Ditemukan 2162 data
Kepala Desa Tri Martani
Tergugat:
1.Kepala Desa Kerta Buana
2.Koprasi Unit Desa Tuwuh Sari
Turut Tergugat:
2.PT. Sajang Heulang, KKPA 5, Perkebunan kelapa Sawit
3.Bupati Tanah Bumbu cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Tanah Bumbu
132 — 279
Menghukum kepeda TERGUGAT dan TERGUGAT Il secaratanggung renteng untuk mengembalikan kerugian meteriil hasil kebunlahan Desa milk PENGGUGAT sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus riburupiah) per Hektar per bulan X 222 Hektar : Rp. 66.600.000, (enampuluh enam juta enam ratus ribu rupiah) X 131 bulan terhitung dari bulanJanuari 2010 sampai Desember 2020 sejumlah: Rp. 8.724.600.000,(delapan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);7.
172 — 60
Behrindo Nusa Perkasa tidak memberikan surat dukunganapapun kepeda juga PT Enseval Putra Megatranding Tbk kemudianpada tanggal 27 Oktober 2011 PT. D&V Internasional MakmurGemilang mengirimkan surat nomor : 333P/MKT/DVI/X/11 perihalInformasi Harga demikian juga PT. Behrindo Nusa Perkasamengirimkan surat Reff: Q110/BNP/2011 tanggal 28 Oktober 2011perihal Penawaran Harga kepada PT Enseval Putra Megatranding Tbk;Bahwa selain itu sekitar bulan Juni 2011, terdakwa dr.
Behrindo Nusa Perkasa tidak memberikan surat dukunganapapun kepeda juga PT Enseval Putra Megatranding Tbkkemudian pada tanggal 27 Oktober 2011 PT. D&V InternasionalMakmur Gemilang mengirimkan surat nomor : 333P/MKT/DVI/X/11 perihal Informasi Harga demikian juga PT.Behrindo Nusa Perkasa mengirimkan surat Reff: Q110/BNP/2011tanggal 28 Oktober 2011 perihal Penawaran Harga kepada PTEnseval Putra Megatranding Tbk.Bahwa selain itu sekitar bulan Juni 2011, terdakwa dr.
129 — 77
141 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2015/PT142tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP dan pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuanketentuan dalamKUHAP serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari para Terdakwa e Memperbaiki putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta tanggal 20 Mei 2015 Nomor 22/Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk. sekedar mengenai pidana yang dijatunkan kepeda
58 — 15
tidak perlu persetujuan dari DPRDdan hal ini diatur dalam Perda No.12 tahun 2005 ;Bahwa PD pembangungan kota Binjai meminjam kepada Wong ChingChing sebesar Rp.1.000.000.000, dan akan dikembalikan untuk waktu 1tahun sebesar Rp. 1.220.000.000, dengan bunga sebesar 6% ;Bahwa NURLELA sekembali dari WONG CHIE CHING membawa uangsebesar Rp. 300.000.000, dan berapa hari berikutnya diberikan sebesarRp.700.000.000, dan pinjaman ini atas nama Perusahaan PDPembangunan Kota Binjai dan yang memutuskan pinjaman kepeda
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
RADEN KERTAWALA
95 — 71
KepalaDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKAD)Kabupaten Lombok Utara dan merekomendasikan penarikandana keuangan Desa yang ditujukan kepeda pimpinan PT.
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA SH
4.JULIVIA SELANNO, SH
5.DOUGLAS ARITONANG, SH
Terdakwa:
ABDUL HAJI TELLA
63 — 51
2015 tersebut dengan sistimpembayaran borongan dimana Abdul Mokan dibayar biaya upah kerja sebesarRp.20.000.000, oleh terdakwa dan upah kerja tersebut dibagikan saksi AbdulMokan kepada para pekerja , bahwa saksi Abdul Mokan juga diberikan uangtambahan oleh terdakwa sebesar Rp.3.000.000, tanpa di berikan kwitansi dan saksiAbdul Mokan mengerjakan jalan setapak tersebut tanpa melihat RAB;Menimbang, bahwa berdasarkan keterang terdakwa dipersidanga, bahwa padatahun 2015 terdakwa pernah memberikan uang kepeda
180 — 89
Perkebunan XI Serpong;Bahwa mengapa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1475/PondokKacang Timur dan Sertipikat Hak Milik No. 01476/Pondok Kacang Timurserta Sertipikat Hak Milik No. 02346/Pondok Kacang Timur, mengacukepada alas haknya kepeda tanah bekas hak adat, untuk itu perlu adanyapembuktian lebih lanjut dalam hal ini, demi untuk membuktikan apakahHalaman 72 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 772/Padt.G/2016/PN Tng10.benar dari bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.1475
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
RADEN WIRAHADI
99 — 47
Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKAD)Kabupaten Lombok Utara dan merekomendasikan penarikan danakeuangan Desa yang ditujukan kepeda pimpinan PT.
RADIMAN, SH
Terdakwa:
ISKANDAR Bin DIWAN YAHYA
236 — 41
transparan,akuntabel, pertisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran,dan perbuatan Terdakwa yang tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban(LPJ) pengunaan APBG Geulanggang Gajah tahap tahun 2017 hingga tanggal31 Desember 2017 adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 113 tahun 2014 TentangPengelolaan Keuangan Desa khususnya pasal 38 ayat (1) yangmenyatakan: Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawabanrealisasi pelaksanaan APBDes kepeda
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
313 — 161
Cara ini dipilin oleh Direksi dan/atau ParaPemegang Saham Perseroan apabila agenda RUPS Tahun tidakHal. 44 dari 269 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN Smghanya membahas dan memutuskan halhal yang berlaku didalam lingkungan Perseroan sendiri, melainkan jugamemutuskan halhal yang diharuskan meminta persetujuandari atau dilaporkan dan diberitahukan kepeda Menteri(Kementerian Hukum dan HAM) sebagaimana diatur dalamPasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut:Pasal 21 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 berbunyi
Cara ini dipilin oleh Direksi dan/atau Para PemegangSaham Perseroan apabila agenda RUPS Tahun tidak hanyamembahas dan memutuskan halhal yang berlaku di dalamlingkungan Perseroan sendiri, melainkan juga memutuskan halhalyang diharuskan meminta persetujuan dari atau dilaporkan dandiberitahukan kepeda Menteri (Kementerian Hukum dan HAM)sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No.40 Tahun 2007 sebagaiberikut:Pasal 21 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 berbunyi:Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
M.S. RUSLAN Bin H. MUHAMMAD JAANG ARSYAD Alm
142 — 37
Pengembalian Pinjaman diperkenankan untuk dicicil maksimal 3 xpotongan, dan selama pinjaman belum lunas karyawan tidak bisamengajukan pinjaman baru.Bahwa terkait Prosedur Pengeluaran uang di Perusda Witeltram Tahun2013 s/d 2016, sebenarnya tidak ada prosedur yang baku, saat itu saksimeminta cek kepeda bagian keuangan Anastasia Veronika dan Yeni dengannominal yang saksi ajukan, lalu setelah cek tersebut terbit, saksi tandatangani dan untuk tandatangan yang kedua saksi meminta kepada salahsatu dari
300 — 113
Tahap V pada tanggal 26 Juni 2008 sejumlah Rp. 635.000.000,00* Bahwa untuk mengelabui dana yang telah diterima oleh terdakwa dariSekretariat Daerah Propinsi Kalimanatan Barat yang telah digunakanuntuk kepentingan pribadinya maka salah satu cara yang digunakanadalah dengan menandatangani kwitansi fiktif pada tahun 2009 yangseolaholah dibuat tanggal 20 Mei 2008 sebesar Rp. 800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) dengan uraian untuk pembayaranBantuan kepeda Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008, dan seolaholah
123 — 87
pertanyaan dari pemberi pekerjaan,mengemukakan halhal yang bertalian dengan tehnis pelaksanaanpekerjaan tersebut dan/atau faktorfaktor lainnya yang diperlukan.Melakukan penagihanpenagihan atas harga proyek, baik berupapembayaran uang muka, termyn hingga pelunasannya dan memberikantanda terima atau kuitansinya.Membayar semua pajakpajak sehubungan dengan pelaksanaanproyek tersebut, termasuk pembayaranpembayaran lain yangdibebankan.Jika proyek tersebut telah diselesaikan oleh penerima kuasa,menyerahkan kepeda
766 — 754 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kupang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, karena unsur setiap tidak terpenuhi, sebab personalia Terdakwa sebagai Direktur PT Jakayo Kridanusa mempunyai kedudukan dan ... [Selengkapnya]
,M.M.dengan mengatakan bahwa "PAK MEI INI ADA MAU KEGIATANDI BKKBN YANG MEMBUTUHKAN KAOS, BISA TOLONG DIBANTU GA TOLONG DISAMPAIKAN KE PAK DARTO dandijawab oleh MEI SUSANTO bahwa NANTI SAYA SAMPAIKAN,kemudian MEI SUSANTO melaporkannya kepeda Terdakwabahwa "PAK TADI ADA PESAN DARI PAK SOBRI ADAKEGIATAN DI BKKBN YANG MEMBUTUHKAN KAOS dankemudian Terdakwa menyerahkan bantuan kaos tersebut kepadaSOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M.
SUSANTO melaporkannya kepeda Terdakwabahwa "PAK TADI ADA PESAN DARI PAK SOBRI ADAKEGIATAN DI BKKBN YANG MEMBUTUHKAN KAOS dankemudian Terdakwa menyerahkan bantuan kaos tersebut kepadaSOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. Padahal sesuai dengan Pasal 6huruf (h) tentang Etika Pengadaan Peraturan Presiden RI Nomor54 Tahun 2010 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54Hal. 33 dari 240 hal. Put.
SISWANDI, SH
Terdakwa:
RINALDIATI TANARI, S.Pt
88 — 10
Yohanis Palamba, SE.M.Min.Bahwa yang melaksanakan kegiatan pengembangan perbenihan/pembibitan tersebut adalah penyuluh karena hal tersebut adalahmenjadi tupoksi penyuluh.Bahwa kegiatan pengembangan perbenihan /pembibitan TA 2013tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2013 sampai denganDesember 2013, yang dilaksanakan di 44 lokasi/ keluarahan diKabupaten Toraja Utara.Bahwa benar Bendahara Pengeluaran membayarkan kepeda setiappenyuluh perlokasi hanya sebesar : Rp.10.000.000,(Sepuluh jutarupiah), sedangkan
98 — 15
mengajukan permohonan pinjaman dengancara mengisi formulir RDK (Rencana Definitif Kelompok)/RDKK (Rencana DefinitifKebutuhan Kelompok) yang diserahkan oleh penyuluh ke gapoktan, gapoktan kepoktan dan RDKK tersebut kemudian setelah diisi selanjutnya diserahkan olehpoktan kepada gapoktan dan oleh gapoktan diserahkan kepada penyuluhselanjutnya ke Koperasi Tani dan kemudian ke kios pupuk Ulfi, kios pupukusaha Murni dan setelah itu pupuk didisteribusikan oleh kios pupuk kepadaPoktan kemudian diserahkan kepeda
104 — 28
Menyatakan dan menetapkan bahwa harta bersama Lakare bin laconggedan Penggugat sebagaimana yang disebut pada poin 5 huruf (a) dan (b)dan harta tanah kebun karet dan kelapa sawit sebagaimana pada poin 10huruf (c) dalam posita gugatan ini masingmasing telah dijual oleh LakareBin Lacongge kepeda pihak lain secara sepihak tanpa sepengetahuanPenggugat yakni masing masing kepada:a. Kepada PT.
65 — 19
Hariyanto dan saksi EdiBasuki, MPD secara bersamasama ; Menimbang, bahwa dari uraian diatas adalah adil apabila kerugian negara sebesarRp.272.075.000, dibebankan kepeda Terdakwa Drs. Hariyanto dan saksi Edi Basuki,MPD, masingmasing sebesar Rp.136.037.500, ; 722222 2222 nnn nn neonMenimbang, bahwa atas kerugian negera tersebut Terdakwa Drs.
63 — 18
Nomor : 425.2/2687, tanggal15 Oktober 2003.Bahwa tugas pokok dan fungsi Anggota Panitia Pengadaan Barang meliputiMembuat RKS, Memberikan penjelasan pekerjaan kepada calon rekanan,Melaksanakan proses pelelangan pekerjaan kepada calon rekanan,MengusulkanCalon Rekanan kepeda Pimpinan Kegiatan tapi tidak melaksanakan ditunjuk hanyaformalitas belaka, secara administerasi dan susunan kepanitiaan ada, namun tidakpernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyaBahwa Panitia Pengadaan Barang dalam tugasnya
CHRISTINA RAHAYU SH
Terdakwa:
1.HALIMATUS SA 'DIYAH ALS HALIM BINTI HISYAM SUPONO
2.EKO DESIANTO Bin SUGARNO
312 — 132
Terdakwa ;Bahwa terhadap uang sisanya yang ditransfer sebesar Rp875.000.000,00(delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi tidak mengetahuitindaklanjutnya dikemanakan oleh Terdakwa dan dasar diserahkannyauang pencairan kredit tersebut kepada Terdakwa adalah karena adanyaAkta Wakalah dari pihak BPRS Margirizki kepeda Terdakwa sebagaikuasa untuk mewakilkan pembayaran;Bahwa perjanjian kredit antara BPRS.