Yang menjadi acuan adalah SK Nomor 44/MenhutII/2005;Bahwa hal ini dikuatkan lagi dengan Surat Badan PerencanaanPembangunan Daerah kabupaten Simalungun Nomor 00560BppD/2016tertanggal 27 Januari 2016 (Bukti PK2) yang menyatakan bahwa ketentuanyang dipedomani dalam menentukan suatu areal berada di dalam atau di luarkawansan Hutan untuk daeran Kabupaten Simalungun adalah SK Nomor44/MenhutlI/2005;Bahwa sebelum SK Nomor 44/MenhutlI/2005 terbit, yang menjadiacuan dalam menentukan kawasan hutan di Provinsi

Kebo lwa Selatan Gang Pandansari KelurahanPandang sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali.Bahwa status hukum saksi sehingga berada di dalam Lapas Kelas IIBKarangasem Bali, karena saksi sedang menjalani hukuman penjara atasperkara Narkotika yang pernah saksi lakukan pada bulan Agustus 2016,bahwa sebelumnya saksi ditangkap Polisi di daeran Denpasar karenakepemilikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 28 gram, kemudianperkaranya disidik oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Badung, setelahmelalui

., MM.diangkat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daeran KabupatenCiamis terhitung bulan Oktober 2001 dan dikukuhkan dengan Surat KeputusanBupati Ciamis No. 824.2/KPTS.12/DIKBANG/2002 tanggal 25 Fabruari 2002tentang pengukuhan/pengangkatan dalam jabatan lingkungan pemerintahanKabupaten Ciamis ;Adapun tugas dan fungsi Terdakwa H. Ade Supriadi, SH., MM. selakuKabag.

No. 1055 K/Pid.Sus/2017 Keputusan sekretaris daeran Kabupaten Barito timur nomor 4tahun 2012 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito TimurTahun Anggaran 2012 Sekretaris Daerah Kabupaten BaritoTimur tanggal 28 Februari 2012 An.

rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintahdan pemerintah daerah menurut kKewenangan masingmasingsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;b) Pasal 37, ayat (3) : Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkandan/ atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar,batal demi hukum ;c) Pasal 37, ayat (4) : Izin pemanfaatan ruang yang diperolehmelalui prosedur yang benar tetapi kKemudian terbukti tidaksesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan olehPemerintah dan pemerintah daeran

DALAMUPAYA PENINGKATANWAWASAN KEBANGSAAN JUMLAH Rp.1.237.270.000Rp.1.040.990.000 Rp.2.278.260.000 Bahwa adapun rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan(DPAP) Sekretariat Bengkulu SelatanAdministrasi 2015 Nomor1.20.03.03.15.03.5.2, tanggal kosong bulan Agustus 2015, kegiatan padaDaerah Kabupaten BagianKesra dan Kemasyarakatan TahunBagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan TA.2015, belanjalangsung serta anggaran pelaksanaan kegiatan pada Bagian AdministrasiKesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daeran

SelatanNomor:SK.821.232 TAHUN 2015, tanggal 20 Januari 2015 tentangpengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural eselon Ill dilingkunganPemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sekaligus sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KETIGA SuratKeputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:050/128 TAHUN 2015, tanggal 11Februari 2015 tentang pelimpahan sebagian kewenangan penggunaanggaran/pengguna barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan KuasaPengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daeran

Kabupaten BengkuluSelatan Tahun Anggaran 2015, dengan sengaja memalsu bukubuku ataudaftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi/, yaitu membuatlaporan pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran pada Bidang AdministrasiKesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daeran Kabupaten Bengkulu SelatanTahun Anggaran 2015 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yangdilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tahun anggaran 2016, Bagian Administrasi Kesra danKemasyarakatan Sekretariat

,merupakan hasil audit yang lakukan bersama Tim dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan TindakPidana Korupsi atas pelaksanaan kegiatan pada Bagian AdministrasiKesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten BengkuluSelatan TA.2015;Bahwa prosedur yang dilakukan oleh bersama Tim melakukan auditdalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaanTindak Pidana Korupsi atas pelaksanaan kegiatan pada BagianAdministrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daeran

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daeran dan dewan perwakilanrakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.3.

Halaman 77 dari 85 halaman.176.177.178.179.180.181.182.183.Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 813/Kep.110BKD/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil Daeran Kota Bekasi dari TenagaHonorer Formasi Tahun 2009, mengangkat Sdr.

orang pelaku dewasa, kemudian disusulpada malam harinya diserahkan 3 orang pelaku anak, Sempat juga diamankansaksi Anak Daus tetapi dikembalikan lagi karena tidak terbukti hanya dimintaiketerangan saja; Bahwa Saksi langsung melakukan interogasi awal kepada anakRENDI dengan menanyakan siapa saja yang melakukan pengeroyokanterhadap YOFAN dan AGUS yang saat itu menyampaikan kalau pelakunyaadalah Para Terdakwa, berdasarkan informasi dari anak RENDI tersebut yangmembuat kami melakukan pencarian dari daeran

TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA telahmengakibatkan kerugian keuangan negara/daeran sebesar Rp.81.096.365 yang merupakan bagian dari total hasil PemeriksaanInvestigatif dalam Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp.2,803,987,829, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RINo. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari 2019, denganrincian :> Realisasi Belanja SPJ Belanja Fungsional Tidak didukung BuktiPertanggung Jawaban = Rp. 1.946.873.280

Pengelolaan Anggaran Pendapatandan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2009 sampai dengan TahunAnggaran 2013 pada Desa Persiapan Simpang Empat Sei Baru KecamatanJorong Kabupaten Tanah Laut; Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah :vTahun 1995 saksi diangkat ,menjadi CPNS dan menjalani tugas belajar diSTPDN berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri yang nomor dantanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi;Tahun 1999 sampai dengan bulan Juni tahun 2000 saksi ditugaskan diBagian Pemerintahan Desa, Pemerintah daeran

., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam TebetJakarta Selatan, Daeran Khusus Ilbukota Jakarta Raya,ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YINYUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IRselaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRISyariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku PenerimaKuasa/Bank;37) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWIVIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selakuDirektur PT.

Pol : B9886 KXT tersebut dengan maksuduntuk membawa pergi mobil box tersebut menuju daeran Cempaka Putih(Jakarta Pusat), yang mana setelah Terdakwa menaiki 1 (Satu) unit mobilbox mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B9886 KXT tersebut,tepat pada pukul 12.15 WIB Terdakwa langsung ditangkap oleh anggotaBNN didalam 1 (Satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam denganNo. Pol : B9886 KXT tersebut.

2011, koderekening 5.2.1.01.01, BKU 0311 tanggal 29 April 2011 beserta9 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitiahalaman 55 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJMpelaksana kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerahTA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 82.775.000.2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening5.2.1.01.01, BKU 0405 tanggal 31 April 2011 beserta 4lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitiakegiatan pengelolaan fiskal keuangan daeran

sebanyak 2 (dua) kwitansi:1) Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011, koderekening 5.2.1.01.01, BKU 0311 tanggal 29 April 2011 beserta9 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitiapelaksana kegiatan pengelolaan fiskal keuangan daerahTA.2011 kepada DAHLAN, S.IP sebesar Rp. 82.775.000.2) Kwitansi tanpa tanggal bulan April 2011, kode rekening5.2.1.01.01, BKU 0405 tanggal 31 April 2011 beserta 4lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran honor panitiakegiatan pengelolaan fiskal keuangan daeran

Namun TERGUGAT Ill tidak segera melakukan langkahlangkah cepat dan konkrit untuk menyelesaikan sengketa Pilkades, sesuaikewenangan (diskresi) sebagaimana diatur dalam UU no. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan jo UU no 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daeran dan beberapa perubahannya, sampai dengandiajukannya gugatan ke PTUN ini.Sikap dan tindakan TERGUGAT Ill ini nyatanyata telah melakukanpembiaran atau. mengabaikan persoalan yang terjadi di lingkuppemerintahan yang menjadi kekuasaan

halseperti ini akan terus terjadi khususnya di wilayah Kabupaten KutalKartanegara, karena sesuai dengan keterangan saksi Dermawan pada saatmengolah data yuridis tidak melakukan koordinasi dengan DinasPertambangan, (Berita Acara Persidangan Tanggal 14 Maret 2019), terbuktipada data pertimbangan teknis tidak ada uraian pertimbangan teknis darianggota Dinas Pertambangan:Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa, terhadap penelitian data kawasan areadi daeran

Masingmasing 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar, Ringkasan,Rincian dari SPPLS Barang dan Jasa, Nomor : 900 / 1365 / SPPLS / 1.02.01 / 2014 tahun 2014, tanggal 16 Desember 2014.d. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS.e. 1 (Satu) lembar Asli Rekapitulasi Dokumen Pembayaran belanjaHonorarium Narasumber, belanja makan minum dan perjalananHalaman 76 dari 198 Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA11.dinas dalam daeran pada kegiatan pencegahan penularanpenyakit endemic/epidemic.f

. 1 (Satu) eksamplar Asli Dokumen Pembayaran belanjaHonorarium Narasumber, belanja makan minum dan perjalanandinas dalam daeran pada kegiatan pencegahan penularanpenyakit endemic/epidemic.4 (empat) eksemplar Asli Dokumen Pembayaran belanja alat listrikdan elektonik pada kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor, yang terdiri dari :Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik keperluan PKPM, PKMSyamtalira Bayu, Baktiya, Blang Geulumpang dan Seuneudon padakegiatan

atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, tahun 2009 dan tahun2010, bertempat di Biro Perlengkapan Umum & Aset pada Setda PropinsiSulawesi Tengah Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat KeputusanKetua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak PidanaKorupsi meliputi daeran

sebagaiberikut:Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Cisempur pada Tahun 2001sampai dengan Tahun 2005;Bahwa Desa Cisempur terletak di bagian barat sedangkan DesaMangunarga terletak di bagian Timur;Bahwa wilayah PT Kahatex yang masuk Desa Cisempur adalah kuranglebih 30 (tiga puluh) hektar;Bahwa setahu saksi PT Dwipapuri adalah Perusahan PembebasanTanah;Bahwa setahu saksi sekitar Tahun 2003/2004 PT.Dwipapuri pernahmembebaskan tanah untuk perluasan PT Kahatex;Bahwa yang banyak dibebaskan pada waktu itu adalah daeran

Wib hari selasa tanggal 14 November2017 dari istri saksi yang mengatakan "ado orang meninggal di pucuktuh, bapak kanada dirampok orang mendengar cerita dari istri saksitersebut lalu saksi pergi ke desa Pal VIII untuk melayat bapak KANDAyang bernama UJANG tersebut; Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku perampokan danpembunuhan tersebut, namun berdasarkan cerita dari warga yang saksidapat bahwa pelaku perampokan dan pembunuhan tersebut yaitu SdrYUDI dan ARI yang telah ditangkap oleh Polisi di daeran