Ditemukan 1873 data
PT Profita Purilestari Indah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.Suherman Mihardja, S.H.,M.H
2.NINGSIH RAHARDJA
3.JULIA MIHARDJA
4.YULIANA MIHARDJA
210 — 110
tanah dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 26, tanggal 3 Oktober 2013(vide bukti P11.11) tumpang tindih dengan bidang tanah dalam Objek Sengketa7 yang terletak di Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerangyang juga termasuk dalam lokasi pembebasan tanah untuk kepentinganpembangunan Jalan Tol CengkarengBatuceperKunciran;Menimbang, bahwa berdasarkan pada penilaian kumpulan fakta hukumtersebut diatas, menurut Pengadilan dengan memperhatikan keberadaan bidangtanah dalam Objek Sengketa 7 yang tumpang tindin
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
RUSTAM
164 — 99
Pengelolaan Keuangan Desa.Bahwa sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dalam permintaan anggarantahap Il memang harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana desatahap sebagai control dari Kepala desa karena secara ideal pekerjaan tahap harus sudah selesai barulah meminta angaran tahap II dan jika anggaran tahap sudah dilaksanakan dan anggaran sudah habis maka pertanggungjawaban harussudah ada, dan jika belum habis agar dilaksanakan dan diselesaikan terlebihdahulu. pekerjaan untuk mengantisipasi tumpang tindin
1.MILONO RAHARJO, SH
2.TRI WAHYU A. PRATEKTA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.R O S I D I
2.BAGOES KRISNA PRIBADI Alias MANDA NOVIANDI
3.G O F U R
4.DEDY ARIYANTO
5.ARIEF IRFAN
162 — 44
Timterdakwa Bagoes tidak terjadi tumpang tindin dengan lahan atasnama drg.
1.EMMIE T.H.A. WINOKAN
2.ALBERTUS STEFANUS MARIANUS
3.ADRIANA MARIA ALTE BAYA
4.ALFONSUS T.F.BAYA
5.ANGELA THERSIA HERMINA BAYA
6.ANTONIUS BAYA
Tergugat:
6.BUPATI BULUNGAN
7.YOHANIS RURUK
8.DEBORA MISI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN
145 — 54
BAYA APOEY dari mendengar cerita saja;Bahwa tanah milik Saksi tidak tumpang tindin dengan tanah milik Sdr.BAYA APOEY;Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang, DEBORA MISI (Tergugat III)berasal dari Tana Toraja;Bahwa DEBORA MISI (Tergugat III) tidak pernah menyampaikan kepadaSaksi kapan tanah tersebut selesai digarap;Bahwa Saksi tidak mengetahul apakah di daerah tanah milik Sdr.
100 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain;7. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengancalon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah;Hal. 131 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/201 78.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPARDI TAHIYA Diwakili Oleh : Makarius Paskalis Baut, SH
245 — 316
Adam Djudje, tanggal 2641997;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro LemaBatu Kallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpeng tindin penyerahanoleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/I/2014,tanggal 1012014;1 (satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah ToroLama Batu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02Oktober 2019;1 (Satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di Lokasi ToroLemma Batu Kalo (Karangan) Luas 30 Ha diserahkan oleh
Adam Djudje, tanggal 2641997;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro Lema BatuKallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpeng tindin penyerahan olehFungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/I/2014, tanggal 1012014;1 (satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah Toro LamaBatu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02 Oktober2019;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di Lokasi ToroLemma Batu Kalo (Karangan) Luas 30 Ha diserahkan oleh
173 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 253 K/TUN/2014tumpang tindin dengan HGU PT Belunkut, sehingga harus dibatalkan, quodnon. ltu penarikan kesimpulan yang kasar, ridiculos, unjust dan semena mena;Para saksi fakta (Nur Salim, Hasibuan, Ahmad dan Ali, Ahmad Ahyar) yangadalah kepala desa dan rakyat di lokasi tanah terperkara, menyatakan padapokoknya :Nur Salim Hasibuan menyatakan bahwa setahu saksi sebelum masyarakatmenjual obyek sengketa kepada Aheng masyarakat telah menguasai lahansejak tahun 1980.Saksi Ahmad Kanali menyatakan
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
290 — 165
.;7: Bahwa apabila dicermati dalam perkara a quo senyatanya telahterjadi tumpang tindin kepemilikan antara bidang tanah yang diklaimdimiliki oleh PENGGUGAT dengan bidang tanah yang dimiliki olehTERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2berdasarkan bukti kepemilikan yang telah diterbitkan oleh TERGUGATyakni objek sengketa perkara a quo sehingga sudah sepatutnya atassengketa tumpang tindih kepemilikan tersebut diselesaikan dulu melaluigugatan perdata di peradilan umum dimana mengenai sengketakepemilikan
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2132 — 1219
Bahwa sesuai keterangan saksi Annas Maamun dimana atas saran GulatMedali Emas Manurung saksi Annas Maamun menanyakan Areal DutaPalma dan supaya tidak tumpang tindin dengan usulan revisi RTRW dariKabupaten Inhul dan Cecep menjelaskan dengan membuka peta,bahwa areal Duta Palma tidak tumpeng tindin dengan usulan dariKabupaten Inhul. kKemudian saksi Annas Maamun meminta Cecep Iskandarmemasukkan PT.Duta Palma kedalam revisi RTRW Propinsi Riau.
191 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seluruh Kerugian keuangan Negara Pembangunan Pasar AntasariBanjarmasin Rp 7.332.361.516,00 Pernyataan telah terbukti atas keempat terpidana tersebut tidak jelas, tumpang tindin seolaholahperkaranya berbeda ;Hal. 116 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/20162.
116 — 28
Nanang Mulkani) untuk membantumenyelesaikan masalah ini, namun sampai dengan mutasinya bapak NanangMulkani ke dinas pertambangan hanya berhasil memastikan bahwa rencanalahan pengganti di Desa Kadaman bermasalah dimana lahan yang sudah dibelidan diukur oleh Tergugat Ill ternyata tumpang tindin dengan masyarakat lain.
84 — 17
pencairan anggaran APBD yang diterbitkan SPMnyaolehYUDHI EKWANTO,M.M. yaitu. pada tanggal 11 Mei 2011sebesarRp.288.702.500,00sebelum Terdakwa menjabat sebagai kepala BKPPD danpenggunaannya ada yang tidak sesuai ketentuan, namun pengelolaan anggarantersebut dilaksanakan oleh Terdakwa, kecuali pembayaran honorarium kepadaSuryanto Tabanal sebesar Rp.2.945.250,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh limaribu dua ratus lima puluh rupiah) terjadi pada tanggal 19 Mei 2011, pembayaranhonorarium yang tumpang tindin
161 — 102
TSK ada bataswaktu ini tidak status bebas bukan tersangka mungkin tidak merasatersangka mungkin dia bukan tersangka misalnya harus aktif orangmemerlukan keterangan ;Bahwa pencegahan keluar negeri itu kalau dilihat dari UU KPKpenyelidikan itu upaya paksa bukan tersangka setiap orang bisadicegah karena tahu karena tidak dilakukan sulit lagi kalau cari orangsudah keluar negeri masalah kerja sama dsb jadi lain persoalanmemanggil mencegah boleh harus diganti dengan caracara lain;Bahwa Pasal 50 tumpang tindin
1.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
2.Aguslan, S.H.
3.GIDEON GULTOM, SH
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.ARBIN NU'MAN, SH
6.IRWAN BAHARUDDIN, SH
7.Syahrianto Subuki, SH
Terdakwa:
PT. Bososi Pratama
1102 — 1702
Jalu Emas) kepada instansiisntansi terkait; Pihak pertama menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnyasecara moral dan materil terhadap masalah gugatam dari pihakmanapun juga yang berhubungan dengan kegiatan penambangan pihakkedua; Pihak pertama menyediakan lokasi 10 (Sepuluh) hektar dalambentuk peta blok yang masuk dalam areal Izin Pinjam Pakai KawasanHutan (IPPKH) serta menjamin tidak tumpeng tindin dengan peta bloklain; Pihak pertama menjamin pengembangan areal lokasi yang diJoint Operation (JO)
111 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Samsul Rizal, M.Eng.sebagai Ketua Program dan Pengelolaan Dana Hibah/BantuanBeasiswa untuk Jalur Pengembangan Daerah (JPD) serta sebagaiWakil Penanggung Jawab Program Cagurdacil, sehingga telahmenimbulkan tumpang tindih atau pertentangan hukum pada setiappertimbangan hukumnya Judex Facti Tingkat Pertama tersebut ;Tumpang tindin atau pertentangan hukum dalam pertimbanganhukum Judex Facti Tingkat Pertama mengakibatkan terjadipenggelapan hukum yang berlanjut hingga tingkat kasasi, sehinggaakibatnya
mempertanggung jawabkan penggunaan danayang telah diserahkan oleh Terdakwa sesuai dengan usulanrencana penggunaan dana ;Kemudian terhadap pertentangan hukum tersebut dikuatkannyadengan dikesampingkannya perhitungan kerugian kKeuangan Negaraoleh BPKP Perwakilan Provinsi Aceh oleh Judex Facti TingkatPertama sebagaimana yang termuat di dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 259 sampai dengan halaman 263,sehingga membuktikan pertimbangan hukum Judex Facti telahterjadi penggelapan hukum dan saling tumpang tindin
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
268 — 371
Bahwa TERGUGAT VII menerbitkan sertifikat untuk PENGGUGAT.Sewaktu persoalan penggunaan lahan secara melawan hukumoleh TERGUGAT mencuat ke permukaan, PENGGUGAT telahmengajukan permohonan kepada TERGUGAT VII agar melakukanklarifiksi mengenai sengketa tanah antara PENGGUGAT danTERGUGAT . apakah TERGUGAT mempunyai hak atas tanahPENGGUGAT atau apakah TERGUGAT VII ada menerbitkansertifikat yang tumpang tindin dengan sertifikat TERGUGAT I.PENGGUGAT juga telah memohon agar dibuat plotting tanahPENGGUGAT
SOPIAN Alias BAMBANG
Tergugat:
1.AIDI Bin LIMBAR
2.MASYUMI
3.BRIAN JONATHAN
4.KEPALA DESA BAKIT
5.CAMAT KECAMATAN PARIT TIGA
95 — 51
putusan yangdijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun adabantahan (Verzet), banding atau kasasi (Uit Voerbaar Bij voorrad);Berdasarkan Posita gugatan PENGGUGAT cukup beralasanberdasarkan alat bukti yang ada dan telah diperiksa di Pengadilan ini Mohonkiranya kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadil Perkara A qou inidapat menjatuhkan amar Putusan yang berbunyi:DALAM PROVISI:1.Memerintahkan Para Pihak dalam Perkara Agou ini, di atas bidang Tanahsengketa atau tumpang tindin
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
IMAM PUJI SANTOSO, BSc
170 — 33
Yaitu,merupakan tujuan yang tidak berbeda dengan unitunit pemerintah lainnya.Bila demikian halnya, program yang dikembangkan untuk kegiatan CSR,nantinya akan tumpang tindin dengan kegiatan pokok (core business) badanusaha itu sendiri. Atau pun bila tidak, akan tumpang tindih (overlap) dengankegiatan lain yang pada hakikatnya tertuju untuk penyelenggaraan layananpublik yang menjadi tugas pemerintah.
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
170 — 122
kepemilikan Turut Terlawan IlatasTanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk ObjekSita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Surat Sub Balai Tata HutanTanjungkarang Lampung tersebut hanya memuat informasi telah dilakukannyapeninjauan lapangan pada bulan Februari sampai bulan Maret 1981 atas arealhutan yang dimohon pelepasan oleh Turut Terlawan Il, dan dari peninjauanlapangan ditemukan terjadinya tumpang tindin
83 — 10
Pak Yusufdan yang menerima adalah Dikmas;Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung proposal karenapenerimaan proposal hanya di Kasi Dikmas;Bahwa saksi pernah ketemu dengan orangorang yangmenyerahkan proposal;e Bahwa bentuk kongkrit dari Program Keaksaraan Fungsionaladalah untuk membebaskan buta aksara;e Bahwa kaitannya dengan mesjid yaitu adalah program Disdikdan DKM yang merupakan satuan pendidikan non formal karenaDKM memberikan pelajaran di mesjidmesjid;e Bahwa kegiatan tersebut tidak tumpang tindin