Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden presidan preferen priseden prepeden presoden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-01-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 14 Januari 2016 — DEDI KURNIADI, CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, WAHYU HARYADI, HERMANTO TOANI, NURDIN, ENANG SUPRIATNA, ERIS SUPRIATNA VS PT KOYO JAYA INDONSIA
89 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lainnya adalah sudah hilang rasa kepercayaanPenggugat terhadap Para Tergugat, motivasi Para Tergugat untuk bekerja danmengembangkan perusahaan sudah tidak ada lagi, dan Para Tergugat ternyatatidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik padahal masa kerjaPara Tergugat sudah terbilang lama, dan faktanya Para Tergugat sudah tidakmenginginkan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat;Bahwa apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkanketidakharmonisan kerja serta menimbulkan preseden
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 21-02-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Skg
Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 8
  • jawaban dalam perkara perdata Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Skgmengingat perkara tersebut telah berproses hampir 5 bulan dan telahmemasuki agenda pembuktian para (Penggugat telah mengajukan buktisurat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa);Bahwa selama proses tersebut, Tergugat telah dipanggil secara patutnamun tidak menggunakan haknya sehingga dengan sendirinya telahmengakui secara diamdiam dengan apa yang telah didalilkan oleh paraPenggugat selain itu, hal ini juga akan menjadi preseden
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-09-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 122-K/PM III-16/AD/IX/2016
Tanggal 10 Nopember 2016 — Terdakwa : Praka Ilyas, Oditur Militer : Mayor Chk Hasta Sukidi, SH.
80 — 24
  • Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah penyalahgunakanNarkotika golongan , dapat memberikan preseden dan pengaruh buruk baik terhadapkesehatan Terdakwa, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupandisiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga apabila perbuatan Terdakwa semacamini tidak diambil tindakan tegas dan Terdakwa akan terlena dan terus menerusmenggunakan obatobat terlarang tersebut berakibat dapat merusak kehidupan keluargaTerdakwa dan mental masyarakat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
289 — 266
  • Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI,Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia KSBSI dan Gabungan Serikat Buruh Independen GSBI, akantetapi mengabaikan kepentingan yang lainnya, maka akan memberikan preseden yangburuk karena akan berpotensi mengancam eksistensi 257 perusahaan di 11 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang pada akhirnya apabila seluruh perusahaan tersebut gulung tikarmaka yang terkena dampak justru ratusan ribu pekerja/buruh
    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI,Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Konfederasi Serikat Buruh438Sejahtera Indonesia KSBSI dan Gabungan Serikat Buruh Independen GSBI, akantetapi mengabaikan kepentingan yang lainnya, maka akan memberikan preseden yangburuk karena akan berpotensi mengancam eksistensi 257 perusahaan di 11 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang pada akhirnya apabila seluruh perusahaan tersebut gulung tikarmaka yang terkena dampak justru ratusan ribu pekerja/buruh
    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI,Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia KSBSI dan Gabungan Serikat Buruh Independen GSBI, akantetapi mengabaikan kepentingan yang lainnya, maka akan memberikan preseden yang574buruk karena akan berpotensi mengancam eksistensi 257 perusahaan di 11 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang pada akhirnya apabila seluruh perusahaan tersebut gulung tikarmaka yang terkena dampak justru ratusan ribu pekerja/ buruh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-04-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1790 K / Pid.Sus / 2014
Tanggal 15 April 2015 — DAVID EFFENDI
60 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasbi (Bukti T.83) dengan perkara Pemohon Kasasidengan alasannya, bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak ada kewajiban bagipengadilan bawahan untuk mengikuti atau menjadikan preseden Putusan MahkamahAgung dalam suatu perkara termasuk Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak tundukdan terikat terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1094 K/Pid.Sus/2011tanggal 29 Nopember 2011 a.n Tersangka H.A Hasbi dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/PDT/2016
Tanggal 25 April 2016 — Ny Ir KUSUMO PURWANTI DEWI VS ABDUL MUIN SANDEWANG (alm), diwakili oleh ahliwarisnya SANDRA DEWI ANGGRAENI SANDEWANG, DKK
127 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keputusan Majelis Hakim pada tingkat pertama sampaidengan tingkat kasasi untuk terus memeriksa, mengadili bahkanmemutus perkara a quo, yang secara absolut bukan atau diluar darikewenangan yang dimilikinya, jelas telah menabrak ketentuan hukumyang berlaku, yang lambat laun jika dibiarkan menjadi preseden burukdalam penegakan hukum dan mengacaukan sistem peradilan diIndonesia yang telah diatur berdasarkan ketentuan undangundang diatas;.
Pengadilan PN LABUHA Perdata
Register : 05-07-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN LABUHA Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbh
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
1.YAMIN HASAN
2.RAMAN AHYA, M.Sc.,M.Pd., Si.
3.AMIRUDIN LA DAE
Tergugat:
1.Kementrian Agama
2.Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Utara
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Selatan
2.Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan
3.Kepala Desa Madapolo Barat
156 — 159
  • Sungguh terlalu naif dan sangat memalukan hal ini untukdipermasalahkan, akan tetapi memang harus ditanggapi dan tidak bisadiabaikan begitu saja, karena bisa menjadi preseden buruk kedepan,dimana sesorang yang memiliki bidang tanah tetapi belum bersertifikatyang berbatasan dengan bidang tanah milik seseorang yang telahbersertifikat, dan dalam sertifikat dimaksud disebutkan tanah yangberbatasan yang belum bersertifikat tersebut sebagai tanah negara,maka sangat mungkin bahwa setiap orang yang mengalami
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 19-09-2016
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK
Tanggal 11 Agustus 2015 — Terdakwa III Bendi,ST.MT., Als Pak Bendi Bin Raban Anggen,
71 — 35
  • ADIRAMABAHAN, MT;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Ill terbukti telah ikut menikmati uang yang diperoleholeh Terdakwa dan Terdakwa Il dari pemohon IMB dan oleh karena itu demiHalaman 70 dari 75 hal Put No.2/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.keadilan dan kepastian hukum maka terhadap Terdakwa Ill tetaplah harus dijatuhi pidana penjara;Menimbang, bahwa bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebutmengakibatkan preseden buruk bagi penerbitan lin Mendirikan Bangunan
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-03-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 1/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR
Tanggal 17 Maret 2016 — Nama lengkap : SAID AMBRI, SH. Bin ALI ; Tempat lahir : Tanjung Selor – Kabupaten Bulungan ; Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / 13 Agustus 1958 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jalan Bunga Rampai No.67 RT.37, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ; A g a m a : Islam ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Kantor BPN Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
71 — 17
  • PemerintahDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara ;e Perbuatan terdakwa menjadi preseden aparat pertanahan dalam menjalankantugas pokoknya;Hal hal yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangan;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;e Terdakwa belum pernah dipidana ;e Terdakwa telah mengabdikan dirinya sebagai PNS lebih kurang selama 34tahun ;e Terdakwa memasuki masa pensiune Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatan korupsi.Menimbang, bahwa karena terdakwa telah
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 10-08-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 346/Pdt.Bth/2018/PN Smg
Tanggal 8 April 2019 — Penggugat:
PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
Tergugat:
1.LOEKITO RAHARDJO HIDAJAT
2.OLIVIA SVASTI HIDAJAT
3.STEPHANIE ASTU HIDAJAT
Turut Tergugat:
1.TJAHAJANINGSIH
2.LUHUR WIBOWO HIDAJAT
3.ANGELAWATI
4.ROOSILAWATI HIDAJAT
5.SURJO LUHUR HIDAJAT
6.SAPTO UTOMO HIDAJAT
7.BAMBANG WALUJO HIDAJAT
8.ALEXANDER HIDAJAT
9.JASON HIDAJAT
10.LEONARD HIDAYAT
11.DANIEL HIDAJAT
12.DEBORAH HIDAJAT
13.PAMELA HIDAJAT
14.TAN BIAN TJONG SH
133 — 32
  • Dan apabila Gugatan ini (Derden Verzetini) diteruskan/ dikabulkan akan menimbulkan preseden buruk bagidunia peradilan karena kedudukan Pelawan tidak boleh merangkapsekaligus sebagai Terlawan/Turut Terlawan dalam perkara yang sama,meskipun di satu sisi bertindak atas nama Perusahaan namun di sisilain bertindak sebagai diri pribadi. Hal ini Tidak wajar/tidak lazim dandapat diduga penuh Conflict of interest.4.
    Dan apabila Gugatan ini (DerdenVerzet ini) diteruskan/ dikabulkan akan menimbulkan preseden buruk bagidunia peradilan karena kedudukan Pelawan tidak boleh merangkapsekaligus sebagai Terlawan/Turut Terlawan dalam perkara yang sama,meskipun di satu sisi bertindak atas nama Perusahaan namun di sisi lainbertindak sebagai diri pribadi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, dk vs. ANI SETIAWAN, dk
189 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadjon juga menjelaskan:Pembentukan hukum Civil Law dilakukan melaluiundangundang dan kodifikasi sedangkan Common Lawmelalui Preseden (Judge made law);Halaman 61 dari 80 halaman Putusan Nomor 570 K/Pdt/201534.2.34.3.Hingga saat ini, tidak pernah ada larangan di dalam peraturanperundangundangan manapun (di dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KitabUndang Undang Hukum Perdata, dan sebagainya) bahwaseseorang dilarang melakukan penghibahan saham dengan latarbelakang atau
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 65/PID.SUS/2019/PT BDG
Tanggal 9 April 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RIDWAN GAOS NATAKUSUMA, SH
Terbanding/Terdakwa I : MUHAMAD ASYRIL RUSLI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG SUGIARTI
83 — 55
  • Selain hal tersebutmenurut kami putusan Majelis Hakim tidak memenuhi unsurkemanusian, edukatif dan keadilan padahal seharusnya MajelisHakim dalam membuat suatu putusan haruS memenuhi danmempertimbangkan keselurunhan unsur kemanusian, edukatif dankeadilan tanpa kecuali, Putusan pemidanaan tersebut sangatlahmencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalamkehidupan Masyarakat dan akan menjadi preseden yang burukdalam hal penegakan hukum ;Bahwa putusan a quo yang terlalu ringan dan bahkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 30-05-2011 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 305/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Mei 2012 —
74 — 48
  • kalaupun dan seandainhyapun Penggugat tetap pada dalilnya yangmengatakan RUPS/RUPSLB yang di lakukan oleh Tergugat I, TergugatII dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, haltersebut senyatanya adalah urusan internal dan Para Pemegang Sahamperseroan (Tergugat I, II dan III) sehingga tidak dapat di bebankan dan dialihkan pertanggungjawabannya kepada Tergugat V selaku kreditor yangberitikad baik. karena hal tersebut akan sangat merugikan Tergugat V danakan menimbulkan ketidakpastian dan preseden
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 10-04-2012 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 629/PDT.G/2011/PN.SBY
Tanggal 10 April 2012 — RONNY WIJAYA VS P. ANDRY WIJAYA DKK
64 — 31
  • ., Notaris di Surabaya dengan tegasharuslah ditolak karena hal tersebut dapat menjadi preseden buruk atau acuanYurisprudensi untuk meLEGALkan perbuatan jual beli di bawah tangan atastanahtanah yang sedang dalam sengketa, padahal menurut hukum danketentuan perundangundangan yang berlaku tanah yang masih dalam sengketatidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan ; Bahwa petitum PENGGUGAT INTERVENSI yang meminta agar Para TergugatIntervensi dan atau siapapun juga yang menguasai tanah obyek sengketa dalamperkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; H.A. Wadudi Nurhasan, S.Sos
40 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindak PidanaKorupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadaphakhak sosial dan hakhak ekonomi masyarakat, dan karena itu TindakPidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasamelainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, sehingga dengan tidakadanya hukuman denda akan menjadi preseden buruk dalam penangananperkara Korupsi ;Bahwa seharusnya judex facti (Pengadilan Tinggi), melihat faktapersidangan melalui tuntutan Pemohon Kasasi /Jaksa PenuntutUmum danputusan
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 19-09-2016 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 18-01-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1027/Pdt.G/2016/PA.JP
Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
Direktur Korporasi dan Syariah pada PT. Bank DKI
Turut Tergugat:
GAMAL WAHIDIN, S.H., Notaris PPAT
258 — 83
  • disaat satu hariacara Bank DKI memasang iklan, sehingga sangat mengganggupadahal acara sudah dijadwalkan empat bulan sebelumnya;Bahwa pada saat pemasangan spanduk oleh Bank DKI, komentaratasan/management PT Hardys Retailindooleh karena kita punyautang, maka biarkan saja;Bahwa dengan adanya sikap dan tindakan Bank DKI tersebut, parainvestor yang sudah rencana mau membeli lansung membatalkanrencana tersebut;Bahwa dampak dari kejadian tersebut hingga kini sangatmerugikan Penggugat sekaligus menimbulkan preseden
Pengadilan PN SUKABUMI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-08-2019 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 12/Pdt.G/2019/PN SKB
Tanggal 17 Juni 2020 — HARIS MULYADI (penggugat) LAWAN 1.VINCENT WIDJAYA 2.ROY INDRA DHARMAWAN Turut Tergugat: 1.NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH 2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI (para tegugat)
252 — 51
  • B,secara jelas dan nyata Para Tergugat telah memenuhiunsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diaturdalam Pasal 1365 KUH Perdata dan wajib menggantiseluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat;Telah terdapat preseden tetap perihal pengesahan akta jual beli olehpembeli yang beriktikad baik;27.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Perijinan
Register : 28-07-2008 — Putus : 28-01-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 14/G/2008/PTUN-BKL.
Tanggal 28 Januari 2009 — PT. NUSA PALAPA MINERALS; melawan BUPATI LEBONG dan PT TANSRI MADJID ENERGI
114 — 343
  • Hal ini pun sudah menjadi preseden dan sudahpernah diajukan dalam perkara PT. Kobatin dan PT.Tambang Timah Tbk(persero); Disamping itu, tidak ada ketentuan yang secarajelas melarang pembesaran wilayah baru yang tidaktermasuk dalam wilayah Kuasa PertambanganEksplorasi. 180Berdasarkan hal hal diatas, maka penerbitan objeksengketa tidak bertentangan dengan ketentuanyang dipersyaratkan dalam lampiran 1 angka 6huruf (a) Jo.
    Hal ini pun sudah menjadi preseden dan sudahpernah diajukan dalam perkara PT. Kobatin dan203Putusan Nomor : 14/G/2008/PTUN.BKL hal.204PT. Tambang Timah Tbk(persero). Disamping itu, tidak ada ketentuan yang secarajelas melarang pembesaran wilayah baru yangtidak termasuk dalam wilayah Kuasa PertambanganEksplorasi. Berdasarkan hal hal diatas, maka penerbitanobjek sengketa tidak bertentangan denganketentuan yang dipersyaratkan dalam Lampiran 1angka 6 huruf (a) Jo.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-06-2011 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Januari 2014 — SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH. Lawan 1. PT .TH INDOPLANTATION. 2. PT INDOPALMS SDN BHD. 3. PT INDO INDUSTRIES SDN BHD. 4. LEMBAGA TABUNG HAJI. 5. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. 6. NOTARIS SUTJIPTO.
272 — 239
  • Bahwa dengan demikian, adalah wajar dan sepantasnya apabila Majelis Hakim yangterhormat menerima eksepsi doli mail/doli praecentis yang diajukan oleh Tergugat , Il,dan Ill, demi, mencegah terjadinya preseden yang buruk terhadap proses peradilan diIndonesia, dan demi menetapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringanserta demi kepastian hukum, dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapatditerima (niet oatvankelijk verklaard).E.
    mali/doli praecentis yang diajukan oleh TERGUGAT IV, demimencegah adanya preseden yang buruk yang mungkin dapat terjadi pada prosesperadilan di Indonesia, dan demi menerapkan asas peradilan sederhana, cepat danbiaya ringan serta demi kepastian hukum, dengan menyatakan Gugatan PENGGUGATtidak dapat diterima (nie't ontvankelijk verklaard).Il DALAM POKOK PERKARABahwa halhal yang telah dikemukakan pada bagian dalam Eksepsi mohon dianggapsebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 12-02-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 23 / Pid.Sus / Tipikor / 2012 / PN.Bjm
Tanggal 12 Februari 2013 —
22 — 3
  • SUKARDIONO, MARZUKI, ST telah melakukanperbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang dapatmerugikan keuangan Negara, sehingga dalam hal ini telah terjadi tebang pilihdalam pemberantasan tindak pidana Korupsi dan penzoliman terhadap diriterdakwa yang akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum;Menimbang, bahwa bukan kapasitas dan kewenangan Majelis untukmenentukan siapa yang akan dijadikan terdakwa dalam suatu perkara, semua ituadalah kewenangan dari Penuntut Umum, apalagi dalam