Photo copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 381/2017 dan kwitansi Nomor341/2017 dari Kementrian Keuanga Republik Indonesia DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sumatera Selatan Jambi danBangka Belitung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang yangdiberikan oleh Saudara Elly Sudarti yang telah diberi materai cukup tidakada aslinya diberi tanda P.5.6.

., tersebut diatas bertentangan dengan ntuafiy Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam r 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga rah yang menyatakan Keuangan daerah dikelola secara t pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, eko transparan, dan bertanggungjawabdengan memperhatikan azas n, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat, w Sgn nnn ann nnn nw nnn nn nnn nn nnn nn nn nn nnn nnn neem nnnri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata CaraPeraturan Menteri Da EPenatausahaan ty Laporan

WayanSuarta.Wewenang terdakwa selaku Kepala Desa yang diatur dalam Peraturanmenteri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desayaitu sebagai berikut :Menetapkan kebijakantentang pelaksanaanAPBDesa.Menetapkan kebijakantentang pengelolaan barangdesa.Menetapkan bendahara desa.Menetapkan petugas yangmelakukan pemungutanpenerimaan desa.Menetapkan petugas yangmelakukan pengelolaanbarang milik desa.Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu olehPelaksana Teknis pengelolaan keuanga

terdakwa selaku Kepala Desa yang diatur dalam Peraturanmenteri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desayaitu sebagai berikut := Menetapkan kebijakantentang pelaksanaanAPBDesa.= Menetapkan kebijakantentang pengelolaan barangdesa.=> Menetapkan bendahara desa.= Menetapkan petugas yangmelakukan pemungutanpenerimaan desa.= Menetapkan petugas yangmelakukan pengelolaanbarang milik desa.Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu olehPelaksana Teknis pengelolaan keuanga

Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milikdesa.Bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangandesa, dibantu oleh Pelaksana Teknis pengelolaan keuanga desa(PTPKD) dengan diterbitkan Surat Keputusan Perbekel DesaTerunyan No. 3 tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 dan SuratKeputusan Perbekel Desa Terunyan No. 3 tahun 2012 tanggal 10 Juli2011 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan KeuanganDesa (PTPKD) tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012 yaitu :1.

tersebut dengan sesukanya.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas dapat dinyatakanbahwa disimpulkan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannyaselaku Kepala Desa Trunyan kecamatan Kintamini Kabupaten Bangi,dimana terdakwa tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimanayang telah ditentukan dalam Peraturan menteri No. 37 tahun 2007 tentangPedoman pengelolaan Keuangan Desa kemudian Kepala Desa dalammelaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan tidak memfungsikanPelaksana Teknis pengelolaan keuanga

Karena untuk mengambil Perumahan(Kredit Rumah) tidak bisa memakai nama lbu Soekarmi ( Faktorusia ) maka tabungan ibu (uang pensiunan beliau) diberikanTermohon dan Termohon sebagai putrinya ingin berbakti padaOrangtua dan ijin pada Pemohon mengajukan kredit rumah untuklbu Soekarmi.Pemohon menyetujui dengan syarat beliau tidakmau cawecawe atau ikut campur dalam ursan keuanga@membeli ataupun membangunnya, dikarenakan tabungan tidakcukup untuk membayar rumah dan Rehabnya maka IbuSoekarmi atas nama Termohon

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 tentang perubahan pertama Tentang PedomanPengelolaan Keuanga Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahe Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2)v Ayat (1 ); Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007 tentang perubahan = pertama Tentang PedomanPengelolaan Keuanga Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah :@ Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2)Ayat (1 ); Keuangan Daerah

inventarisdaerah;Pasal 86 ayat (2) :Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumenyang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 tentang perubahan pertama Tentang PedomanPengelolaan Keuanga

dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal16B....Pasal 9 ayat (6):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukanuntuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui denganpasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untukpenyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakanpedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuanga

/PK/PJK/2017pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal16B....Pasal 9 ayat (6):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukanuntuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui denganpasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untukpenyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakanpedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuanga

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, yang disebutkan bahwa:Jenis Peraturan PerundangUndangan selain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yangditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MahakamahAgung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuanga,Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,atau komisi yang setingkat yang dibentuk

/PK/PJK/2017pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal16B....Pasal 9 ayat (6):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukanuntuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui denganpasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untukpenyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakanpedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuanga

Marwiyah, terletak di Blok Tanah LapangDesa Maleber, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, ProvinsiJawa Barat adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum serta tidak memilikikekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum yangditimbulkannya;Menyatakan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1228/32/2019 tertanggal 08Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuanga RepublikHalaman 13 dari 42 hal, Putusan Nomor 615/PDT/2020/PT BDG10.11.12.13.Indonesia Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kantor

menolak permohonan lelang yang telah diajukan kepadannyasepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhilegalitas formal subjek dan obyek lelangBahwa oleh karena pelelangan telah dilaksanakan sesuai denganketentuan yang berlaku, maka berdasarkan undangundang lelang(vendu reglement ordonatic) 28 februari 1908 staatsblad 1908 : 189sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan staatsblad1941 : 3) dan peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 sertaPeraturan Menteri Keuanga

FAHMI RIZAL LUBIS, EDWARDSILITONGA, dan diketahui oleh Manajer Bidang keuanga IRWANDIdan disetujui oleh General Manager ALBERT PANGARIBUAN untukmelaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT. PLN(Persero) KITSBU.Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007,ALBERT PANGARIBUAN selakuGeneral Manager PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera BagianUtara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GMKITSU/2007tentang Panitia Pengadaan barang Jasa TA 2007 PT.

PAULUS PAPO BELANG AliasPAUL telah menerima uang pembayaran harga kontrak tidak sesuai denganpersentase pelaksanaan pekerjaan, sehingga terdakwa telah menguntungkandirinya atau orang lain sebesar Rp.159.572.000, atau sekitar jumlah itu danmengakibatkan kerugian keuanga Negara cq Pemerintah Daerah KabupatenLembata sejumlah tersebut sesuai dengan laporan perhitungan keuanganNegara badan pemeriksa keuangan pembangunan (BPKP) perwakilan propinsiNusa Tenggara Timur Nomor : LHAI4732/PW24/5/2010 tanggal

PAULUS PAPO BELANG Alias PAULtelah menerima uang pembayaran harga kontrak tidak sesuai denganpersentase pelaksanaan pekerjaan, sehingga terdakwa telah menguntungkandirinya atau orang lain sebesar Rp.159.572.000, atau sekitar jumlah itu danmengakibatkan kerugian keuanga Negara cq Pemerintah Daerah KabupatenLembata sejumlah tersebut sesuai dengan laporan perhitungan keuangan22Negara badan pemeriksa keuangan pembangunan (BPKP) perwakilan propinsiNusa Tenggara Timur Nomor : LHAI4732/PW24/5/2010 tanggal

Surat Keputusan DPP Partai politik yang menetapkan SusunanKepengurusanFoto copy Surat Keterangan NPWPSurat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dansuara partai politik hasil pemiluNomor Rekening kas umum partai politikRencana penggunaan dana bantuan keuanga partai politikLaporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangatahun anggaran sebelumnya7.

Rencana penggunaan dana bantuan keuanga partai politik6. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangatahun anggaran sebelumnyaHalaman 50 dari 124 Putusan perkara No 25/Pid.SusTPK/2015/PN Pal7.

Rencana penggunaan dana bantuan keuanga partai politik6. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangatahun anggaran sebelumnya7.

PPhDesember KerugianPasal2012 Keuanga 99(termasuk n NegaraPajak)1 2 3 4 5 6 7 81. PekerjaanPengadaanAlat 789.348.0 789.348.0 396.079.0 41.408.2 990.27 355.661.Kedokteran 00,00 00,00 07,13 59.84 2.45 019.75UmumPuskesmas2. PekerjaanPengadaanAlatalat 647.547.3 647.547.3 260.424.7 27.226.2 812.30 234.010.Kesehatan 00,00 00,00 00,80 18,72 7,13 789,81DasarPuskesmas3.

Pekerja Pekerjaa Pembaya .an n ran per 20 dari g NegaraDesember Kerugian Pungu2012 Keuanga tPPh(termasuk in Negara PasalPajak) 221 2 3 4 5 6 7 81. Pekerja 789.348. 789.348. 396.079. 41.408.an 000,00 000,00 007,13 259.84 990.27 355.661.Pengad 2.45 019.75aan AlatKedokteranUmum Halaman 32 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG Puskesmas 2. PekerjaanPengadaanAlatalat 647.547. 647.547. 260.424. 27.226. 812.30 234.010.Kesehat 300,00 300,00 700,80 218,72 7,73 789,81anDasarPuskesmas 3.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentangKedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan AnggotaDPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengaturbiayabiaya tersebut sebagai hak keuangan anggotaDPRD Kabupaten Pekalongan, hak tunjangan khususbaru ada sejak bulan Juli tahun 2003 berdasarkanPasal 68 Perda No 6 Tahun 2003 Tentang PokokpokokPengelolaan Keuangan Daerah (Untuk APBD Juli Desember 2003).Bahwa PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuanga

Bantuan sosial pendidikan SD/TK sebesar Rp. 2.500.000, HUT RI dan Selamatan Desa sebesar Rp. 5.245.000,Jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp. 254.645.000,Sisa kas sebesar Rp. 125.990,Total pengeluaran Rp. 424.420.220.Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 15Nopember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 25 ayat(1)Keuanga desa dikelola berdasarkan azasazas transaparan, akuntabel, partisipatifserta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bantuan sosial pendidikan SD/TK sebesar Rp. 2.500.000, HUT RI dan Selamatan Desa sebesar Rp. 5.245.000,Jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp. 254.645.000,Sisa kas sebesar Rp. 125.990,Total pengeluaran Rp. 424.420.220.Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 15Nopember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 25ayat(1) Keuanga desa dikelola berdasarkan azasazas transaparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

SusTPK/2018/PT JAP1)1)2)3)dengan maksud memperkaya diri sendiri, dengan cara mengambilselisih dari dana BOS yang tersisa dan tersimpan di brankasrumahnya.Bahwa berdasarkan hasil audit oleh BPKP sesuai Surat BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Papua Nomor : LAPKKKN273/PW26/6/2017 tanggal 9 Juni2017 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuanga Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan /Penyelewengan Dana Program BantuanOperasional

dengan angka Rp. 0 (nol rupiah).Bahwaterdakwa = =melakukan mark up dan membuatpertanggungjawaban penggunaan dana BOS secara tidak benardengan maksud memperkaya diri sendiri, dengan cara mengambilselisih dari dana BOS yang tersisa dan tersimpan di brankasrumahnya.Bahwa berdasarkan hasil audit oleh BPKP sesuai Surat BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Papua Nomor : LAPKKKN273/PW26/6/2017 tanggal 9 Juni2017 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuanga

Kementerian Keuanga Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Kantor WilayahDJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, beralamat di Jalan KS.Tubun No. 12 Kota Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus NomorSKU238/MK.1/2015, tanggal 31 Juli 2015, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 19 Agustus 2015 dibawah register No. W12.U11/69/ HK.02.02/8/2015, yangselanjutnya disebut sebagai .....