Ditemukan 286 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : periode prodeo paride priode prodei pereode perodi pelode perde peride perodeã penode perade
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: NATALIA GO, SE anak dari GO SIANG SAN
398 — 158
  • dalam setiap penarikantunai harus dihadiri oleh pemilik rekening yang tercatat Di Bankyang dibuktikan dengan kartu identitas dengan buku tabungandengan kartu ATM prinsipprinsip yang berlaku untuk penarikantunai untuk rekening and pemiliknya dua orang tentu yang hadirharus dua orang dengan mmenunjukkan identitas;Bahwa penarikan rekening AND harus dilakukan dua orang yanghadir ketika satu. orang yang hadir tidak bisa dilaksanakanpenarikan namun ada beberapa bank memiliki kelonggaran untuknasabah perode
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 01-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 38/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 17 Desember 2013 — Ir.EDY MOH SUHARIADI, M.MT
85 — 39
  • Pegawai/PPNS BPH Migas perode Pebruari,Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober dan Nopember 2011 ; h. 1 (satu) Map warna Biru berlogo DIAMOND, berisi 3 (tiga) lembarDaftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri periodeFebruari s/d April 2011, berikut Tanda Terima Uang Muka SPPDBatam periode 19 s/d 21 Mei 2011 ; i. 2 (dua) buah Flash Disk (warna hitam 2 GB dan silver 8 GB), berisiantara lain tentang Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas dan BAPKeterangan Ahli, dll ; j 1 (satu) buah Cap Stempel Polresta
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 03-11-2011 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 3 Nopember 2011 — Drs.SUTOPO GASIF.S.Pd. MPd
111 — 21
  • AMAN; KHAIRUDDIN, SP; I MADE SARWA yang semuanya selakuAnggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Perode 20042009, dan Prof. DR Ir.HM. ASWIN.MM selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kab.Kutai Kartanegara tahun2004 s/d 2008. JAMHARI, S.Sos, M Si Bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara /Pemegang Kas DPRD Kab. Kutai Kartanegara (masingmasing dilakukanpenuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H.BACHTIAR EFFENDI; SETIA BUDI: H BURHANUDDIN, MBA; Hj. JOISLIDIA; Ir.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 5 Februari 2015 — Ir. BIEN SUBIANTORO, MM. MBA;KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
126 — 40
  • Bukti itu yang kami kumpulkan dan itu diakuioleh direksi dan temuan tersebut ditindaklanjuti dengan adanyakomitmen untuk melakukan perbaikan ;Bahwa Pemeriksaan perode pertama tanggal 11 Februari sampai 15Maret 2013, hasilnya ditemukan penyimpangan dan pelanggaran yangsudah disampaikan secara formal dan telah diakui dan merekamemberikan komitmen untuk memperbaikinya berupa correctionaction.Bahwa correction action tersebut berupa disepakati bahwa terhadapuang yang sudah dikeluarkan oleh Bank BJB harus
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 97/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: VINCENSIUS HENDRY WIRJOPRASETYO Anak Dari TAN KIAN HIAN
551 — 427
  • dalam setiap penarikantunai harus dihadiri oleh pemilik rekening yang tercatat Di Bankyang dibuktikan dengan kartu identitas dengan buku tabungandengan kartu ATM prinsipprinsip yang berlaku untuk penarikantunai untuk rekening and pemiliknya dua orang tentu yang hadirharus dua orang dengan mmenunjukkan identitas;Bahwa penarikan rekening AND harus dilakukan dua orang yanghadir ketika satu. orang yang hadir tidak bisa dilaksanakanpenarikan namun ada beberapa bank memiliki kelonggaran untuknasabah perode
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 76/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Muhamad Rasid
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
169 — 107
  • Kebijakan wajib penahanan Australia telah bertahuntahun menimbulkan suatu bayangan atas catatan hak asasi manusia Australia,Ribuan lakilaki dan wanita dan yang sangan menganggu dari semuanya anakanak telah ditahan di pusat penahanan Australia untuk perode yang lama,meskipun mereka tidak melakukan kejahatan.Ketika penahanan menjadi wajid dan tidak memperhatikan situasi masingmasing, itu dapat dianggap semenamena, dan karenanya merupakanpelanggaran hokum internasional.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 28-02-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 3 Januari 2017 — ALEX USMAN, S.Sos, SH, MM
170 — 319
  • NUANSA NTIPRATAMA perode 1 Desember 2014 s/d 27 April 2015 ;Dokumen pembayaran PT.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2021 — Putus : 24-09-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 24 September 2021 — Penuntut Umum:
FRENGKI M. RADJA, S.H
Terdakwa:
SUMARMO BOLI alias BOLI
186 — 67
  • Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) Tahun 2018
  • Peraturan Desa Kolipadan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
  • Buku Kas Umum Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Tahun Anggaran 2018 Bulan Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember 2018
  • Satu jepitan Kwitansi pembayaran Tahun 2018
  • Keputusan Bupati Lembata No 804 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kolipadan perode
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
479 — 1433
  • ketidakjelasan dan ketidak absahan kedudukan hukum (legal standing)PENGGUGAT, jelas berdampak yuridis, tidak jelas (obscure libel) terhadapposita maupun petitum, sehingga yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksaperkara sudah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menolak gugatanPENGGUGAT atau setidaktidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidakdapat diterima;Berdasarkan agumentasi dan fakta hukum diatas, PENGGUGAT tidakmemiliki kedudukan hukum (legal standing) mengaku diri selaku Ketua Umum DPPPartai Golkar Perode
    Dari TERGUGAT I:Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (legalstanding) mengaku diri selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Perode 20092014 maupun Periode 20142019 dengan alasan sebagai berikut:1.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 01-07-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 27 September 2022 — Penuntut Umum:
Risko Livardi, S.H
Terdakwa:
CUCUN CUNAYAH Binti SUPARDI
196 — 40
  • Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Foto Copy Keputusan Bupati Bungo Nomor : 363/DPMD Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rio Terpilih Dusun Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Periode 2018-2024;
  2. Fotocopy Keputusan Bupati Bungo Nomor : 245/DPMD Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Pemusyawaratan Dusun (BPD) Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Perode 2019-2025;
  3. Fotocopy Keputusan Rio Dusun Cilodang Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang