Ditemukan 225 data
42 — 9
Keputusan BupatiTanah Laut sebagai Ketua kelompok Kerja dalam proyek CERD yang kemudianmelahirkan Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM); Bahwa Terdakwa sejak tahun 2005 s/d 2011 Terdakwa menjabat sebagai KabidPemberdayaan Masyarakat; Bahwa tupoksi Terdakwa sebagai Kabid Pemberdayaan Masyarakat antara lainadalah : mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat yang meliputipemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, SDA dan tekhnologi tepat guna,mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraaan pembinaaan
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
MARLINA DAELI ALIAS INA INDRI
130 — 49
Sri Renani Pantjastuti, MPA selakuDirektorat Pembinaan PKLK, tanggal 29 Desember 2016 (dilegalisir).36) 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah BaruNomor : 0050/D6.5/USB/KU/2017 dari Direktorat Pembinaaan PKLKkepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatanganioleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PKLK/Pihak Pertama/Yang menyerahkan dan Dr. Drs.
Sri Renani Pantjastuti, MPA selakuDirektorat Pembinaan PKLK, tanggal 29 Desember 2016 (dilegalisir).2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah BaruNomor : 0050/D6.5/USB/KU/2017 dari Direktorat Pembinaaan PKLKkepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatanganioleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PKLK/Pihak Pertama/Yang menyerahkan dan Dr. Drs.
Sri Renani Pantjastuti, MPA selakuDirektorat Pembinaan PKLK, tanggal 29 Desember 2016 (dilegalisir).2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah BaruNomor : 0050/D6.5/USB/KU/2017 dari Direktorat Pembinaaan PKLKkepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangan!oleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PKLK/Pihak Pertama/Yang menyerahkan dan Dr. Drs.
RUDY ASTANTO, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL HARIS
124 — 25
Sang Hyang Seri tahun2012 tersebut bertentangan dengan :1) Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengaturbahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan152)3)4)9)perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan danbertanggung jawab dengan memperhatikan ras keadilan dan kepatutan;BAB IV Peraturan Menteri pertanian No.273/KTPS/OT.160/4/2007 Tanggal13 april 2007 tentang pedoman pembinaaan kelembagaan petani, sub angka4.2 proses penumbuhan kelompok tani
Sang Hyang Seri tahun2012 tersebut bertentangan dengan :1) Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengaturbahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan danbertanggung jawab dengan memperhatikan ras keadilan dan kepatutan;2) BAB IV Peraturan Menteri pertanian No.273/KTPS/OT.160/4/2007 Tanggal13 april 2007 tentang pedoman pembinaaan kelembagaan petani, sub angka4.2 proses penumbuhan kelompok tani : Penumbuhan
51 — 12
Melakukan pembinaaan dan koordinasi sekretaris, bendahara danstaf terkait serta organisasi terkait,c. Fungsi hubungan inter antar masyarakat,d. Memimpin rapat pertemuan UPK baik langsung maupun tidaklangsung;e. Mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat terkait;f. Menyetujui atau menolak dana dari bendahara;h.14. Menandatangani suratsurat laporan dan pembukuan, specimenbank;Membuat rancangan program kerja dan keuangan UPK;Bertanggung jawab seluruh kegiatan di UPK.
268 — 135
TORGANDA sebagai pendampingdalam hal pembinaaan teknik management dan modal ;Halaman 13 Point 29 dimana Penggugat sudah mengetahui tentangpenyerahan barang rampasan berupa : Perkebunan kelapa sawitdikawasan Padang Lawas seluas + 24.000 Ha yang dikuasai olehKoperasi PARSUB dan PT. TORUS GANDA beserta bangunan yangada diatasnya;Bahwa di dalam perkara a quo Penggugat tidak menarik pihakpihak lainyaitu : PT. TORUS GANDA, PT.
1.H. Syakhrian Sulaiman
2.Kushadi Rianto, SH.,
Tergugat:
1.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Tanah Laut.
2.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin.
Intervensi:
1.SPSI pada PT.Brigestone Kalimantan Plantation.
2.Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, SPSI Provinsi Kalsel.
139 — 60
Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang ditegaskan Pasal 4ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.Nomor: KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja /Serikat Buruh tersebut di atas, secara jelas dan nyata Tergugat danTergugat Il sebagai pejabat pemerintah yang diberikan kewenangan dantanggung Jawab dalam melakukan pembinaaan, pelayanan danpengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerjatersebut, telah melakukan penyimpangan kewenangan
86 — 14
perampokan,saksi ada menjembatani upaya damai antara keluarga saksi Yopi, terdakwa Meky dan terdakwa II Richard kepada saksi korban Silvia Antika dankeluarganya, dimana ada surat permohonan maaf dari keluarga saksi YopiUtama, terdakwa Meky dan terdakwa II Richard kepada saksi korban dankeluarganya, lalu ada membuat surat perdamaian;Bahwa tugas saksi selaku pimpinan adalah memberikan bimbingan, mengawasi,membina, mengadakan kegiatan menyangkut personil polisi, memotivasi danmemberikan masukan terkait pembinaaan
44 — 11
Melakukan pembinaaan terhadap kelompok peminjam ;f. Melakukan Sosialisasi dan penegakan prinspprinsip PNPM MandiriPedesaan dalam Perencanaan, pelaksanaan dan pelastarian PNPMMandr Pedesaan bersama pelaku lannya;g.
55 — 11
dari Menkokesra pemerintah pusatmenggulirkan tahun 2010 dana sebanyak 80% dari APBNsementara Pemda daerah tingkat Il berkewajibanmengalokasikan 20% untuk kebutuhan ini, kalau pemda tidakmengaokasikan 20% APBN tidak cair;Bahwa program ini berpola pemberdayaan dan masyarakatdilibatkan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasanSupaya mereka tahu ini dana bergulir, dan dana ini ada dua untukfisik dan Ekonom untuk SPP;Bahwa kaitan Dinas saksi dengan program ini hanya memfasilitasidan melakukan pembinaaan
95 — 10
kejadian perampokan,saksi ada menjembatani upaya damai antara keluarga Terdakwa, saksiMeky dan saksi Richard kepada saksi korban Silvia Antika dan keluarganya,dimana ada surat permohonan maaf dari keluarga Terdakwa, saksi Mekydan saksi Richard kepada saksi korban Silvia Antika dan keluarganya, laluada membuat surat perdamaian;Bahwa tugas saksi selaku pimpinan adalah memberikan bimbingan, mengawasi,membina, mengadakan kegiatan menyangkut personil polisi, memotivasi danmemberikan masukan terkait pembinaaan
72 — 31
e Kredit macet sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 apakah saudaratahu ;e Bahwa saksi ada mendapat bagian dari pencairan kredit tersebut dari EndangLili ;12.Saksi Bubun Bunyani Bin Ahdar Subarna, dibawah sumpah menerangkanyang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi bekerja di BPR Bungbulang sejak Agustus 2004 sampai dengan20 Nopember 2007 ;Bahwa pertama kali bekerja di BPR Bungbulang saksi sebagai marketingkredit ;Bahwa tugas saksi sebagai marketing kredit penagihan kredit kelapangan,pembinaaan
113 — 23
uang dipergunakan oleh Usman;e Bahwa sampai sekarang sapi itu belum ada;e Bahwa Saksi sebagai Kabid Peternakan dan sebagai Ketua Tim Teknis;e Bahwa Tim Teknis berjumlah 5 (lima) orang;e Bahwa yang melakukan klarifikasi adalah Dinas Peternakan Provinsi dan proposal yangmasuk hanya (satu) dari kelompok Tani Mitra Umega;e Bahwa dasarnya adalah Legalitas dari Wali nagari setempat;Putusan Pidana No.26/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG Hal 67 dari 12068Bahwa tugas pokok tim teknis adalah melakukan kordinasi dan pembinaaan
196 — 66
CHAIDIR ANWAR, dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi adalah PNS bekerja di Pemkab Karimun dengan jabatan Assisten I TataBahwa tugas saksi sebagai Asiten I Tata Praja di Pemerintahan kabupaten Karimunyaitu melakukan pembinaaan penyelenggaraan Pemerintahan danmengkoordinasiakan perumusan peraturan perundangundangan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku dan membawahi empat bagian Yaitu :Kabag Pemerintahan , Kabag Hukum, Kabag Humas, dan Kabag Program danevaluasi ;Bahwa
60 — 30
Kapuas berupa pelaksanaan tugasAdministrasi dan tekhnis pelaksanaan kegiatan yang ada diDishubkominfo serta mendelegasikan sebagian kewenangan dalammelaksanakan kegiatan yang berada di lingkup Dishubkominfo Kab.Kapuas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Melakukan pengawasan dan pembinaaan terhadap pejabat danpegawai di lingkungan Dishubkominfo Kab.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIO VERNIKA PUTRA, SH
194 — 199
Undangundang No 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan harusdikedepankan terlebih dahulu sanksi secara administrasi oleh Inspektorat KotaProbolinggo, karena terdakwa melakukan kegiatannya berdasarkan perintahatau se izin pimpinan dan hal tersebut terungkap dalam persidangansebagaimana yang tertuang dalam Pasal 51 KUHP.Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintahjJabatan yang di berikan oleh penguasa yang berwenang, tidak bolehdipidana.Dan seharusnya Inspektorat melakukan fungsi pembinaaan
57 — 31
Bahwa Saksi mengetahui Prada Adam Belaraga (korban meninggal dunia) masuk sebagai anggotabaru Yonarhanudse6/1/F dan masih dalam pembinaaan dan tradisi corp (Bintra corp) di kesatuanYonarhanudse6/1/F.2.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FA'ATULO DAELI ALIAS FA'A ALIAS AMA GIAN Diwakili Oleh : Anton Diary Steward Surbakti, SH
102 — 0
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah Baru Nomor : 0050/D6.5/USB/KU/2017 dari Direktorat Pembinaaan PKLK kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PK-LK/Pihak Pertama/Yang menyerahkan dan Dr. Drs. Arsyad Lubis, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pihak kedua/Yang menerima, tanggal 18 Agustus 2017 (dilegalisir).
52 — 34
Bungo danbaru dilantik pada akhir tahun 2008;Bahwa saksi tahu masalah setelah di BAP mengenai adapenyelewengan dana ADD;Bahwa tugas saksi saat itu adalah: Sebagai pembinaAdministrast Kemasyarakatan dan perangkat desa,Pembinaaan pemberdayaan adat, kelembagaanmasyarakat desa, kelembagaaan teknologi tepat guna dantugas pembantuan yang diberikan oleh PemerintahDaerah ;Bahwa kejadian penyelewengan dana ADD pada tahun2008 tersebut pengelolaannya bukan dari BPMD;Bahwa pembiaan dimaksud adalah sosialisasipenggunaan
71 — 27
Kapuas berupa pelaksanaan tugasAdministrasi dan tekhnis pelaksanaan kegiatan yang ada diDishubkominfo serta mendelegasikan sebagian kewenangan dalammelaksanakan kegiatan yang berada di lingkup Dishubkominfo Kab.Kapuas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.e Melakukan pengawasan dan pembinaaan terhadap pejabat danpegawai di lingkungan Dishubkominfo Kab.
217 — 56
Fotocopy tanggal 11 November 2016 Surat Nomor 4067/A4/HK/2016 perihalKajian Hukum atas Legalitas badan Penyelenggara Universitas DarussalamAmbon dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti kepadaDirektur Pembinaaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, yangdiberi bukti IV3 ;. Fotocopy tanggal 22 Juli 2016 Surat Nomor 708/K12/KL/2016 dari KoordinasiPerguruan Tinggi Swasta Wilayah XIl (Kopertis) kepada Menteri RisetTeknologi dan Pendidikan Tinggi, yang diberi bukti T IV4 ;.