Dirampas untuk negara yang di perhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuanga negara.

13. Surat permohonan Pencairan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2019 kepada Camat Waplau nomor : 910/32/VI/2019 tanggal 16 Juni 2019 ;

14. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dari Camat Waplau kepada Pimpinan BNI Cabang Namlea Nomor : 910/32/VI/ 2019 tanggal 19 Juni 2019 ;

15.

Padakesempatan itu saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimanayang kemudian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telahsaksi tandatangani setelah terlebih dahulu membacanya, yakni BAP yang dalampersidangan ini diperlihatkan pada saksi ;eBahwa Terdakwa adalah Kepala Desa luwungragi, sedangkan saksi sejak tahun2009 sampai tahun 2010, menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Luwungragi ; Bahwa selaku Kaur Keuangan saksi bertugas mencatat keuanga Desa Luwungragikedalam Buku Kas

. : adabukti ( bentuk vocher, kuitansi ~ ), barang dantercatat ; Bahwa bukti yang ad Q, penggunaan danarepresentatif dilakuk e 3 cara:Permohonan pencai ireksi ;Bagian keuanga engeluarkan kuitansi ;Bagian aku mengeluarkan vocher ; aman anya sistem akuntansi umum dengankuntansi yang dipakai di PDAM Kota PadangOo sudah aturannya yang seperti itu,bagaimana diatur dalam Pasal 10 Permendagri No. 2GN ahun 2007 yang menyebutkan bahwa direksi dapatdiberikan dana representatif untuk keperntingan danpengelolaan

Bahwa berdasarkan hasil audit keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPKPProvinsi Lampung No:S35/PW.08/5/2014 tanggal 7 Februari 2014 diperoleh hasilkerugian keuanga negara pada pembangunan pembuatan jembatan Way SekamungKresnowidodo Negara Saka Kabupaten Pesawaran sebesar Rp.564.792.636,77 (limaratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua enam ratus tiga puluh enamrupiah tujuh puluh tujuh sen).

Selanjutnya terdakwamenerima voucher/cek pembayaran dari bagian keuanga dan Voucher/Cektersebut terdakwa bawa ke Bank BRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cairdalam bentuk uang tunai. Selanjutnya terdakwa membuatkan daftar rincianpembayaran yang harus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangi fee untukCV. PMR senilai 5% (lima persen).

Bengkulu Selatan TA. 2016,dengan susunan :e Sapirin (Kepala Desa): PKPKD (Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuanga Desa)e Gandarudin (Sekretaris Desa) : KPTPKD (KoordinatorPelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)e Umardi (Kepala Seksi Pemerintahan) : PTPKD(Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)e Didit Suprianto Putra (Bendahara) : ANGGOTA Bahwa saksi Sapirin alias Ujang tukul bin Su'ir yangmembuat RAB dengan membayar upah sebesar Rp.10.000.000, ( sepuluh Juta Rupiah )Putusan Perkara Nomor 74

Sapirin (Kepala Desa): PKPKD (Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuanga Desa)b. Gandarudin (Sekretaris Desa) : KPTPKD (KoordinatorPelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)c. Umardi (Kepala Seksi Pemerintahan) : PTPKD(Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)Putusan Perkara Nomor 74/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 132 dari 197d.

YA DAPAT MERUGIKA KEUANGA EGARA ATAPEREKONOMIAN NEGARA.

Padakesempatan itu saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimanayang kemudian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telahsaksi tandatangani setelah terlebih dahulu membacanya, yakni BAP yang dalampersidangan ini diperlihatkan pada saksi ;eBahwa Terdakwa adalah Kepala Desa luwungragi, sedangkan saksi sejak tahun2009 sampai tahun 2010, menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Luwungragi ; Bahwa selaku Kaur Keuangan saksi bertugas mencatat keuanga Desa Luwungragikedalam Buku Kas

Akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuanga negara berdasarkan ketentuan UndangUndang; dan;d.

Tata Cara Pencairan SP2Ddan Laporan Pertanggung Jawaban BendaharaPengeluaran.Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yangberasal dari pencairan UP,GU,TU dan LS harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah karenadasar bendahara pengeluaran mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatan yangHalaman 47 dari 84 Hal Putusan Nomor 11/PID TPK/2020/PT MKSdibelanjakan adalah buktibukti transaksbayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam :> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Tentang Pengelolaan keuanga

2016Tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan LaporanPertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDyang berasal dari pencairan UP,GU,TU dan LS harusHal. 48 dari 87 Putusan No.12/PID.TPK/2020/PT MKSdidukung dengan bukti yang lengkap dan sahkarena dasar bendahara pengeluaranmempertanggung jawabkan penggunaan danakegiatan yang dibelanjakan adalah buktibuktitransaksi bayar / belanja sebagaimana ditentukandalam :> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Tentang Pengelolaan keuanga

(Penggugat); Final: Surat keputusan a quo sudah tidak memerlukan lagipersetujuan dari pejabat atau instansi atasan atau instansi lainnya,sehingga sudah bersifat defenitif dan telah menimbulkan akibathukum, berupa pemberhentian PENGGUGAT dari jenjang jabatansemula jabatan administrator sebagai Kepala Bagian DukunganPelayanan Pengaduan dan diturunkan ke jenjang JabatanPelaksana, yaitu sebagai (staf) Penyusun Laporan Keuanga;Bahwa berdasarkan konstruksi hukum di atas, maka Pengadilan TataUsaha Negara

RDAPAT MERUGIKA KEUANGA EGARA ATAPEREKONOMIAN NEGARA ; w Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001, pada bagian Penjelasannya, dijelaskan mengenai kata dapat yang tercantum dalambunyi Pasal 3 tersebut. Kata dapat?

Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuanga ;Bahwa salah satu kegiatan yang dilaksanakan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM/PNPMMP) di Kecamatan KalanganyarKabupaten Lebak adalah kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan(SPP) merupakan kegiatan yang berupa pemberian dana bantuan langsungdalam bentuk pinjaman uang kepada kelompok usaha perempuan;Bahwa mekanisme kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan(SPP) dilakukan dengan cara kelompok mengajukan proposal pinjamanyang

Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI menerima voucher/cekpembayaran dari bagian keuanga dan Voucher/Cek tersebut Saksi YUNIEFRIANTI bawa ke Bank BRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalambentuk uang tunai. Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI membuatkan daftarrincian pembayaran yang harus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangifee untuk CV. PMR senilai 5% (lima persen). Saksi YUNI EFRIANTIHalaman 15 dari355 Halaman Putusan No. 58/Pid.SusTPK/2018/PN.

Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI menerima voucher/cekpembayaran dari bagian keuanga dan Voucher/Cek tersebut Saksi YUNIEFRIANTI bawa ke Bank BRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalambentuk uang tunai. Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI membuatkan daftarrincian pembayaran yang harus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangifee untuk CV. PMR senilai 5% (lima persen).

CV.PMR akan diberitahu oleh bagian keuangan kalau uang telah keluar/cair.Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI menerima voucher/cek pembayaran daribagian keuanga dan Voucher/Cek tersebut Saksi YUNI EFRIANTI bawa keBank BRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalam bentuk uang tunai.Selanjutnya Saksi Yuni Efrianti membuatkan daftar rincian pembayaran yangharus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangi fee untuk CV. PMR senilai5% (lima persen).

CV.PMR akan diberitahu oleh bagian keuangan kalau uang telah keluar/cair.Selanjutnya Saksi Yuni Efrianti menerima voucher/cek pembayaran daribagian keuanga dan Voucher/Cek tersebut Saksi Yuni Efrianti bawa ke BankBRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalam bentuk uang tunai.Selanjutnya Saksi Yuni Efrianti membuatkan daftar rincian pembayaran yangharus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangi fee untuk CV. PMR senilai5% (lima persen).

P2 10.000.0 1.500.00 8.500.006 Junaedi Yankes. lll/d 00,00 0,00 0,00 6KasubagSri .Windarni Keuanga 8.500.00 425.000, 8.075.007 , SH n lIl/d 0,00 00 0,00 7KasiPembiayTri Byar aanWijayant Jamkes 8.500.00 425.000, 8.075.008 i, SKM m. lIl/d 0,00 00 0,00 8BejoSiswant Kasubag 4.500.00 225.000, 4.275.009 o, SH . Umum IIl/c 0,00 00 0,00 9Rijatno, KasubagSKM.M . bina 4.500.00 225.000, 4.275.0010 M. Progr. IIl/c 0,00 00 0,00 10AntonAri W, KasiSKM.M.

yangtelah dibuat oleh saksi Sarlin dan saksi Sarlin membenarkannya;Bahwa Penasihat Hukum telah menguraikan yang terungkap sebagai faktadipersidangan sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau setidaktidaknyatelah memperkaya orang lain tidak terpenuhi dan tidak terbukti;Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 55 paragraf ke 3Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan besarnya jumlah KerugianKeuangan Negara yang pasti dalam perkara ini, telah pula dilakukan auditPenghitungan Kerugian Keuanga

pertama yang dialakukan adalah memberitahukan kepada DesaAgar segera mengajukan amprah masingmasing Desa diterima kemudianditeliti tentang persyaratannya, kemudian amprah yang sudah dibawa kebagian Keuangan Setda Gianyar untuk diproses lebih lanjut.Kemudian daribagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar akan mentransfer dana ADDke rekening masingmasing Desa melalui rekening Bank Werdhi Sedana.Setelah dan ditransfer kami dibagian pemerintahan Desa diberikantembusan SP2D masingmasing Desa oleh bagian Keuanga

.; Bahwa sebagaimana PTO PNPMMP DEPDAGRI Tgl. 5 Nopember 2008 Bab IIFasilitator Kab bertugas diantaranya : 1 Mensosialisasikan PNPM mandiri Perdesaan kepada pemerintah daerah,DPRD, Pelaku PNPM Mandiri perdesaaan kabupaten lainnya .2 Memberikan bantuan teknis kepada TK PNPM mandiri perdesaan kabupatendalam pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan di Kabupaten3 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses kegiatanserta pengelolaan keuanga UPK dan TPK .47Melakukan kunjungan lapangan untuk

Pasi danselaku anggotatim auditor Pelaporatanggal 02 nApril 2014 Keuanga(terlampir) n UPK(poin9.3.1)Administrasi danpelaporankeuangan UPKadalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua Tanggal tidakdiketahui lagi namunmasih dalam bulanFebruari 2006 Mengambil /menerimapembayaran angsuranpinjaman kelompokJami iyah Ds.