PemerintahRepublik Indonesia, sehingga Tergugat Il, tergugat III danTurut Tergugat sebagai KORPORASI tidak akan melampaulperbuatannya selain yang telah diatur dalam UndangUndang; BahwaBentuk dari pada Tergugat II, tergugat III dan Turut Tergugatadalah merupakan Badan Hukum yang sebagai perseroanterbatas (perseroan) yang merupakan subjek hukum secaratersendiri dengan dipersamakan dengan orang yangselanjutnya berdasarkan UndangUndang RI nomor 40 tahun2007 tentang perseroan terbatas (Selanjutnya disebut UUPT

)dalam pasal 15 (UUPT) memiliki anggaran pendirian (AktaPendirian) sebagai,identitas badan hukum, kemudian dalampasal 92 (UUPT) dimana kewenangan menjalankanpengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandijalankan oleh Direksi dari Tergugat II, tergugat II dan TurutTergugat; BahwaTergugat Il, tergugat IIl dan Turut Tergugat menegaskansebagaimana pengakuan Penggugat atas perbuatanhukumnya secara bersamasama dengan Tergugat dalamhubungan hukumnya dengan Tergugat Il, tergugat III danTurut Tergugat

AviaGlobal Teknologi (Bukti P3).Bahwa rencana peralihan hak atas sahamsaham dariPenggugat kepada Tergugat tersebut di atas karena telahmendapat persetujuan dari pemegang saham dan organperseroan dalam RUPS LB (vide Bukti P3) dan terhadap haltersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT,maka diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan jual belisaham seharga Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) yangdituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 07September 2012 (vide Bukti P1),

No.409 /PDT/2016/PT.DKI11.jual beli saham menjadi batal dengan segalakonsekuensinya(garis bawah dan cetak tebal oleh PDR/TDK)Bahwa selain itu, belum ada persetujuan Menteri Hukumdan HAM terkait perubahan Anggaran Dasar mengingatada penambahan modal dasar Perseroan Rp.5.000.000.000, (lima milyar), dan modal ditempatkan dandisetor semula Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)menjadi menjadi Rp. 1.500.000.000, (satu milyar enamratus juta rupiah) sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (7)UUPT No 40 Tahun

Demikian pula belum adapemberitahuan dari Perseroan kepada Menteri Hukum danHAM terkait perubahan pengurus dan pemegang sahambaru di PT Avia Global Teknologi.Berdasarkan uraian tersebut, Perjanjian Jual Beli Sahamantara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi danTergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi cacat hukumdan sudah sepatutnya untuk dibatalkan, dikarenakan:61.1 Belum ada persetujuan Menteri Hukum dan HAMterkait perubahan Anggaran Dasar Perseroansebagaimana maksud Pasal 21 ayat (7) UUPT No 40Tahun

Bahwa akta pemindahan saham atau salinannya harusdisampaikan kepada perusahaan dan direksi diwajibkanmemberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepadamenteri apabila terjadi peralinan ataupun pemindahan hak atas sahamsesuai Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UUPT :Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.

Dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UUPT dan Pasal 9 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 3 telah mengatur mengenai tata caraperalihan saham yang dilaksanakan oleh PT SETYA BERSATU.Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UUPT :(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak.(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud oada ayat (1)atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 3:(1) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan

DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASAyang memutuskan dalam agenda rapat untuk memberhentikanDireksi serta Dewan Komisaris yang lama dan mengangkatDireksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru dengansusunan Direktur Utama yakni Tuan Akhmad Buldan Nuri,Direktur yakni Tuan Yudo Kasayanto serta Komisaris yakni Dr.Rinrin Merinova, dengan keputusan yang sah berdasarkan UUPT dan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI karena dilaksanakan secara korumdikarenakan seluruh pemegang saham PT.

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH DAN KELIRUMENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 61 UNDANGUNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DANTERKANDUNG JUGA ADANYA KOMPETENSI RELATIF, OLEHKARENANYA PENGADILAN NEGERI KENDARI TIDAKBERWENANG SECARA RELATIF MENGADILI PERKARA A QUO1.Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama salah dan kelirumenggunakan ketentuan Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pertimbanganhukumnya, karena pada faktanya Perseroan ic. PT.

Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT secara tegas telah menyatakanpada pokoknya Setiap pemegang saham berhak mengajukangugatanterhadap Perseroan... Ketentuan tersebut secaraJELAS dan TERANG menyatakan bahwa pihak yang seharusnyadigugat adalah Perseroan ic. PT. Duta Tambang Gunung Perkasa,sedangkan FAKTANYA PT. DUTA TAMBANG GUNUNGPERKASA BUKAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAMPERKARA A QUO.

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kendari No.138/Pdt.P/2018/ PN.Kdi tanggal 22 Januari 2019 (BuktiPembanding2) adalah bersifat final dan mempunyai kekuatanhukum sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (6) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yangmana ketentuan ini di maksudkan agar pelaksanaan RUPS tidaktertunda.Pasal 80 ayat (6) UUPT:Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izinsebagaimana dimaksud (3) bersifat final dan mempunyaikekuatan hukum tetap.5.

Duta TambangGunung Perkasa tanggal 4 Februari 2019 adalah keliru danmembuktikan tidak adanya legal standing dari PARATERBANDING tersebut.Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT secara TEGAS,TERANG dan JELAS menyatakan bahwa: Setiap pemegangsahamberhakmengajukangugatanterhadapPerseroankepengadilannegeri apabiladirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan./atau Dewan Komisaris .

Di samping itu, pemakaian kata atau mengandungarti bahwa pemenuhan bukti penyetoran yang sah telah tercapai dengantersedianya salah satu dari, antara lain, contohcontoh yang disebutkandalam uraian penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUPT, yaitu:e Bukti bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas namaperseroan;e Data dari laporan kKeuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, ataueNeraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan DewanKomisarisc.

Terlebih, selain laporan keuangan tersebut, kami jugatelah menyerahkan buktibukti penyetoran modal lainnya yangdikategorikan Terbanding sebagai bukti internal perusahaan grup.Pengingkaran setoran modal yang sah yang telah sesuai dengan Pasal 33ayat (2) UUPT dan selaras dengan pendapat wajar tanpa pengecualian daripemeriksa akuntan publik adalah suatu pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat(2) UUPT itu sendiri.9.

Perlu diperhatikan bahwa penandatanganan MOU oleh Tergugat Ildisini adalah berdasarkan KAPASITASNYA SEBAGAIDIREKTUR UTAMA Tergugat I.Berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Pasal 1 ayat (5) (Bukti T Il3)menyebutkan sebagai berikut:Direksi adalah Organ Perseroan yang bermenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan

Karena hal tersebut, Tergugat Il dalam kapasitasnya sebagaipemegang saham dalam Tergugat Tidak Dapat DimintakanPertanggung Jawabannya dalam Perkara Aquo.Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menegaskanbahwa (Bukti T Il4):Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secarapribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi sahamyang dimiliki5. Terkait dengan gugatan yang mengandung cacat error in persona,Ahli hukum M.

Seluruh dalil Tergugat ll dalam Eksepsi di atas dengan ini secarakeseluruhan dianggap diulang kembali dan dinyatakan kembalidalam Bagian ini tanoa kecuali.Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPT (Bukti T Il12),dinyatakan sebagai berikut:Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan,adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sahamdan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

Sahamnya.Tergugat Il secara tegas menolak dan membantah argumentasidan dalil yang diajukan olen Penggugat dalam angka 1, 2, 3, 4, 5,6, dan 7 dari Gugatan Penggugat.MOU tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak yangmembuatnya, yaitu Penggugat dan Tergugat , yang berarti SamaSekali Tidak Mengikat Tergugat li Sebagai Pemegang Saham.Sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi Jawaban Tergugat Il diatas, perlu ditegaskan kembali dalam Jawaban Tergugat Il inibahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT

Namun perlu ditegaskan bahwa pemberian remunerasi disiniadalah untuk Direktur Utama Dari Tergugat I, Dan BukanlahUntuk Tergugat li Yang Adalah Pemegang Saham DariTergugat I.Bahwa terkait dengan ini, sesuai dengan UUPT, pemegang sahamsuatu. perusahaan tidak mendapatkan remunerasi, melainkanpembagian dividen atas saham yang dimiliknya, sesuai denganPasal 52 (1) UUPT (Bukti T Il14) yang berbunyi sebagai berikut:(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:Hal. 81 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/

ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas, bahwa RUPSLB dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan catatan penghitunganjangka waktu tersebut tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan juga tanggal RUPS diadakan.RUPSLB telah diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utamasebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar pasal 9 juncto Pasal76 ayat (1) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbataS (UUPT

);Seluruh pemegang saham telah hadir dalam RUPSLBdengankuorum kehadiran 100% yang diadakan pada hari kamis, tanggal 08Juli 2021 dari jam 13.30 sampai dengan jam 15.20, sehingga dengandemikian telah memenuhi kuorum untuk diselenggarakannya RUPSyang menurut Pasal 86 UUPT bahwa RUPS dapat dilangsungkan jikaRUPS lebih dari %2 (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undangundangdan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar.Mengacu

pada penjelasan pasal 100 ayat (1) huruf a dalam UUPT,notulen RUPS atau juga disebut sebagai risalah RUPS adalahcatatan lengkap yang berisi mengenai selurun aspek yangdibicarakan serta diputuskan dalam Rapat Umum PemegangSaham.Menurut Pasal 90 ayat (1) UU PTbahwa setiappenyelenggaraanRUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (Satu) orang pemegangsaham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Bahwa laporan keuangan seharusnya mengikuti ketentuan sebagaimanadiatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UUPT :Pasal 66 UUPT :(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelahditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemuat sekurangkurangnya:a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengantahun

RUPSLB yang dilangsung telah sesuai dengan UUPT yang berpedoman kepadaketentuan UndangUndang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,telah diklasifikasi syarat kuantitas kuorum kehadiran dan pengambilankeputusan bagi apokehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenaimata acara biasa, diatur dalam Pasal 86:a. kuorum kehadirannya % (Satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, hadir atau diwakili.b.

International estate karenatidak mendapatkan mandat/kuasa dari termohon ;Bahwa mengingat Termohon adalah sebuah perseroaan makadalam melakukan tindakan hukum pun harus berdasarkan ketentuansebagaimana dalam UndangUndang No. 1 tahun 1995 yang di ubahmenjadi UndangUndang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroaan yaitumelalui organoragan yang ada di antaranya adalah RUPS, Direksi danKomisaris;Hal 30 dari 37 hal Putusan No.36/PDT/2018/PT DPSMenurut pasal 1 butir 5 UUPT direksi adalah organ perseroan yangberwengang

dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan perseroaansesuai dengan maksud dan tujuan perseroanbaik didalam maupun diluar pengadilan.sesuai dengan ketentuan anggarandasar.Pasal 92 ayat 1 UUPT menentukan bahwa direksi menjalankanpengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan perseroan . pasal 92 ayat 2 UUPT menentukan bahwadireksi berwengan menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengankebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang

persen)saham Bahwa, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dinyatakantidak memenuhi kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan ;Bahwa, untuk mencapai kuorum, maka Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa wajib dihadiri oleh %/s (tiga perlima) atau 60% (enam puluh persen) dariseluruh saham dengan hak suara untuk mencapai kuorum kehadiran dandisetujui oleh 2/3 (dua pertiga) atau 66% (enam puluh enam persen) dariseluruh saham dengan hak suara yang hadir, sebagaimana ditentukan olehPasal 88 ayat (3) UUPT

Pasal 86 ayat (5)UUPT, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan kuorum Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa.Adapun ketentuanketentuan yang dimohonkan adalah sebagai berikut:a.

Pasal 75 ayat (2) UUPT, yangmenyatakan :Pasal 66 ayat (1)Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah olehDewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Perseroan berakhir.Pasal 75 ayat (2)Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yangberkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris,sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangandengan kepentingan PerseroanBahwa kemudian, PEMOHON mengirimkan

SimasindoIntitama kepada TERMOHON I, yang menyatakan permintaan RUPSLB dansudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) UUPT,yang menyatakan :(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil ;Hal. 22 dari 56 hal.

Bahwa Direksi dari TERMOHON I selaku Pemegang Saham wajib membuatlaporan tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf (b)UUPT, yang menyatakan :(1) Direksi Wajib :b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66dan dokumen keuangan Perseroan sebagaiman dimaksud dalamUndangUndang tentang Dokumen Perusahaan.(cetak tebal oleh TERMOHON III)Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka TERMOHON IIl mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan up.

Z tanggal 1 Desember 2004 dihadapan Notaris HENNYHENDARTI, SH di Jakarta....Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Anggaran Dasar (AD> PTHASEDA REMINDO terakhir adalah No. 2 tanggal 1 Desernber2004, sehingga merupakan bukti dan fakta hukum bahwa ADnya belumdisesuaikan dengan ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 2007).Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UUPT 2007 berbunyi:(3) nerseroan yang teian memperoien status oaaan nuKum berdasarkan peraturanperundangundangan

PT HASEDA REMINDO waijib melakukan penyesuaian ADnya denganketentuan UUPT 2007. Penyesuaian dilakukan dengan cara mengubahselur'uh AD Perseroan. Hasil perubahan seluruh AD harus memperolehpersetujuan Menteri Hukum dan HAM R;b. Jangka waktu penyesuaian ADnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya UUPT2007. UUPT 2007 mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 16 Agustus 2007(de pasal 161), sehingga PT HASEDA REMINDO harus sudah melakukanpenyesuaian AD paling lambat tanggal 16 Agustus 2008;c.

Bahwaberdasarkan fakta dan ketentuan hukum diatas, PT HASEDAREMINDO sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008 belummenyesuaikan ADnya dengan UUPT 2007. Oleh karena itu, sejak tanggal 16Agustus 2008, PT HASEDA REMINDO tidak dapat lagi bertindak sebagai badanhukum, sehingga sejak tanggal tersebut DR.H. IKHSAN LAHARDY CHAIRUDDIN, SE, MM tidak mempunyai kapasitashukum lagi untuk bertindak untuk dan atas nama PT HASEDA REMINDO.1.5.

Bahwaberdasarkan ketentuan pasal 14 UUPT 2007, untuk dapatbertindak untuk dan alas nama PT HASEDA REMINDO, maka PTHASEDA REMINDO harus di wakili oleh seluruh Pemegang Sahamdan Pengurus PT HASEDA REMINDO.Pasal 14 berbunyi:(Il) Hervuatari tiuKurn atas nama Herseroan yang oeiurn memperoleh statusbadan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota uireKsioersamasama semua penam sertla semua anggota Dewan KomisarisPerseroan dan mereka semua berlanggung jawao secara tanggungrenteng atas perbuatan hukum

Hal inibukan saja bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat, namunjuga bertentangan dengan hukum (in casu UUPT);Hal. 36 dari 107 Hal.PUTS.NO.104/Pdt.G/2016/PN.Y yk.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibuktikan unsurperbuatan melawan hukum dan kesalahan tidak terpenuhi;Selain itu, unsur kerugian juga tidak terpenuhi, karena Tergugat tidakpernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikanPenggugat.

PNN), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT dikutip, sbb.:Pasal 97 ayat (6) UUPT:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian pada Perseroan.Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan terhadap Tergugat Il selakuDirektur Utama PT.

PNN dan UUPT, tidak mengatur sanksihukum/sanksi pidana terhadap Direktur Utama yang tidak atauterlambat melaksanakan RUPS. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) dan (6)jo. Pasal 80 ayat (1) UUPT, dalam hal Direksi tidak melakukanpemanggilan RUPS, maka Penggugat (Komisaris Utama) dan Sadr.Ermawan Budhyarso atau Sdr. Bagantara atau Sdr. Kenny Pranantoatau Sdri.

Sedangkan apabila Penggugat mengajukan gugatanselaku Komisaris Utama terhadap Tergugat Il selaku Direktur Utama PT.PNN, maka hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena UU No. 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT)tidak memberikan hak dan kewenangan kepada Komisaris Utama untukmenggugat Direktur Utama Perseroan;Bahwa Penggugat baru dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat Illselaku Direktur Utama PT.

PNN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97ayat (6) UUPT dikutip, sbb.:Pasal 97 ayat (6) UUPT:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian pada Perseroan.Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan terhadap Tergugat Il selakuDirektur Utama PT.

AHUAH.01.030295392;32.Bahwa menanggapi dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat padaangka 17, halaman 10 gugatan yang pada pokoknya hanya merujuk padaketentuan Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menunjukkan suatukehendak untuk mengabaikan adanya ketentuan lain yang telah diatur dalamundangundang tersebut, khususnya terkait dengan ketentuanketentuan yangtelah digariskan untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar suatuPerseroan

Terbatas;33.Bahwa dalam Bab VI UUPT tentang Rapat Umum Pemegang Saham, padaPasal 91 menyatakan:Halaman 48 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUNJKT"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suaramenyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yangbersangkutan;34.Bahwa agar dapat kita pahami, maka lebih lanjut dijabarkan dalam UUPTpada bagian penjelasan Pasal 91 UUPT yang menyatakan:Yang dimaksud dengan pengambilan

Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalahkeputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengankeputusan RUPS.;35.Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan dalam angka 27 danangka 28 di atas, diketahui bahwa perubahan anggaran dasar suatu PerseroanTerbatas tidak hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT,ternyata ada mekanisme circular resolution yang memiliki kekuatan hukumyang setara dengan RUPS, yang kemudian tentu saja, apabila merujuk padaketentuan Pasal 19 ayat (

AHUAH.01.030295392 oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal19 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UUPT, kemudian lebih lanjut memohonkankebatalan keberlakuan atas seluruh SK dan Surat Menkumham tersebut.Namun secara jelas, dari sisi lain dapat dipahami juga, bahwa dalildalil yangdibangun Para Penggugat tersebut dihasilkan dari pemikiran yang sengajamengabaikan keberlakuan ketentuan lain dalam UUPT, khususnya terkaitdengan ketentuanketentuan yang telah digariskan untuk dapat melakukanperubahan

anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, sehingga kemudianakhirnya membangun dalil yang mengadaada, berdasarkan asumsi, terkesanmenggunakan metode yang mengkaitkaitkan tanpa melihat fakta sebenarnya.Perubahan anggaran dasar serta perubahan data perseroan PT MaesaOptimalah Mineral pada kenyataanya tidaklah bertentangan dengan peraturanperundangundangan, sejatinya perubahan dimaksud telah sejalan denganketentuan Pasal 91 UUPT, sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 20tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat

FWD LIFEINDONESIA D/H PT FINANSIAL WIRATAMA DANADYAKSA,padahal menurut UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan yangdapat mewakili perseroan didalam maupun diluar peradilan adalahdireksi;Bahwa pengertian daripada Direksi itu sendiri dalam Pasal 1 angka5 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas(UUPT):Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dantujuanPerseroan serta mewakili Perseroan

, baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;Selain itu dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), sertaPasal 98 ayat (1) UUPT juga disebutkan mengenai kewenanganDireksi dalam mengurus Perseroan:Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandangtepat

Gugatan Error in Persona:Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan gugatankepada Eddy Tirtadarma selaku Komisaris Utama atau selaku TergugatIII;Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Eddy Tirtadarma selakuKomisaris Utama adalah keliru atau salah alamat, mengenai hal ini dapatkami uraikan sebagai berikut:Bahwa dalam hukum perusahaan maupun undangundang tentangPerseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, terutama pada Pasal 92 (1)UUPT dengan tegas menjelaskan bahwa pengurusan Perseroandipercayakan

Bahwa Komisaris Utama mempunyai tugas dan kewenangan untukmelakukan pengawasan atas kebijakan pengurus yang dijalankanDireksi, maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksidemi kepentingan Perseroan (Pasal 1 angka 6 UUPT);e. Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas tidaklah tepat dan salahsasaran apabila Komisaris Utama atau Eddy Tirtadarma selaku Tergugatdijadikan subyek hukum dan dimintakan pertanggungjawaban secaratanggung renteng dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat telah melanggar dan tidak sejalan denganketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007 tentangPerseroan Terbatas, vide Pasal 97 ayat (2), ayat (3) jo. 98, yaitu:Pasal 97 UUPT ayat (2):Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan (PT) dengan iktikatbaik dan penuh tanggung jawab.

Dan setiap anggota Direksibertanggung jawab penuh atas kerugian PT apabila yang bersangkutanbersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.Pasal 97 UUPT ayat (3):Pertanggungjawaban ini berlaku secara tanggung renteng bagi setiapanggota Direksi apabila ada 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih.Pasal 98 UUPT ayat (1):Kemudian dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam anggaran dasar.Bahwa berdasar

pada bunyi Pasal 97 ayat (2), ayat (3), Pasal 98 ayat(1) UUPT, membuktikan bahwa andaikata juga ada kesalahan dalam halteknis penyesuaian gaji pokok dan atau penyesuaian berdasar COLAquod non terhadap Para Penggugat, hal itu sematamata adalahkesalahan Tergugat sendiri selaku Direksi yang mengeluarkan SuratKeputusan Direksi PT.

BAS, sesuaidengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Jo Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ;Bs Bahwa tugas, kewajiban dan tanggung jawab Direksi menurut UUPTadalah sebagai berikut :Hal. 85 dari 96 hal. Put.

Bahwa para Termohon Kasasi terbukti tidak melaksanakan kewajibandan tanggung jawab Direksi menurut UUPT yaitu :(i) Para Termohon Kasasi Tidak Pernah Menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Sejak PT BAS Didirikan sebagaimana diatur dalamPasal 66 Undang Undang PT. Para Termohon Kasasi tidak pernahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai apa yangdisyaratkan oleh UUPT. Termohon Kasasi justru malah mengajukanpermohonan penetapan ke pengadilan untuk menyelenggarakanRUPS.

Hal ini bertentangan dengan UUPT karena pertama, Direksiwajid mengadakan RUPS dan wajib untuk melakukan pemanggilankepada para pemegang saham sehubungan dengan akandiadakannya RUPS. Kedua, apabila Direksi tidak menyelenggarakanRUPS, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan kepadapengadilan agar diadakan RUPS adalah pemegang saham (Pasal 67)UUPT, bukan direksi ;(ii) Para Termohon Kasasi tidak pernah membuat laporan tahunan dandokumentasi keuangan perseroan sejak PT.

BASdidirikan, tidak pernah membuat laporan tahunan dan dokumentasikeuangan sejak PT BAS didirikan seperti yang telah diwajibkan oleh UUPT ;Bahwa sebagai pemegang saham mayoritas dalam PT. BAS tersebut,Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat pemberitahuan panggilan dariDireksi atau Komisaris PT. BAS sehubungan dengan rencanapenyelenggaraan RUPSLB PT. BAS tersebut.

Oleh karena itu tindakan paraTermohon Kasasi yang meminta penetapan pengadilan Negeri JakartaUtara rnengenai ijin penyelenggaraan RUPSLB, secara hukum rnelanggarketentuan Anggaran Dasar dan UUPT tersebut khususnya Pasal 56, Pasal66, Pasal, 72 dan 86 sehingga permohonan tersebut tidak sah secarahukum ;Berdasarkan halhal tersebut, maka sudah sewajarnya apabila PemohonKasasi Ill, pemegang saham PT.

menyatakanBerdasarkan kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat. namun akhirnya ternyata Tergugat senantiasa menghindar denganmengulurulur waktu dengan alasan menunggu persetujuan pimpinanperusahaan di Jakarta.Bahwa dalil tersurat tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat yangdimaksud oleh Penggugat bukanlah merupakan Pimpinan PT PelangiInti Pertiwi, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka (2) danangka (5) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT

).Pasal 1 angka (2) menyatakan :Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, danKomisarisHalaman 11 dari 28 hal.Put.No. 106/PDT/2018/PT.PLG.21.22.23.Selanjutnya Pasal 1 angka (5) UUPT menyebutkan bahwa :Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk keperluan perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroandi dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasarBerdasarkan ketentuanketentuan

ParaTergugat ragu apakah penyelesaian kredit Para Tergugat dipengadilan diajukan oleh pihak yang benarbenar = sahkeberadaannya mengatasnamakan PT BANK BRI (PERSERO) TBKPutusan Nomor 44/Pdt.G.S/2020/PN Ktg 7Kantor Unit Bogani Kotamobagu, mengingat Para Tergugat selakuDebitor hanya memiliki hubungan hukum dengan Kreditor yaitu PTBANK BRI (PERSERO) TBK Kantor Unit Bogani Kotamobagu yangmerupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan yang tentutunduk pada UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun2007 (UUPT

Pasal 98 ayat (1) UUPT; Sehingga oleh karena pihakyang mengatasnamakan Perseroan dalam gugatan ini yaitu Sdr.ADRIANUS DENNY KALESARAN, MASYONO BIDJUNI, DEVI F.WUWUNG, VERRONICA TUNGKAGI, ROBERT E. SARAGIH,maka patut dipertanyakan apakah mereka adalah DireksiPerseroan? Jawabannya pasti tidak, karena jelas dalam isi gugatanidentitas kesemuannya adalah Karyawan BUMN;6. Bahwa kalaupun Sdr.

Akte tersebut tidak disetujui dan tidakdi tandatangani oleh Penggugat;Bahwa selain daripada uraian tersebut diatas, Akte No, 13 Tanggal 10Desember 2019 yang dibuat oleh Tergugat V merupakan akte yangdibuat tanpa fakta yang sebenarnya, yang tidak sesuai dengan apayang terjadi dan keadaan yang ada dalam ruangan rapat RUPSskarena Tergugat IV tidak pernah menghadiri rapat RUPS akan tetapiditandatangani oleh Tergugat IV;Bahwa sebagaimana dalam UndangUndang No. 40 Tahun 20017tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Tasik Raja dan Tergugat IV sebagaiHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor 383/Pat.G/2020/PN Mdn15.16.17.18.19.Pemegang Saham baru yang telah melakukan keputusan yang tidakadil sebagaimana mestinya serta melakukan kesalahan dan kelalaiankarena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimanadiatur dalam anggaran dasar dan UndangUndang PerseroanTerbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayat (1) jo, Pasal 97ayat (1) dan ayat (2) serta tidak memperhatikan hakhak pemegangsaham minoritas sebagaimana diatur

Kahayan Agro Plantation maupun UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas maka perlu untuk sementara waktu segalakegiatan perseroan dihentikan sampai dengan perkara a quo selesaidan berkekuatan hukum tetap.

Jadi, tidak ada benturan/pertentangankepentingan (apalagi campuraduk kepentingan, yang sesungguhnyamerupakan istilah yang diadaadakan oleh Majelis Hakim dalamperkara a quo) antara PEMBANDING/PELAWAN dan Ilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 UUPT. Dengan demikian,berdasarkan Pasal 98 UUPT sebagaimana tersebut di atas siapapundireksinya dapat mewakili perseroan di dalam perkara a quo,termasuk Ir.

Abdul Kadir, M.T. selaku Direktur Utama Perseroan.Bahwa aturan UUPT terkait Modal dan Saham Perseroan dalamPasal 31 s.d. Pasal 62 maupun Anggaran Dasar Perseroan, samasekali tidak melarang Perseroan untuk menerima jaminan atas utangPerseroan menggunakan harta pribadi milik pihak ketiga, baikitu pemegang saham, Direksi/Komisari, maupun orang lain yangbukan pemegang saham ataupun Direksi/Komisaris.

UUPT maupunAnggaran Dasar Perseroan juga tidak mewajibkan harta pemegangsaham yang ingin dijadikan jaminan utang perseroan, agar dialihkanterlebin dahulu kepemilikannya menjadi atas nama perseroan, denganmengkompensasikannya sebagai nilai saham yang disetor atas namayang bersangkutan.