denganNomor 800/111/BKPP/2018 tentang mohon pertimbangan hukuman PNSKabupaten Kutai Timur yang melakukan tindak pidana korupsi tidakdijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat untuk 7 (tujuh)orang termasuk Penggugat tetapi sampai dikeluarkan suratpemberhetian ini surat dikirim ke Kepala BKN itu tidak ada tanggapan;Bahwa di arsip kepegawaian tidak ada data terkait pemberhentiansementara ;Bahwa kalau diberhentiak sejak bulan Desember 2013 itu konsekwensiSaksi memahaminya kalau mengacu ke surat Menpan

., selaku SekretarisKota Makassar dan selaku kordinator Pansel telah diberi petunjuk dandiarahkan oleh pihak Menpan & RB untuk berkordinasi dengan KASN,tetapi tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi ic saksi Ibrahim Saleh,S.E., M.Si.;Demikian pula seluruh panitia seleksi berasal dari unsur eksternalpadahal yang seharusnya hanya berjumlah 55% dari jumlah panitiaseleksi, serta berjumlah 31 orang melebihi dari jumlah yangseharusnya minimal 5 orang dan maksimal 9 orang;b.

tersebut termasukmenjadi perhitungan Saksi sebagai kekurangan, kekurangan tiangtersebut masuk dalam perhitungan dianggap kekurangan volume.Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti No.53 (BuktiPengembalian Denda) kepada saksi Terdakwa dan PenasihatHukumnya), benar barang bukti ini;Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti LHPyang dibuatoleh para saksi kepada saksi,lerdakwa dan Penasihat Hukumnya,benar barang bukti ini;Bahwa tupoksi Inspektorat diatur dalam Peraturan PemerintahNo.55/Menpan

Inspektorat, rekomendasi dari Inspektoran kepadaKepala BLH untuk memerintahkan secara tertulis kepada PPK agarmenarik kelebihan bayar kepada CVBahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti No.53, BuktiPengembalian Denda, kepada Saksi, Terdakwa dan PenasihatHukumnya, benar barang bukti ini;Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti LHPyang dibuatoleh para saksi kepada Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya,benar barang bukti ini;Bahwa tupoksi Inspektorat diatur dalam Peraturan PemerintahNo.55/Menpan

kolam,padahal seharusnya pergola berdiri dipinggirpinggir jalan.Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti No.53 (BuktiPengembalian Denda) kepada saksi Terdakwa dan PenasihatHukumnya), dan benar barang bukti ini;Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti LHPyang dibuatoleh para saksi kepada saksi,lerdakwa dan Penasihat Hukumnya,benar barang bukti ini;Bahwa pemeriksaan dimulai Senin tanggal 7 Januari 2014 dan hanyasekali.Bahwa tupoksi Inspektorat diatur dalam Peraturan PemerintahNo.55/Menpan

Bahwa tupoksi Inspektorat diatur dalam Peraturan PemerintahNo.55/Menpan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang standar auditdan pengawasan pemerintahan.

dan perlu saya jelaskan dalam Tipikor ada upaya pencegahanpemerintah dalam kerugian negara yang lebih besar, ini berdasarkan SKB 2 Menteridan 1 badan, pertama isinya menetapkan ppk pusat dan daerah yang masih ada asnterkena tipikor tetapi belum di PTDH maka diberi waktu sampai bulan Desember dandasar hukum SKB ini hanya himbauan kepada ppk pusat dan daerah, himbauan iniberlaku sampai dengan Tanggal 31 desember 2018, pada saat 2018 jika ada instansiyang tidak melakukan maka keluarlah surat edaran Menpan

rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkansatu dengan yang lainnya, maka berdasarkan asas pemeriksaan cepat,sederhana dan biaya ringan serta untuk memberikan kemanfaatan bagi pencarikeadilan, guna menuntaskan penyelesaian sengketa a quo, Majelis Kasasimemandang perlu mempertimbangkan substansi objek sengketa ke 1;Bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat telah memenuhi syarat danmengikuti prosedur sebagaimana diatur pada Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Halaman 53 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Putusan Nomor 74 P/HUM/2018Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hakuji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hakuji materiil Para Pemohon adalah Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi RI (Menpan RB) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria PenetapanKebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon PegawaiNegeri Sipil Tahun

Bahwa pada pokoknya sengketa berawal dari Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB), dan Kepala BadanKepegawaian Negara (BKN) tertanggal 13 September 2018, denganNomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor:153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang TelahHalaman 15 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABNDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan

;Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor: 91/G/2019/PTUN.Mks.Bahwa selain itu Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian kepada Penggugat bukan kemauan Tergugat namun atasperintah berdasarkan Surat Keputusan Bersama dari Menteri DalamNegeri, Menteri Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)tanggal 13 September 2018, dimana Surat keputusan bersamatersebut telah dikuatkan berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 87/ PUU/XVI/ 2018 yang amarnya berbunyi :Seorang PNS yang melakukan penyelewengan

Dalam melaksanakan Audit Investigatif, seorangauditor dalam laporannya tidak boleh memberikan opinimengenai kesalahan atau tanggung jawab salah satu pihakjawab atas terjadinya suatu tindak kecurangan atau korupsi.Auditor hanya mengungkapkan fakta dan proses kejadian,beserta pihakpihak yang terkait dengan terjadinya kejadiantersebut berdasarkan buktibukti yang telah dikumpulkannya.Dalam Peraturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008tanggal 31 Maret 2008 mengenai Standar Audit AparatPengawasan /ntern

Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB) melalui suratnya tertanggal 28 Februari 2019 telah mengirimkansurat yang salah satunya ditujukan kepada Bupati/Walikota, yang berisiPetunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telahdijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap (vide bukti T5);5.

Bahwa bidang keahlian saksi adalah akutansi audit dan keuangan ; Bahwa UndangUndang No. 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyebutkanpemeriksaan harus dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan,sehubungan dengan UndangUndang ini maka Menpan berdasarkanPeraturan Menpan No. 5 Tahun 2008 menerbitkan yang namanya standarAudit Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) yang disitumenyebutkan tentang BPKP adalah bagian dari APIP ; Bahwa seorang auditor

Sehinggakewenangan berada pada PPK 5penegakan hukum harus dilakukan sebagai upayamelaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) tentangReformasi Birokrasi yang membutuhkan koordinasi dankomunikasi dengan sejumlah pihak ;Kemendagri akan terus berupaya semaksimal mungkin untukmelakukan koordinasi yang intensif bersama MenPAN & RB,KPK dan BKN untuk mencoba mendorong agar upayapenegakan hukum bagi ASN ini bisa dilaksanakansemaksimal mungkin ;Memang, fakta riil ditemukan yakni ada perbedaan dataantara kami

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Inspektorat Bidang Investigasiuntuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DepartemenKeuangan;berdasarkan surat Menteri Negara Penertiban Aparatur NegaraNomor B824/Il/MENPAN/9/1982 tanggal 20 September 1982, hasilpemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal DepartemenKeuangan dapat sepenuhnya dipergunakan sebagai dasarHalaman 51 dari 65 halaman.

dan kerja dengan terdakwa; Bahwa Riwayat Pekerjaan : 1991 CPNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; 19911995, PNS pada tahun 19911995 PNS PusatdDipekerjakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; 1995 hingga sekarang PNS pada Biro Hukum KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Jabatan Terakhir sebagaiPerancang Peraturan PerundangUndangan Madya; Bahwa Dijelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagaiPerancang Peraturan PerundangUndangan Madya berdasarkanKeputusan Menpan

No. 41/Kep/Menpan/ 12/2000, Keputusan bersamaMenteri Kehakiman dan HAM RI dan Kepala BKN No.

dan 2007 tidak dilaksanakan penerimaan CPNS, karenayang melamar waktu itu kurang lebih hanya 20 orang sehingga dibatalkan ;Bahwa penerimaan pada tahun 2004 ada 320 orang yang mendaftar ;Bahwa prosedur untuk mengikuti tes di Kementrian Agama adalah diumumkanlewat RRI, kemudian sebagai Panitia kami menerima lamaran CPNS dari paraCPNS yang mendaftar sesuai kualifikasi ;Bahwa penyelenggaraan tes tahun 2004 tidak terdapat dalam DPA, namun daripanitia tetap menyelenggarakan tes penerimaan CPNS ;Negara (Menpan

berkaitan dengan pidanaumum, misalnya seseorang yang menduduki jabatan dia melakukanpenipuan buka korupSIi; Bahwa ahli belum membaca secara lengkap putusan MK Nomor 87 TahunBahwa apabila seseorang sudah memangku jabatan dan melakukankorupsi, berapapun jumlah kerugiannya tetap harus di PTDH;Bahwa yang penting sudah ada putusan pengadilannya, mengenai adaatau tidaknya kerugian negara di kembalikan kepada Majelis Hakim untukmemutuSskan; 22222 n nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnBahwa setelah aturan dari Menpan

terkait program dan kegiatan pembangunan danmelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintahterkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang dikeluarkan oleh Bupati ; Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; Halaman 53 dari 72 Halaman Putusan No. 41/G/2018/PTUNKPGBahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan

terkait program dan kegiatan pembangunan danmelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintahterkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yangdikeluarkan oleh Bupati ; Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; Halaman 50 dari 75 halaman Putusan No. 51/G/2018/PTUNKPGBahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan suratkeputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan