JOHN TANGKUMANHalaman 17 dari 85 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUSTPkK/2018/PTAMBselaku kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab.Maluku, Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran (PA) danmelaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justrumenunjukkan kepada PPTK saksi REYN KAINAMA adanya suratpermohonan addendum perpanjangan waktu kontrak yang diajukan olehkontraktor sesuai surat No. 005/PT.PJSPT.BPT JO/XI/2012 tanggal 26Nopember 2012 dengan alasan : dokumen BMKG tentang

Maluku, Barat Daya yang menjabat PenggunaAnggaran (PA) dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) justru menunjukkan kepada PPTK saksi REYN KAINAMAadanya surat permohonan addendum perpanjangan waktu kontrak yangdiajukan oleh kontraktor sesuai surat No. 005/PT.PJSPT.BPT JO/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dengan alasan : dokumen BMKG tentanglarangan berlayar karena gelombang, surat keterangan Camat tentangPenyelesaian sengketa lahan, dan Ir.

Bahwacara untuk membuat Analisis dan Prakiraan Cuaca denganmenggunakan data hasil Observasi, Data Radar Cuaca, Data SatelitCuaca, memantau dinamika atmosfer dan datadata lainnya,Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2020/PN Tbhkemudian dilakukan dengan menggunakan metode atau aplikasianalisis dan prakiraan; Bahwa keakuratan data sangat dibutuhkan dalam membuatanalisis dan prakiraan cuaca, sehingga BMKG sangat menjagakeakuratan data, agar hasil analisis dan prakiraan mendekatikebenarannya;

Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dijelaskandalam posita angka 14 dan 15 yang intinya mengatakan bahwa setelahtanah perwatasan kebun almarhum Batju/Baco seluas 500 meterpersegi dibebaskan Turut Tergugat (BMKG Kabupaten Berau),barulah muncul klaim dari Tergugat III, IV, V, VI dan VII terhadap tanahkebun almarhum Batju/Baco, menurut Tergugat merupakan suatupenjelasan dan penegasan bahwa Tanah Yang Menjadi Objek SengketaDalam Perkara Ini Statusnya Masih Dalam Sengketa Antara

keputusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu yangmenetapkan kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketadalam perkara ini,;Bahwa kemudian pada halaman 4 poin angka 6 yang tertulis sebagaiberikut :Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR28.29.Bahw menanggapi dalil gugatan para Penggugat sebagaimanadijelaskan dalam posita angka 14 dan 15, yang intinya menyatakansebagai bahwa setelah tanah perwatasan kebun almarhumBatju/Baco seluas 500 meter dibebaskan Turut Tergugat (BMKG

diemailkan langsung keDirektur Tergugat namun kenyataannya Pihak Penggugat mengingkari janjinyapembayaran tagihan yang progress 90% dan pada tanggal 9 Mei 2013 terjadihujan deras mengakibatkan banjir bandang sehingga terjadi musibah runtuhatau robohnya talud milik Pinak Penggugat yang telah selesai dikerjakan olehTergugat, runtuh atau robohnya talud tersebut diakibatkan hujan deras hinggabanjir bandang yang tidak dapat menahan atau menampung air hujan tersebutdan Tergugat mendapatkan data dari BMKG

Pada surat panggilan ke4init tagihan susulan P2TL menjadi membengkak menjadiRp.260.030.976,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah tiga puluh ribusembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);Segel sudah rusak (gencet ulang) dan sudah di lem, panggilan iniberdasarkan uji tera tertanggal 15 Agustus 2012;Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor: 354/Pdt.G/2015/PN.Tng,Segel berubah menjadi segel plastik, dimana segel sebelumnya adalahsegel yang dikeluarkan oleh BMKG, dan bukan segel plastik karenasegel plastik adalah

Segel Tera = Segel yang dikeluarkan oleh BMKG (Badan Metereologidan Geofisika);b. Segel Plastik = Segel yang dikeluarkan oleh PLN; Pertanyaan dari Penggugat, kemanakah hilang segel tera dimaksud..?,apakah ada sesuatu yang misterius yang mengambil segel terasebagaimana dijelaskan pada surat panggilan pertama, dan kedua, dankenapa tibatiba menjadi rusak...?

sebagaiDirektur pada PT Agung Tartamas yang bergerak dibidangbangunan dan mesin; Bahwa saksi mengetahui tentang peninggalan Bapak HarisPulukadang berupa sebidang tanah yang terletak di KelurahanWinangun Kecamatan Malalayang; Bahwa asal usul tanah tersebut dibeli oleh Bapak HarisPulukadang dari saudaranya yang bernama Satrio Pulukadang,saksi lupa tahun pembeliannya, akan tetapi dibeli setelahmenikah dengan Desy Ferdinandus;Bahwa adapun batasbatas tanah tersebut yaitu:Utara berbatasan dengan Kantor BMKG

Tergugat telah dipanggil dengan Surat Panggialn No.XXXXXXXXXXXxXxxxxx tanggal 16 Nopember 2016 oleh PejabatKepala Biro Umum dan SDM BMKG Pusat untuk dimintaketerangan dan kiarifikasi sehubungan dengan laporanpelanggaran disiplin karena hal tentang perceraian tersebutdiatas.Akan tetapi sampai saat ini TERGUGAT belummendapatkan Surat Keterangan dari pejabat yangberwenang.

Maluku Barat Daya yangmenjabat Pengguna Anggaran (PA) dan melaksanakan tugas sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK) justru menunjukkan kepada PPTK saksi REYNKAINAMA adanya surat permohonan addendum perpanjangan waktu kontrakyang diajukan oleh kontraktor sesuai surat No. 005/PT.PJSPT.BPT JO/XV2012tanggal 26 Nopember 2012 dengan alasan : dokumen BMKG tentang laranganberlayar karena gelombang, surat keterangan Camat tentang Penyelesaiansengketa lahan, dan Terdakwa Ir.

POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut,lamanya waktu dihitung berdasarkan buktibukti data BMKG dan suratketerangan Camat.Bahwa walaupun sudah disampaikan bahwa addendum perpanjangan waktukontrak tidak bisa diberikan, namun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMANtetap memerintahkan dibuat konsep addendum perpanjangan waktu kontrakdengan PT. BINA PRIMA TARUNA jo PT. POLARIS JAYA SAKTIAMBON, danselanjutnya oleh Terdakwa Ir.

Maluku Barat Daya yangmenjabat Pengguna Anggaran (PA) dan melaksanakan tugas sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK) justru menunjukkan kepada PPTK saksi REYNKAINAMA adanya surat permohonan addendum perpanjangan waktu kontrakyang diajukan oleh kontraktor sesuai surat No. 005/PT.PJSPT.BPT JO/XV2012tanggal 26 Nopember 2012 dengan alasan : dokumen BMKG tentang laranganberlayar karena gelombang, surat keterangan Camat tentang Penyelesaiansengketa lahan, dan terdakwa Ir.

POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut,lamanya waktu dihitung berdasarkan buktibukti data BMKG dan suratketerangan Camat.Bahwa walaupun sudah disampaikan bahwa addendum perpanjangan waktukontrak tidak bisa diberikan, namun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya terdakwa Ir. JOHN TANGKUMANtetap memerintahkan dibuat konsep addendum perpanjangan waktu kontrakdengan PT. BINA PRIMA TARUNA jo PT. POLARIS JAYA SAKTIAMBON, danselanjutnya oleh terdakwa Ir.

BINA PRIMA TARUNA dengan PIT.POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, lamanya waktu dihitung berdasarkanbuktibukti data BMKG dan Surat Keterangan Camat;Bahwa adanya rapat di Direksi Kit yang menyepakati usul pemutusan kontraktersebut kami sampaikan kepada kepala Perhubungan, Komunikasi danInformatika, Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa Ir.

Saksi hanya tahu AMRAN HI MUSTARY dalam Rapat KerjaKomisi, dikenalkan oleh Dirjen Bina Marga.Bahwa Saksi tidak pernah ikut pertemuanpertemuan di hotel Ambara.Bahwa Saksi pernah ikut RDP Komisi V dengan Kementerian PUPR diHotel Le Meredian, tetapi Saksi tidak ingat apakah AMRAN HIMUSTARY hadir.Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa.Bahwa nama AMRAN HI MUSTARY pernah Saksi dengar tetapi tidakpernah Saksi melakukan pertemuan.Bahwa mitra kerja Komisi V adalah Kementerian PUPR, Basarnas,BMKG

lembar fotokopi dokumen tabel yang berisi : No;Kementerian/Lembaga/Unit/Eselon I/Program; Pagu Kebutuhan;Pagu Anggaran RAPBN TA 2016; Kekurangan pada barispertama tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahanRakyat; 178.223.000.000 ....dst terdapat tulisan tangan116.837.078.701 83.2 1 (satu) lembar print out Draft Kesimpulan Rapat Kerja/RapatDengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; KementerianPerhubungan; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG

BPLS, dan Bapel BPWS tanggal 26 Oktober 2015 83.31 (satu) lembar print out Draft Kesimpulan/Keputusan RapatKomisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; KementerianDesa, PDT dan Transmigrasi; BMKG; Badan Nasional Pencariandan Pertolongan (Basarnas) Bapel BPLS, dan Bapel BPWSmenyetujui alokasi anggaran RAPBN TA 2016 untuk Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI tanggal 26 Oktober 2015 83.43 (tiga) lembar print out Draft Kesimpulan RDP Komisi

28 Oktober 2015 842 (dua) lembar print out Kesimpulan/Keputusan Rapat : Komisi VDPR RI memahami rencana penundaan kegiatan KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam RAPBN TA. 2016sebesar Rp. 2.631,5 miliar Jakarta 27 Oktober 2015 858 (delapan) lembar fotokopi Penetapan Lokasi Dana AlokasiKhusus Tahun Anggaran 2015 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota 861 (satu) bundel print out dokumen Matrik RAPBN TA 2016Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG

RI memahami rencana penundaan kegiatan KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam RAPBN TA. 2016sebesar Rp. 2.631,5 miliar Jakarta 27 Oktober 2015 858 (delapan) lembar fotokopi Penetapan Lokasi Dana AlokasiKhusus Tahun Anggaran 2015 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota 861 (satu) bundel print out dokumen Matrik RAPBN TA 2016Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG; Badan NasionalPencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bapel BPLS, dan BapelBPWS

akhir pekerjaan (100%);Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gudang dan SaranaPenunjang tersebut terdapat Addendum Perpanjangan Waktu Nomor : 21/ADDKONT/KOPERINDAG & IDPHWT/X1I/2011 Tanggal 19 Desember 2011, yaitu 13hari kalender dari Tanggal 19 Desember 2011 s/d Tanggal 31 Desember 2011;Bahwa alasan dibuatnya Addendum Perpanjangan Waktu tersebut adalah adanyacurah hujan yang tinggi, pabrikasi dan pengiriman baja dan jadwal kapal yangtertundatunda, dengan melampirkan dokumendokumen dari BMKG

TJ/XIV2011 Tanggal 12Desember 2011 kepada Terdakwa (KPA), untuk perpanjangan waktu denganalasan adanya curah hujan yang tinggi, pabrikasi dan pengiriman baja dan jadwalkapal yang tertundatunda, dengan melampirkan dokumendokumen dari BMKG(Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) Propinsi Gorontalo evaluasi cuacatanggal 01 Oktober 2011 s/d 30 Oktober 2011, tanggal 01 November 2011 s/d 30Nopember 2011, tanggal 01 Desember 2011 s/d 30 Desember 2011 ;Bahwa dengan adanya dokumendokumen dari BMG tentang

TJ/XI/V2011 Tanggal 12 Desember 2011 kepada Terdakwa selaku KPA, untukperpanjangan waktu dengan alasan adanya curah hujan yang tinggi, pabrikasi danpengiriman baja dan jadwal kapal yang tertundatunda, dengan melampirkan dokumendokumen dari BMKG Badan (Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) PropinsiGorontalo evaluasi cuaca tanggal 01 Oktober 2011, tanggal 01 November 2011,tanggal 01 Desember 2011 dan Surat dari Adiguna Construksi dan Interior Nomor :027/Adiguna/27/X1V2011 perihal Order Pabrikasi

Indikasinya yaitu adanya cahaya matahari yang lemah sementaraMatahari sendiri masih berada di bawah garis cakrawala (Sumber : Wikipedia,httos://id.wikipedia.org/wiki/Fajar)Menimbang, bahwa dari data BMKG tentang terbit teroenam matahari apabiladitarik ke tanggal 17 Mei 2020 sesuai dengan tempos delicti ( waktu terjadinya suatudelik atau tindak pidana) yang dilakukan oleh terdakwa dilaksanakan pada jam 05.00WIB maka didapatkan data bahwa untuk daerah Semarang, Yogyakarta dansekitarnya waktu terbit

Schintar Marquisa (fotokopidari fotokopi);Berita online judul BMKG Stasiun Riau Musim Huyjan diRiau berlangsung hingga Januari 2019 (fotokopi darifotokopi);Peta Prakiraan Curah Hujan (fotokopi dari fotokopi);Menute of meeting No. 002/SDKGMR/09/2018, tanggal25 September 2018Penggunaan Jalan Kebun (fotokopi dari fotokopi);perihnal Rapat KoordinasiReport KKKS Schintar Marquisa tanggal 23 September2018 (fotokopi dari fotokopi);Progres report Schintar Marquisa tanggal 6 November2018 (fotokopi dari fotokopi

duahari sekali;Bahwa setelah mendapatkan izin awalnya tidak setuju dengan titikbor karena masih saling ada perdebatan, akhirnya mereka bolehmengizinkan jadinya mau memulai bekerja disana tidak boleh,kemudian baru sekitar tanggal 18 Agustus 2017 baru bisa mobilisasi,baru benerbener bisa bekerja memotong sawit;Bahwa sepengetahuan saksi mulai bulan Agustus udah mulaibekerja, mungkin baru tiga minggu, lalu bulan SeptemberOktoberdapat kendala curah hujan yang sangat tinggi di lokasi dan diperkuatoleh BMKG

Maluku Barat Daya yangmenjabat Pengguna Anggaran (PA) dan melaksanakan tugas sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK) justru menunjukkan kepada PPTK saksi REYNKAINAMA adanya surat permohonan addendum perpanjangan waktu kontrakyang diajukan oleh kontraktor sesuai surat No. 005/PT.PJSPT.BPT JO/XV/2012tanggal 26 Nopember 2012 dengan alasan : dokumen BMKG tentang laranganberlayar karena gelombang, surat keterangan Camat tentang Penyelesaiansengketa lahan, dan Ir.

POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut,lamanya waktu dihitung berdasarkan buktibukti data BMKG dan suratketerangan Camat.Bahwa walaupun sudah disampaikan bahwa addendum perpanjangan waktukontrak tidak bisa diberikan, namun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN tetapmemerintahkan dibuat konsep addendum perpanjangan waktu kontrak denganPT. BINA PRIMA TARUNA jo PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, danselanjutnya oleh Ir.

Maluku Barat Daya yangmenjabat Pengguna Anggaran (PA) dan melaksanakan tugas sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK) justru menunjukkan kepada PPTK saksi REYNKAINAMA adanya surat permohonan addendum perpanjangan waktu kontrakyang diajukan oleh kontraktor sesuai surat No. 005/PT.PJSPT.BPT JO/XV2012tanggal 26 Nopember 2012 dengan alasan : dokumen BMKG tentang laranganberlayar karena gelombang, surat keterangan Camat tentang Penyelesaiansengketa lahan, dan Ir.

JOHN TANGKUMAN ditunjukkan permohonanperpanjangan waktu kontrak yang diajukan oleh kontraktor dengan alasan :Halaman 108 dari 289 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017/PN Ambdokumen BMKG tentang larangan berlayar karena gelombang, surat keteranganCamat tentang Penyelesaian sengketa lahan, dan saksi diperintahkan olehkepala Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya Ir.JOHN TANGKUMAN untuk mempersiapkan konsep addendum perpanjanganwaktu kontrak dengan PT.

2020 yang terdeteksi tersebutbenar titik api yang ada di areal PT DSI artinya memang benar telah terjadikebakaran di areal PT DSI; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidupmenjelaskan bahwa perusahaan harus mempunyai sistem peringatan din(early warning system) dan sistem deteksi dini (early detection system)untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sepertiadanya menara pemantau api, melihat website BMKG

telah melampaulbatas yang ditenggang sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadipencemaran di lahan bekas terbakar tersebut; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidupmenjelaskan bahwa perusahaan harus mempunyai sistem peringatan din(early warning system) dan sistem deteksi dini (early detection system)untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sepertiadanya menara pemantau api, melihat website BMKG

melampaui batas yangditenggang sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencemaran dilahan bekas terbakar tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran LingkunganHidup menjelaskan bahwa perusahaan haruS mempunyai sistem peringatandini (early warning system) dan sistem deteksi dini (early detection system)untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan seperti adanyamenara pemantau api, melihat website BMKG

2020 yang terdeteksi tersebutbenar titik api yang ada di areal PT DSI artinya memang benar telah terjadikebakaran di areal PT DSI; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidupmenjelaskan bahwa perusahaan harus mempunyai sistem peringatan din(early warning system) dan sistem deteksi dini (early detection system)untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sepertiadanya menara pemantau api, melihat website BMKG

telah melampaulbatas yang ditenggang sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadipencemaran di lahan bekas terbakar tersebut; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidupmenjelaskan bahwa perusahaan harus mempunyai sistem peringatan din(early warning system) dan sistem deteksi dini (early detection system)untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sepertiadanya menara pemantau api, melihat website BMKG

melampaui batas yangditenggang sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencemaran dilahan bekas terbakar tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran LingkunganHidup menjelaskan bahwa perusahaan haruS mempunyai sistem peringatandini (early warning system) dan sistem deteksi dini (early detection system)untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan seperti adanyamenara pemantau api, melihat website BMKG

Putri Seroja Mandiri danpengawas lapangan selanjutnya kami turunkelapangan melihat kebenaran kondisi lapangannamun dokumentasi dan data pihak yangberwenang seperti data dari BMKG kami sayaselaku rekanan tidak melampirkannya dalamaddendum perpanjangan waktu.e Dapat saya jelaskan untuk material aspaltsesuai Sumber material tersebut dengandukungan perusahaan yang terlampir dalamkontrak yakni PT. Karya murni sedangkan untukmaterial base A maupun base S itu sumbermaterialnya dari sipalaki yakni CV.

Telah terdapat kesesuaian keterangan saksisaksi dansuratsurat yang menyatakan banyak prosedur pelaksanaanpekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang padaakhirnya menyebabkan hasil pekerjaan yang buruk sesualdengan alat bukti surat yaitu Laporan Pemeriksaan Ahli MKS,dan juga banyak bukti dukung yang tidak ada dan tidak lengkapsalah satunya seperti bukti dukung dari BMKG perihal alasanpelaksana pekerjaan tidak maksimal melaksanakan pekerjaanhingga harus dilaksanakan adendum, serta bukti dukung

Pst.84.85.86.87.88.Rakyat; 178.223.000.000 ....dst terdapat tulisan tangan116.837.078.701;83.2 1 (satu) lembar print out Draft Kesimpulan Rapat Kerja/RapatDengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; KementerianPerhubungan; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG;Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) BapelBPLS, dan Bapel BPWS tanggal 26 Oktober 2015;83.3. 1 (satu) lembar print out Draft Kesimpulan/Keputusan RapatKomisi V DPR RI dengan Kementerian

Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; KementerianDesa, PDT dan Transmigrasi; BMKG; Badan Nasional Pencariandan Pertolongan (Basarnas) Bapel BPLS, dan Bapel BPWSmenyetujul alokasi anggaran RAPBN TA = 2016 untukKementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI tanggal 26Oktober 2015;83.4 3 (tiga) lembar print out Draft Kesimpulan RDP Komisi V DPR RIdengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Basarnastanggal 28 Oktober 2015;2 (dua) lembar print out Kesimpulan/Keputusan Rapat

: Komisi V DPR RImemahami rencana penundaan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat dalam RAPBN TA. 2016 sebesar Rp. 2.631,5miliar Jakarta 27 Oktober 2015;8 (delapan) lembar fotokopi Penetapan Lokasi Dana Alokasi KhususTahun Anggaran 2015 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota;1 (satu) bundel print out dokumen Matrik RAPBN TA 2016 KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, PDT danTransmigrasi; BMKG; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan(Basarnas) Bapel BPLS, dan

Bahwa pada bulan Mei 2013 telah dikeluarkanSKOP (Surat Keputusan Otorisasi Pelaksanaan)pembangunan rumdis setara tower dengan caraswakelola di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta,Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRTSurakarta lalu dilaksanakan pekerjaan pendahuluanyaitu survey, pengurusan ijin dengan instansi terkaityaitu Pemda dan BMKG, kemudian sekira bulan Juli2013 dilakukan kontrak kerja pengadaanbarang/material untuk pembangunan rumdis setaratower di 3 (tiga) tempat tersebut dan karenapembangunan

Bahwa pada bulan Mei 2013 telah dikeluarkanSKOP (Surat Keputusan Otorisasi Pelaksanaan)pembangunan rumdis setara tower dengan caraswakelola di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta,Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRTSurakarta lalu. dilaksanakan pekerjaan pendahuluanyaitu survey, pengurusan ijin dengan instansi terkaityaitu Pemda dan BMKG, dana pembangunan rumdissetara tower masih ada di pekas kurang lebih sebesarHal 33 dari 208 hal Put No :10K/PMTII/AD/I/2018Rp.38.000.000.000, (tiga puluh delapan

Bahwa pada bulan Mei 2013 terbit SuratKeputusan Otorisasi Pelaksanaan (SKOP)pembangunan Rumdis Setara Tower yang dilaksanakandengan cara swakelola di wilayah Yogyakarta, Salatigadan Surakarta, kemudian dilaksanakan pekerjaanpendahuluan yaitu survey, pengurusan ijin denganinstansi terkait yaitu Pemda dan BMKG.4.

Kemudian dilaksanakan pekerjaanpendahuluan yaitu survey, pengurusan ijin denganinstansi terkait yaitu Pemda dan BMKG, sekira bulanJuli 2013 dilakukan kontrak kerja pengadaanbarang/material untuk pembangunan Rumdis SetaraTower ditiga tempat tersebut, karena pembangunanRumdis Setara Tower menggunakan metoda precastHal 173 dari 208 hal Put No :10K/PMTII/AD//2018maka dilakukan kontrak kerja dengan PT SedananRannutama yang memiliki lisensi motode prescast.5.

Maluku Barat Daya yang menjabat PenggunaAnggaran (PA) dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) justru menunjukkan kepada PPTK saksi REYN KAINAMA adanya suratpermohonan addendum perpanjangan waktu kontrak yang diajukan olehkontraktor sesuai surat No. 005/PT.PJSPT.BPT JO/XV/2012 tanggal 26 Nopember2012 dengan alasan : dokumen BMKG tentang larangan berlayar karenagelombang, surat keterangan Camat tentang Penyelesaian sengketa lahan, dan Ir.JOHN TANGKUMAN memerintahkan PPTK saksi

POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, lamanya waktu dihitungberdasarkan buktibukti data BMKG dan surat keterangan Camat;Halaman 2525 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PNBahwa walaupun sudah disampaikan bahwa addendum perpanjangan waktukontrak tidak bisa diberikan, namun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika, Kab. Maluku Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN tetapmemerintahkan dibuat konsep addendum perpanjangan waktu kontrak dengan PT.BINA PRIMA TARUNA jo PT.

POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, lamanya waktu dihitungberdasarkan buktibukti data BMKG dan surat keterangan Camat. Bahwa walaupun sudah disampaikan bahwa addendum perpanjangan waktuHalaman 5656 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PNkontrak tidak bisa diberikan, namun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika, Kab. Maluku Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN tetapmemerintahkan dibuat konsep addendum perpanjangan waktu kontrak dengan PT.BINA PRIMA TARUNA jo PT.

JOHN TANGKUMAN ditunjukkan permohonanperpanjangan waktu kontrak yang diajukan oleh kontraktor dengan alasan :dokumen BMKG tentang larangan berlayar karena gelombang, surat keteranganCamat tentang Penyelesaian sengketa lahan, dan saksi diperintahkan olehkepala Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya Ir.JOHN TANGKUMAN untuk mempersiapkan konsep addendum perpanjanganwaktu kontrak dengan PT. BINA PRIMA TARUNA dengan PT.

Hal ini tentu sangatberpengaruh pada kerja sistem saat penyaluran energi listrik dan sangatberbahaya bagi manusia dan hewan;Bahwa lampu tidak standart dan tidak sesuai spesifikasi menyebabkanbanyak yang rusak dan hasil dari temuan tidak ada yang nyala;Bahwa seharusnya dalam pembangunan PLTS terpusat harus dilakukansebuah kajian ilmiah guna keberhasilan pembangunan PLTS disebuahdaerah, karena Pembangunan PLTS sangat dipepngaruhi oleh tempat,cuaca sebuah daerah yang hal tersebut bisa didapat dari BMKG

initentu sangat berpengaruh pada kerja sistem saat penyaluran energi listrikdan sangat berbahaya bagi manusia dan hewan;Bahwa benar lampu tidak standart dan tidak sesuai spesifikasimenyebabkan banyak yang rusak dan hasil dari temuan tidak ada yangnyala;Bahwa benar seharusnya dalam pembangunan PLTS terpusat harusdilakukan sebuah kajian ilmiah guna keberhasilan pembangunan PLTSdisebuah daerah, karena Pembangunan PLTS sangat dipepngaruhi olehtempat, cuaca sebuah daerah yang hal tersebut bisa didapat dari BMKG

energi listrik dansangat berbahaya bagi manusia dan hewan;e Bahwa lampu tidak standart dan tidak sesuai spesifikasi menyebabkanbanyak yang rusak dan hasil dari temuan tidak ada yang nyala;halaman 359 dari 351 halamanPutusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGe Bahwa seharusnya dalam pembangunan PLTS terpusat harus dilakukansebuah kajian ilmiah guna keberhasilan pembangunan PLTS disebuahdaerah, karena Pembangunan PLTS sangat dipepngaruhi oleh tempat,cuaca sebuah daerah yang hal tersebut bisa didapat dari BMKG

initentu sangat berpengaruh pada kerja sistem saat penyaluran energilistrik dan sangat berbahaya bagi manusia dan hewan;Bahwa benar lampu tidak standart dan tidak sesuai spesifikasimenyebabkan banyak yang rusak dan hasil dari temuan tidak ada yangnyala;Bahwa benar seharusnya dalam pembangunan PLTS terpusat harusdilakukan sebuah kajian ilmiah guna keberhasilan pembangunan PLTSdisebuah daerah, karena Pembangunan PLTS sangat dipepngaruhi olehtempat, cuaca sebuah daerah yang hal tersebut bisa didapat dari BMKG