sebagai berikut Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII BengkuluNomor : 011 / KPTS / B Sum VII / 2007, tanggal 11 Januari 2007tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Irigasi danRawa Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA. 2007; Notulen langkah langkah yang disiapkan oleh Panitia Pengadaanbarang / jasa dalam pelaksanaan kegiatan lelang ; Pengumuman lelang ; Daftar peserta lelang ; Berita Acara Pemasukan Dokumen penawaran ; Berita Acara Evaluasi Administrasi, tekhnis

TJIN TJING Bin PHAN WAN YUN (Alm) yang diajukan oleh PenuntutUmum sebagai terdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalamsurat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan danmengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis

Yahyae Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) diwilayah Kecamatan Cot Girek yang bertugas mengarahkan, membantu danmembina kelompok tani dalam hal masalah tekhnis di lapangan;e Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan Ketua KUD Bukit Makmuryang bertempat di Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten AcehUtara;e Bahwa saksi ada menghadiri rapat di aula KUD Bukit Makmur pada bulanMaret 2012 yang dihadiri oleh 16 (enam belas) Ketua Kelompok Tani (KKT),terdakwa, pengurus

Salmunsebesar Rp/700.000,00 tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli) ;3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahul uan Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesarRp5.175.000,00 (asli) ;3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp5.175.000,00 (asli) ;4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp3.900.000,00 (asli);2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI.

Salmunsebesar Rp/700.000,00 tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 :3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahul uan Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesarRp5.175.000,00 ;3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp5.175.000,00 :4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp3.900.000,00 ;2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI.

Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kelompok Ternak Lembu Aji kepada Ketua Tim Tekhnis Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Dana Bansos APBN-P 2010 Kota Pekalongan ; 15. Surat Persetujuan Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan ; ----16. Rekening koran Bank BRI nomor rekening 3690-01-015857-53-3 atas nama Kelompok Ternak Lembu Aji ; --------------------------------17.

(dilakukanpenuntutan secara terpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) PenyediaanJasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) KotaGorontaloTA. 2011 serta saksisUPARTI UNO, SE., (dilakukan penuntutan secara terpisah)selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik Dan Perpustakaan KotaGorontaloTA. 2010 dan TA. 2011.Pada tanggal01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31Desember 2011 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010

(Dilakukan penuntutan secara terpisah)selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selakuKepala Seksi Pengelola Data Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP)Kota GorontaloTA. 2011 serta Saksi Suparti Uno, SE., (Dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor

Tata cara verifikasi tekhnis;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwaprosedur pengajuan IUPHKm meliputi:1. Pengajuan permohonan kepada Menteri;2. Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi;3. Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi, Direktur Jenderalmenyatakan persyaratan administrasi lengkap dan memerintahkan kepalaUPT untuk melakukan verifikasi teknis.4. Kepala UPT membentuk Tim Verifikasi;5.

dalam pembuktian para pihak tidak adapertentangan terkait prosedur sebagaimana dimaksud peraturan di atas dantidak ada juga bukti untuk itu, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwaHalaman 96 dari 102 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUNJKT.hal yang tidak dipermasalahakan para pihak adalah bukan sengketa dankarenanya tidak perlu dipertimbangkan, tetapi setidaknya dalam konsideranmenimbang objek sengketa 2 diketahui bahwa Gapoktan Naga Jaya telahmengajukan IUPHkm dan telah dilakukan verifikasi tekhnis

Buana Usada Alkesindo ;Dari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakanmemenuhi syarat kualifikasi;Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukanevaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasiadministrasi terhadap dokumen penawaran masingmasing peserta yaitu CV.Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. BuanaUsada Alkesindo, dan CV.

No. 29 K/Pid.Sus/2016Dari hasil evaluasi kualifikasi kKedua perusahaan tersebut dinyatakanmemenuhi syarat kualifikasi;Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukanevaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasiadministrasi terhadap dokumen penawaran masingmasing peserta yaitu CV.Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. BuanaUsada Alkesindo, dan CV.

Dan dalam hal ini Dinas Energidan Sumber Mineral Kabupaten Batang Hari sebagai Satuan KerjaHalaman 26 dari 143 Halaman Putusan No. 26/G/2014/PTUNJBIPerangkat Daerah Tekhnis bidang Pertambangan, juga telahmelakukan pemberitahuan dan teguran melalui surat berkenandengan kewajibankewajiban yang harus dipenuhi Penggugat.Faktanya, pelunasan iuran tetap tersebut dibayarkan Penggugatpada tanggal 16 September 2014 setelah terbitnya ObjekGugatan.

jangka wakyu IUP Eksplorasiadalah selama 7 Tahun ;Dalam ketentuan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 ditentukanbahwa IUP Eksplorasi itu beberapa tahap kegiatan, tahap kegiatanpenyelidikan umum, tahap kegiatan eksplorasi, tahap kegiatan studykelayakan, dari beberapa tahap kegiatan itu bisa dilakukan perpanjanganBahwa dalam UndangUndang Nomor4 Tahun 2009 mengatursedemikian rupa persyaratanpersyaratanyangharusdilengkapiolehoemohonuntuk =mendapatkan izinpertambangan antara lain persyaratan administrasi, tekhnis

Selayar T.A. 2014;

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis Kegiatan (PPTK);

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Bendahara;

- 1(satu) Lembar Surat Kuasa Oleh Lk. Ir. SALAHUDDIN selaku Direktur Cv. WIDYAH MITRA KONSULTAN kepada Lk.

penunjukan dan pengangkatan pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2014;

- 1(satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum Nomor :600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen (PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;

- 1(satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentang penunjukan/ pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis

Pemerintah daerahPutusan Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 12 dari 951) Dalam melaksanakan tender / lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut : Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang / cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahli tekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman

Pemerintah daerah5) Dalam melaksanakan tender / lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut :Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang / cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahli tekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman membangun kapal, terutama membangun kapalperikanan

Wan Samsi dan juga selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan PemerintahKota Tanjungpinang tahun anggran 2009 membuat surat undangankepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan suratNomor : 005/ADMPUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 PerihalUndangan Acara Rapat musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dariIntansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanah untuk PembangunanSekolah Dasar Terpadu di Keluarahan Pinanng Kecana KecamatanTanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapi

Wan Samsi dan juga selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan PemerintahKota Tanjungpinang tahun anggaran 2009 membuat surat undangankepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan surat Nomor : 005/ADMPUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 PerihalUndangan Acara Rapat musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dariIntansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanah unntuk PembangunanSekolah Dasar Terpadu di Keluarahan Pinanng Kecana KecamatanTanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapi

Tersangka kalau di temukan atau katakanlah terdapat alatbukti yang mencukupi yang mendasari penyidik untuk menetapkanTersangka, itu merupakah kewenangan Penyidik, kita tidak bisa mengukurlama atau cepat;Bahwa kalau dipisahkan berarti penegasannya ada pada pemberkasannya,yaitu pemisahan berkasa perkaranya, tetapi untuk tetapi konfirmasipembuktian atau konfrmasi status Tersangkanya semua tergantung padafakta penyidikan itu, jadi pemisahan pemberkasan perkara itu menurut padaalasan alasan yang bersifat tekhnis

yang lain menyatakan kalau proyek iturekayasa, logika pembuktian pidana itu menunjuk pada perbuatan yangsifatnya materiil, jadi dimensinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapiada cara memperoleh alat bukti yang diatur misalnya alat bukti forensik, ituada Perkap yang mengatur tahapantahapannya, atau autopsi, ketikaprosedurnya dilanggar maka alat bukti itu menjadi tidak valid;Bahwa tiaptiap orang yang diperiksa itu berdiri diatasnya prosespembuktian yang di pisah, itu sudah menjadi bagian dari tekhnis

Kemudianpelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa KASMADIYANSAH Bin MASKURyang tanpa menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis sebagaimanayang dimasukkan di dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dariPT.

Seruyan secara tidak sah menurut Perpres No.54tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah serta perubahannyakarena Terdakwa KASMADIYANSAH Bin MASKUR bukan merupakanpengurus/karyawan perusahaan yang berstatus tenaga kerja tetap pada PT.Karya Pribadi Pusaka, kemudian terdakwa juga tidak pernah meminta ijinatau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selaku PenggunaAnggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untukmenggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yang

Karya Pribadi Pusaka, kemudian terdakwa juga tidak pernahmeminta ijin atau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selakuPengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)untuk menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yangtertera dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.

Bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan keuanganDesa.b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, PerubahanAPBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.d. Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesa.e. Menyusun Pelaporan pertanggung Jawaban pelaksanaan APBDesa.f. Melakukan Verifikasi terhadap buktibukti penerimaan dan pengeluaranAPBDesa.

Pemeliharaan Kantor Desa; Bahwa dalam pekerjaan penggalian/pengerukan irigasi desa di Desa MuaraJalai menggunakan Dana Desa untuk pelaksana kegiatan tidak ada yangditunjuk secara tertulis akan tetapi sebelum dimulai pekerjaan saksi selakuSekdes dan selaku Ketua Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa(PTPKD) Desa Muara Jalai pernah bertanya kepada Pj. Kepala Desa MuaraJalai Sdr.

ABRAR bahwa untuk menghasilkan jalan semenisasidengan panjang 100 Meter, lebar 2 Meter dan ketebalan ratarata 12centimeter dibutunkan 100 Sak Semen, 20 M3 pasir , dan 25 M3 kerikil,masih tergolong wajar walaupun terdapat kelebihan, dimana dalam 100Meter lari (M) menggunakan pasir 20 M3 dan kerikil 25 M3, sedangkanberdasarkan perhitungan tekhnis bahwa dalam 100 Meter lari (M)dibutuhkan pasir sebanyak 11,52 M3 dan kerikil sebanyak 17,28 M3.terhadap kelebihan pasir dan kerikil tersebut yang disampaikan

bunyi pasal 17 ayat 2 H Perpres 70 tahun 2012tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 Tentang pengadaanbarang dan jasa, tugas saksi adalah:1) menyusun rencana pemilihan penyediaan barang atau jasa.NhMenetapkan dokumen pengadaanMenetapkan besaran nominal jaminan penawarank WwW~~ Terr i iTS hi iT ianl foMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke LPSEO1Menilai kualifikasi penyediaan barang dan jasa melalui pro kualifikasi ataupasca kualifikasi6) Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis

Pejabatpengadaan sebagaimana bunyi pasal 17 ayat 2 H Perpres 70 tahun 2012tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 Tentang pengadaanbarang dan jasa, tugas saksi adalah:kr WwW DN =))))5)6)menyusun rencana pemilihan penyediaan barang atau jasa.Menetapkan dokumen pengadaanMenetapkan besaran nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke LPSEMenilai kualifikasi penyediaan barang dan jasa melalui pro kualifikasi ataupasca kualifikasiMelakukan evaluasi administrasi, tekhnis

ULP Pejabatpengadaan sebagaimana bunyi pasal 17 ayat 2 H Perpres 70 tahun 2012tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 Tentang pengadaanbarang dan jasa, tugas saksi adalah:1) menyusun rencana pemilihan penyediaan barang atau jasa.pasca kualifikasiMenetapkan dokumen pengadaanMenetapkan besaran nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke LPSEMenilai kualifikasi penyediaan barang dan jasa melalui pro kualifikasi atau6) Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis

Pejabatpengadaan sebagaimana bunyi pasal 17 ayat 2 H Perpres 70 tahun 2012tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 Tentang pengadaanbarang dan jasa, tugas saksi adalah:kr WwW NY =5)))))menyusun rencana pemilihan penyediaan barang atau jasa.Menetapkan dokumen pengadaanMenetapkan besaran nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke LPSEMenilai kualifikasi penyediaan barang dan jasa melalui pro kualifikasi ataupasca kualifikasi6) Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis

Pencairan retensi 5% (lima persen) sebesar Rp 35.200.000, (tigapuluh lima juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan SP2D nomor :4322/SP2D/2012, tanggal 10 Desember 2012 dan prosespemindahbukuan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012; Bahwa setahu saksi direktur PT Bentang Mitra Guna adalah saudara SuadjiPurnomo, hal itu saksi tahu karena di SPM itu ada nama itu dan nomorrekeningnya; Bahwa terkait pelaksanaan lelang sampai pekerjaan proyek itu saksi tidaktahu, karena itu sudah masuk tekhnis pekerjaan

utamaadalah kontrak, kemudian suratsurat lain berupa SP2D, SPP,SPM dannilai pencairan dana; Bahwa benar, laporan hasil auditdari tim teknis juga merupakan acuan kami, karena laporan pekerjaantersebut adalah gagal fungsi atau tidak dapat difungsikan; Bahwa terkait masalah gagalfungsi perlu ahli sampaikan terkait pekerjaan yang tidak kami akui, yaituantara lain pekerjaan kolam, itu tidak diakui karena kolam itu merupakansatu kesatuan dalam pekerjaan pembuatan air mancur, dan itu sesuaidengan pendapat ahli tekhnis

bahwa pekerjaan itu tidak berfungsi,sehingga tujuannya tidak tercapai; Bahwa secara garis besar yangdimaksudkan dengan kerugian keuangan Negara adalah berkurangnyahak dan bertambahnya kewajiban Negara dengan tidak di imbangidengan prestasi; Bahwa faktrofaktir kerugiankeuangan Negara antara lain disebabkan adanya penyimpangandidalamnya; Bahwa dalam melakukan audittersebut kami tidak bersamaan dengan ahli dari tim tekhnis;Halaman 134 dari 202 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Tte Bahwa benar, waktu

audit kamiadalah 15 (lima belas) hari dan itu kami menerima hasil pemeriksaan daritim ahli tekhnis; Bahwa total loss karena kami tidakmengakui pekerjaan air mancur tersebut, salah satu contoh yang kamitemui adalah itemitem pekerjaannya terpisah, tidak menjadi satukesatuan dengan papan nama gapura, karena papan nama gapura itutidak termasuk dari Komponen air mancur, dan juga pekerjaan air mancurtersebut anggarannya telah dicairkan seluruhnya namun padakenyataannya air mancur tersebut tidak berfungsi

malam, dan dari beberapa jenis pekerjaanyang dilakukan CCO setelah terdakwa melaksanakan pekerjaan, Konsultanpengawas tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak melakukan pengawasanterhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa Sinandar NataKusuma, kemudian terdakwa tidak pernah membuat laporan kemajuan fisikbaik mingguan maupun bulanan, kemudian konsultan pengawas membuatlaporan mingguan dan bulanan berdasarkan pengamatan secara visual/melihatdi lapangan tanpa melakukan pemeriksaan secara tekhnis

Direktur Jeneral BinaUpaya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standardisasi tekhnis dibidang pembinaan seperti yangdimaksud Pasal 105. Bahwa dalam siruktur organisasinya DirektoratBina Upaya Kesehatan Rujukan adalah bagian dari Direktorat JenderalBina Upaya Kesehatan seperti yang ditegaskan dalam pasal 107Halaman 79 dari 111 hal. Putusan No.658/Pat. G/2013/PN.Jkt.

Kurangnya koordinasi selama tahap pelaksanaan pembangunan diantarasemua pihak, Dina Kabupaten Sumba Timur maupun Dinas KesehatanSumba Timur tidak memiliki RAB, gambar perencanaan, spesifikasiteknis maupun rencana kerja dan syarat tekhnis pekerjaan Modul Rumahsakit Bergerak.2.

., yang hadir terlambat:Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNurhadi, sedangkan untuk Giyarso diperankan oleh peran penggantidan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahan dari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karenapelaksanaan rekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi atasBerita Acara Pemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh paraTerdakwa, karena BAP itu adalah hasil

ngutang bakso tapi tidak dikasih, lalu Johansyah marahmarah hingga terjadi pemukulan tersebut;Bahwa Rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari2016 sekira pukul 10.00 WIB dihadiri + 20 (dua puluh) orang ada dariKepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Inteldan Kasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitusaudara Fauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang datangterlambat;Bahwa rekonstruksi dialinkan ketempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis