Oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat 4 UUPT. 45RUPSLB TANGGAL 3 JANUARI 2013 SAH DAN SESUAI UUPT DANANGGARAN DASAR PT SBTIL KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RUPSLB TERSEBUT SAH DAN SESUAI HUKUMBahwa, sebagaimana diuraikan di atas, apa yang dikatakan Penggugat pada angka 9dan kemudian diulangi pada angka 12 dan 13 a.

Perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskanbahwa tidak ada satu pun pasal di dalam UUPT dan anggaran dasar PT SBTI yangmenyatakan bahwa semua anggota Dewan Komisaris harus menandatanganiundangan RUPSLB untuk membuktikan bahwa anggota Dewan Komisaris telahbertindak secara bersamasama sebagai sebuah majelis, sebagaimana dipersyaratkandalam Pasal 108 ayat 4 UUPT.

Hal ini karena RUPSLB tersebut diadakan dalam rangka memenuhiketentuan Pasal 106 ayat 4 dan ayat 5 UUPT.

Oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat 5 UUPT tidak berlaku terhadap RUPSLB tanggal 3 Januari 2013, seperti dinyatakanoleh Penggugat.

UUPT), bagaimanamungkin perbuatan tersebut dapat menjadi perbuatan yang melawan hukum sepertiyang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007,pengajuan pemeriksaan terhadap perseroan kepada PengadilanNegeri adalah (i) berbentuk permohonan yang berdiri sendiri, bukanberbentuk provisi dalam suatu Gugatan (ii) serta putusannyaberbentuk penetapan akhir, bukan penetapan sela sebagaimanadalam provisi. Hal ini tunduk pada Hukum Acara pemeriksaan khususberdasarkan UUPT No. 40 Tahun 2007.2.2.

Bahwa PARA PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan di dalamPosita No. 11 Gugatannya dan provisinya antara lain memintapemeriksaan terhadap perseroan oleh Auditor berdasarkan Pasal138 ayat (1) huruf a UUPT No. 40 Tahun 2007 karena didugaperseroan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.3.2.

Bahwa di dalam Pasal 138 UUPT No. 40 Tahun 2007 sebagaimana jugadikemukakan oleh PARA PENGGUGAT di dalam Posita No. 11 Gugatannya, diatur ketentuanketentuan mengenai hak Pemegang Saham untukmengajukan pemeriksaan terhadap perseroan (audit investigasi).5.2. Bahwa Pasal 138 UUPT No. 40 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut :Hal 13 dari 57 hal Put.

No. 426/Pdt/2020/PT DKI5.3.6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a,dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal menentukan lain.Bahwa pemeriksaan terhadap perseroan yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT dalam perkara ini patut untuk ditolak, karena tidakmemenuhi ketentuanketentuan Pasal 138 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun2007 tersebut di atas, antara lain sebagai berikut :a.Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007tersebut

No. 40 Tahun 2017, RUPSTahunannya sendiri diadakan dalam jangka waktu paling lambat6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (in casu tanggal30 Juni 2019).Bahwa antara lain di dalam Pasal 72 ayat (1) UUPT No. 40Tahun 2007 telah diatur mengenai pembagian divideninterim,Hal 24 dari 57 hal Put.

usaha sebagaimanayang diatur dalam UUPT dan Akta Pendirian Perseroan Nomor: 4, padatanggal 25 September 2012;5.

Bahwa jangka waktu Surat Pemanggilan RUPSLUB yangdisampaikan kepada Para Pemegang Saham tidak sesuai dengan Pasal82 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dan sebagaimanaHal 4 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SELdisebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Nomor4 tanggal 25 September 2012, yang disampaikan kurang dari 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPSLUB.

JIP;Menimbang, bahwa jangka waktu Surat Pemanggilan RUPSLUB yangdisampaikan kepada Para Pemegang Saham tidak sesuai dengan Pasal 82ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dan sebagaimana disebutkan dalamPasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Nomor 4 tanggal 25 September2012, yang disampaikan kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggalpelaksanaan RUPSLUB.

Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupasehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidakmungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 UUPT Tahun2007 dengan demikian petitum 1 s/d 4 patut dikabulkan maka dengan demikianPengadilan menunjuk A. K. Aditya Pradana sebagai Likuidator dari PT. JoshuaIndonesia Perkasa; Memerintahkan Likuidator dalam pembubaran danpenyelesaian likuidasi PT.

Perubahan susunan Pengurus' Perseroan (Direksi danKomisaris).Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yang diselenggarakanoleh Dewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuaidengan agenda yang tercantum dalam Surat Undangan RUPS. Hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9)UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT (kutipan):(2).

, yaitu sebagai berikut:Pasal 82 UUPT (kutipan):(1).

ECOuntuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut.Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secara resmidan sah.Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT (kutipan):(2).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (5) dan (6)UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (5) dan (6) UUPT (kutipan):(5). Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.(6).

, yaitu sebagai berikut:Pasal 61 UUPT (kutipan):(1).

Dan berdasarkan Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tidakmenetapkan jangka waktu jabatan Direksi dan Dewan Komisaris (DK).Halaman 12 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (8) UUPT hanya menyatakan bahwaanggota Direksi dan DK diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali.

Nomor 667 K/Pdt/2017melanggar ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (3) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnyadisebut sebagai UUPT 40/2007);Pasal 94 ayat (1) dan (8) UUPT 40/2007(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS(2) ...(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali.

Pendapat ahli yangdiajukan oleh Termohon Kasasi tersebut salah karena pendapatnyabertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUPT 1/1995 juncto Pasal 34ayat (2) UUPT 40/2007 yang pada intinya mengatur bahwapembayaran nilai saham perseroan oleh para pendiri/pemegangsaham dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:i) Tunai;Halaman 23 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017iil) Bukan tunai/benda bergerak dan/atau tidak bergerak;.

Ketentuan mengenai inbreng (setoran modal) dalam bentuk selainuang tunai, tanah dan bangunan in casu, pada UUPT diatur denganjelas dan tegas tanpa perlu penafsiran apapun yaitu sebagai berikut:i. Pasal 27 UUPT 1/1995a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang danatau dalam bentuk lainnya ;b. Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lainsebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penilaian hargaditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan;c.

ArnolBaramuli, S.H., M.H., menurut Pasal 27 ayat (20 UUPT 1/1995 junctoPasal 34 ayat (2) UUPT 40/2007 harus dinyatakan dengan tegasdalam anggaran dasar dan dinilai oleh ahli yang tidak terikat denganperseroan;Dengan demikian jelas, segala bentuk setoran saham dalam bentukapapun, baik uang tunai maupun benda tidak bergerak, akan tertuangpada Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan.

Hal ini tentu berbeda dengan perseroanterbatas biasa yang dalam UUPT 2007 persyaratanpemegang sahamnya dapat diatur sendiri dalam anggarandasarnya;c.

Kewajiban mengubah anggaran dasar bagi perseroan yangmenjadi perseroan terbuka berdasarkan peraturanperundangundangan di bidang Pasar Modal sebagaimanadiatur dalam Pasal 24 UUPT 2007;c. Efektifnya perubahan anggaran dasar terkait status perseroantertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana diaturdalam Pasal 25 UUPT 2007:d. Nama lengkap dan alamat pemegang saham dari perseroanterbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (5) UUPT2007;e.

Modal dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 31ayat (2) UUPT 2007;f. Pengeluaran saham yang dimiliki oleh perseroan lainsebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UUPT 2007;g. Pembatasan pembelian kembali saham oleh perseroansebagaimana diatur dalam Pasal 3/7 ayat (1) huruf b UUPT2007. Hal ini sekaligus membantah dalil Pemohon yangmenyatakan bahwa pembelian kembali saham oleh PT BEIpada tahun 2001 s.d. 2006 bertentangan dengan UUPT 2007;h.

Pasal 89 ayat (5) UUPT 2007;k. Izin pemeriksaan daftar pemegang saham, risalah RUPS danlaporanlaporan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal100 ayat (4) UUPT 2007;.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahanperseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (4) jo.Pasal 137 UUPT 2007;m.Pemeriksaan terhadap perseroan sebagaimana diatur dalamPasal 138 ayat (6) VUPT 2007.Bahwa ketentuan terkait kekhususan Perseroan yang melakukankegiatan di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalamPasal 127 UUPT 1995 telah ditransformasikan menjadiketentuan Pasal 154 UUPT 2007 yang menyebutkan:(1) Perseroan Terbuka berlaku ketentuan undangundang iniJika tidak diatur

") sebuah perseroan tunduk pada UUPT, Anggaran Dasar dan peraturanperundangundangan lainnya.

Lebih lanjut Pasal 4 UUPT tersebut menjelaskanbahwa perseroan wajib mentaati asas itikad baik, kepantasan, kepatutan dan prinsiptata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT, Direksi menjalankan pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan.

, Direksi menjalankan pengurusan sesuaidengan "kebijakan yang dipandang tepat", dalam batas yang ditentukan dalam UUPT danAnggaran Dasar Perseroan.

pengurusan harus sesuai dengan "kebijakan yangdipandang tepat", dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroanyang didasarkan pada kelaziman dunia usaha.2 Pasal 97 (1) UUPT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) UUPT.

.6 Oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti bersalah dan lalaidi dalam menjalankan tugas kepercayaan (fiduciary duty) sebagaimana disyaratkan olehVasal 92 jo Vasal 97 (1) UUPT dan bertindak melampaui kewenangan Tergugat I, TergugatII dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat pada saat itu dengan melanggar Pasal 13Anggaran Dasar Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI berdasarkan Pasal97 ayat (3) UUPT harus menanggung akibat kerugian dan atau akibat hukum

Pasal 374 KUHP mengharuskan adanyaperhitungan kerugian yang dikeluarkan oleh Auditor Independen,dikarenakan posisi PEMOHON sebagai Direksi Perseroan yang secaraketat dilindungi oleh UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT);11.

dasar apa laporan itu dibuat,sebagai apa posisi Pelapor membuat laporan kepolisian dan kenapayang mempersoalkan hanya Setphen Patrick OSullivan, sedangkanpemegang saham lain atas nama lan Charles bon dan Andrew CliveBaker tidak disebutkan, padahal apabila Penyidik TERMOHON lebih telitidan memahami UUPT, terhadap pemegang saham (Pelapor) dapatmelakukan gugatan langsung (direct action) untuk melindungi hakhaknya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT;(BUKTI P10);Hal 9 dari 43 hal

Pelapor apakah ketentuanketentuan UUPT tersebut telahditempuh?

dalam UUPTdisamakan dengan penetapan Tersangka terhadap manajer yang samasekali tidak diatur dalam UUPT;Bahwa, merujuk Pasal 68 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa Laporanatas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPSmelalui Direksi, akan tetapi dalam perkara ini PEMOHON selakupemegang saham tidak pernah diundang menghadiri RUPS untukmendengar/menerima hasil audit sebagaimana dimaksud, namun secaratibatiba laporan hasil audit tersebut telah dijadikan sebagai alat buktioleh Pelapor

yang menunjukkan adanya kerugian Perseroan kepadaPenyidik TERMOHON;Bahwa, lebih lanjut terkait adanya kerugian Perseroan yang dilaporkanoleh Pelapor terhadap PEMOHON, maka Penyidik TERMOHONseharusnya memperhatikan ketentuan dalam UUPT yang memilikimekanisme tersendiri untuk penyelesaian dalam hal adanya kerugianperusahaan yang disebabkan oleh Direksi sebagaimana ditentukandalam Pasal 97 ayat (6) UUPT, yang berbuny/i:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh

Pasal144 ayat (1) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Enquete Right (Hak Enguete).Enguete Right atau Hak Angket adalah hak untuk melakukanpemeriksaan.Hak tersebut diatur dalam pasal 97 ayat (6) jo. Pasal 114 ayat (6) jo.Pasal 138 (3) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.pada saatPenggugat (Ir.

BAB IV Bagian Ketiga Pasal 70sampai dengan Pasal 73 UUPT).. Bahwa dalam poin 7 Gugatannya, Penggugat telah menggunakan Pasal 61ayat (1) UUPT sebagai dasar menggugat Tergugat dan Tergugat Il.Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT berbunyi:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kepengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggapHalaman 12 dari 93Nomor 7/Pat.G/2017/PNMj!

Bahwa hak pemegang saham untuk memeriksa kegiatan perseroan telahdiatur dalam BAB IX Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UUPT, yaituharus mengajukan permohonan terlebin dahulu kepada Perseroan dalamRUPS (Vide: Pasal 138 ayat (4) UUPT), tentunya setelah memenuhikewajibannya sebagai pemegang saham ialah menyetorkan uangpengambilan/ pembelian saham sebagaimana diharuskan oleh Pasal 48ayat (2) dan (3) UUPT jo. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroanjo.

Kharisma Indah Bestarisampai dengan perkaranya selesai dan mendapat keputusan pengadilan yangmempunyai hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 UUPT 2007 Jo Pasal163 HIR dan 164 HIR Jo.

ayat (3) UUPT 2007, perseroan membentuk cadangan wajib dan cadanganlainnya.

PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.Sesuai Pasal 79 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telahmengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegangHal. 4 dari 23 hal. Put.

Pembubaran perseroan dapat terjadi:c. berdasarkan penetapan pengadilan.Bahwa kelanjutan dari ketentuan UUPT Pasal 142 ayat (1) huruf ckemudian diatur didalam UUPT Pasal 146 ayat (1) huruf c, yang dikutipsebagai berikut:Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/201 11.2.(1). Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:c.

No. 2038 K/Padt/201 1dengan patut, sehingga telah menemui jalan buntu untukmemutuskan apakah perseroan dilanjutkan atau dibubarkan.Dan PEMOHON KASASI sebagai Direksi, mempunyaikewenangan untuk menjalankan perseroan sesuai UUPT Pasal92 ayat (1) Jo.

MAS sesuai UUPT Pasal 142ayat (1) huruf c jo Pasal 146 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya.2.

Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisarisberdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.Oleh karena itu pertimbangan Judex Factie tersebut diatas telah salah,keliru dan bertentangan dengan UUPT Pasal 146 (1) huruf c besertapenjelasannya.Didalam UUPT tidak ditentukan atau tidak ada jumlah kuorum untukmembubarkan perseroan, yang ditentukan adalah siapa yang berhakmengajukan permohonan pembubaran perseroan, dan dengan alasan apaperseroan dibubarkan.Hal. 16 dari 23 hal.

Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 1 UUPT yang berbunyi :Hal Hal 3 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN. Jkt.

BUMI SEBIDANG ALAS, juga mendasarkan padaPasal 80 ayat (2) UUPT. Pasal 80 ayat (2) UUPT berbunyi :Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberianizin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumirtelah membuktikan bahve persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wejar untuk diselenggrakannya RUPS.

Penetapan perubahan anggaran dasar; (vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT);b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya; (vide:Pasal 38 ayat (1) UUPT);. Penambahan modal perseroan; (vide: Pasal 41 ayat (1) UUPT);. Pengurangan modal perseroan; (vide: Pasal 44 ayat (1) UUPT);. Persetujuan rencana tahunan; (vide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);77> 0 QA OPengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; (vide: Pasal 68ayat (1) dan (2) UUPT);g.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; (vide: Pasal69 ayat (1) UUPT);h. Penetapan penggunaan laba; (vide: Pasal 71 UUPT);Hal Hal 11 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.8.i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris; (vide:Pasal 94 jo. Pasal 105 jo. Pasal 111 UUPT);j.

Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang meuajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana KetentuanPasal 80 ayat (3) huruf b UUPT.

Pasal 82ayat (1) dan (2) UUPT serta Pasal 11.1.a.

Baik Direksi sesuai dengan Pasal 92 UUPT, maupun Dewan Komisarissesuai dengan Pasal 108 ayat (2) UUPT, dalam menjalankan fungsi dantugasnya harus selalu untuk kepentingan perseroan dengan mendasarkandan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT. Bahwa Perseroan,Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS tidak terikat pada Perjanjian AntarPemegang Saham (PAPS);Hal 80 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI4.

Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal12 angka 1 huruf a jo.

Turut Tergugat mengutip Pasal 105 ayat (1) UUPT No. 40/2007 danPasal 94 ayat (1) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 13.4 Akta No. 26tertanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut:Pasal 105 ayat (1) UUPT No. 40/2007:Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Pasal 94 ayat (1) UUPT No. 40/2007:Anggota Direksi diangkat oleh RUPSPasal 13.4. Akta No. 26 tertanggal 26 Oktober 2010:Hal 166 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI13.4.

Pasal 82ayat (1) dan (2) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 11.1.a.

Nomor 9 K/Pdt/2015pasal 38 ayat (1) UUPT untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun;Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1)UUPT);. Memutuskan pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat(1) UUPT);.

Menyetujui rencana kerja perseroan (Pasal 64 ayat (3)UUPT);Mengesahkan neraca dan laporan laba rugi dan laporankeuangan perseroan untuk diumumkan dalam 1 (satu) suratkabar (Pasal 68 ayat (4) UUPT);Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuanjumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UUPT);.

Mengatur tata cara pengambilan deviden yang sudahdimasukkan kedalam cadangan khusus untuk deviden yangtidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitungsejak tanggal yang ditetapbkan untuk pembayaran devidenlampau (Pasal 73 ayat (2) UUPT);Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusandiantara anggota direksi dalam hal direksi dalam hal terdiriatas 2 (dua) orang anggota direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT);. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (1) UUPT);.

Menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96ayat (1) UUPT);. Memberikan persetujuan kepada direksi untuk mengalihkankekayaan perseroan atau menjadikan jaminan hutangkekayan perseroan (Pasal 102 ayat (1) UUPT);. Memberhentikan anggota direksi sewaktuwaktu (Pasal 105ayat (1) UUPT);. Mengangkat, menggantikan, dan memberhentikan anggotadewan komisaris (Pasal 111 ayat (8) UUPT);Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi dewankomisaris (Pasal 118 UUPT);.

Menyetujui penggabungan, peleburan dan pengambil alihanatau pemisahan perseroan (Pasal 127 ayat (1) UUPT);Halaman 36 dari 43 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt/2015t. Memutuskan Pembubaran Perseroan Terbatas (Pasal 142ayat (1) UUPT);Selain RUPS tersebut di atas ada juga yang dimaksuddengan RUPS Luar biasa (Vide Penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT), yang mempunyai kKewenangan sebagai berikut:a. Pemberian jaminan perusahaan;b.

02 Februari 2011 sampaidengan didaftarkannya gugatan a quo, Para Tergugat tidak pernahmelakukan penyusunan rencana kerja dan menyampaikan laporan tahunankepada RUPS serta penyelenggaraan RUPS tahunan sebagaimanadiamanatkan UUPT dan anggaran dasar;Bahwa menurut hukum Para Tergugat bertugas dan bertanggung jawabuntuk menyusun rencana kerja dan menyampaikan laporan tahunan kepadaRUPS sebagaimana diamanatkan Pasal 63 juncto Pasal 66 juncto Pasal 78ayat (2) UUPT juncto Pasal 17 huruf a dan huruf c dan

Pasal 63 UUPT:1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahunbuku yang akan datang;2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jugaanggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang;b.

66 juncto Pasal 78 Ayat 2 UUPT juncto Pasal 17 huruf a danhuruf c dan Anggaran Dasar PT KDE telah menimbulkan berbagaipersoalan internal KDE yang pada ujungnya akan merugikan PT KDE;Bahwa menurut hukum Para Tergugat juga berkewajiban melakukanpengawasan atas kebijakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalamPasal 108 Ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"):Pasal 108 Ayat 1 UUPT:"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,jalannya

Pemohon Kasasi pada waktu mengajukangugatan a quo telah sejalan dengan ketentuan dalam anggaran dasarperseroan juncto Pasal 98 Ayat 1 UUPT yang mengatur sebagai berikut:"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan":Ketentuan tersebut pun sejalan dengan Pasal 98 Ayat 3 UUPT, yangmengatur sebagai berikut:"Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksudpada Ayat 1 adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam undangundang ini, anggaran

dasar atau keputusan RIJPS";Bahwa, pengertian/definisi mengenai "benturan kepentingan (conflict ofinteres)" tidak dijelaskan secara rinci dalam UUPT.

Berdasarkan buktibukti tersebut, Pemohon telah memenuhipersyaratan formal untuk penyampaian Surat PermintaanHal. 2 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) UUPT jo. Pasal 19ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.Surat Permintaan telah memuat alasan bagi permintaanpenyelenggaraan RUPSLB;.

Oleh karenanya, sesuaidengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran DasarPerseroan, hanya RUPS, sebagai organ tertinggi dalam suatuperseroan terbatas (dalam hal ini Perseroan), yang berhakmempertimbangkan alasanalasan tersebut dan kemudian mengambilkeputusan.Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan/atau Komisarismerupakan hak penuh dari pemegang saham:9. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) UUPT jo.

Demikian pula halnyadengan anggota Komisaris, pemegang saham dalam RUPS dapatmemberhentikan anggota Komisaris melalui RUPS kapan sajaapabila dianggap perlu oleh pemegang saham (Pasal 101 ayat (1)UUPT jo. Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).

Oleh karena itu,permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang didasarkan atassurat Permintaan (vide Bukti P2), merupakan permohonan baru yangberbeda dan terpisah dari permohonan Pemohon yang diajukanterdahulu.20.Bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 66 UUPT, disisi lain,21disusun oleh pembuat UndangUndang untuk memberikanperlindungan terhadap pemegang saham.Ketentuan Pasal 67 UUPT dimaksud untuk mencegah agar jangansampai terjadi kebuntuan hukum sebagai akibat dari penolakan dariDireksi atau Komisaris

Oleh karena itu, dapat kiranyaKetua Pengadilan Negeri Padang memberikan ijin kepada Pemohonuntuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB..Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPT ditegaskanbahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijinHal. 9 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB merupakanpenetapan instansi pertama dan terakhir.Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PenjelasanPasal 67 ayat (4) UUPT disebutkan sebagai berikut

Pasal 76 ayat (1) UUPT;13.

Tindakan TERGUGAT Illdan TERGUGAT Il memindahkan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa TERGUGAT Tanggal 5 September 2016 di tempatlain yang bukan merupakan tempat kedudukan perseroan tanpapersetujuaan PENGGUGAT selaku pemegang sahambertentangandengan ketentuan Pasal 76 ayat (4) UUPT;Bahwa Pasal 76 ayat (5) UUPT menyatakan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusantersebut disetujui dengan suara bulat;Berdasarkan Pasal 76 ayat (5) UUPT, keputusan yang dihasilkandalam

Pasal 76 ayat (1) UUPT Jo.

Dengan demikian maka Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Tanggal 5 September 2016 telah melanggar Pasal 75ayat (1) UUPT sehingga patut untuk dinyatakan batal."

Pasal 76 ayat (1) jo. 76 ayat (4) UUPT dankeputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Tergugat tanggal 5 September 2016 yang tidak disetujui dengansuara bulat oleh karena tidak dihadiri PENGGUGAT selaku pemegangsaham bertentangan dengan pasal 76 ayat (5) UUPT.

Pemegang SahamLuar Biasa ("RUPSLB") tertanggal 29 Juni 2004 adalah tindakan sahberdasarkan Pasal 46 UUPT 1995.

Fakta 2: Perubahan klasifikasi saham tersebut juga telah sesuaidengan ketentuan UUPT 1995 karena dilakukan dengan caramengubah anggaran dasar melalui rapat umum pemegang saham.Pasal 12 UUPT 1995 menegaskan bahwa Anggaran Dasar memuatsekurangkurangnya, antara lain, jumlan saham, jumlah klasifikasisaham apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hakhak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.Selanjutnya, Pasal 14 UUPT 1995 mengatur secara tegas bahwaperubahan

saham pada Tergugat melalui RUPSLB tertanggal 29Juni 2004 adalah tindakan yang telah sesuai dengan aturan hukum yangberlaku, yaitu UUPT 1995 serta Anggaran Dasar Tergugat .

Padahal, secara tegas Pasal78 UUPT 1995 dan Pasal 91 UUPT 2007 telah memperbolehkan pemegangsahamuntukmengambil keputusanrapatumumpemegang sahamdengan cara lain darirapat, dalam hal ini melalui keputusan sirkuler (circularresolution)..

Padahal, UUPT 1995,UUPT 2007, dan Anggaran Dasar Penggugat Rekonvensi pun secara tegasmemberikan hak kepada para pemegang saham untuk mengambil keputusansecara sirkuler.Dengan terpaksa dilakukannya rapat fisik untuk mengambil setiap keputusanrapat pemegang saham, Penggugat Rekonvensi menjadi menanggung biayayang besar untuk mengadakan rapat fisik tersebut.

Pasal 79 ayat (2) poin (a) UUPT 40/2007 mengizinkan 1 (satu) orang ataulebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untukmeminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 79 ayat (2)poin (a) UUPT 40/2007 menyatakan sebagai berikut."Pasal 79Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL10.11.

Pemohon memiliki 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan sahamdengan hak suara dalam Termohon, dan oleh karena itu Pemohon memilikihak untuk meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sahamsesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) poin (a) UUPT 40/2007.Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan (4) UUPT 40/2007, Pemohon harusmengajukan permintaan untuk menyelengarakan Rapat Umum PemegangSaham kepada Direksi Termohon melalui surat tercatat disertai denganalasan permintaan tersebut, dengan tembusan yang

Pasal 79 ayat (3) dan (4) UUPT 40/2007menyatakan sebagai berikut:"Pasal 79"(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Pasal 79ayat (7) UUPT 40/2007 menyatakan sebagai berikut:"Pasal 79"(7) Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima.Hingga tanggal pengajuan Permohonan ini, Dewan Komisaris Termohonbelum melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahamsebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon.Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT 40/2007, dalam halDireksi

Maka Permohonan ini sangat layak untuk dikabulkan oleh KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat(3) UUPT 40/2007 yang berbuny!

Berdasarkan dokumen di atas, tidakterbantahkan bahwa kewajiban direksi Tergugat sebagaimana Pasal 67(1) UUPT 2007 tersebut telah dilaksanakan.

Jadi, ada keadaan dan tahapan yang harus dipenuhi terlebihdahulu sebelum suatu dividen dapat dibagikan.Kami kutip pasalpasal di dalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang jelasmenyatakan hal tersebut di atas.Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995.(2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersihsetelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegangsaham sebagai dividen.Pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT 2007:(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi

Para Tergugat juga menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi Tergugat IIdan Tergugat Ill untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya di Tergugat .76.UUPT 2007 menegaskan bahwa saham dimiliki oleh pemegang saham dandapat dialinkan sesuai ketentuan yang ada di dalam UUPT 2007 dananggaran dasar perseroan yang bersangkutan.

1995 dan UUPT 2007, tidak ada perbuatanTergugat Il.

Tergugat IH. dan TergugatIVyang memenuhiunsurkesalahan karena seluruhnya sesuai dengan UUPT 1995 dan UUPT2007.

Namun demikian, sampai denganlewatnya jangka wakiu 15 (lima belas) hari sebagaimana disyaratkanoleh Pasal 79 ayat (5) UUPT, Termohon tidak menyelenggarakanRUPS sebagaimana yang diminta oleh Pemohon selaku PemegangSaham. Termohon memang mengirimkan surat jawaban terhadapsurat permintaan Pemohon pada tanggal 9 April 2014, tetapi jawabanHal. 2 dari 49 Hal.

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhikewajibannya untuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudianmengirimkan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS kepadaTermohon Il lewat surat yang dikirimkan pada tanggal 10 April 2014sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT (Vide Bukti P4).

Namundemikian, setelah lewatnya waktu 15 (lima belas) hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT, pihak Termohon Il juga tetaptidak mengundang RUPS dengan alasan yang mengadaada.Termohon Il dalam suratnya tanggal 22 April 2014 berdalih bahwaRUPS belum dapat diselenggarakan karena PT. Indo Paint Jayaselaku. pemegang saham minoritas (5% kepemilikan saham)menyuruhnya meminta klarifikasi terlebin dahulu mengenai agendaRUPS. (Vide Bukti P5). Padahal, direktur PT.

Oleh karena baikTermohon maupun Termohon Il tidak melaksanakan kewajibannyamenyelenggarakan RUPS sebagaimana yang diminta olen Pemohonselaku pemegang saham mayoritas, maka Pemohon tidak memilikipilinan lain selain menggunakan haknya sesuai ketentuan Pasal 80ayat (1) dan ayat (2) UUPT untuk mengajukan Permohonan ini Pasal 80 UUPT mengatur bahwa : =(1) Dalam hal Direksi atau.

Jika Direktur danKomisaris tidak menghadiri RUPSLB, maka Direktur dan Komisarisdianggap tidak berkeberatan terhadap pemberhentian yang dilakukanterhadap dirinya sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (4) UUPT ;Maka, berdasarkan faktafakta yuridis yang terurai di atas, Pemohondengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Baratberkenan memutuskan . Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;Hal. 4 dari 49 Hal. Put.No.174/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR.Il.