Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl
Tanggal 13 Nopember 2015 — Ir. BURLIAN SA. Bin (Alm) APANDI
165 — 72
  • Kaur TA. 2011..Bahwa perubahanperubahan karena adanya permohonan Relokasi dariADE FERIWAN, SE, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidakditerima oleh MUHAMMAD EDIAN, ST selaku PPK dan PPTK tanpadibuat Adendum / amandemen Konirak terlebin dahulu, sehingga hal initersebut telah bertentangan dengan : Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakanDalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi tekhnis yangditentukan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
302 — 172
  • Keadilan hukum administrasi tidaksekedar hadir melalui deretan catatan tekhnis dan tulisan administratif hitam diatas putih namun keadilan hukum administrasi harus mampu menghadirkan nilaihukum yang substantif yakni selain mengandung Kepastian Hukum (legalcertainty), Kemanfaatan Hukum (purposiveness), juga memastikan KeadilanHukum (Justice) , sehingga sebuah pengujian administrasi harus juga mampumenemukan dan mengangkat nilainilai yang berkembang di Masyarakattermasuk konteks yang berkembang dalam
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 29-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 29 Maret 2012 —
55 — 10
  • Seketaris:SAMARI dan Anggota: BAHRUN;Bahwa benar Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Saksisebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang tersebut, yaitu :e Menerima barang dari rekanan di gudang BLK Banjarbarudan Saksi bersamasama dengan Panitia yang lainnyaserta bendahara material;e Memeriksa surat kirim barang dari rekanan baik jumlahmaupun spesifikasi yang dikirim oleh rekanan sudahsesuai atau belum dengan permintaan yang ada dikontrak;e Panitia menyampaikan secara lisaan kepada PPIK(Pejabat Pelaksana Tekhnis
    GUSTI HADIANSYAH) danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (TerdakwaSUGIYANTO, S.Sos) barulah semua tersebut dibawa ke BiroKeuangan bagian perbendaharaan Prop.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
101 — 81
  • migas.Konteks tupoksi saksi dalam konteks adalah tupoksi tentang Pelaksanaan penghitungan danpenyiapan usulan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) jumlah penyaluran dana bagi hasilsumber daya alam non migas kepada daerah, dan bekerja sama dengan direktorat danaperimbangan.Sesuai dengan pasal 13 PP no. 104/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Danaperimbangan bahwa tata cara penghitungan dan penyaluran bagian daerah dari penerimaanSDA yaitu :Him 175 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.e Menteri tekhnis
    menyampaikan SPPSKOkepada Dirjen Perbendaharaan sedangkan penyaluran/pengiriman Dana Bagi Hasil (DBH)ke daerah dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan yang dalam hal ini dilaksanakan olehDirektorat Pengelolaan Kas Negara dengan menerbitkan SPM( Surat Perintah Membayar)Sesuai dengan pasal 13 PP no. 104/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Danaperimbangan bahwa tata cara penghitungan dan penyaluran bagian daerah dari penerimaanSDA yaitu :Him 177 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.e Menteri tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
989 — 456 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • disebabkan oleh faktor alam akan tetapifakta dilapangan adalah hutan atau lahan yang terbakaradalah kawasan perkebunan yang dibersihkan dengancara land clearing, sehingga untuk tindakan antisipasipencegahan kebakaran lahan gambut merupakan salahsaw bagian tindakan dalam pengelolaan kebakaran lahanyang bertujuan mencegah kebakaran hutan dan lahangambut dimana tindakan pencegahan atau pengendaliankebakaran hutan dan lahan gambut paling tidak harusmemperhatikan halhal sebagai berikut:a.Operasional Tekhnis
    , operasional tekhnis adalahperencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahandengan sangat berfokus pada pencegahan terjadinyakebakaran yang harus dilakukan berupa pembuatan petarawan kebakaran, pembuatan sekat bakar, systemdeteksi dini, sistem deteksi dini harus dilakukan denganCaracara yaitu pendirian menara pengawas kebakaran diHal. 224 dari 302 hal.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-07-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 11 Nopember 2013 — SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO;
75 — 17
  • Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011; 52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011; 53.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-02-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
LEXY FATHARANY, SH.MH
Terdakwa:
KUSNO
152 — 46
    1. 1 (satu) Set Photo Copy Dokumen Pengadaan, Evaluasi Adminitrasi, Tekhnis, Harga & Pembuktian Kualifikasi, Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Pelelangan.
    2. 1 (satu) Set Photo Copy Adendum Dokumen Pengadaan & Adendum Kerangka Acuan Kerja (KAK).
    3. 1 (satu) Set Asli Dokumen Penawaran PT. BUMI RIAU LESTARI berupa : Dokumen Adminstrasi, Tekhnis dan Harga.
      Riau Nomor : 100.A/CIPTADA-SEKR/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) di Lingkungan Dinas CIPTADA Prov. Riau TA. 2016.
    4. 1 (satu) Set Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas CIPTADA Prov.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
RADIMAN, SH
Terdakwa:
ISKANDAR Bin DIWAN YAHYA
244 — 41
  • khususnyaRumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Majelis Hakim dapat menilai danmenghitung sendiri besarnya nilai kerugian negara;Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan fisik yang telah dilakukan olehTerdakwa berupa Peningkatan Jalan Meurandeh Pante Kala Dusun Ingin Jaya,Pembukaan Jalan Darul Thalibin Dusun Ingin Jaya serta Lanjutan PembangunanPagar Masjid, menurut Majelis hakim untuk menghitung ada atau tidaknyakerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut harus dibantu denganpemeriksaan oleh ahli tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 24-01-2012 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Nopember 2012 — PT PETROBAS >< PT. COSMIC INDONESIA.Cs
327 — 130
  • INALUM;Bahwa, kemudian mengenai tekhnis dilakukan komunikasi dengan PT.Cosmic, dikarenakan IDO hanya digunakan oleh PT. INALUM untukcakupan lokal dan kebetulan untuk supplynya dilakukan oleh PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 10 Oktober 2016 — Drs. As’ad Aksa Helmy Bin Gozali
132 — 63
  • DelimaLaksana Tata) ditugaskan melakukan pengawasan tekhnis;Bahwa Kontrak Pengawasan ditandatangani oleh Terdakwa selakuDirektur PT. Delima Laksana Tata di Jakarta, sedangkan padaaddendum ditandatangani oleh saksi dengan cara meniru tandatanganDirektur PT. Delima Laksana Tata, dimana peniruan ini atas seizinDirektur PT.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-06-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 131/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 2 Mei 2019 — 1. Syamsudin Yahya 2. Slamet Sastrowihardjo 3. Sjahril Djohan 4. Imlati Baswedan, Dkk Ahli Waris dari Almarhum Husny Sunkar 5. Anton Yoerman 6. Lilis Hadiawati, dkk selaku Ahli Waris dari almarhum Nanang Wahdan 7. Sri Ekosasih Ahli Waris dari Almarhum Subari Ardibrata MELAWAN 1. Drs. Muchdan Bakri 2. Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia 3. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok 6. Gubernur Jawa Barat
452 — 293
  • Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979, yang padapokoknya berbunyi apabila suatu gugatan tidak menjelaskanbatasbatas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.Bahwa Tergugat IV sementara ini berpendapat, Penggugatmelihat batasbatas tanah yang menjadi obyek gugatan hanyapada sertipikatsertipikat yang telah dibatalkan tersebut yang tentusaja tidak dicantumkan nama pemilik yang berbatasan akan tetapiyang tercantum adalah nomor Gamabr Situasi atau nomorsertipikat.Hal ini adalah tekhnis
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 43/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — MELIANUS TEFLOPO
102 — 40
  • Gede Adi Wiratma selaku PPK Propinsi danselaku Kepala Bidang yang menangani perluasan sawah;Bahwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT pernahmengeluarkan Keputusan Nomor: 521.3/265.G/PSPTP/I/2012 tentangPenetapan Lokasi dan Kelompok sasaran penerima bantuan sosial untukdinas pertanian dan perkebunan NTT tahun anggaran Propinsi 2012 tanggal24 Februari 2012;Bahwa kegiatan tekhnis dari program perluasan sawah tahun 2012 meliputipembersihan lahan, perataan tanah pembuatan pematang
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-03-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SISWANDI, SH
Terdakwa:
RINALDIATI TANARI, S.Pt
92 — 10
  • Arung Buntu Lipa) karena yang mengetahui dalampembahasan dan tekhnis pelaksanaan kegiatan dengan pihak legislativeialah Sekertaris.Hal 15 dari 108 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN Mks.1.2.> Bahwa saksi selaku Kepala Badan Ketahan Pangan dan Selaku KPA tidaktahu pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Pembibitanpada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan KabupatenToraja Utara Tahun Anggaran 2013 bahwa penyuluh dibayarkan olehBendahara Pengeluaran hanya sebesar Rp. 10.000.000
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 26-06-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.TPK/2015/PT AMB
Tanggal 28 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ROLLY MANAMPIRING, SH
Terbanding/Terdakwa : PAULUS SOUHUWAT, ST. M.Si
67 — 33
  • Tentang keberatan terhadap petikan putusan maupun salinan putusanpengadilan dalam perkara a quo yang sampai saat memori bandingdiserahkan, belum di berikan kepada Penuntut Umum yang dianggapbertentangan dengan Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah tidakberalasan karena masalah tersebut adalah menyangkut masalahadministrasi pengadilan bukan suatu masalah tekhnis peradilan.3.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 30 April 2015 — MADE YUDISTIRA HIDAYAT Bin SWARNO HIDAYAT
49 — 12
  • Bantuan untuk kejurnas Marching Band Sanggar Cut Meutia Meuligo ke Surabayasebesar Rp. 800.000.000, ;Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegiatankegiatan sanggar sudah dilaksanakansebagaimana mestinya, tetapi lebih jelasnya Terdakwa tidak mengetahui dikareHalaman 59 dari 107Putusan No.06/Pid.SusTPK/2015/PNBnanakan yang lebih mengetahui tekhnis dilapangan adalah Ketua Bidang masingmasing Yaitu Sdri. Rijal Nabawi, selaku Koordinator Tari dan Sdri.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2011 — Putus : 05-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.B/TPK/2011/PN PDG
Tanggal 5 Oktober 2011 — UMAR, ST., MM. Pgl. UMAR
80 — 28
  • Bendahara Pembantu Pengeluaran : saksisendiri, serta dibantu staff administrasi,pembantu pelaksanna dan pengawas kegiatan ;Bahwa proses pencairan dana awalnya pelaksanamengajukan permintaan uang/verskot kegiatan kepadaBendahara Pembantu yang telah disetujui oleh KPA(Kuasa Pengguna Angggaran) dan PPTK(PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) dengan dilampiririncian penggunaan dana yang diminta, laluBendahara Pembantu) mengajukan SPP kepada BendaharaPengeluaran untuk diteruskan kepada KasubagKeuangan lalu
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Bau
Tanggal 28 September 2021 — Pemohon:
FARIDA Binti H. RAUF
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Cq. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Baubau
620 — 547
  • RAUF;2) Bahwa terkait dengan Proses Penanganan Perkara Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia diaturdalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia diatur dalamPeraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJAO39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata KelolaAdministrasi dan Tekhnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus,yang mana sehubungan dengan Proses Penanganan Perkara TindakPidana Khusus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri secara khususdiatur dalam
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 28-06-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
SUDIRMAN Bin EDI YS
154 — 29
  • ,M.Kes;Bahwa tugas pokok saksi selaku PPTK dalam pekerjaan pembangunanpagar Rumah Sakit Daerah Kota Subussalam yakni membantumenyusun HPS, melaksanakan kegiatan secara tekhnis;Bahwa Rekanan pekerjaan pembangunan pagar Rumah Sakit DaerahKota Subussalam yakni CV. Mentari Pag;Bahwa sebagai wakil Direktur CV.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-07-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 15 Juli 2013 — HERRU SANTOSO
109 — 56
  • Melaksanakan sebagian tugas Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) LingkupWilayah Kecamatan ;2.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-08-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 70/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 11 Januari 2016 — Drs. H. BUSTARI MALER. M.Hum Bin MALER
97 — 33
  • Perbuatan saksi ICHWAN YUNUS inibertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yangmengatur bahwa: Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakanantara) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antarPemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pasal35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah yangmengatur bahwa: Barang milik