Ditemukan 1572 data
BERNABAS MALEIMAKANI
Tergugat:
1. Pemerintah Repoblik Cq. Kejaksaan Repoblik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kejaksaan Negeri Alor
Turut Tergugat:
2. Badan Pertanahan Repoblik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
202 — 60
dilakukan antaraYang Menyerahkan Hak ARNOLUS MALAIMAKANI dan yangmenerima hak yaitu DAIMAN SALEH MARIKAN SH U/A KantorKejaksaan Negeri Kalabahi yang sekarang dalam perkara aquosebagai TERGUGAT, dan berdasarkan kesepakatan sebagaimanadalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor06/PPAT/KABL/1992 Tanggal, 15 Januari 1992 yang dibuat oleh dandihadapan Camat Kecamatan Alor Barat Laut selaku PejabatPembuat Akta Tanah Sementara, maka Asli Sertipikat Hak MilikNomor 266 Tahun 1991 berupa Buku Tanah dan Surat Ukur Nomor241
120 — 64
Dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor241 tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaranpendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2003.Bahwa selanjutnya perobuatan terdakwaYOSEPH ULI RAHAILdan 34Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara 19992004 yang menerimapembayaran panjar dana asuransi sebelum Perda Nomor : 3 Tahun 2003Tentang APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 disahkanmerupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 49 ayat (1)KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor
57 — 40
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor241/JS/1981.P tanggal 15 April 1981 yang menetapkan MemberiZin kepada Tergugat untuk menjual tanah yang terletak di Jl.Hal 63 dari 75 hal Putusan No. 214/PDT/2018/PT.DKIRaya Kebayoran Lama berdasarkan Girik C Nomor 122 Persil 11a Blok D 1 seluas 9.260 m2. Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 312/Pdt.G/1989/PN Jkt.Sel.tanggal 6 Oktober 1989 Jo. Nomor 188/Pdt/1990/PT DKI.Jkt JoNomor 403 K/Pdt/1991 yang semuanya dimenangkan olehTergugat I.
234 — 169
dalam pemeriksaan;Halaman 32 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.5).Bahwa dalil/alasan yang dikemukan oleh Tergugat diatas telahmempunyai dasar hukum yang kuat karena berpedoman padaYurisprudensi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dalam halaman 40 sampai dengan halaman41 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor22/G/2017/PTUN.JKT tanggal 13 Juni 2017 yang telah dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor241
HOWARD GENIAL
Tergugat:
1.PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (PUSAT) Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk KCU Banjarmasin Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
2.OEIJ SOEIJ SIANG
3.PT BALAI LELANG SURYA
4.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
Turut Tergugat:
4.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJAR
5.YAN KOMAL (Kepala Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
6.DEWI CHRISTIEN (Kepala Pengembangan Bisnis Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
7.RISKY (Staf Bagian Kredit Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
162 — 26
Surat Permohonan Penundaan Lelang dan Pelunasan tertanggal 17 April2017 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 17 April 2017Bahwa ternyata jaminan yang dijaminkan oleh PENGGUGAT akan dilakukanpelaksanaan Pra lelang berdasarkan Surat Pemberitahuan PelaksanaanKegiatan Pra Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dari TERGUGAT III Nomor241/DOC/BLS/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan Surat PemberitahuanPelaksanaan Kegiatan Pra lLelang lEksekusi Hak Tanggungan dariTERGUGAT III Nomor 242/DOC/BLS/VII/2017 tanggal
72 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 29 Februari 2000, dengan Akta Nomor 41, dibuat olehNotaris Titiek Irawati S, S.H, Notaris di Jakarta, telah dibuat Akta PengikatanJual Beli antara PT Aji Satria Senakarya (PT ASSK) dengan PT Bank Ratu(salinan ulang tanggal 16 Maret 2012), dimana dijelaskan di dalam Aktatersebut bahwa PT ASSK telah sepakat menjual kepada PT Bank Ratu 15bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor241 4/Jatimekar, 2415/Jatimekar, 2418/Jatimekar, 2419/Jatimekar,2420/Jatimekar, 2422
171 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengapa demikian, karena dengan adanyaperkara tersebut berarti kasus perkara yang diajukan Para Penggugatadalah sama dengan kasus perkara yang pernah diajukan dan telahdiputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Putusan Nomor241/JT/1983/G., tanggal 23 Juli 1984 jo.
114 — 14
yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, bermeteraicukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.11);Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor239/01933.09/X/2020 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahankabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya( P.12);Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 1708 yang dikeluarkanoleh badan Pertanahan Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dantelah sesuai dengan aslinya (P.13);Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor241
86 — 18
P11Foto copy surat PC SPKEP SPSI Kab/Kota BekasiNo.128/PC/SPKEP SPSI/Bks/VII/ 14 tanggal 17 Juli 2014perihal perundingan bipartit II dan pembayaran THR 2014Foto copy surat PC SPKEP SPSI Kab/Kota BekasiNo.129/PC/SPKEP SPSI/Bks/VII/ 14 tanggal 21 Juli 2014perihal permohonan pencatatan perkara dan mediasikepada Disnakertrans Kabupaten Bekasi ;Foto copy surat anjuran mediator DisnakertransKabupaten Bekasi Nomor 567/3656HISyaker/XII/2014tanggal 10 Desember 2014 ;Foto copy PC SPKEP SPSI kab/Kota Bekasi Nomor241
104 — 52
Dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor241 tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaranpendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008.Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa IVO J RATUANAK,BA dan 34Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode tahun 19992004yang menerima pembayaran panjar dana asuransi sebelum PerdaNomor :3 Tahun 2003 Tentang APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003disahkan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 49ayat (1) KEPUTUSAN MENTERI DALAM
ANDI
Tergugat:
PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk kantor Cabang Medan Imam Bonjol
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
2.HERBERT ERFISON
78 — 10
Tanah tersebut telah dibebani HakTanggungan Peringkat Nomor 1654/2010 sebesar Rp.1.500.000.000, (satu miliar lima ratus juta rupiah, Hak TanggunganPeringkat Il Nomor 100/2010 sebesar Rp. 110.000.000, (Seratussepuluh juta rupiah) , dan Hak Tanggungan Peringkat III Nomor241/2014. sebesar Rp. 390.000.000, (tiga ratus sembilan puluh jutarupiah).f.
171 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor241/11/kebayoran Lama/1984 tertanggal 30 Juli 1984 (Bukti P3b, T.I14);3. Nomor 242/12/kebayoran Lama/1984 tertanggal 30 Juli 1984 (Bukti P3c, T.I15);Bahwa selanjutnya dibebaskan oleh Tergugat untuk melaksanakanproyek pembangunan bangunan kepentingan umum berupa jalan tol danAsrama Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang dilaksanakan olehDepartemen Pekerjaan Umum, Turut Tergugat (bukti T.T1/T.T5);Hal. 58 dari 87 hal Put. Nomor 2412 K/Pdt/201410.11.12.
145 — 74
1967dan oleh karena itu pada daftar buku C tanah tersebut tercatat atas namaSyamsudin dengan Nomor 1041 dan selanjutnya berdasar pada peralihanadministrasi pemerintah, maka tanah tersebut dilimpahkan kepada PemerintahDaerah Jakarta Selatan dan melalui Verifikasi tanah tersebut dicatat dalamdaftar buku C Nomor 75 peersil 21 S III dan 17 S II.Bahwa tanah inilah kemudian yang dijual kepada Dedy Rachmat melalui AkteJual Beli :1 Nomor 240/10/kebayoran Lama/1984 tertanggal 30 Juli 1984 (Bukti P3a,T.I13 ).2 Nomor241
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IDRUS A INDRA Diwakili Oleh : SRI WAHYUNI THAMRIN, SH
95 — 53
Provinsi SulawesiSelatan Nomor 025.04.2.419366/ 2015, tanggal 06 Maret 2015 Nomor018.08.4.199133/ 2015 ; Bahwa Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) KegiatanDitjen PSP Tahun Anggaran 2015, (Rev APBNP) diketahui bahwakegiatan Percepatan Optimalisasi PATPIP Kedelai Kabupaten Gowamendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp.5.283.930.000,( lima milyardua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)sebesar 3.000 Ha ; Bahwa Gubernur Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan Nomor241
231 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.T. bin Sularso(Alm.) selaku Direktur Proyek mengusulkan pemberian dana talangan atauuang muka sebesar 20% dari nilai kontrak kepada Direktur Utama PT.AP.1perihalAngkasa Pura (Persero) melalui surat Nomor241/HK.06.01/2009/PPBILB 2009Permohonan Dana Talangan atau Uang Muka PT. Slipi Raya Utama. Usulantanggal 4 Septemberpemberian dana talangan atau uang muka dibuat untuk membantu PT.
159 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengapa demikian, Karena dengan adanya perkaratersebut berarti Kasus perkara yang diajukan Para Penggugat adalahsama dengan kasus perkara yang pernah diajukan dan telah diputusoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Putusan Nomor241/JT/1983/G. tanggal 23 Juli 1984 juncto Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta Nomor 20/Pdt/1985/PT. DKI., tertanggal 25 Februari 1985,dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;Halaman 32 dari 82 Hal. Put.
80 — 47
(sembilan ribu dua ratusenam puluh meter persegi) yang terletak dan dikenal umum di KebayoranLama dan telah dikabulkan dengan Penetapan Izin Menjual Nomor241/JS/1981 P tertanggal 15 April 1981 yang dibuat dengan dasar PenetapanWaris Nomor : 200/JS/1981 P tertanggal 30 Maret 1981 yang Cacat hukumoleh karena itu Penetapan Izin Jual Nomor : 241/JS/1981 P tertanggal 15 April1981 juga patut batal demi hukum karena cacat hukum dan tidak memilikikekuatan apapun juga, sehingga Akta Jual Beli PPAT Nomor :
PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI diwakili oleh WARTIMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
Intervensi:
KEPALA PUSAT PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
189 — 170
(Fotokopi dari fotokopi);: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor241/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018, dari KantorPertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten. (Fotokopidari fotokopi);: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor242/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018 dari KantorPertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten. (Fotokopidari fotokopi);: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor243/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018 dari KantorPertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten.
RAJA INDRA
Tergugat:
1.GUBERNUR JAMBI
2.KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
Intervensi:
1.Aang Purnama, S.E.
2.Azakil Azmi
358 — 158
Bukti T.I26Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor241/PY.01.3SD/15/KPUProv/IV/2019 Tanggal 13 April2019 Perihal Mohon Petunjuk kepada Ketua KPU RI. .(fotokopi Sesuai dengan fotokopi); 27. Bukti T.1l27 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik IndonesiaNomor 705/PY.01.3SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 15April 2019 perihal Petunjuk tindak lanjut PutusanPTUN, kepada Ketua KPU Provinsi Jambi. (fotokopisesuai dengan asli);28.
63 — 9
Musi Banyuasin Nomor241 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur No. 83/Menten/1999 luas 19.980Matas nama Karno Bi (Tergugat XL).Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Musi Banyuasin Nomor242 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur No. 84/Menten/1999 luas 19.980Matas nama Surmak (Tergugat XLI).Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab.
Musi Banyuasin Nomor241 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur No. 83/Menten/1999 luas 19.980Matas nama Karno Bi (Tergugat XL).220Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Musi Banyuasin Nomor242 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur No. 84/Menten/1999 luas 19.980Matas nama Surmak (Tergugat XLl).Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab.