Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan a quo dengan mendasarkanpada ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (2) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang padapokoknya menyatakan 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yangbersamasama mewakili 1/10 atau lebih Pemegang Saham dapat memintadiselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Selengkapnya berikut Kami kutip Pasal 80 ayat (1) UUPT dan Pasal 79 ayat(2) UUPT :Pasal 80 ayat (1) UUPT:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris

, berbunyi sebagaiberikut :Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79 ayat(5) UUPT, Pemohon tidak pernah menerima pemanggilan RUPSLB dariDireksi Termohon;Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh DireksiTermohon, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT,Pemohon kemudian mengajukan permintaan penyelenggaraan

RUPSLBkepada Dewan Komisaris Termohon, sebagaimana termuat dalam SuratNomor 025/LindaSPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, yang dikirimkanoleh Pemohon melalui surat tercatat dan telah diterima oleh KomisarisTermohon pada tanggal 18 Maret 2020.Selengkapnya ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT, berbunyi sebagaiberikut :(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a.

SEMARKENCANA secara sumir telah terpenuhi dan karenanya terbukti Pemohonmemiliki kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPSLB dansesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT, maka Pemohonmengajukan permohonan a quo kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinonguntuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon danmemberikan izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB.Selengkapnya ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT, berbunyi sebagaiberikut :(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris

Pasal 80 ayat (3) UUPT, maka Pemohonjuga mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dapat menetapkanPemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon;Selengkapnya kami kutip ketentuan Pasal 80 ayat (3) UUPT:(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan mengenai :a.

") sebuah perseroan tunduk pada UUPT, Anggaran Dasar dan peraturanperundangundangan lainnya.

Lebih lanjut Pasal 4 UUPT tersebut menjelaskanbahwa perseroan wajib mentaati asas itikad baik, kepantasan, kepatutan dan prinsiptata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT, Direksi menjalankan pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan.

, Direksi menjalankan pengurusan sesuaidengan "kebijakan yang dipandang tepat", dalam batas yang ditentukan dalam UUPT danAnggaran Dasar Perseroan.

pengurusan harus sesuai dengan "kebijakan yangdipandang tepat", dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroanyang didasarkan pada kelaziman dunia usaha.2 Pasal 97 (1) UUPT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) UUPT.

.6 Oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti bersalah dan lalaidi dalam menjalankan tugas kepercayaan (fiduciary duty) sebagaimana disyaratkan olehVasal 92 jo Vasal 97 (1) UUPT dan bertindak melampaui kewenangan Tergugat I, TergugatII dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat pada saat itu dengan melanggar Pasal 13Anggaran Dasar Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI berdasarkan Pasal97 ayat (3) UUPT harus menanggung akibat kerugian dan atau akibat hukum

30 (tiga puluh)Juni tiap tahun;Selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kamikutipkan);Halaman 8 dari 25 halaman.

Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2013Selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kamikutipkan):RUPS tahun wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir;19.

Surat Nomor 109/Ext/JD/XI/2011 tertanggal 8 November 2011 yangditujukan kepada Direksi Perseroan;Sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (3) UUPT juncto Pasal 66 ayat (2) UUPT,atas permintaan tertulis dari pemegang saham, Direksi wajib memberi ijinkepada pemegang saham (Pemohon) untuk memeriksa dan mendapatsalinan dokumen, antara lain, laporan tahunan Perseroan yang terdiri dari:(i) Laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporanperubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan

Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2013 36.Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete.Bed Features ayat (1) UUPT, mohon agar Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan memerintahkan Akuntan Publik tersebut menyerahkan hasilpemeriksaannya itu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan palinglambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatanAkuntan Publik dimaksud.

Sesuai pasal 140 ayat (2) UUPT, dan mohonagar salinan hasil pemeriksaan tersebut diberikan kepada Pemohon danPerseroan;Pemohon juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanagar honorarium Akuntan Publik serta biayabiaya lain yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap Perseroan tersebut dibebankan kepadaPerseroan;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas dan ketentuan Pasal 138 (1)dan (2) UUPT, Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada YangTerhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal ini tentu berbeda dengan perseroanterbatas biasa yang dalam UUPT 2007 persyaratanpemegang sahamnya dapat diatur sendiri dalam anggarandasarnya;c.

Kewajiban mengubah anggaran dasar bagi perseroan yangmenjadi perseroan terbuka berdasarkan peraturanperundangundangan di bidang Pasar Modal sebagaimanadiatur dalam Pasal 24 UUPT 2007;c. Efektifnya perubahan anggaran dasar terkait status perseroantertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana diaturdalam Pasal 25 UUPT 2007:d. Nama lengkap dan alamat pemegang saham dari perseroanterbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (5) UUPT2007;e.

Modal dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 31ayat (2) UUPT 2007;f. Pengeluaran saham yang dimiliki oleh perseroan lainsebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UUPT 2007;g. Pembatasan pembelian kembali saham oleh perseroansebagaimana diatur dalam Pasal 3/7 ayat (1) huruf b UUPT2007. Hal ini sekaligus membantah dalil Pemohon yangmenyatakan bahwa pembelian kembali saham oleh PT BEIpada tahun 2001 s.d. 2006 bertentangan dengan UUPT 2007;h.

Pasal 89 ayat (5) UUPT 2007;k. Izin pemeriksaan daftar pemegang saham, risalah RUPS danlaporanlaporan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal100 ayat (4) UUPT 2007;.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahanperseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (4) jo.Pasal 137 UUPT 2007;m.Pemeriksaan terhadap perseroan sebagaimana diatur dalamPasal 138 ayat (6) VUPT 2007.Bahwa ketentuan terkait kekhususan Perseroan yang melakukankegiatan di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalamPasal 127 UUPT 1995 telah ditransformasikan menjadiketentuan Pasal 154 UUPT 2007 yang menyebutkan:(1) Perseroan Terbuka berlaku ketentuan undangundang iniJika tidak diatur

sebagai pemegang saham bulan Januari 2020,sehingga perlu dipertanyakan maksud dari Penggugat dalam perkaraini.Jika Penggugat merasa dirugikan, padahal tidak, dalam UUPTPasal 62 ayat (1), Setiap pemegang saham berhak meminta kepadaPerseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yangbersangkutan tidak menyetujul tindakan Perseroan yang merugikanpemegang saham atau Perseroan...dst, dengan demikian, PengadilanNegeri Malang harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkaraini, karena UUPT

UUPT a quo Penggugat diberi hak untukmenyelesaikan perkaranya dengan PT Selecta dengan jalan menjualsahamnya kepada PT Selecta dengan harga yang wajar, untuk itu,persoalan antara Penggugat dengan Perseroan telah selesai dankapasitas Penggugat untuk mempermasalahkan persengketaan denganPerseroan dalam perkara ini adalah tidak sah, serta mohon kepadaPengadilan Negeri Malang untuk menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima.Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlig4

Perseroan adalah perkarainternal yang dapat diselesaikan secara internal dengan OrganPerseroan;(6) Penggugat jika tidak sepakat dengan pelaksanaan RUPS,Penggugat diberikan hak oleh UUPT untuk menjual sahamnyaHalaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlgkepada Perseroan, sehingga Penggugat tidak dirugikan olehPerseroan;(7) Halhal yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugattelah dipenuhi dalam RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LBTahun 2020;(8) Dalam Penjelasan 61 Ayat (1) UUPT

telah menentukan bahwa ADPerseroan dapat mengatur sahamsaham dengan hak suara dansahamsaham tanpa hak suara (vide UUPT Pasal 84 ayat (1) danPenjelasaannya);Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN MIigBahwa AD PT Selecta telah mengatur hak suara pemegangsaham PT Selecta yang memiliki 10 (Sepuluh) saham atau lebih,yakni saham ke1 s.d. saham ke10 diberikan/dikeluarkan denganhak suara, sedangkan saham ke11 dan seterusnya, dikeluarkantanpa hak suara, sebagaimana diatur dalam

Sangat tidak lazimdalam UUPT dan AD PT Selecta serta praktikpraktikPerseroan. Apa dasarnya? Siapa yang harusmenyelenggarakan karena Para Tergugat sudahdiberhentikan dengan pemberian pelunasan dan pelepasantanggung jawab? Apakah Penggugat bersedia membiayalsecara pribadi? Sementara dalam petitum Penggugat telahpula mengakui bahwa masa jabatan Para Tergugat telahhabis.

Pasal 76 ayat (1) UUPT;13.

Tindakan TERGUGAT Illdan TERGUGAT Il memindahkan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa TERGUGAT Tanggal 5 September 2016 di tempatlain yang bukan merupakan tempat kedudukan perseroan tanpapersetujuaan PENGGUGAT selaku pemegang sahambertentangandengan ketentuan Pasal 76 ayat (4) UUPT;Bahwa Pasal 76 ayat (5) UUPT menyatakan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusantersebut disetujui dengan suara bulat;Berdasarkan Pasal 76 ayat (5) UUPT, keputusan yang dihasilkandalam

Pasal 76 ayat (1) UUPT Jo.

Dengan demikian maka Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Tanggal 5 September 2016 telah melanggar Pasal 75ayat (1) UUPT sehingga patut untuk dinyatakan batal."

Pasal 76 ayat (1) jo. 76 ayat (4) UUPT dankeputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Tergugat tanggal 5 September 2016 yang tidak disetujui dengansuara bulat oleh karena tidak dihadiri PENGGUGAT selaku pemegangsaham bertentangan dengan pasal 76 ayat (5) UUPT.

Oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat 4 UUPT. 45RUPSLB TANGGAL 3 JANUARI 2013 SAH DAN SESUAI UUPT DANANGGARAN DASAR PT SBTIL KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RUPSLB TERSEBUT SAH DAN SESUAI HUKUMBahwa, sebagaimana diuraikan di atas, apa yang dikatakan Penggugat pada angka 9dan kemudian diulangi pada angka 12 dan 13 a.

Perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskanbahwa tidak ada satu pun pasal di dalam UUPT dan anggaran dasar PT SBTI yangmenyatakan bahwa semua anggota Dewan Komisaris harus menandatanganiundangan RUPSLB untuk membuktikan bahwa anggota Dewan Komisaris telahbertindak secara bersamasama sebagai sebuah majelis, sebagaimana dipersyaratkandalam Pasal 108 ayat 4 UUPT.

Hal ini karena RUPSLB tersebut diadakan dalam rangka memenuhiketentuan Pasal 106 ayat 4 dan ayat 5 UUPT.

Oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat 5 UUPT tidak berlaku terhadap RUPSLB tanggal 3 Januari 2013, seperti dinyatakanoleh Penggugat.

UUPT), bagaimanamungkin perbuatan tersebut dapat menjadi perbuatan yang melawan hukum sepertiyang didalilkan oleh Penggugat.

Oleh sebab itu, masa jabatanTergugat dan Tergugat Ill masingmasing sebagai Direktur Utama dananggota Dewan Komisaris berakhir pada tanggal 8 Agustus 2011;.Selain itu, Direksi yang dipimpin oleh Tergugat juga berkewajibanmenyelenggarakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2010 paling lambattanggal 30 Juni 2011, sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 78 Ayat (2)UUPT. Dalam RUPS Tahunan Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 8Anggaran Dasar Perseroan dibahas halhal berikut:a.

Nomor 2000 K/Pdt/201323.Partisipasi pemegang saham dalam RUPS adalah suatu cara yang tersediabagi para pemegang saham untuk melaksanakan kewenangan RUPS yangtidak dimiliki oleh organ perseroan lainnya seperti Direksi dan hakberpartisipasi dalam RUPS juga dijamin dan didorong oleh UUPT. Olehsebab itulan UUPT mengatur tata cara pemanggilan RUPS, kuorum RUPS,serta hakhak pemegang saham dalam forum tersebut.

mendengar secaralangsung serta berpartisipasi dalam rapat tersebut;24.Berdasarkan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk dapatmengambil keputusan RUPS Pertama wajib dihadiri lebih dari 2 (setengah)bagian dari jumlah seluruh saham.

Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksidengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (vide Pasal 97 Ayat (2) UUPT);.Dengan demikian, tindakantindakan yang dilakukan oleh Direksi, tidakhanya harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturanperundangundangan, tetapi juga berlandaskan itikad baik dan penuhtanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamsecara keseluruhan, sebagai pemilik sebenarnya dari Perseroan;32.Dalam ketentuan UUPT juga ditentukan

Meminta keterangan yang berkaitan dengan Perseroan, Direksi atauDewan Komisaris (Pasal 75 Ayat (2) UUPT);44.Dengan demikian menjadi jelas bahwa RUPS Tahunan yang wajibdilaksanakan setahun sekali, maupun RUPSLB yang dapat diadakansewaktuwaktu merupakan forum bagi Pemegang Saham untuk memberikansuara terkait halhal yang berhubungan dengan Perseroan, termasukHal. 20 dari 36 hal. Put.

PenjelasanPasal 21 ayat (9) UUPT menyatakan bahwa dalam hal permohonan tetapdiajukan, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) wajibmenolak permohonan tersebut. Namun kenyataannya Tergugat tetapmemberikan persetujuan. Hal ini jelas Tergugat telah melanggar ataubertentangan dengan UndangUndang Perseroan Terbatas Pasal 21 ayat (9)UndangUndang Nomor 40 tahun 2007.

Sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :Pasal 21 ayat (1) UUPT menyebutkan :Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri ;Pasal 21 ayat (2) UUPT menyebutkan :Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :a.

KodecoTimber telah melampaui ketentuan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuaiPasal 21 ayat (9) berikut penjelasannya karena didasarkan padapertimbangan adanya ketentuan UUPT yang mengatur agar perseroanterbatas yang telah berbadan hukum wajib menyesuaikan anggarandasarnya dengan UUPT dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejakberlakunya UUPT adalah tetap tidak dapat dibenarkan dan bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.

UndangUndangPerseroan Terbatas (UUPT) sama sekali tidak memberikan dispensasikepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk mengabaikan Pasal21 ayat (9) UUPT, apalagi meloloskan suatu akta yang salah ataupenyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (lihatPasal 27 huruf a UUPT) ;UUPT mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 16 Agustus2007, dengan demikian jangka waktu bagi perseroan terbatas yang telahberbadan hukum untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPTHal

Suatu akta atau RUPS yang salah dan bertentangan denganketentuan anggaran dasarnya tetap harus ditolak persetujuannya (lihatPasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 huruf a UUPT) ;Hal ini semakin jelas bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Pasal 79 ayat (2) poin (a) UUPT 40/2007 mengizinkan 1 (satu) orang ataulebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untukmeminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 79 ayat (2)poin (a) UUPT 40/2007 menyatakan sebagai berikut."Pasal 79Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL10.11.

Pemohon memiliki 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan sahamdengan hak suara dalam Termohon, dan oleh karena itu Pemohon memilikihak untuk meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sahamsesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) poin (a) UUPT 40/2007.Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan (4) UUPT 40/2007, Pemohon harusmengajukan permintaan untuk menyelengarakan Rapat Umum PemegangSaham kepada Direksi Termohon melalui surat tercatat disertai denganalasan permintaan tersebut, dengan tembusan yang

Pasal 79 ayat (3) dan (4) UUPT 40/2007menyatakan sebagai berikut:"Pasal 79"(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Pasal 79ayat (7) UUPT 40/2007 menyatakan sebagai berikut:"Pasal 79"(7) Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima.Hingga tanggal pengajuan Permohonan ini, Dewan Komisaris Termohonbelum melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahamsebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon.Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT 40/2007, dalam halDireksi

Maka Permohonan ini sangat layak untuk dikabulkan oleh KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat(3) UUPT 40/2007 yang berbuny!

Pasal144 ayat (1) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Enquete Right (Hak Enguete).Enguete Right atau Hak Angket adalah hak untuk melakukanpemeriksaan.Hak tersebut diatur dalam pasal 97 ayat (6) jo. Pasal 114 ayat (6) jo.Pasal 138 (3) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.pada saatPenggugat (Ir.

BAB IV Bagian Ketiga Pasal 70sampai dengan Pasal 73 UUPT).. Bahwa dalam poin 7 Gugatannya, Penggugat telah menggunakan Pasal 61ayat (1) UUPT sebagai dasar menggugat Tergugat dan Tergugat Il.Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT berbunyi:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kepengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggapHalaman 12 dari 93Nomor 7/Pat.G/2017/PNMj!

Bahwa hak pemegang saham untuk memeriksa kegiatan perseroan telahdiatur dalam BAB IX Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UUPT, yaituharus mengajukan permohonan terlebin dahulu kepada Perseroan dalamRUPS (Vide: Pasal 138 ayat (4) UUPT), tentunya setelah memenuhikewajibannya sebagai pemegang saham ialah menyetorkan uangpengambilan/ pembelian saham sebagaimana diharuskan oleh Pasal 48ayat (2) dan (3) UUPT jo. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroanjo.

Kharisma Indah Bestarisampai dengan perkaranya selesai dan mendapat keputusan pengadilan yangmempunyai hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 UUPT 2007 Jo Pasal163 HIR dan 164 HIR Jo.

ayat (3) UUPT 2007, perseroan membentuk cadangan wajib dan cadanganlainnya.

Pasal 61 UUPT, oleh karena itu patut dinyatakan PengadilanNegeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili Perkara Gugatan inisehingga dengan demikian keseluruhan dalil (posita) maupun petitum butir 1s/d butir 10 gugatan Penggugat harus ditolak;Akta Nomor 116 Tanggal 25 Juni 2014 Adalah Akta Hasil RekayasaPenggugat Yang Dibuat Tidak Melalui Mekanisme Yang Benar ArtinyaTidak Sesuai Dengan Anggaran Dasar Perseroan Dan UUPT:29.

Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan denganasas kepatutan karena transaksi Perjanjian Gadai Saham merupakanHalaman 11 dari 46 Putusan Nomor 485/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utrtransaksi yang lazim dalam dunia usaha dan diperbolehkan olehketentuan UndangUndang sebagaimana diatur dalam Pasal 60UndangUndang No. 40 Tahun 2007 UUPT;Pasal 60 UUPT:(1) .Saham merupakan benda bergerak dan memberikan haksebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya;(2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan

Tugas danWewenang Direksi terkait perbuatan mengalihkan, melepaskanhak, menjaminkan hartakekayaanPerseroan dan bukanmengenai Gadai Saham, dan secara hukum sahamyangtelahdikeluarkanadalahhartakekayaanPemilik/PemegangSaham (in casu Tergugat) dan bukan harta kekayaan Perseroan,dan terkait Gadai Saham selain diperbolehkan oleh ketentuanPasal 60 UUPT, Tergugat selaku Pemegang Saham tetap memilikihak suara atas saham sebagaimana diamanatkan oleh KetentuanPasal 60 ayat (4) UUPT;Halaman 14 dari 46 Putusan

Nomor 485/Pdt.G/2016/PN Jkt.UtnJ36.Bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UUPT adalahketentuan tentang prosedur dan mekanisme pemindahanhakatas saham dan bukan mengenai Gadai Saham danuntuk diketahui ketentuan tentang gadai saham diatur dalamPasal 60, Pasal 52 dan Pasal 50 UUPT, dengan demikianargumentasi Penggugat terkait Perjanjian Gadai Saham yangmenjadi obyek gugatan yang mengacu pada ketentuan Pasal 57ayat (1) dan ayat (2) UUPT merupakan argumentasi yang samasekali tidak relevan dan

Bahwa tidak ada laranganbaik dalam UUPT maupun dalamAnggaran Dasar Perseroan untuk menggadaikansahamkepadaPerusahaan asing, dan kewajiban Penggugat adalah mencatat dalambukudaftarsaham tentang adanya gadai sahamyang tentunyasetelah menerima pemberitahuan dari Tergugat yang menggadaikansahamnya sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 60 ayat (3)dan Pasal 50 UUPT, sehingga dengan demikian secara hukum tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait: (i)Perjanjian Gadai Saham

Bahwa seharusnya menurut UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan terbatas (UUPT), Akta No. 41/2009 tersebutharus diberitahukan dan dimintakan persetujuan kepada MenteriHukum dan HAM RI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal Akta Notaris yang membuat perubahan anggaran dasarsebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 21 ayat ( 1) ayat (2),ayat ( 7 ) dan ayat ( 8 ) UUPT, namun demikian hal tersebut tidakdilakukan oleh Direksi PT SPP;9.

Hal ini sesuai danberdasarkan Pasal 94 ayat ( 6 ) UUPT, yang berbunyi Dalam HalRUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut mulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS.

Kemudian berdasarkan Pasal 94ayat ( 7 ) UUPT, terhadap perubahan Direksi dan Komisarisdimaksud harus dilakukan pemberitahuan kepada Menteri untukdicatat dalam daftar perseroan sebagai pemenuhan asaspublisitas agar belaku pula bagi pihak ketiga;10.Bahwa demikian pula terkait dengan peralihan saham danpemegang Saham Lama kepada Pemohon sebagaimana termuatdalam Akta No. 41/2009, secara kontraktual telah berlakunya danmengikat para pihak, akan tetapi secara administrasi menurutPasal 56 ayat (3) UUPT

Pasal 79 jo.Pasal 94 ayat (7) dan (9) UUPT);12. Bahwa akibat tidak dilakukannya pemberitahuan dan permohonanpersetujuan kepada Menkum dan HAM RI terhadap Akta No.41/2009 tersebut di atas sebagaimana yang diperintahkan olehPasal 21 ayat (7) dan ayat (9) UUPT. Makan Permohonan menjaditerhalang hakhaknya secara administrasi karena bersadarkanPasal 94 ayat ( 8 ) UUPT.

Bahwa oleh karena halhal tersebut di atas, sesuai Pasal 79 ayat(2) huruf a, Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) UUPT. Pemohoan telahmeminta Termohon untuk menyelengarakan RUPS LB PT SPP,melalui surat Pemohon No. N&A/NP/SSJW/IV/20110115 tanggal1 April 2011, Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS LB PTSPP, disertai dengan tembusan kepada Termohon Il.

Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 1 UUPT yang berbunyi :Hal Hal 3 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN. Jkt.

BUMI SEBIDANG ALAS, juga mendasarkan padaPasal 80 ayat (2) UUPT. Pasal 80 ayat (2) UUPT berbunyi :Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberianizin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumirtelah membuktikan bahve persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wejar untuk diselenggrakannya RUPS.

Penetapan perubahan anggaran dasar; (vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT);b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya; (vide:Pasal 38 ayat (1) UUPT);. Penambahan modal perseroan; (vide: Pasal 41 ayat (1) UUPT);. Pengurangan modal perseroan; (vide: Pasal 44 ayat (1) UUPT);. Persetujuan rencana tahunan; (vide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);77> 0 QA OPengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; (vide: Pasal 68ayat (1) dan (2) UUPT);g.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; (vide: Pasal69 ayat (1) UUPT);h. Penetapan penggunaan laba; (vide: Pasal 71 UUPT);Hal Hal 11 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.8.i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris; (vide:Pasal 94 jo. Pasal 105 jo. Pasal 111 UUPT);j.

Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang meuajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana KetentuanPasal 80 ayat (3) huruf b UUPT.

Dan berdasarkan Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tidakmenetapkan jangka waktu jabatan Direksi dan Dewan Komisaris (DK).Halaman 12 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (8) UUPT hanya menyatakan bahwaanggota Direksi dan DK diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali.

Nomor 667 K/Pdt/2017melanggar ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (3) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnyadisebut sebagai UUPT 40/2007);Pasal 94 ayat (1) dan (8) UUPT 40/2007(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS(2) ...(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali.

Pendapat ahli yangdiajukan oleh Termohon Kasasi tersebut salah karena pendapatnyabertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUPT 1/1995 juncto Pasal 34ayat (2) UUPT 40/2007 yang pada intinya mengatur bahwapembayaran nilai saham perseroan oleh para pendiri/pemegangsaham dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:i) Tunai;Halaman 23 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017iil) Bukan tunai/benda bergerak dan/atau tidak bergerak;.

Ketentuan mengenai inbreng (setoran modal) dalam bentuk selainuang tunai, tanah dan bangunan in casu, pada UUPT diatur denganjelas dan tegas tanpa perlu penafsiran apapun yaitu sebagai berikut:i. Pasal 27 UUPT 1/1995a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang danatau dalam bentuk lainnya ;b. Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lainsebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penilaian hargaditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan;c.

ArnolBaramuli, S.H., M.H., menurut Pasal 27 ayat (20 UUPT 1/1995 junctoPasal 34 ayat (2) UUPT 40/2007 harus dinyatakan dengan tegasdalam anggaran dasar dan dinilai oleh ahli yang tidak terikat denganperseroan;Dengan demikian jelas, segala bentuk setoran saham dalam bentukapapun, baik uang tunai maupun benda tidak bergerak, akan tertuangpada Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan.

02 Februari 2011 sampaidengan didaftarkannya gugatan a quo, Para Tergugat tidak pernahmelakukan penyusunan rencana kerja dan menyampaikan laporan tahunankepada RUPS serta penyelenggaraan RUPS tahunan sebagaimanadiamanatkan UUPT dan anggaran dasar;Bahwa menurut hukum Para Tergugat bertugas dan bertanggung jawabuntuk menyusun rencana kerja dan menyampaikan laporan tahunan kepadaRUPS sebagaimana diamanatkan Pasal 63 juncto Pasal 66 juncto Pasal 78ayat (2) UUPT juncto Pasal 17 huruf a dan huruf c dan

Pasal 63 UUPT:1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahunbuku yang akan datang;2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jugaanggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang;b.

66 juncto Pasal 78 Ayat 2 UUPT juncto Pasal 17 huruf a danhuruf c dan Anggaran Dasar PT KDE telah menimbulkan berbagaipersoalan internal KDE yang pada ujungnya akan merugikan PT KDE;Bahwa menurut hukum Para Tergugat juga berkewajiban melakukanpengawasan atas kebijakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalamPasal 108 Ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"):Pasal 108 Ayat 1 UUPT:"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,jalannya

Pemohon Kasasi pada waktu mengajukangugatan a quo telah sejalan dengan ketentuan dalam anggaran dasarperseroan juncto Pasal 98 Ayat 1 UUPT yang mengatur sebagai berikut:"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan":Ketentuan tersebut pun sejalan dengan Pasal 98 Ayat 3 UUPT, yangmengatur sebagai berikut:"Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksudpada Ayat 1 adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam undangundang ini, anggaran

dasar atau keputusan RIJPS";Bahwa, pengertian/definisi mengenai "benturan kepentingan (conflict ofinteres)" tidak dijelaskan secara rinci dalam UUPT.

Berdasarkan dokumen di atas, tidakterbantahkan bahwa kewajiban direksi Tergugat sebagaimana Pasal 67(1) UUPT 2007 tersebut telah dilaksanakan.

Jadi, ada keadaan dan tahapan yang harus dipenuhi terlebihdahulu sebelum suatu dividen dapat dibagikan.Kami kutip pasalpasal di dalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang jelasmenyatakan hal tersebut di atas.Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995.(2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersihsetelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegangsaham sebagai dividen.Pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT 2007:(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi

Para Tergugat juga menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi Tergugat IIdan Tergugat Ill untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya di Tergugat .76.UUPT 2007 menegaskan bahwa saham dimiliki oleh pemegang saham dandapat dialinkan sesuai ketentuan yang ada di dalam UUPT 2007 dananggaran dasar perseroan yang bersangkutan.

1995 dan UUPT 2007, tidak ada perbuatanTergugat Il.

Tergugat IH. dan TergugatIVyang memenuhiunsurkesalahan karena seluruhnya sesuai dengan UUPT 1995 dan UUPT2007.

Pasal 82ayat (1) dan (2) UUPT serta Pasal 11.1.a.

Baik Direksi sesuai dengan Pasal 92 UUPT, maupun Dewan Komisarissesuai dengan Pasal 108 ayat (2) UUPT, dalam menjalankan fungsi dantugasnya harus selalu untuk kepentingan perseroan dengan mendasarkandan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT. Bahwa Perseroan,Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS tidak terikat pada Perjanjian AntarPemegang Saham (PAPS);Hal 80 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI4.

Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal12 angka 1 huruf a jo.

Turut Tergugat mengutip Pasal 105 ayat (1) UUPT No. 40/2007 danPasal 94 ayat (1) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 13.4 Akta No. 26tertanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut:Pasal 105 ayat (1) UUPT No. 40/2007:Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Pasal 94 ayat (1) UUPT No. 40/2007:Anggota Direksi diangkat oleh RUPSPasal 13.4. Akta No. 26 tertanggal 26 Oktober 2010:Hal 166 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI13.4.

Pasal 82ayat (1) dan (2) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 11.1.a.

Bahwa PEMOHON' mengajukan Permohonan a quo denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (2)UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang pada pokoknya menyatakan 1 (satu) atau lebihPemegang Saham yang bersamasama mewakili 1/10 atau lebihpemegang Saham dapat meminta diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Selengkapnya berikut Kami kutip Pasal 80 ayat (1) UUPT dan Pasal 79ayat 2 UUPT:Pasal 80 ayat (1) UUPT:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris

ketentuan Pasal 79 ayat (5) UUPT berbunyi sebagaiberikut:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79ayat (5) UUPT, PEMOHON tidak pernah menerima pemanggilanRUPSLB dari Direksi TERMOHON;Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh DireksiTERMOHON, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT,PEMOHON' kemudian

(5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atauBahwa oleh karena Dewan Komisaris dari TERMOHON telah menerimasurat tersebut tanggal 15 Maret 2019 maka Dewan KomisarisTERMOHON wajib melakukan pemanggilan RUPSLB paling lambat 15(lima belas) hari setelan surat tersebut diterima atau paling lambattanggal 30 Maret 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79ayat (7) UUPT;Selengkapnya ketentuan pasal 79 ayat (7) UUPT berbunyi

sebagaiberikut:(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;Bahwa sampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal79 ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris TERMOHON tidak juga melakukanpemanggilan RUPSLB;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuanPasal 80 ayat (1) UUPT, maka PEMOHON mengajukan permohonan aquo

pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;Pasal 106 Ayat (6) UUPT: RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;Faktanya, RUPSLB PT.

Berdasarkan buktibukti tersebut, Pemohon telah memenuhipersyaratan formal untuk penyampaian Surat PermintaanHal. 2 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) UUPT jo. Pasal 19ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.Surat Permintaan telah memuat alasan bagi permintaanpenyelenggaraan RUPSLB;.

Oleh karenanya, sesuaidengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran DasarPerseroan, hanya RUPS, sebagai organ tertinggi dalam suatuperseroan terbatas (dalam hal ini Perseroan), yang berhakmempertimbangkan alasanalasan tersebut dan kemudian mengambilkeputusan.Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan/atau Komisarismerupakan hak penuh dari pemegang saham:9. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) UUPT jo.

Demikian pula halnyadengan anggota Komisaris, pemegang saham dalam RUPS dapatmemberhentikan anggota Komisaris melalui RUPS kapan sajaapabila dianggap perlu oleh pemegang saham (Pasal 101 ayat (1)UUPT jo. Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).

Oleh karena itu,permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang didasarkan atassurat Permintaan (vide Bukti P2), merupakan permohonan baru yangberbeda dan terpisah dari permohonan Pemohon yang diajukanterdahulu.20.Bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 66 UUPT, disisi lain,21disusun oleh pembuat UndangUndang untuk memberikanperlindungan terhadap pemegang saham.Ketentuan Pasal 67 UUPT dimaksud untuk mencegah agar jangansampai terjadi kebuntuan hukum sebagai akibat dari penolakan dariDireksi atau Komisaris

Oleh karena itu, dapat kiranyaKetua Pengadilan Negeri Padang memberikan ijin kepada Pemohonuntuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB..Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPT ditegaskanbahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijinHal. 9 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB merupakanpenetapan instansi pertama dan terakhir.Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PenjelasanPasal 67 ayat (4) UUPT disebutkan sebagai berikut