Ditemukan 365 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : qudsi quabi quari qusai qutsi qunasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1729 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2013 — IMAM SANTOSO, S.Ag Bin ABDUL JALIL (Alm)
108 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1729 K/Pid.Sus/201224 Oktober 2008 berikut Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 26Nopember 2008 adalah merupakan quasi dari perjanjian dan bukan merupakanperjanjian sesungguhnya yang berangkat dari kesepakatan pihakpihak namundibuat untukmengalihkan unsurpidana yang terkandung didalam perbuatanTerdakwa dan pihak lain;Menimbang bahwa Terdakwa pada waktu mengikatkan diri ke dalamperjanjian tersebut adalah menggunakan uang yang merupakan dana bantuanyang diterima oleh 35 sekolah yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1775 K/PDT/2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — JOICE VERA SCHEFFER KASTANJA, dk. VS PT SADANG SARI, dahulu bernama PERSEROAN "BOUW EN HANDEL MAATSCHAPPIJ SADANG SARI N.V. Ditulis juga "N.V. BOUW MAATSCHAPPIJ SADANG SARI, dkk.
143 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, memberihak kepada orang yang merasa dirugikan kepentingannya untuk:e Mengajukan Perlawanan Pihak ketiga (derden verzet) yang bersifat semuatau quasi derden verzet, selama proses pemeriksaan permohonanberlangsung;e Pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak: Sebagai Pelawan; Sedang Pemohon, ditarik sebagai Terlawan;Halaman 78 dari 130 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-06-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 128/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 30 September 2015 — RULDEY R. SUMBAYAK ; I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II.ELLY HERYATI, S.H
303 — 230
  • berdasarkan penilaian alat buktidan nilai kekuatan pembuktian yang ditemukan di Persidangan dantermuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi di atas.Perlu dipertegas kembali bahwa dalildalil Penggugat sebagaimana dalamgugatan a quo adalah dailildalil pengulangan yang tidak berdasar faktahukum.Bahwa dalil Penggugat pada angka 4, huruf a dan b, halaman 8, yangmempersoalkan proses beracara pada Pemeriksaan Majelis PemeriksaPusat Notaris tidak patut ditanggapi sebab Majelis Pemeriksa Notarisadalah quasi
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 21-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 6/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
Ir. BUDI SANTOSA, MP
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
183 — 127
  • pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif.Pengadilan memeriksa, memutuS dan menyelesaikan gugatansengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acarayang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Dari uraian nomor 1 sampai dengan nomor 6 di atas, menjadi jelas dan nyatabahwa yang paling berwenang menyelesaikan secara administratif adalah BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEk), yaitu melalui upaya banding administratif.Sebagai quasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-12-2013 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2175 K/Pdt/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — PT. BURSA BERJANGKA JAKARTA , dkk VS OEY CHRISTINA, DKK
171 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimana Pemohon Kasasi bukanmerupakan lembaga quasi yudisial atau lembaga yudisial yang memilikikewenangan untuk memberikan suatu putusan yang final dan mengikatataupun upaya paksa atas perselisihan yang terjadi antara ParaTermohon Kasasi (d/h Para Terbanding/Para Penggugat) khususnyadalam hal ini Para Termohon Kasasi (d/h. Para Terbanding /Penggugat !) dan Termohon Kasasi II (d/h. Terbanding II/Penggugat II)dengan PT. Maxgain International Futures (d/h Tergugat );.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 04-03-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 27 Agustus 2015 — 1. WANSUDIN PURBA, S.T., MMT. 2. Drs. BARTOLOMEUS KUNONG 3. BERTHY SOPACUA 4. MOH. THOHA, SH., M.Si. 5. LOPIANUS FUAKUBUN, SE. 6. Ir. LIMI MOKODOMPIT, MM. 7. Drs. CHRISTIAN KARUBABA 8. Drs. GERRIT JAN KOIBUR 9. KONRADUS WELERUBUN, SE., M.Si. 10. I NYOMAN PUTU ARKA, SE., M.Si. 11. RICHARD LAKASA, SE. 12. MUHAMAD ALHAMID, SE.,M.Si. 13. MUH. SAAD LAUSIRI, SE., M.Si. 14. SUKIRMAN 15. Ir. RACHAEL LATUHERU 16. SAUR MAHITA GULTOM 17. AWALUDIN SULLY, ST., M.Si. 18. SUHARSO, SE., MMP 19. KAMARUDIN A. KADIR, ST. VS BUPATI MIMIKA
115 — 691
  • keputasan dan atas keputusan tersebut ParaPenggugat merasa tidak puas, maka Para Penggugat baru dapatmelakukan upaya gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, Menimbang, bahwa dengan demikian, proses Sengketa AparaturSipil Negara tidak ditangani secara langsung oleh suatu peradilan TataUsah Negara, namun terlebih dahulu harus di selesaikan melalui suatuproses (upaya administrasi), yang dilakukan oleh suatu tim atauseorang pejabat di lingkungan pemerintahan, dimana proses tersebutmerupakan peradilan semu (quasi
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 11-01-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN MARTAPURA Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mtp
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
HOWARD GENIAL
Tergugat:
1.PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (PUSAT) Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk KCU Banjarmasin Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
2.OEIJ SOEIJ SIANG
3.PT BALAI LELANG SURYA
4.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
Turut Tergugat:
4.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJAR
5.YAN KOMAL (Kepala Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
6.DEWI CHRISTIEN (Kepala Pengembangan Bisnis Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
7.RISKY (Staf Bagian Kredit Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
161 — 26
  • Hubungan hukum konsumen adalahperikatan quasi kontraktual, yaitu penundukan diri Sesuai dengan keinginankonsumen.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 02-08-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 111/Pid.Prap/ 2016 /PN.Jkt.Sel
Tanggal 29 Agustus 2016 — N a m a : Ryan Seftriadi U m u r : 25 tahun/ 24 September 1991 A g a m a : I s l a m Pekerjaan : C P N S (Calon Pegawai Negeri Sipil); A l a m at : Kampung Rawa Bebek Bekasi, Kota Baru, Bekasi Barat Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; adalah Keluarga sebagai Anak dari Tersangka Rohadi SH., MH., dalam perkara Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kuasa tanggal 20 Juni 2016 kepada Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH., dkk.. pada Kantor ANDITA’S LAW FIRM berkedudukan di Prudential Centre Lantai 22, Kota Kasablanca, Jalan Casablanca Raya Kav-88, Jakarta Selatan 12870 untuk selanjutnya menyebut dirinya sebagai PEMOHON GUGATAN PRAPERADILAN; M e l a w a n KETUA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKS-025/01-55/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 diwakili dan dikuasakan kepada Setiadi, S.H., M.H., Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum., Indra Mantong Batti, S.H., LL.M.,. Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.Hum., Luki Dwi Nugroho, S.H., Rini Afriyanti, S.H., M.Kn., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., dan Raden Natalia Kristianto, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 (selanjutnya disebut ”Termohon”).
266 — 174
  • PERMOHONAN PEMOHON OBSCUUR LIBEL KARENA ALASANPEMOHON TIDAK JELASMenimbang, bahwa tentang Eksepsi Termohon yang menyatakanbahwa permohonan Pemohon Obscur Libel menurut Hakim oleh karena HukumAcara permohonan Pra Peradilan merupakan quasi antara acara perdata danacara pidana antara sengketa Voluntair dengan Contensius maka Penyusunansurat permohonan tidaklah terlalu formalistik mengingat juga bahwa subyek danobyek Pra Peradilan telah diatur secara jelas dalam pasal 77 sampai denganpasal 83 dan Pasal
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 12-08-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 81
  • GMapaapa;Bahwa tanah hibah yang belum ada SHM maka dalam SHM pertama kali terbittidak ada kecuali setelah terbit SHM pertama;Bahwa Pemohon bisa memberikan akta salinan hibah apabila obyek tanah diperolehmelalui quasi hibah;Bahwa setahu saksi tidak bisa orang mengaku hibah tetapi tidak ada data hibahnya,pasti ada catatan pemberi dan penerima ataupun akta dari PPAT; Bahwa Jika syarat sah hibah sudah terpenuhi ketika terbit sertifikat semua pihakwajib hadir termasuk saksisaksitandatangan dihadapan PPAT
    hukummengikat sehingga konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek seluas 3.760M2 dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel warispeninggalan Abdul Rahman yang menjadi hak dan bagian para ahli warisnya; incassu para Penggugat dan para TergugatMenimbang, bahwa oleh karena dalam fakta terungkap ternyata Sipakiyahtelah membuat Sertifikat Hak Milik No. 641 atas nama Sipakiyah yang menunjukpada obyek seluas 3.760 M2, dengan dasar penguasaan tanah berdasarkan konversiturun hibah/quasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 03-06-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 257/PDT.PLW/ARB/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Juni 2015 — PT. MONAS PERMATA PERSADA >< STANDARD CHARTERED BANK,Cs
547 — 245
  • Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, edisi keduabelas, Juni 2012, diterbitkan oleh Sinar GrafikaJakarta, di halaman 44 menjelaskan:Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR...membenkan hak kepadaorang yang merasa dirugikan kepentingannya untuk: Mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yangbersifat semu atau quasi derden verzet, selama prosespemeriksaan permohonan berlangsung."
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 21-02-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 6 Nopember 2020 — Penggugat:
1.HAJJAH MAEMUNAH binti Haji Muslim
2.HAJJAH NURILLAH binti Haji Muslim
3.MUHAMMAD HIRFAN bin Haji Muhammad Rifai
4.ELI HARTUTI binti Haji Muhammad Rifai
5.DENI ISKANDAR bin Haji Muhammad Rifai
6.SOHAINI bin Haris
7.MANI binti Haris
8.NURMINI binti Samiin
Tergugat:
1.HAJJAH HABIBAH binti Amaq Mehram
2.ROPIAH, binti Haji Muhammad Mursyid
3.HASMUNIR bin Haji Muhammad Mursyid
4.ROSIAH binti Haji Muhammad Mursyid
5.HURIAH binti Haji Muhammad Mursyid
6.MASYHURI bin Haji Muhammad Mursyid
7.SYUKRI bin Haji Muhammad Mursyid
8.SITI ZAENAB binti Haji Muhammad Mursyid
9.NASRUL HAMDI bin Haji Muhammad Mursyid
Turut Tergugat:
1.DIAH KUSUMAWATI binti Haji Muhammad Rifai
2.SITI RAHMAH binti Haji Muhammad Rifai
3.SRI ZURIYATI binti Haji Muhammad Rifai
259 — 164
  • jangka waktu sekitar 12 tahun, padahal jikamemang pembuatan dokumen tersebut atas kesepakatan semua ahli waris tentunyajaraknya tidak begitu lama untuk memproses balik nama sertifikat;Menimbang, bahwa terbitnya Sertifikat hak MilikNo. 13 yang semula atasnama Hj Jawahir yang kemudian dilakukan balik nama atau dilakukan mutasikepemilikan/ perubahan dan peralihan hak milik kedalam kekuasaan hak milik H.M.Mursyid berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 februari 2009(Konversi turun Waris/Quasi
    Mursyid yang menunjuk pada obyek 5 a, dengandasar baliknama/mutasi kepemilikan berdasarkan konversi turun waris/quasi warishanya dengan membuat dokumen pernyataan ahli waris maka proses balik namaberdasarkan titel hukum yang tidak sah sehingga tidak memiliki daya kekuatan hukummengikat karena status kepemilikan obyek 5. a merupakan hak kepemilikan Hj.Jawahir bersama H.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tdn
Tanggal 22 Oktober 2018 — Pemohon:
MUKHDI SYAFI'IE
Termohon:
1.Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kapolri cq. Kapolda Babel cq. Kapolres Belitung
2.Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Jaksa Agung RI cq. Kajati Babel cq. Kajari Belitung
235 — 67
  • permohonan praperadilan diatur dalam Bab X, BagianKesatu, mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang merupakanbagian dari Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, namun Bab dan Pasalyang mengatur mengenai praperadilan tersebut tidak mengatur lebih lanjut secaradetail bagaimana cara beracara dalam persidangan permohonan praperadilan,oleh karenanya meskipun diatur dalam KUHAP namun dalam praktek yangberkembang saat ini hukum acara yang digunakan dalam persidanganprarepadilan bisa dikatakan quasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 19 Januari 2021 — Pemohon:
1.PUNGUAN SITUMORANG
2.KALPEN SINAGA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
56 — 12
  • Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesiatelah menjadi suatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para HakimIndonesia bahwa tata cara pemeriksaan Perkara Praperadilan adalahmengikuti hukum acara perdata (quasi perdata). Dan berdasarkan hukumacara perdata sebagaimana diatur di Pasal 118 HIR, maka suatuGugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah diajukan kepadawilayah hukum Pengadilan Negeri tempat dimana Tergugatberkedudukan;6.
Pengadilan PN Melonguane Perdata
Register : 10-03-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN Melonguane Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mgn
Tanggal 27 September 2021 — Penggugat:
YOHANIS MANGINDUDU alias YANIS
Tergugat:
1.HARNIMUS MASONE alias NIMUS
2.MELNI MASONE
3.JOMPRIT PULU
4.ABNER WABAA
5.SELSIUS GARASUT
6.BERTI MARADESA
7.PEMERINTAH DESA NIAMPAK
148 — 58
  • terdapat padaPasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakanTiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Halaman 82 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN MgnMenimbang, bahwa beberapa definisi yang pernah diberikan terhadapperbuatan melawan hukum sebagai berikut:1.Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain darikewajiban kontraktual atau kewajiban quasi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel
Tanggal 21 Nopember 2017 —
442 — 728
  • MahkamahKonstitusi pernah menyidangkan misalnya pasal 27 Itu jelasjelas delik materiltetapi pada Pasal 28 ayat 2 itu kemudian pernah digugat di Mahkamah Konstitusitapi Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kejelasan jenis delik apa, tapikemudian pada dasarnya bisa dikatakan delik quasi materil. Kenapa?
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 14-11-2017 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 256/Pdt.G/2017/PN Pbr
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
ASRIL
Tergugat:
1.ABDURRAHMAN
2.ANIS
3.Ibrahim
4.Eddy Salikin
5.Liliana
Turut Tergugat:
1.ST Muncak
2.Nila Wati
3.Hasanuddin
4.Kepala Desa Kualu
5.Kepala kantor Kecamatan Tambang
6.Kepala Desa Tarai Bangun
7.Lurah Tuah Karya
8.kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
9.Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
180 — 36
  • Dengan sistem ini, jelas lah keteranganketerangan yangada pada sebuah surat dan ternyata tidak benar, maka dapat diubah dandibetulkan melalui sebuah proses hukum di pengadilan, karena Buktikepemilikan tanah tersebut bersifat kuat namun tetap tidak mutlak dandiberikan peluang hukum utk berproses dipersidangan hukum.Halamani6dari93 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PN.PbrSistem Pendaftaran Tanah di Indonesia juga dapat disebut Quasi Positif(Positif yang semu).
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 18/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : PT. SARANA LAMPUNG VENTURA Diwakili Oleh : Silca Ariani Jasib Bustam, SH, MH
Terbanding/Penggugat I : AMINAH BINTI ASNAWI DJEMAWI
Terbanding/Penggugat II : INDRA AFANDY
Terbanding/Penggugat III : RAHMAD RAMADHAN
57 — 45
  • demikian sesuai dengan :Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2015 Tahun2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura :a) Pasal 1 Angka 1 Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaanmodal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalamrangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.b) Pasal 2 (1)PMV menyelenggarakan Usaha Modal Ventura yang meliputi:a. penyertaan saham (equity participation);b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2534 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Februari 2014 — Ny. Ir. KUSUMO PURWANTI DEWI, Dkk VS ABDUL MUIN SADEWANG (alm), diwakili oleh ahliwarisnya SANDRA DEWI ANGGRAENI SANDEWANG, Dk
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlawanan Itu sangatbermanfaat untuk menghindari terbitnya penetapan yang keliru.Dengan demikian, memberi hak kepada orang yang merasadirugikan untuk:* mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yangbersifat semu atau quasi derden verzet, selama prosespemeriksaan permohonan berlangsung; pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak: sebagai Pelawan, sedang Pemohon, ditarik sebagai Terlawan dasar perlawanan, ditujukan kepada pengajuan permohonangugatan voluntair tersebut;* perlawanan meminta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-08-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1348 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 2 Agustus 2012 — dr. HENRI WANTAH Als. ENDIT
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .123124;Bahwa dalam putusan Majelis Hakim halaman 128 alinea terakhir, olehMajelis Hakim telah dipertimbangkan, bahwa Majelis Hakim mengakuibahwa antara Terdakwa dengan KPA, ada hubungan hukum perjanjian,namun perjanjian tersebut bukanlah perjanjian sebagaimana diaturKUHPerdata sepenuhnya, karena dalam pengadaan barang dan jasapemerintah terdapat peraturan khusus sebagaimana ditentukan dalamKepres maupun Perpres tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,jadi dalam hal ini perjanjiannya bersifat quasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-08-2014 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/PID.SUS/2014
Tanggal 28 Agustus 2014 — BACHTIAR ABDUL FATAH
299 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ir.Edison Effendi dihubungkan dengan Kepmen LH 128/2003 melaluipendekatan yuridis formal akan tetapi mengabaikan prinsippembuktian yang memakai pendekatan Scientific proof (PembuktianIlmiah);Bahwa putusan Judex Facti tidak menerapkan satu peraturan hukumsebagaimana mestinya, karena Kepmen LH Nomor 128/ 2008, tidakdapat dinyatakan sebagai hukum dalam pengertian peraturanperundangundangan, tetapi hanya sebagai be/eidsregels, policy rulesatau quasi legislation (peraturan kebijaksanaan) dalam menilaikegiatan