Menjadi anggota dan/atau pemgurus partal politik atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana ;16. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,sebagaimana dikutip :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a.

SBBBahwa saksi hadir dalam kegiatan acara kampanye tatap muka tersebutdari awal hingga akhir acaraBahwa pada acara kempanye tatap muka tersebut dihadiri kurang lebih20 (dua puluh) orangBahwa saksi menjawab pertanyaan dari masyarakat menyangkut Statussekolah Muhamdiyah kapan jadi sekolah Negeri.Bahwa posisi terdakwa duduk bersama/bersebelahan di kursi palingdepan dengan saksi.Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN DrhBahwa pada kegiatan kampanye tatap muka tersebut menggunakanatribut partal

yang pada pokoknya menyatakan Permohonan TidakDapat Diterima, kemudian Penggugat telah pula mengajukan sengketamengenai pokok permasalahan yang sama pada Mahkamah Partai Demokrat yangdi daftarkan pada 15 Agustus 2019 dengan register nomor: 05/PIPMP/2019 dandiputus pada 9 Maret 2020 dengan amar Menolak Permohonan PemohonUntuk SeluruhnyaMenimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakahgugatan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas adalahmerupakan sengketa internal partal

ayat (4) : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atauPIAANA UMUM j 22 22 nnn enn nnn nnn nnn nnn nnn non nn nen en nen nnn nnennec. menjadi anggota dan/atau pengurus partal

i rapatparipurna dan/atau rapatalat kelengkapan DPRD yangmenjadi tugas dankewajibannya sebanyak 6(enam) kali berturut turuttanpa alasan yang sah ;e) Diusulkan oleh partaipolitiknya sesuai denganketentuan peraturanperundang undangan ;f) Tidak lagi memenuhi syaratsebagai calon anggota DPRDsesual dengan ketentuanperaturan perundang undanganmengenai pemilihan umum ;g) Melanggar ketentuan larangansebagai anggota DPRDsebagaimana diatur dalamperaturan perundang undangan3h) Diberhentikan sebagaianggota partal

Didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denganmelampirkan:1 Salinan akta notaris.........partai politik bermeterai cukup sebagaimanadimaksud dalam huruf A yang memuat:b Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mencantumkan:(13) mekanisme penyelesalan perselisihan internal partal politik(yang di dalamnya memuat Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain);Perlu diketahui bahwa ADART Partai Golkar sama sekali tidak mengaturatau mencantumkan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partal

Menase Paa, M.Si danPaskalis Baru, S.Pd adalah tindakan yang beretentangandengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun.2010 dan lebih daripada itu) Para Penggugat' tidak menghargai dan menghormati Keputusan DPP PKDI yang sah,terlepas persoalan hukumadanyapermasalahan internal partal dalam tubuh DPP PKDI.4.

UndangUndang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur SipilHalaman 51 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL. a.elakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b. fhukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, SSSR anna SSSR annamC. m enjadi anggota dan/atau pengurus partal

Mengamalkan kode Etik, Doktrin, Nilai DasarPerjuangan Partai danmelaksanakanprogram Partal";d) Anggaran Rumah Tangga pasal 2 ayat (3) : menjaga nama baik Partal menghindaniperbuatantercela ;2). Termohon telah membangkan terhadap putusan DPP Partai Hanura, dan DPC Partai HanuraKab.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; atau ;h. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakPidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danPidana yang dilakukan dengan berencana ;22. Bahwa mengacu kepada pasal 87 ayat 4 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara jelas PutusanPengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.SusTPK/2017/PN.Mdn A.nARIFIN HULU, ST.

PARTAl PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), suatu partai politikyang didirikan berdasarkan' serta tunduk padaketentuan hukum Negara Republik Indonesia,sebagaimana pada Akta Penegasan Pendirian PartaiPersatuan Pembangunan Nomor 32, tanggal 17Februari 1999 yang dibuat dihadapan Yudo Paripurno,S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di JalanDiponegoro Nomor 60, Jakarta 10310, sesuai denganHasil Pelaksanaan Muktamar ke VII di Bandung,tanggal 3 Juli 2011 sampai dengan 6 Juli 2011, yangtelah dimuat dalam Anggaran

menyampaikan maksud serta tujuankedatangan PEMOHON dan TERMOHON untuk menanyakanprosedur mengajukan permohonan cerai di PengadilanAgama Jakarta Timur, akan tetapi sekali lagi ataskehendak TERMOHON mempertahankan perkawinannya masadepan anak cucunya, keluarga dan rumah tangga,12.akhirnya TERMOHON meminta kepada PEMOHON membatalkanniatnya untuk bercerai dengan TERMOHON.Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON point 12 karenafakta yang sebenarnya adalah memang benar PEMOHONsejak keaktifannya pada suatu partal

(2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilanyang pada pokoknya menegaskan Sengketa yang dikecualikan dari kewajibanmediasi meliputi: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur PengadilanNiaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan KomisiPengawas Persaingan Usaha dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan KomisiInformasi, penyelesaian perselisihan partal

TPS 127 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehanSuara partal sebanyak 11 namun pada data DAA1 tertulis 4 suara.h. TPS 094 Rawa Baak Selatan, Koja Jakarta Utara, di salinanC1 perolehan suara partai sebanyak 7 namun pada data DAA1tertulis 1 Suara.i. TPS 094 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehanSuara partai sebanyak 1 namun pada data DAA1! tertulis 2 suara.j.

TPS 048 Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H.SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 1 suara namun pada dataDAA1 tertulis O Suara dan suaranya pindah ke partal;g. TPS 27 Lagoa, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehansuara Partai sebanyak 11 suara namun pada data DAA1 tertulis 4suara.h. TPS 094 Rawa Badak Selatan, koja, Jakarta Utara, di salinanC1 perolehan suara partai sebanyak 7 namun pada data DAA1tertulis 1 suara;i.

., yangmana Berita Acara Rapat Pleno tersebut juga menyangkut kepentinganinternal partai politik;Bahwa dengan demikian dari uraian perbuatan yang didakwakantersebut, hakikatnya perkara tersebut adalah mengenai perselisihan ditubuh internal Partai Politik;Bahwa perkara yang menyangkut persehsihan partal politik tersebut,penyelesaiannya harus dikembalikan menurut ketentuan UndangUndangPartai Politik.

ditangkap dirumahZERO PUTRA Pgl ZEROyaitu pada hariSabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira jam 00.15 Wib bertempat di Korong SimpangTigo Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten PadangPariaman ;Bahwa yang ditangkap oleh Polisi pada malam itu adalah terdakwa,ZEROPUTRA Pgl ZERO, RIDHO ILAHI Pgl RIDO dan RIVALDO;Bahwa yang ditemukan Polisi ketikamelakukan penangkapan danpenggeledahan yaitu ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja yangdi bungkus dengan kertas HVS bertuliskan namanama partal

Sarumaha bahwa iatelan menyetor uang ke rekening Terdakwa untuk harga mobil tersebutsejumlah Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah);Bahwa saksi mendengar dari Elvirat Meirani Sarumaha bahwa ia telahmenyetorkan uang harga mobil ke rekening Terdakwa pada tanggal 07Mei 2019, pada hari itu juga;Bahwa saksi sudah bekerja selama dua tahun sebagai honorer di DinasPU Nias Selatan yang membayar honor saksi adalah dari kantor PU;Bahwa saksi tidak tahu keluarga kadis PU yang ikut sebagai calonlegislatif dari partal

ucapkan;Bahwa Saksi ke tempat lokasi setelah asar namun karena hujan lebatsehingga baju Saksi basah dan kembali pulang ganti baju, saat saksidatang kembali, Saksi diarahkan ke ruangan sebelah kiri dan padaposisi yang tidak dapat melihat dan mendengar dengan jelas apa yangTerdakwa ucapkan;Bahwa Saksi hanya mendengar Terdakwa mengatakan disini hujanlebat;Bahwa Saksi, dalam sambutan Terdakwa ada suatu ajakan untukmendukung paslon gubenur Nomor urut 3 (ISRAN NOOR HADIMULYADI) terutama untuk kader kader partal

No. 150 PK/TUN/2011partal politik atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga partal yang bersangkutan;3. Bahwa jika seandainya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat bahwa Sadr.Amelia A. Yani (Penggugat) masih dianggap sebagai Ketua Umum DPPPPRN, maka Sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tetap tidak dapat mengatasnamakan DPP PPRN secara sepihak, tanpa dilakukan bersamasamaSekretaris Jenderal DPP PPRN. Sementara gugatan Penggugat hanyaditandatangani sendiri oleh sdr.