    Alam Rimbun Semesta untuk Mengadakan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulick ; 19. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perjanjian Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang dengan PT.
    Alam Rimbun Semesta ; 21. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perjanjian Pembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang dengan PT.
    Alam Rimbun Semesta ; Nomor : 367.1/08-Keg.MPK/UPTK/2004021/ARS/I/2004Tanggal 14 Januari 200422. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perjanjian Pelunasan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang dengan PT.
    Mobil Pemadam Kebakarandan Mobil tangga Tahun Anggaran 2003.1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor :364.1/03Keg.MPK/Kep/UPTK/2003 tanggal 4 Agustus 2003 TentangPenunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan KegiatanPengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga TahunAnggaran 2003.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Kepala UnitPelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor364.1
    Alam Rimbun Semesta. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat PerjanjianPembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil TanggaHydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran KabupatenTangerang dengan PT. Alam Rimbun Semesta ;Nomor : 367.1/08Keg.
    Alam Rimbun Semesta.1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat PerjanjianPembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil TanggaHydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran KabupatenTangerang dengan PT.
    Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran danMobil tangga Tahun Anggaran 2008 ;1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor :364.1/03Keg.MPK/Kep/UPTK/2003 tanggal 4 Agustus 2003 TentangPenunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan Kegiatan PengadaanMobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Tahun Anggaran 2003 ;1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Kepala UnitPelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang
    Alam Rimbun Semesta ; 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat PerjanjianPembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil TanggaHydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran KabupatenTangerang dengan PT.
Register : 24-08-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Wng
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penuntut Umum: BENI PRIHATMO,SH Terdakwa: SADINO bin KIRNO
41221
  • TPKH di Kedu selatan Purworejo tahun1996e Penguji Tk Il di KPH Surakarta tahun 2016.halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2017/PN.WngAhli menerangkan bahwa jabatan ahli di KPH (KesatuanPemangkuan Hutan) Surakarta adalah sebagai Penguji Muda, dantugasnya secara umum adalah :o Melakukan pengujian di TPK Wonogiri dan TPK Tangen.o Pembinaan terhadap mandor tebang dalam halPembakingan kayu tebangan.Ahli menerangkan bahwa dalam penatausahaan hasil hutan,tidak terlepas dari peran Tenaga Tekhnis
    diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P. 58 / Menhut Il / 2008 dan Peraturan Menteri KehutananNomor: P.20 / Menhut Il / 2010.Pengertian Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidangpengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memilikikompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuaidengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh KepalaBalai atas nama Direktur Jenderal.Dan untuk menjadi Tenaga Tekhnis
    Pengelola Hutan ProduksiLestari (GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis,sedangkan Kartu Tenaga Tekhnis yang Ahli punya adalahKartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba(GANISPHPLPKBR) adalah GANISPHPL yang memilikikompetensi dalam kegiatan pengukuran kayu bulat rimba, kayubulat mewah/indah, bilet dan pacakan yang berbentuk kayu bulatdari hutan alam maupun hutan tanaman.Dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatihan penyegaranTenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL
    )pada tahun 2015, sedangkan persayaratan mempunyai KartuTekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari.Surat Keterangan dan Kartu Tenaga Tekhnis tersebut terlampir.Dan ahli menjelaskan bahwa selain itu tugas ahli selaku pengujiadalah melakukan pegukuran dan menentukan mutu kayu.Ahli menerangkan bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyaihubungan keluarga dengan Sdr.
    diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi SumberDaya Hutan).o SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpihberasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan di olaholeh industri primer yang memiliki izin sah.o SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH.o Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis
Putus : 25-08-2014 — Upload : 19-09-2014
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 06/ PID/TPK/ 2014 / PT BBL
Tanggal 25 Agustus 2014 — H. ABDUL GANI Bin ASNAWI
9742
  • kemudian secara bertahap uang tersebutdicairkan secara tunai untuk keperluan pembangunankandang sapi berikut peralatannya dan untuk pengolahan,penanaman dan pembelian pupuk, serta untuk pengadaansapil.Bahwa mekanisme penggunaan dana penguatan modal LM3tersebut secara lebih lanjut diatur dalam BAB II JUKLAK LM3Dirjen Peternakan Departemen R.I. tahun 2007, yang antaralain menentukan bahwa pengadaan sarana dan prasaranaproduksi berupa bibit ternak harus sesuai spesifikasi tekhnisBahwa untuk Spesifikasi tekhnis
    Standar mutuUntuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaankonsumen, diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuaidengan persyaratan tekhnis minimal setiap bibit sapi potongsbb:a.
    fisikseperti cacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang,lumpuh, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapatkelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.Semua sapi betina harus bebas dari cacat alat reproduksi,abnormal ambing serta tidak menunjukkan gejalakemandulan.Hal.5 dari 26 hal.Put.No.06/PID/TPK/2013/PT.BBLSapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidakmenderita cacat pada alat kelaminnya.Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong,terdakwa tidak pernah membuat spesifikasi tekhnis
    Sapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan sertatidak menderita cacat pada alat kelaminnya.Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong,terdakwa tidak pernah membuat spesifikasi tekhnis atas sapisapi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh LM3 bersamapara petani peternak sesuai JUKLAKBahwa untuk pengadaan bibit sapi tersebut, Terdakwakemudian menentukan akan membeli 30 (tiga puluh) ekorsapi betina jenis Madura dan 6 (enam) ekor sapi jantan jenisMadura.
Register : 28-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS
Tanggal 23 Oktober 2017 — H. PATTALLASANG
10850
  • ., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwa membawa 3 (tiga) perusahaanyaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.
    Selayar sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Panitia Pengadaan danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelanganmaka ditentukan pemenang tender adalah CV.
    Selayar, selanjutnyva SYAHRUDDIN, B.Sc., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwamembawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.
Register : 28-09-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN DOMPU Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Dpu
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
KAHARUDIN Bin H.M.ALI
Tergugat:
1.H. ABDURAHMAN. M. SAID
2.BASRIN Alias BASA
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu
9638
  • tanggal 25 November 2020telah mengajukan secara lisan pencabutan gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PNDpu dengan alasan Gugatan Penggugat kurang sempurna sehingga diperlukanperubahan /perbaikan posita dan petitum gugatan;Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengaturtentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan processDoelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelisberpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukankandalam Buku Il tentang Pedoman tekhnis
    Administrasi dan tekhnis PeradilantePerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secarasepihak apabaila tergugat belum memberikan jawaban, sehingga dengandemikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpamemerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya MajelisHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatanyang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan registerNomor
Putus : 06-05-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 36/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 6 Mei 2013 — Ir. BUNI AMIN, M.Agric.Sc Bin Alm TGK MUSA
8023
  • tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03.02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2tanggal 05 April 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 115 2tanggal 17 Desember 2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Kegiatan (PPTK) PadaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.e Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran
    masih dalam suatu hari dan waktu di tahun2010, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya atau setidaktidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBanda Aceh atau setidaktidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Acehyang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan Surat KeputusanMahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011),secara sendirisendiri atau bersamasama dengan Rajudin SE selaku PejabatPelaksana Tekhnis
    tersebut juga telah ditetapkan denganSurat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 73.1 Tahun 2010 tanggal 1 September2010 Tantang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PerumahanDi Gampong Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya TahunAnggaran 2010, sedangkan untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah untukpendirian/pembangunan Pendopo Bupati Aceh Jaya selanjutnya dibentuklah PanitiaPengadaan Tanah, Tim Penilai Harga Tanah, Sekretariat Pengadaan Tanah danPejabat Pelaksana Tekhnis
    tanah dapat dicairkan.Bahwa dalam hal pengadaan tanah untuk pendopo Bupati Aceh Jayatersebut selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) terdakwahanya menyiapkan seluruh dokumen anggaran yang berhubungandengan kegiatan tersebut saja tanpa ada turun langsung ke lokasi atausaksi tidak melakukan tugastugas tekhnis yang berhubungan dengankegiatan pengadaan tanah tersebut.Bahwa saksi pernah menandatangani seluruh administrasi yangberhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut secarasekaligus
Putus : 25-07-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1229 K/PID.SUS/2011
Tanggal 25 Juli 2011 — Ir. ANSELMUS DACHI
5934 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GARI selaku Pihak Kedua denganNomor Kontrak : SP3.55/PPKDAK/DPK/XI/2008 tanggal 18 November2008 dengan Spesifikasi Tekhnis kapal yang tertuang di dalamRencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Tekhnis dalam dokumenkontrak kerja proyek dimaksud adalah : NO URAIAN PEKERJAAN SPESIFIKASI VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA(Rp) SATUAN(Rp)1 2 3 4 5 6 7l. PEKERJAANPEMBANGUNAN KAPALA. PEKERJAANBODY KAPAL1. Lunas lengan kayu rasak 35 Cm x 30Mx 18M 1 Btg 10.500.000, 10.500.000,2.
    ALUISOKHITELAUMBANUA, saksi SAMADI WAU, AMddan saksi HENDRA SYAM ZEGA, AMdselaku Tim Tekhnis Pemeriksa ke BaganSiapiApi. Sehingga perbuatan Terdakwayang tidak menggunakan kewenangannyauntuk menguji kebenaran material suratsuratbukti mengenai hak pihak penagih dalam halini para saksi Drs.
    ALUISOKHITELAUMBANUA, saksi SAMADI WAU, AMddan saksi HENDRA SYAM ZEGA, AMdselaku Tim Tekhnis Pemeriksa Barang yangmenerima ongkos keberangkatan atau honorperjalanan dinas mereka tanpa melampirkanbuktibukti kKeberangkatan yang lengkap dansah seperti Tiket Pesawat dan Kereta Apiadalah perbuatan yang bertentangan denganhukum.
    GARI selaku Pinak Kedua dengan Nomor Kontrak :SP3.55/PPKDAK/DPK/XI/2008 tanggal 18 November 2008 denganSpesifikasi Tekhnis kapal yang tertuang di dalam Rencana AnggaranBiaya (RAB) dan Gambar Tekhnis dalam dokumen kontrak kerja proyekdimaksud adalah : NO URAIAN PEKERJAAN SPESIFIKASI VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA(Rp) SATUAN(Rp)1 2 3 4 5 6 7l. PEKERJAANPEMBANGUNAN KAPALA. PEKERJAANBODY KAPAL1. Lunas lengan kayu rasak 35 Cm x 30Mx 18M 1 Btg 10.500.000, 10.500.000,2.
Register : 12-05-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Oktober 2015 — Pidana - HASBI HASIBUAN, SH. MSC
230251
  • SpesifikasiTekhnis yang dikeluarkan oleh Tim Tekhnis sifatnya Rekomendasi kepadaDishub Pemprov DKI Jakarta dalam rangka Pengadaan Armada BuswayPaket dan Paket II pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun2012 ;e Bahwa Spesifikasi Tekhnis yang dilaksanakan oleh Tim Tekhnis BPPT antaralain adalah berupa ;e Dimensi Bus ;e Jumlah dan Posisi Kursi ;e Tinggi Tempat Berdiri ;e Warna;e Detail Ukuran Komponen Interior.e Bahwa yang dijadikan pedoman dalam menentukan spesifikasi tekhnis adalahdari referensi
    Susunan Tim Tekhnis Perencanaan adalah sebagai berikut :e Pengarah : Dr. Ir. ERZI AGSON GANI, MEng.e Tim Perencana : Dr. Ir. RUSMANDI SUYUTI, ME.Ir. AGUS KRISNOWO, MT.EDY RAHARJO, MT.KHAMDA HERBANDONO, ST.MTDWIJAYA, ST.MARIO, ST.Bahwa latar belakang yang saksi ketahui awalnya adalah adanya permintaandari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada BPPT untuk memberikanRekomendasi Spesifikasi Tekhnis Bus Busway tahun 2012.
    SpesifikasiTekhnis yang dikeluarkan oleh Tim Tekhnis sifatnya Rekomendasi kepadaDishub Pemprov DKI Jakarta dalam rangka Pengadaan Armada BuswayPaket dan Paket II pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun2012;Bahwa Spesifikasi Tekhnis yang dilaksanakan oleh Tim Tekhnis BPPT adalahberupa ;e Dimensi Bus ;e Jumlah dan Posisi Kursi ;e Tinggi Tempat Berdiri ;e Warna ;e Detail Ukuran Komponen Interior.e Bahwa yang dijadikan pedoman dalam menentukan spesifikasi tekhnis adalahPP Nomor : 55 tahun 2012
    dengan Tugaspokok dan fungsi adalah ; melaksanakan pekerjaan pengendalian tekhnis pengadaan Bus BuswayPaket dan paket IIDasar Pembentukan Tim Pengendali Tekhnis Paket adalah Surat PerintahTugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor : 1110/1.811.125tanggal Agustus 2012,Dasar Pembentukan Tim Pengendali Tekhnis Paket II adalah Surat PerintahTugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor : 1109/1.811.125tanggal Agustus 2012 ;Bahwa yang saksi ketahui, dalam proses Perencanaan yang dilakukan TimPengendali
    Tekhnis sehubungan pengadaan Bus Busway TA 2012 adalahmengenai persiapanpersiapan rapat ;Bahwa disamping sebagai Tim Pengendali Tekhnis, saksi juga diangkat sebagaiTim Tekhnis Paket dan paket Il, berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan DK Jakarta Nomor : 396/2012 tanggal 4 Oktober 2012, adapuntugasnya sama dengan Tim Pengendali Tekhnis ;Bahwa tugas pokok dan fungsi Tim Tekhnis membantu perencanaan,mengawasi, menegevaluasi dan memberikan masukan kepada Kepala DinasPerhubungan dalam rangka
Register : 09-09-2013 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 33/ Pdt.G / 2013 / PN.SBB
Tanggal 14 Mei 2014 — MANGKASIH Binti ABDULLAH LAWAN TAHIR SULAIMAN
4925
  • Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Kuasa Tergugat terkaitdengan Pemohonan
Putus : 10-05-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2427 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 10 Mei 2011 — MARTHEN DJITMAU, S.Pd
4842 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SK.821.2251 tanggal 19 Pebruari 2003 dan Terdakwa Il Hasan binMusaad, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong, yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan KPUD Propinsi Irian Jaya Barat No. 125 / SK /SETKPU / UB / IX / 2004 tanggal 29 September 2004, antara bulan Januarisampai dengan April 2005 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2005 bertempat di Kantor Komisi Penilaian Umum (KPU) Kota Sorong di JalanSultan Hasanuddin No. 31 Klademak Il, Kota Sorong atau setidaktidaknya padasuatu
    Cahaya Sawito.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Irian Jaya Barat No. 77 /ZKPU / JB / XI / 2005 tanggal 22 September 2005 Terdakwa Il Hasan binMusaad selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong diperintahkan untukmelaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Sekretaris KPU Kota Sorongberdasarkan surat tersebut, maka Terdakwa Il Hasan bin Musaadmenjalankan tugas sebagai Sekretaris KPUD Kota Sorong menggantikanTerdakwa Marthen Djitmau, S.Pd sehingga untuk pembayaran ke IV retensiHal. 4 dari
    SK.821.2251 tanggal 19 Pebruari 2003 Terdakwa Il Hasan binMusaad, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan KPUD Propinsi Irian Jaya Barat No. 125 / SK /SETKPU / UB / IX / 2004 tanggal 29 September 2004, antara bulan Januarisampai dengan April 2005 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2005 bertempat di Kantor Komisi Penilaian Umum (KPU) Kota Sorong di JalanSultan Hasanuddin No. 31 Klademak Il, Kota Sorong atau setidaktidaknya padaHal. 6 dari
    Cahaya Sawito.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Irian Jaya Barat No. 77 /ZKPU / JB / XI / 2005 tanggal 22 September 2005, Terdakwa Il Hasan binMusaad selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong diperintahkan untukmelaksanakan tugas sebagai pelaksana Harian Sekretaris KPU Kota Sorongberdasarkan surat tersebut, maka Terdakwa Il Hasan bin Musaadmenjalankan tugas sebagai Sekretaris KPUD Kota Sorong menggantikanTerdakwa Marthen Djitmau, S.Pd sehingga untuk pembayaran ke IV retensi5 % sebesar
    Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong.i. SK Bupati Sorong No. 821.1 / 184 tanggal 30 Nopember 1989 tentangPengangkatan saudara Hasan Musaad sebagai Pegawai Negeri Sipil.Hal. 12 dari 23 hal. Put.