Ditemukan 4200 data
70 — 50
Adisarana Mandiri Abadi adalah Perusahaankena pajak, akan tetapi pada Bulan Juni sampai dengan Desember 2000 danmasa pajak Januari sampai dengan Maret 2001 sistem di Kantor Pajak tersebuttidak bisa mengakses tentang SPT masa PPN dari PT. Adisarana MandiriAbadi tersebut ;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;Saksi 12.
ANDI ARMASARI, SH
Terdakwa:
HELDI JAFAR
91 — 15
ujian praktikum dan ujian tulis, dan yang lulusakan melaksanakan simulasi kampus untuk mempersiapkan parapeserta mengikuti kegiatan outdoor, Kegiatan outdoor akandilaksanakan di Desa Pao Kec Tombolo Kab Gowa yang telahdigunakan sejak tahun 2004 dan pelaksanaan kegiatandirencanakan mulai dari tanggal 3 Juni 2016 sampai tanggal 6 Juni2016.Bahwa benar maksud kegiatan outdoortersebut yakni agar para peserta dapat mengaplikasi pelajaran yangtelah diterima dalam kegiatan Masa Orientasi 1, kegiatan indoor danMasa
65 — 42
Nefan Pratama Mandiri dan SAIFUDDIN BUAMONA BOT selakuPPK dan dengan diketahui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST selakuKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula,menandatangani kontrak pembangunan mesjid Raya Sanana Nomor910.916/645.8/MY08/45.CK/KS/2008 tertanggal O05 Pebruari2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.997.000.000, (limamilyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).Dengan waktu pelaksananana selama 329 Hari Kelender mulaidari tanggal 5 Pebruari 2008 sampai 31 Desember 2008 danmasa
31 — 26
Putusan Nomor 156/Padt.G/2021/PA.Sbhyang memperkosa dan mencabuli adik kandung Penggugat telahmembuat adik kandung Penggugat kehilangan kehormatan danmasa depannya, seluruh keluarga besar Penggugat tersakiti atasperbuatan Tergugat yang memperkosa dan mencabuli adikkandung Penggugat apalagi didapat informasi Tergugat merupakanResidivis pada kasus yang sama dan hal ini baru diketahui olehPenggugat, sebelum adik kandung Penggugat menjadi korbanpemerkosaan dan pencabulan oleh Tergugat, Tergugat juga
31 — 3
juta delapan ratus tujuh puluhlima ribu rupiah) dan selanjutnya dibuat Kontrak No. 425/0498.a/DP/2010tanggal 16 September 2010 antara Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru(Kepala Dinas/Pengguna Anggaran) dengan CV Teguh Rizqi Wijaya(terdakwa/direktur CV Teguh Rizqi Wijaya) dengan nilai Kontrak sebesarRp 433.875.000,( empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) dan masa kerja selama 80 (delapan puluh) harikalender terhitung sejak 16 September 2010 s/d 04 Desember 2010 danmasa
72 — 12
Yang mana isi draftpembagian harta bersama tersebut lebih didasarkan pada kepentingan danmasa depan anakanak.Berikut uraian pembagian yang tercantum dalam draft perjanjian pembagianharta bersama :Pasal 2Sebagai kompensasi atas peranjian ini, kedua belah pihak menyetujui dansepakat pembagiannya sebagai berikut :Tuan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Memiliki dan berhak sepenuhnya atas : Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 998, seluas 91 M2 (sembilanpuluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat
65 — 7
benar pekerjaan pemeliharaan jalan Sibabangun Pulo Pakkat Tahun2006 tersebut ada dibuat kontrak kerjanya yaitu yaitu surat PerjanjianPemborongan (kontrak kerja) Nomor : 04/SPP/PJJ/DAK/2006 tanggal 01Nopember 2006 dan Surat Penyerahan Lapangan dengan Surat Nomor :04/SPL/PJJ/DAK 2006 tanggal 01 Nopember 2006; e Bahwa benar pembangunan Pemeliharaan sarana dan prasana jalanSibabangun Pulo Pakkat Tahun 2006 pembangunan fisiknya dimulai padaawal bulan Nopember dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2006 danmasa
220 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan masa kerja makagugatan menjadi tidak jelas atau kabur;Selisin 15% x (2UP + UPMk) for service year until 30 June 2006, usia58 tahun dengan 56 tahun;Bahwa selisih 15% x (2UP + UPMkK) for service year until 30 June2006, harus jelas upah dan masa kerjanya , oleh karena gugatan tidakmencantumkan upah dan masa kerja maka gugatan menjadi tidak jelasatau kabur:Selisin 21,67% x big table from 1 Juli 2006, usia 58 tahun dengan 56tahun;Bahwa selisih 21.67% x big table from 1 Juli 2006, harus jelas upah danmasa
112 — 66
kepentingan karenannyapidana percobaan yang dijatuhkan tidak melanggar hukumyang ada, karena nilai tersebut merupakan tugas dari padaHakim sesuai dengan jenjang derajat Ssuatu perbuatanpidana dalam arti kesalahan disamping itu pula terdakwatelah mengabdi kepada Negara telah lama dan terdakwaselama ini berkelakuan baik, berdasarkan fakta yang adabelum ada kasus pidana yang bersangkutan, yang palingutama telah berbuat yang menguntungkan bagi masyarakatMukomuko dan hukuman selama perkara berjalan danmasa
93 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan untuk Program Pensiunberbasis pada penghargaan terhadap tingkat pendidikan (ijazah formal) danmasa kerja, seperti yang digunakan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Bahwa sistem Pengupahan hanya digunakan untuk menetapkan upahkaryawan, untuk pembayaran uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerjadan uang Penggantian Hak serta untuk pembayaran iuran Jamsostek.Sedangkan untuk Program Pensiun menggunakan Tabel Penghasilan DasarPensiun (PhDP) yang mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 5 KeputusanMenteri
202 — 76
Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal193 (2) b KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan danmasa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat(1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam
42 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu daerah yang secaraekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapikeadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dansulit dijangkau oleh transportasi umum, sehingga untuk mengubahpotensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yangnyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi danmasa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairantaut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meteryang dasar lautnya
MUH. SYUKUR, SH
Terdakwa:
1.RINTO DJAKO Alias RINTO
2.BAYU RENALDI SAPUTRA PAERA Alias BAYU
3.HERMANTO IDRUS Alias ANDI
4.SAPRIN KAHARU Alias APIN
5.MEYKEL DJAKO Alias KODIR
6.STEVEN ALDI LESAR Alias ALDI
7.MUJAHID FEBRIAN PAERA Alias IYAN
58 — 23
dalamperbuatan Para Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danmasa
NUR SAID
Terdakwa:
JONHEN alias ABU ILHAM
201 — 144
Yang bersangkutan mampu menceritakan masa kecil danmasa dewasanya dengan baik dan runut. Ditemukan adanya disfungsisomatik berupa keluhan fisik terkait masalah psikosomatik; disfungsiemosi berupa riwayat keinginan bunuh diri atau pikiran tentang kematian;disfungsi pikiran terkait pengataman tertentu; serta disfungsi hubunganinterpersonal berupa ketidakpercayaan terhadap orang lain;Bahwa ditemukan adanya indikasi sikap positif terhadap kelompokradikal Islam/NIINSIS/IS/DI, dalam bentuk:a.
ANDRI GUNAWAN
45 — 23
diadakan tindakantindakan hukum untuk mengisi kKekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut ; 7)Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentinganharta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingankepentingan pribadinya ;Menimbang, bahwa mengenai keadaan tidak hadir menurut pendapat ahli hukumsalah satunya menurut Tan Thong Kie, dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) masa, yaitu : masapengambilan tindakan sementara, masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal danmasa
58 — 14
dan besarnyadenda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sertaTerdakwa dalam perkara ini ditahan, maka dengan terpenuhinya ketentuan Pasal21 ayat (4) huruf a KUHAP dan dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4),Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka cukupalasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan danmasa
73 — 36
Pid.Sus.K/2013/PN.MdnMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidanaserta Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara, makadengan terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP dan denganmengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka cukup beralasan hukum untukmemerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan pada rumah tahanan negara danmasa
72 — 17
oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dinilai kurangtepat ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sertaTerdakwa dalam perkara ini ditahan, maka dengan terpenuhinya ketentuan pasal21 ayat (4) huruf a KUHAP dan dengan mengingat ketentuan pasal 221 ayat (4),pasal 193 ayat (2) huruf a dan pasal 197 ayat (1) huruf kK KUHAP, maka cukupalasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan danmasa
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada kenyataannya, Majelis Hakim PengadilanNegeri Karawang tidak mengindahkan permohonan Pemohon Kasasi, danmalah mempercayai keterangan para saksi yang penuh dengankebohongan itu (pada hal saat pemeriksaan saksi tersebut di mukapersidangan Majelis Hakim sendiri yang selalu mengatakan janganberbohong dan berbelitbelit karena kesaksian saksi menyangkut hidup danmasa depan Terdakwa) serta menjadi dasar pertimbangan dalamputusannya.
1.M. RAMADHAN NASUTION
2.Ardiansyah
Tergugat:
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
327 — 388
Pengadaan PNS adalah kegiatan untukmengisi kebutuhnan PNS yang dilakukanmelalui tahapan perencanaan, pengumumanlowongan, pelamaran, seleksi, peflgumumanhasil seleksi, pengangkatan calon PNS danmasa percobaan calon PNS, danpengangkatan menjadi PNS ; Pasal 1 angka 1 Perja 48/2011:Pengadaan Pegawai Negeri Sipil KejaksaanRepublik Indonesia yang selanjutnya disebutPengadaan adalah kegiatan untuk mengisi formasiPegawai Negeri Sipil Kejaksaan RepublikIndonesia yang lowong, yang terdiri dariHal. 50 dari