(lima juta rupiah) untuk pembayaran pengakuanhak, pada tanggal 10 Maret 2017 diserahkan pelunasan pengakuan hakkepada LABAN MAHBI HAMADI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan surat pernyataan pengakuan hak diserahkan kepada PT.Bumi lrian Perkasa, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 beberapa kalikeluarga LABAN MAHBI HAMADI dan bersama Kuasanya, yaituTerdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th datang ke Kantor PT.

BIP agar membayar ganti rugi lahan dan menduduki PT.Bumi Irian Perkasa serta memasang plang;Bahwa yang merasa keberatan dan terganggu atas tindakan Terdakwayang memasang plang, menduduki lahan dan meminta ganti rugi ataslahan dimaksud adalah PT. BIP;Bahwa yang membuat Surat menggunakan Kop Surat Dewan PimpinanCabang Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset NegaraKabupaten Jayapura dan distempel menggunakan stempel LembagaAliansi Indonesia DPC Kab.

Bumi Irian Perkasa (BIP) dan meminta ganti rugilahan dan akan memalang kanior bila tidak membayar ganti rugilahan, dan Terdakwa juga memasang palang di lokasi kantor PT.Bumi Irian Perkasa (BIP) tempat saksi bekerja;Bahwa benar kejadian yang Terdakwa YOWEL MANGGAPROUWlakukan tersebut yaitu di tahun 2019 dan terjadi di Kantor PT. Bumilrian Perkasa di Jalan Baru Vihara Youtefa Distrik Abepura;Bahwa benar kejadian akan memalang dan permintaan ganti rugikepada PT. BIP dilakuukan oleh Sdr.

BIP marahmarah dan meminta ganti rugi ataspenggunaan lahan tanah yang menurut Terdakwa adalah ditempatiHalaman 31 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Japdiatas tanah milik LABAN HAMADI berdasarkan Putusan Kasasi No.1335 K/Pdt/1990;Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuat surat PerihalPemberitahuan Ganti Rugi Lahan yang ditujukan kepada Direktur PT.Bumi Irian Perkasa tertanggal 09 Oktober 2019 dan ditanda tanganioleh Sdr.

BUMI SERPONG DAMAI, Tbk (dahulu dikenal dengan nama PT.BUMI SERPONG DAMAIl), berkantor di Sinarmas LandPlaza, Jalan Grand BoulevardBSD Green Office Park BSDCity, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :SUYONO SANJAYA, SH., LELYAN, SH., MH., IMELDA, SH.,M.Hum., HANG ARIO BHROTO, SH., dan SUHAERI, SH.,kesemuanya Karyawan pada Bagian Hukum PT.

(Bukti P27 danBukti P28);Bahwa pada tanggal 1 November 2018, Penggugat (Yayasan Riau Madani)telah menyurati Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIXPekanbaru dengan Surat Nomor: 37/YRM/XI/2018, Perihal: PermohonanInformasi Tentang Status Lahan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi PT.Bumi Siak Pusaka (PT.BSP), dalam hal ini status lahan tempatdibangunnya 25 (dua puluh lima) sumur minyak dan gas bumi PT. BumiSiak Pusako (objek sengketa).

Pengelolaan Coastal Plain andPekanbaru Block (CPP Block) tidaklah dilakukan sematamata oleh PT.Bumi Siak Pusako (Tergugat 1), tetapi bekerja sama dengan PertaminaHulu.

Pasal 2 Peraturan MenteriKeuangan No. 135 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara Yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (in casu PT.Bumi Siak Pusako (Tergugat I) dan PT.

CPI) yang dikenaldengan lapangan Zamrud dengan luas total 2.682 Ha (2.288 ha beradapada areal Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Bawah).Sejak tahun 2002 lapangan minyak Zamrud berpindah pengelolaan keBadan Operasi Bersama (BOB) PT.Bumi Siak PusakoPertamina Hulu,berdasarkan kontrak bagi hasil antara Badan Pelaksana KegiatanUsaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Perusahaan PertambanganMinyak dan Gas Bumi negara (Pertamina) dan PT.

Sejak tahun 2002 lapangan minyak Zamrud berpindahpengelolaan ke Badan Operasi Bersama (BOB) PT.Bumi Siak PusakoPertamina Hulu, berdasarkan kontrak bagi hasil antara Badan PelaksanaKegiatan Usaha Hulu) Minyak dan Gas Bumi dan PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi negara (Pertamina) dan PT. BumiSiak Pusako tentang Pengalihan pengelolaan wilayah kerjapertambangan minyak dan gas bumi dari PT.

Putusan Nomor 97/B/2019/PTTUN Mks.3,4A,4B,6,7,8,9,10 terbukti fakta hukum bahwa Penggugat telah memberikankewenangan kepada Alita Marsanti untuk mewakili kepentingannya padaPT.Kemilau Nusantara Khatulistiwa termasuk didalam melakukan penjualanserta memindahkan hak atas 385 lembar saham Penggugat incasu LUCYDINAYUSTIKA YUSEKA pada PT Kemilau Nusantara Khatulistiwa yangberkedudukan di Parigi Moutong Sulawesi Tengah kepada siapapun termasukperalihan saham Penggugat kepada PT.Bumi Mineral Indonesia dengan

dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

DWI KARYA PRATAMA TELAHMEMBERIKAN KUASA PENUH KEPADA PT.BUMI PUTRAINDONESIA (Pihak Kedua) untuk mengelola,mengoperasikan tambang, menjualkan hasiltambang batu bara, menerima hasil penjualan batubara, dan pihak pertama hanya menerima imbalanberupa royality dari hasil tambang batu' barasebesar USD 9 (sembilan dollar Amerika Serikat)per metriks ton yang akan diuraikan rinci dalamperianjian ini" Dan pihak Kedua menyetujui untukmenerima kuasa yang. dilimpahkan~ oleh pihakpertama...."

Dwi Karya Pratama dengan PT.Bumi Putra Indonesia (Penggugat) pada tanggal 2 Juli2009 sehingga Penggugat dapat melakukan~ segalakegiatan yang menyangkut eksploitasi batu bara,pengangkutan hasil tambang batu bara sampaipenjualan batu bara kepada pihak ketig4 demikian jugadalam pasal pasal yang menyangkut kerja sama keduabelah pihak, dan adanya hak dan kewajiban, sehinggakedua belah pihak (CV.

Dwi Karya Pratama dengan PT.Bumi Putra Indonesia / Penggugat) adanya keterikatansebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama"tanggal 2 Juli 2009;3.5. Bahwa setelah Pihak CV. Dwi Karya Pratama sekitarbulan April 2011 ingkar janji yaitu. mengerjakansendiri lahan batu bara yang sudah dikuasakan kepadaPenggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan, karenadiatas lahan tersebut CV.

Devisi SCM merekomendasikan untukmelakukan penunjukkan langsung kepada PT.Bumi Permata Energi,NPWP No.02.808.837.5.023.000 dengan syarat dan kondisi sebagaiberikut :Total nilai : USD 35,000 (diluar PPN)e Syarat Pengiriman : ExWork Gudang Supplier di Jl.Siantan Blok D/16Cengkareng Barat Jakarta 11730.e Syarat Pembayaran : DP 50 % 30 hari setelah pesanan diterima.Bahwa dalam Quotation No.BPEINS/Q1406/MNK yang dikeluarkan olehPenggugat tertanggal 1 Juli 2014 dan dikirimkan pada Tergugat, jelasdisebutkan

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPenggugat maupun oleh Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui Bahwa benarTergugat telah mengeluarkan Purchase Order (PO) Nomor. 0062DS/GLN/JKT/VII/14tertanggal 1 Juli 2014 untuk pembelian sebuah 1 (satu) set pemantik jarak jauh(Remote Pilot Flare Ignition System) kepada PT.Bumi Permata Energi

Devisi SCM merekomendasikan untuk melakukan penunjukkan langsungkepada PT.Bumi Permata Energi, NPWP No.02.808.837.5.023.000 dengan syaratdan kondisi sebagai berikut :e Total nilai : USD 35,000 (diluar PPN) Syarat Pengiriman : ExWork Gudang Supplier di Jl.Siantan Blok D/16Cengkareng Barat Jakarta 11730.e Syarat Pembayaran : DP 50 % 30 hari setelah pesanan diterima.Bahwa dalam Quotation No.BPEINS/Q1406/MNK yang dikeluarkan olehPenggugat tertanggal 1 Juli 2014 dan dikirimkan pada Tergugat, jelas disebutkanbahwa

Bumi Rejo lainnya (T.I07/P.1.R01);Bahwa untuk memperlancar tugastugasnya sebagai Kepala Cabang PT.Bumi Rejo di Lampung Ir. Juli Purwanto harus menggunakan rumahpribadinya di JI. P. Antasari Gg. Persada No. 3 Bandar Lampung sebagaiKantor PT. Bumi Rejo Cabang Lampung dan Tergugat Rekonvensi tidakmemberikan biaya/modal, asset ataupun biaya sewa apapun yang dapatdijadikan modal oleh Ir. Juli Purwanto dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Cabang PT.

SugengBudhiartoSelakuDirekturUtama PT.Bumi RejoSugengBudhiartoSelakuDirekturUtama PT.Bumi Rejo Jaya Perdana.1. Simon Susilo2. PT. SonoKeling Buana.1. Ir. JuliPurwanto.2. Simon Susilo3. PT. PurnaArena Yudha.4. Aman.5. PT. AmanJaya Perdana. Alam SimpangKaliandaBakauheri.3. Proyek dengannama paket AJ01.4. Proyek Bangkadengan NamaPaket AJ02.5. Proyek AT03dengan namapaket KotabumiBukit Kemuning.6.

JuliPurwanto bin Subur Purwanto telah menggunakan surat kuasa tanggal 07April 2005 untuk membuka Rekening Nomor 0023331754 atas nama PT.Bumi Rejo di kantor Turut Tergugat;Bahwa kenyataannya, pembukaan rekening Nomor 0023331754 atas namaPT. Bumi Rejo dilakukan pada tanggal 12 Juni 2002 dengan menggunakandasar Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Bumi Rejo Nomor 36tanggal 15 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Rusman, SH. Notaris PenggantiEllisa Asmawel, SH.

hukum;3) Penggugatsecara hukum tidak terlindungi;Bahwa pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, judex factisama sekali tidak memberikan rujukan ketentuanketentuan dalamperaturan perundangundangan manapun, sumber hukum maupunbukti apapun juga yang mendasari pertimbangan atas penilaianmengenai transaksi keuangan dan penilaian terhadap putusanHal. 34 dari 58 hal.Put.No. 633 K/Pdt/2010No. 38/Pdt.G/2007/PN.TK jo putusan No. 23/Pdt/2008/PT.TK terkaitdengan pembukaan rekening Nomor 0023331754 atas nama PT.Bumi

Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas, makatelah terbukti bahwa gugatan Ppenggugat adalah memposisikan PT.Bumi Laut Shipping sebagai Tergugat adalah suatu kesalahan yangfundamental mengenai orangnya (error in person).5, Bahwa oleh karena itu, dengan ini Penggugat mohon ke hadapanMajelis Hakim agar mengabulkan eksepsi tergugat ini, denganmenyatakan menolak gugatan Ppenggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard).DALAM POKOK PERKARAA

Tagihan dari PT.Bumi Hanjaya Logistics (BHL)selaku penyedia jasa cargodoring (CFS) untukcontainer Tergugat sesuai dengan faktur No.Hal. 14 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI062/BLSINV/2016 sebesar Rp.1.298.713.500,00;c. Tagihan dari PT. Indonesian Fortune Lloyd(IFL) selaku penyedia jasa pengangkutankapal feeder (CFS) untuk container Tergugatsesuai dengan Faktur No. 085/BLSINV/2016sebesar Rp.315.354.300,00.c. Tagihan dari PT.

Penetapan manaakan dipergunakan untuk pengurusan hakhak almahum pada Asuransi PT.Bumi Putra cabang Kualasimpang dan yang berhubungan dengan hakhakAlmh. Azraida A.Md. binti H.M.

Adam Malik Nomor 51,Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, KotaJambi, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh StefanusNajoan dan Marohar Paruntungan Aritonang, Direksi PT.Bumi Persada Permai sesuai Akta PernyataanKeputusan Para Pemegang Saham PT. Bumi PersadaPermai Nomor 29 tanggal 4 Maret 2020, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Beronza, S.H., dan kawankawan, Advokat dan Karyawan PT.

BumiPersada Permai tanggal 12 Maret 2019, selanjutnya disebut dan diberitanda bukti P24;Fotokopi Fotofoto mesin dynamo pengambilan air permukaan oleh PT.Bumi Persada Permai untuk pembibitan atau nurseri, selanjutnya disebutdan diberi tanda bukti P25;Fotokopi fotofoto area pembibitan terobuka PT. Bumi Persada Permai,selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P26;Fotokopi fotofoto area terbuka pembibitan PT.

Bumi Persada Permai adalah pestisida dan pupuk kimia;Bahwa setahu Saksi penyebab ikanikan tersebut hilang atau mati karenasetelah hujan zat kimia tersebut masuk ke sungai dan juga pendangkalansungai;Bahwa kegiatan yang menyebabkan mengalirnya zat kimia ke SungaiSelaro seperti pemupukan dan penyemprotan yang dilakukan oleh PT.Bumi Persada Permai;Bahwa selain PT. Bumi Persada Permai, masyarakat disana ada jugayang menyemprot lahan;Bahwa penyemprotan oleh PT.

Bumi Persada Permaiberacun atau tidak;Bahwa syarat pembuangan limbah harus ada izin, ada baku mutu, danada pengelolaan limbah;Bahwa saat pengambilan sampel ada 1 (satu) tim dari DLH, disaksikanoleh Camat Bayung Lencir, Kades Telang, Kades Simpang Bayat, PT.Bumi Persada Permai dan Penggugat;Bahwa yang mengambil sampel petugas analis dari DLH an. Serlis;Bahwa air yang diambil sebagai sampel dalam bentuk diwadahkan dalambotolbotol;Bahwa saksi tahu PT.

., Notaris di Pangakajene danKepulauan, dan telah dilakukan penyesuaian berdasarkan AktaBerita Acara Rapat Mengenai Penyesuaian Anggaran Dasar PT.Bumi Kalaena Persada Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, Nomor: 012 Tanggal 10 Maret 2021yang dibuat di hadapan RAHMANIA AZIS, S.H., Notaris diPangakajene dan Kepulauan, dan telah disahkan oleh MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan DaftarPerseroan Nomor AHU0048519.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal16 Maret 2021;

BUMI KALAENA PERSADA terus mebangun infrastruktur produksi,akantetapi pada saat itu melalui staf ESDM disampaikan bahwa dokumen PT.BUMI KALAENA PERSADA tidak diserahkan oleh pemerintah KabupatenMorowali, Sekaligus pihak Dinas ESDM memberikan Dokumen berita acaraserah terima tahun 2016.9.

Bumi Kalaena Persada Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, Nomor: 012 Tanggal 10 Maret2021 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU0018376.AH.01.01.Tahun 2021 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Bumi Kalaena Persada tanggal 16 Maret 2021 (Fotokopi Sesuaidengan hasil cetak data elektronik);: Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang PenyerahanDokumen Perizinan Di Bidang

Bumi Kalaena Persada (Fotokopi sesuaidengan asili);:Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahun 2011 PT.Bumi Kalaena Persada (Fotokopi sesuai dengan asli);:Dokumen Rencana Reklamasi Tahun 20112015 PT. BumiKalaena Persada (Fotokopi sesuai dengan asili);: Dokumen Rencana Penutupan Tambang PT.

AHUAH.01.030010854 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Bumi Intitama Megaartha, bukti P2, sesuai dengan aslinya ;3. Surat Nomor : 128PA/08/IIl/12 tertanggal 22 Maret 2012 mengenai PerubahanObyek Pertanggungan Polis No. 10.0.08.000225.08.10 dari PT. Asuransi PuriAsih, bukti P8, sesuai dengan aslinya ;4.

Bumi Intitama Mega Artha (BIMA) No.182/BIMA/SP/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012, perihal : Pemberitahuan ;Menimbang, bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, pihak TurutTergugat sebagai tertanggung mengajukan klaim asuransi kepada Tergugatsebagaimana termuat dalam bukti TT8 yang berupa Surat Turut Tergugat No.15/7363/076 tanggal 22 Juli 2013, Perihal Permohonan Klaim Polis No.PL.1211821C.0029 tanggal 30 Maret 2012 atas nama PT.Bumi Inti Tama Artha(BIMA) ;Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab

PL.1211821C.0029, yang dalam polis tersebut tertulis PT.Bumi Inti TamaArtha (BIMA), sedangkan yang mengajukan klaim adalah Penggugat yang memilikiidentitas PT.

Estika Jasatama, barulahTergugat mau menyelesaikan masalah klaim asuransi yang diajukan oleh TurutHal. 44 Putusan No. 670/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.Tergugat dan Penggugat secara exgratia, sebagaimana termuat dalam bukti P10yang berupa Surat No.048/CL118/AMP/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 dariTergugat kepada Penggugat yang mengenai penyelesaian klaim kebakaran PT.Bumi Intitama Megaartha dan bukti TT13 yang berupa Surat Tergugat No.050/CL118/AMP/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 kepada PT.

Keluaran untuk Masa Pajakyang sama, maka Pajak Masukannya yang terkait dengan kebuntidak dapat dikreditkan;Bahwa dari data yang disampaikan Pemohon Banding diketahuibahwa Pemohon Banding belum memiliki unit pengolah (pabrik)untuk diproses sendiri, namun Pemohon Banding melakukantitipolah TBS kepada pihak ke3, dimana data untuk Masa April 2011sebagai berikut: TBS (dalam kg) Tandan Buah Segar 3.101.379Buah Pasir 378.917Total 3.480.296Pembelian HsJumlah 3.480.296Titip Olah PT.Mustika Sembuluh Titip Olah PT.Bumi

Keluaran untuk Masa Pajak yang sama, maka Pajak Masukannya yang terkait dengan kebun tidak dapat dikreditkan;Bahwa dari data yang disampaikan Pemohon Banding diketahui bahwaPemohon Banding belum memiliki unit pengolah (pabrik) untuk diprosessendiri, namun Pemohon Banding melakukan titipolan TBS kepadapihak ke3, dimana data untuk Masa April 2011 sebagai berikut:TBS (dalam kg) Tandan Buah Segar 3.101.379Buah Pasir 378.917Total 3.480.296PembelianJumlah 3.480.296Titip Olah PT.Mustika Sembuluh Titip Olah PT.Bumi

Bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapatberpendapat:Bahwa dari data yang disampaikan Pemohon Banding diketahuibahwa Pemohon Banding belum memiliki unit pengolah (pabrik)untuk diproses sendiri, namun Pemohon Banding melakukan titipolahTBS kepada pihak ke3, dimana data untuk Masa April 2011 sebagaiberikut: TBS (dalam kg) Tandan Buah Segar 3.101.379Buah Pasir 378.917Total 3.480.296PembelianJumlah 3.480.296Titip Olah PT.Mustika Sembuluh Titip Olah PT.Bumi Sawit Kencana 3.480.296Jumlah 3.480.296

Saksi Jabal Nur tidak ada korelasinya denga perkara a quo dan saksimengaku Tim Survieyer dari PT.Bumi namun tidak bisa menunjukkan KTAPT.Bumi Karsa dan SK dari PT.Bumi Karsa dihadapan persidangan,sehingga saksi Jabal Nur kami dunga Survieyer/ Karyawan Gadungan danjika ditelaah keterangannya melebihi dari wewenagnya yang mengakuHalaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 155/PDT/2021/PT MKSsebagai Survieryer, apa lagi setelah ditanyakan keahlian atau ijaz yang iamiliki hanya tamatan SMP, sehingga kesaksian

KOORDINATOR BIDANG HUKUM PT.BUMI ALAM PERSADA, selaku Developer Perumahan PesonaModern, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Akhmad Yani KM.11 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan,Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan NegeriMartapura

Keluaran untuk Masa Pajak yang sama, maka Pajak Masukannyayang terkait dengan kebun tidak dapat dikreditkan;Bahwa dari data yang disampaikan Pemohon Banding diketahui bahwaPemohon Banding belum memiliki unit pengolah (pabrik) untuk diprosessendiri, namun Pemohon Banding melakukan titip olah TBS kepada pihakke3, dimana data untuk Masa Juli 2011 sebagai berikut: TBS (dalam kg) Tandan Buah Segar 4,615,035Buah Pasir 189,375Total 4,804,410Pembelian Jumlah 4,804,410Titip Olah PT.MustikaSembuluh Titip Olah PT.Bumi

PajakKeluaran untuk Masa Pajak yang sama, maka Pajak Masukannya yangterkait dengan kebun tidak dapat dikreditkan;Bahwa dari data yang disampaikan Pemohon Banding diketahui bahwaPemohon Banding belum memiliki unit pengolah (pabrik) untuk diprosessendiri, namun Pemohon Banding melakukan titip olah TBS kepada pihakke3, dimana data untuk Masa Juli 2011 sebagai berikut: TBS (dalam kg)Tandan Buah Segar 4,615,035Buah Pasir 189,375Total 4,804,410Pembelian Jumlah 4,804,410Titip Olah PT.Mustika Sembuluh Titip Olah PT.Bumi

Karena nyatanyata secara fisik yang diserahkan atau dijual olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT.Bumi Sawit Kencana adalah barang kena pajak berupa Crude Palm Oil(CPO) dan Palm Kernel (PK), maka atas penyerahan/penjualan iniditerbitkan Faktur Pajak Keluaran dengan PPN 10%;Hal ini dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang

Pembangunan Jaya/sekarang PT.Bumi Serpong Damai/Tergugat ;bahwa Sertifikat HGB No. 1 Gambar Situasi No. 6326/tanggal 27 Maret1989 dan Sertifikat HGB No. 2 Gambar Situasi No. 6327/tanggal 27 Maret 1989tersebut dikeluarkan oleh Tergugat II (bukti P.18 dan P19) ;bahwa Tergugat belum melakukan pembebasan tanah yang menjadisengketa dalam perkara ini dengan benar karena Penggugat belum pernahmelepaskan hak atas tanah miliknya kepada siapapun, sebaliknya Penggugattelah berupaya untuk mempertahankan hak

Cece Makhdi telah berusaha menemui PT.Bumi Serpong Damai dan tidak mendapat tanggapan hingga akhirnyamenempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan sebagai perkara a quo ;Bahwa perkara ini terdaftar dalam register No. 52/Pdt.G/2009/PN.TNG,tertanggal 18 Februari 2009, dengan surat gugatan tertanggal 17 Februari 2009yang artinya Tergugat Rekonvensi telah mempersiapkan diri sebelumnyabilamana tidak dapat bertemu dengan Penggugat Rekonvensi maka yangbersangkutan langsung mendaftarkan gugatannya dan mengajukanpermohonan

No. 1723 K/Pdt/2010e bahwa dalam kasus aquo telah terbukti bahwa Tergugat menguasaitanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) No.1 gambar situasi no. 6326/tanggal 27 Maret 1989 danSertifikat hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2 gambar situasi No.6327/tanggal 27 Maret 1989 (Bukti P18 dan P19) atas namaPT.Pembangunan Jaya (sekarang PT.Bumi Serpong Damai/Tergugat 1);e bahwa selain itu berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP.

pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Pembeli yang beritikad baik patutmendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal1491 KUHPerdata, Pasal 1492 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata.Bahwa Pemohon yang bertindak selaku pembeli yang mewakili kepentinganhukum PT.Bumi Mineral Indonesia, atas pembelian saham pada PT.KemilauNusantara Khatulistwa mendapatkan jaminan perlindungan hukumberdasarkan Akta Notaris No.06 tanggal 26 Maret 2018 yang di buat dihadapan Notaris Andy A Agus, SH, DRS., dalam Pasal 4 ditegaskan :Pihak

Pemohon bertindak atas nama PT.Bumi Mineral Indonesia bukan sebagaiPribadi atau Perseorangan dan Pemohon tidak mempunyai saham padaPT.Kemilau Nusantara Khatulistiwa.b. Pemohon membeli saham yang sah bukan hasil kejahatan karena semuaproses jual beli sah secara hukum dan dibuat dihadapan pejabat yangberwenang dan semua peralihan saham terdaftar resmi di kementerianHukum dan Ham RI.(Bukti P7, P8).Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Pal.25.26.27.28.c.

Bahwa pembelian saham oleh PT.Bumi Mineral Indonesia melaluiPemohon sudah sesuai prosedur hukum termasuk sudah berdasarkanUndangUndang Perseroan Terbatas dan dibuat dihadapan pejabat yangberwenang serta telah dilakukan Clear and Clean yang semuanya tidakHalaman 11 dari 78 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Pal.bermasalah sehingga dugaan tindak pidana Penadahan Pasal 480KUPidana kepada Pemohon sangat tidak berdasar hukum.f.

Sehingga intinya yang membeli itu adalah PT.Bumi Mineral Indonesia dan bukan Pak Aziz Welang karena Pak Aziz Welanghanya sebagai Direktur Utama. Bahwa dalam Akta Nomor : 6 halaman 2angka 2 jelas disebutkan Pak Aziz Welang sebagai Direktur Utama bertindakuntuk PT. Bumi Mineral Indonesia membeli saham tersebut. Bahwa kalauuntuk pribadi redaksinya bertindak untuk diri sendiri; Bahwa untuk pembayaran saham PT.

KNK)dari Alita Marsanti dalam kedudukan atau kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT.Bumi Mineral Indonesia, maka saham yang telah dibeli tersebut beralihkepemilikannya kepada perseroan in casu PT. Bumi Mineral Indonesia dan bukankepada pribadi Muhammad Aziz Wellang (Pemohon). Sehingga oleh karena itu makaPemohon (Muhammad Aziz Wellang) selaku Direktur Utama PT. Bumi MineralIndonesia yang dalam hal membeli saham PT.