i dicabut SK CPNSnya oleh Bupati Dompu;Bahwa saksi menyatakan bahwa Peserta yang Memenuhi Kriteria adalah 256orang;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uUji publikdari Menpan RB selama 1 bulan;Bahwa saksi menyatakan bahwa tujuan dari uji publik adalah memberikankesempatan kepada masyarakat apabila ada yang menyanggah/keberatanterhadap namanama yang dinyatakan lulus test;Bahwa saksi menyatakan benar saat uji publik tidak ada pihak yangkeberatan;Bahwa saksi menyatakan benar NIPnya Penggugat

Putusan No. 51/G/2017/PTUNMTR Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah Bupati Dompu berkoordinasidengan BKN mengenai pembentukan Tim verifikasi; Bahwa saksi menyatakan tahu Bupati Dompu pernah mengajukanpembatalan NIP ke BKN berdasarkan hasil verifikasi; Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer; Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 yang mengaturtentang

pada mediaonline;Bahwa saksi menyatakan benar Penggugat dinyatakan lulus test;Bahwa saksi menyatakan uji publik dari MenpanRB pada bulan April2013 sampai dengan bulan Mei 2013;Bahwa saksi menyatakan benar bahwa saksi termasuk yang MemenuhiKriteria;Bahwa saksi menyatakan benar Penggugat termasuk Memenuhi Kriteriatetapi dicabut SK CPNSnya oleh Bupati Dompu;Bahwa saksi menyatakan bahwa Peserta yang Memenuhi Kriteria adalah 256orang;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman wUji publikdari Menpan

memasukan nama CPNSyang tidak lulus menjadi Tim Pemantau di Tim Verifikasi;Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah Bupati Dompu berkoordinasidengan BKN mengenai pembentukan Tim verifikasi;Bahwa saksi menyatakan tahu Bupati Dompu pernah mengajukanpembatalan NIP ke BKN berdasarkan hasil verifikasi;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

tersebut seharusnya oleh petugas pajak diberikan jalankeluar yang bijaksana kepada wajib pajak yang berniat baik malah sebaliknyabertindak sewenangwenang terhadap wajib pajak negara dalam hal inimerupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh oknum lembaganegara dalam bidang perpajakan dengan dalih tidak ada prosedur aturan untukpembayaran kekurangan pajak;Dalam hal ini sebagai petugas pajak melanggar prinsipprinsip pelayananpublik berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara(Menpan

memberikan peluangdiberlakukannya asas retroaktif , maka memberlakukan suruthukum untuk tindak pidana korupsi tidak dapat diberlakukan,karena TERGUGAT menerapkan asas retroaktif dalam objekHalaman 13 dari Halaman 40 Putusan 65/G/2019/PTUN.Mkssengketa itu sudah bertentangan peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa saat ini sebagian besar Kepala Daerah sebagai PejabatPembina Kepegawaian (PPK) sangat ketakutan dan terintimidasibahkan dengan ancaman sanksi oleh Surat Keputusan Bersama(SKB) Mendagri, MenPan

TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Rifai, SH;Foto kopi sesuai dengan aslinya surat kuasa hukum Rifai, SH tanggal01 April 2019, Perihal : Keberatan atas Keputusan Gubernur KalimantanTimur Nomor : 880/IV.I5717/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas namaRifai, SH;Foto kopi sesuai dengan aslinya resi pengiriman surat dari kuasa hukumRifai, SH kepada Menpan

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yaitu Taspen;bahwa isi surat dari menpan perihal Petunjuk pelaksanaan PemberhentianTidak Dengan Hormat dari PNS paling lambat tanggal 30 April 2019;bahwa Isi suratnya perihal Petunjuk pelaksanaan Pemberhentian tidak DenganHormat dari PNS diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;Halaman 44 dari 65 halaman.

pertemuan tanggal 4 januari2019 Kepala Badan Pengembangan sumber Daya Manusia, Sekda KabupatenLombok Timur, Kabag.Hukum; Bahwa 16 orang yang dikenai sanksi PTDH hanya sebagian yang hadir; Bahwa penggugat hadir Bahwa dibahas pada pertemuan tanggal 4 Januari 2019 yaitupenundaan gaji sementara; Bahwa saksi menyatakan Kepala BKPSDM sewilayah NTB hadirsemua saat pertemuan di Provinsi; Bahwa saksi menyatakan Hasil pertemuan yaitu tentang tindak lanjutSKB 3 Menteri ; Bahwa saksi menyatakan Isi surat dari menpan

menarik karena kemudian berbasis padakinerja dan penegakan sistem merit yang sekarang diterapbkan dalambirokrasi;Bahwa terkait dengan manajemen, di dalam manajemen kita bicara tentangsubstansi dan prosedur, ketika pemberhentian seorang PNS dari jabatannyaprosedurnya memang di PP No. 11 Tahun 2017 itu simpel yaitu sepanjangada pemberitahuan dari TYT kepada PPK bunyi di pasal berikutnya pastiseperti itu, misalka seorang kepala LAN bisa dipecat dari jabatan JPTUtama apabila dari Menteri Koordinator Menpan

Akantetapi ada norma yang sampai sekarang belum dilaksanakan oleh Menpan;Bahwa setelah Ahli membaca objek sengketa, maka pertama objeknyaadalah surat keputusan maka regulasinya mempunyai 2 kebijakan, 1.mengacu pada UU Administrasi Pemerintahan dan 2. UU No. 12 Tahun2011.

KeputusanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/61/M.PAN /6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan AnalisisJabatan ); 222222 nn nnn n nn nn nen ne nnn nnn ee nce nneDidalam Keputusan Bersama MENPAN R.I. dan MENDAGRI R.I. secaralimitatif menegaskan bahwa pemindahan dalam jabatan dilakukandengan memperhatikan pola karier dan memperhatikan kompetensijabatan yang berkesesuaian, misalnya, seorang guru tidak dapatdipindahkan ke jabatan Camat kecuali telah memenuhi kompetensisebagai seorang Camat 222

menekankan,bahwa terdapat larangan yang tegas terhadap mutasi atauPemindahan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan guru ke jabatan lain,sebagai berikut : 2222222 2n nee n ene enneeDilain pihak dari segi kompetensi, Guru dinilai tidak mempunyaikompetensi untuk menduduki jabatan struktural dan hal ini akanberpengaruh pada kinerja organisasi; Sehubungan dengan haltersebut di atas, kami minta kepada Saudara untuk segeramenghentikan dan melarang pengalihan Pegawai Negeri Sipil dariei (vide : Surat Edaran Menpan

Hal inisebenarnya tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Bukti T9) dan Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan OrganisasiPerangkat Daerah Kota Tegal serta Surat Menpan NomorB/3116/M.PANRB/09/2016 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi diLingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terkaitdengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Bukti 110).

Putusan Nomor : 17/G/2017/PTUNJKT11.12.13.Rekomendasi Tergugat tersebut diatas, disamping tidak bertentangan denganPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah danPeraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanOrganisasi Perangkat Daerah Kota Tegal serta Surat Menpan NomorB/3116/M.PANRB/09/2016 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi diLingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terkaitdengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

setahu saksi didalam APBD Kabupaten Rote Ndao TA. 2007 tidak adaalokasi dana yang dianggarkan untuk kegiatan Konsultasi, Konsolidasi danKoordinasi pada Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Rote Ndao maupunpada Bagian Keuangan Setda Rote Ndao.Bahwa pada dasarnya tidak ada alokasi dana Konsultasi, Konsolidasi danKoordinasi pada bagian Kepegawian pada tahun 2007 akan tetapi) saksidiberikan dana sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk kegiatanKonsultasi, Konsolidasi dan Koordinasidi BKN dan MENPAN

Karena dana Konsultasi,Konsolidasi dan Koordinasi merupakan biaya khusus untuk diberikan kepadapejabat/staf yang menangani kelancaran Administrasi Kepegawaian untukKabupaten Rote Ndao di BKN maupun MENPAN Jakarta.

Putusan No. 48/G/2017/PTUNMTRBahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publikdari Menpan RB selama 1 bulan;Bahwa saksi menyatakan bahwa tujuan dari uji publik adalah memberikankesempatan kepada masyarakat apabila ada yang menyanggah/keberatanterhadap namanama yang dinyatakan lulus test;Bahwa saksi menyatakan benar saat uji publik tidak ada pihak yangkeberatan;Bahwa saksi menyatakan benar NIPnya Penggugat dan saksi terbit;Bahwa saksi menyatakan benar 390 Calon Pegawai Negeri Sipil yangdinyatakan

memasukan nama CPNSyang tidak lulus menjadi Tim Pemantau di Tim Verifikasi;Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah Bupati Dompu berkoordinasidengan BKN mengenai pembentukan Tim verifikasi;Bahwa saksi menyatakan tahu Bupati Dompu pernah mengajukanpembatalan NIP ke BKN berdasarkan hasil verifikasi;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

i dicabut SK CPNSnya oleh Bupati Dompu;Bahwa saksi menyatakan bahwa Peserta yang Memenuhi Kriteria adalah 256orang;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uUji publikdari Menpan RB selama 1 bulan;Bahwa saksi menyatakan bahwa tujuan dari uji publik adalah memberikankesempatan kepada masyarakat apabila ada yang menyanggah/keberatanterhadap namanama yang dinyatakan lulus test;Bahwa saksi menyatakan benar saat uji publik tidak ada pihak yangkeberatan;Bahwa saksi menyatakan benar NIPnya Penggugat

Putusan No. 50/G/2017/PTUNMTR Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah Bupati Dompu berkoordinasidengan BKN mengenai pembentukan Tim verifikasi; Bahwa saksi menyatakan tahu Bupati Dompu pernah mengajukanpembatalan NIP ke BKN berdasarkan hasil verifikasi; Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer; Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 yang mengaturtentang

Bahwa walaupun PNS melanggar PP lain maka ketentuan sanksi atauhukumantetap tundak PP No. 53 tahun 2010 ; Bahwa ahli pernah merekomendasikan surat ijin tugas belajar bagi CPNSuntuk kuliah di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, pada saatahli menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Tapin tahun 2009 ; Bahwa Surat Edaran Menpan Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004, tanggal 24Mei 2004 masih ada tindak lanjutnya dengan Keputusan Gubernur,setelah otonomi daerah, daerah mengalami kesulitan dalam hal SDMuntuk

mereka selamamereka mengikuti proses tes seleksi ;Bahwa saksi tidak menginventarisasi programprogram Dinas PendidikanProvinsi yang diumumkan kepada guru PNS dan CPNS mengenai tugasbelajar S2;Bahwa tidak ada program S2 yang lewat BKD yang bukan PNS atauCPNS ;Bahwa saksi ada mendengar ada orang yang bukan PNS tau CPNSmengikuti program S2 yang diselenggarakan oleh Dinas PendidikanProvinsi ;Bahwa untuk program belajar beasiswa S2 di Kabupaten Hulu Sungaiada Peraturan Bupati disamping itu ada Peraturan MENPAN

saksi memberi masukan kepada KepalaBidang cuma dimintaBahwa setahu saksi pertemuanpertemuan di BKD tidak ada beritaacaranya ;Bahwa di BKD sering ada pertemuan selain dengan Penggugat akantetapi tidak ada berita acaranya karena yang permasalahan berbeda ;Bahwa benar kalau masih CPNS mengikuti kuliah dan tidak mengantongisurat tugas belajar bisa diberhentikan ;Bahwa aturan sesorang diberhentikan sebagai Pegawai atau CPNSkarena meninggalkan tugas tanpa surat ijin belajar yang di atur dalamPeraturan MENPAN

nen nn ee Bahwa, Saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di BadanKepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang; Bahwa, Saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di BadanKepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang sejak tahun 2017; Bahwa, Saksi bertugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Kabupaten Pemalang sebagai Analisis dan Perencanaan; Bahwa, tugas pokok Saksi sebagai analisis dan perencanaanyaitu. melakukan pemetaan terhadap pegawai termasuk analisiskebutuhan pegawai, mengusulkan formasi ke Menpan

Saksi LA ODE NTATA, S.IP;Bahwa sejak tahun 1985 Saksi sudah tinggal di Wamponiki dan pada Oktober1997 sampai dengan tahun 2005 Saksi menjadi lurah;Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yangterletak di Lampogu yang mana diatas tanah tersebut ada rumah jabatan Camat;Bahwa ketika Saksi menjadi Lurah Wamponiki pernah membuat surat keterangansebelum diterbitkan sertifikat tepatnya pada tahun 2001 dimana Saksi buatberdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan

41/G/2017/PTUNMTRBahwa saksi menyatakan benar Penggugat dinyatakan lulus test;Bahwa saksi menyatakan uji publik dari MenpanRB pada bulan April2013 sampai dengan bulan Mei 2013;Bahwa saksi menyatakan benar bahwa saksi termasuk yang MemenuhiKriteria;Bahwa saksi menyatakan benar Penggugat termasuk Memenuhi Kriteriatetapi dicabut SK CPNSnya oleh Bupati Dompu;Bahwa saksi menyatakan bahwa Peserta yang Memenuhi Kriteria adalah 256orang;Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman wUji publikdari Menpan

memasukan nama CPNSyang tidak lulus menjadi Tim Pemantau di Tim Verifikasi;Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah Bupati Dompu berkoordinasidengan BKN mengenai pembentukan Tim verifikasi;Bahwa saksi menyatakan tahu Bupati Dompu pernah mengajukanpembatalan NIP ke BKN berdasarkan hasil verifikasi;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua pesertaadalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalahberdasarkan Surat Edaran Menpan

Bahwa adapun tugas Penggugat sebagai Auditor Madya antara lain :Halaman 5 dari 53 halaman Putusan No.78/G/2015/PTUNJKTBerdasarkan Peraturan Menpan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentangJabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya Bab VI pasal 9 angka 2 hurufc dengan rincian:Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;Mengendalikan Teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi,review, pemantauan, dan pengawasan lain);Melaksanakan

ArdiansyahRanga, A.Md.Far, NIP. 19760501 200021 1009 ; Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai BadanPertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia yang merupakanMenteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia(Menpan RI) merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1angka 8 UU RI No

Pemberantasan Tindan PidanaKorupsi) tidak mengatur atau) memberikan peluangdiberlakukannya asas retroaktif, maka memberlakukan suruthukum untuk tindak pidana korupsi tidak dapat diberlakukan,karena TERGUGAT menerapkan asas retroaktif dalam objeksengketa itu sudah bertentangan peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa saat ini sebagian besar Kepala Daerah sebagai PejabatPembina Kepegawaian (PPK) sangat ketakutan dan terintimidasibahkan dengan ancaman sanksi oleh Surat Keputusan Bersama(SKB) Mendagri, MenPan