Yos Kresno Wardana padaRumah Sakit Umum Imanuel Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan :e = Fisik :.Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanuel denganpenurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15.

Yos Kresno Wardana pada Rumah SakitUmum Imanuel Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan :Halaman 20 dari 36 Putusan Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN ClpFisik :.Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanuel denganpenurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15.

Yos Kresno Wardana pada RumahSakit Umum Imanuel Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan :e = Fisik :.Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanuel denganpenurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15.

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangHalaman 11 dari 34 Putusan Nomor 186/

Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25

Bahwa lokasi pembangunan Apartemen City Terrace yaitudi Kelurahan Jatibening berada di lingkungan yang menurut PerdaRTRW Kota Bekasi No.13/2011 peruntukannya bukan untuk lokasidengan fungsi hunian, akan tetapi untuk lokasi dengan fungsi pusatpemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusatjasa dan pusat pendidikan.

SPPK Pondok Gede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringinmencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, JatibeningBaru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusatpemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok,pusat jasa dan pusat pendidikan; b.

Lingkungan di KelurahanJatibening hanya layak untuk pembangunan suatu hunian denganfungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retailkelompk, pusat jasa dan pusat pendidikan sesuai Pasal 8 Perda RT/RWKota Bekasi No.13/201 1 ; 22+ 2 222 o2 noe one. Bahwa jika kita runut dari awal proses dikeluarkannya objek gugatanaquo adalah berawal dari adanya Rekomendasi dari Tim KoordinasiPenataan Ruang (TKPRD) No.01/Rek.TKPRD/V2013 tanggal 10Januari 2014 (vide bukti P 5).

Desindo WijayaTama berada pada koordinat 615'57.82 6160.69LS dan 106570.2410657'2.40BT yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13Tahun 2011, lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terletak di wilayah denganarahan fungsi sub pusat pelayanan kota (SPPK) Pondok Gede dengan fungsipusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusat jasadan pusat pendidikan. Selanjutnya menurut Gambar 1.1.

SPPK Pondok Gede berada di sekitar kelurahan Jatiwaringin mencakupwilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening,Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan,perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusatDEIIGICLIKCEEY ,, mnee eee ene eee nee ne ec nen nee eee ence nena nee necneneeareneeeneereentHalaman 80 dari 90 Halaman Putusan Nomor :42/G/2015/PTUNBDGb.

Pada pemeriksaan Ditemukan:Kesadaran Umum: Berat, arti dari Berat dalam hal ini adalah kesan umum daripemeriksaan awal dokter, pasien yang masuk dalam keadaan tidak sadar.Kesadaran: GCS5 EiMsV:, Pupil Midriasis, Reflek cahaya berkurang, artinyaGCS5 adalah alat ukur menilai tingkat kesadaran pasien, GCS kepanjangandari Glasco Coma Scale, Ei1M3V1 adalah skala yang digunakan untuk menilaitingkat kesadaran pasien, diberikan rangsangan nyeri: mata tidak membuka(E:), skala ukur adalah 14, E, adalah membuka

Madalah istilan Motorik pergerakan kesadaran pasien, skala ukur 16, Me adalahbisa menggerakkan sesuai dengan perintah, Ms menghindari nyeri, M3 adalahgerakkan fleksi abnormal, jika diberikan rangsangan nyeri kedua tanganpasien menekuk, V adalah respon verbal pembicaraan, dalam hal ini pasiendiberikan rangsangan nyeri, akan tetapi tidak ada respon bicara dan tetapdiam.

berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 2014 TentangPerkebunan, yang dimaksud Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat, mesin, budi daya, panenpengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan, kemudian usahaperkebunan adalah menghasikkan barang dan/jasa perkebunan, lalu pelaku usahaperkebunan adalah pekebun dan/perusahaan yang mengelola usaha perkebunan,pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu, dan perusahaanperkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikkan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu ;Bahwa yang termasuk dalam kegiatan perkebunan ialah :a.

atau 1 (satu) hektar dilaksanakan langsungoleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai instansi yangmemerlukan tanah dengan pihak yang berhak sebagimana ketentuan Pasal 55ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang PedomanTahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentinganumum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima)

Bambang Ermanto sebagai Direktur Utama PTTrigada Laroiba Mitra untuk mengerjakan pembuatan Dokumen Perencanaanpengadaan tanah (DPPT) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor900/8804099/SPK/JK/BAPENDA/2019, tanggal 27 Mei 2019 berdasarkanketentuan Pasal 56 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentangPedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di ProvinsiBanten

Bahwa pembentukan Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan pengadaan LahanUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping tersebut adalahuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dengan tugas berdasarkanketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018tentang Pedoman Tahapan ' Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, bertugas:a.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Banten Nomor11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PelaksanaanHalaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/TimPelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Nomor 11Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/Tim Pelaksanaanmempunyai tugas melaksanakan kegiatan:a. Sosialisasi rencana pembangunan;b.

Hasil pemeriksaan dokter jaga menunjukkan skalakesadaran 14 dari 3 15 (Glasgow Coma Scale) dengan skala nyerikepala 3 dari 110. Batas normal kesadaran adalah antara skala 14 15dan skala nyeri terdiri skala 13 termasuk nyeri ringan, (46 termasuknyeri sedang dan 710 termasuk nyeri berat).

Berdasarkan hasilpemeriksaan tersebut berarti kesadaran Pasien saat itu masih dalambatas normal (skala 14) dan nyeri dalam kategori nyeri ringan (skala3), yang berarti Pasien dapat dibawa pulang dan menjalani rawat jalan,namun dengan mempertimbangkan keluhan yang disampaikan olehkakak Pasien, Dokter jaga melakukan anamnesis ulang kepada Pasienakan tetapi Pasien tidak memberikan jawaban, dokter menanyakan padapengantar untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai penurunankondisi Pasien, namun tidak

Sultra yang telahdisesuaikan dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutansesuai SK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011dengan skala peta 1;5.000;Bahwa kegunaan GPS adalah untuk menentukan titik koordinat lokasitempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebanghan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo; sedangkampeta dasar tematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikandengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SKMenhut No.

Sultra yang telah disesuaikan dengan perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta 1;5.000;e Bahwa benar kegunaan GPS adalah untuk menentukan titik koordinatlokasi tempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebangan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo sedangkanpeta dasar tematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikandengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SKMenhut

Sultra yang telahdisesuaikan dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuaiSK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta1;5.000;Menimbang, bahwa kegunaan GPS adalah untuk menentukan titikkoordinat lokasi tempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebangan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo sedangkan peta dasartematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikan dengan perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SK Menhut

No. 465/Menhut1/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta 1;5.000 adalah untukmenentukan posisi dan letak lokasi penebangan dan pengolahan kayuberdasarkan titik koordinat sehingga akan diketahui simbol atau tanda pada petatersebut;Menimbang, bahwa dalam kawasan konservasi pulau bahulu tersebuttidak boleh diterbitkan ijin dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin masukkedalam kawasan konservasi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa para Terdakwa masuk

Supreme Energy Rajabasa telah dilengkapi persyaratansesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat(1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MenhutII/2014, tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan,yaitu:1) Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan;2) Peta lokasi yang dimohon skala 1:50.000;3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi sesuai KeputusanBupati Lampung Selatan Nomor B/94A/III.07/HK/2010, tanggal 14Mei

Bukti T.II.Intv 90Penetapan Areal Kerja dengan Skala : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 407/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal Kerja Hutan Desa Tanjung Gading Seluas+ 16 (Enam Belas) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung(HL) di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri

Seluas + 14(Empat Belas) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL)di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Halaman 125 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUNJKT91.

Bukti T.IL.Intv 94Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 410/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal Kerja Hutan Desa Canti Seluas + 70(Tujuh Puluh) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL)di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopiKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 411/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal

, Provinsi Lampung beserta lampirannyaberupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 :25.000 (fotokopi sesuai denganaslinya); nan nnnnnnnKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 413/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang95.

atau 1 (satu) hektar dilaksanakan langsungoleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai instansi yangmemerlukan tanah dengan pihak yang berhak sebagimana ketentuan Pasal 55ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang PedomanTahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentinganumum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima)

Bambang Ermanto sebagai Direktur Utama PTTrigada Laroiba Mitra untuk mengerjakan pembuatan Dokumen Perencanaanpengadaan tanah (DPPT) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor900/8804099/SPK/JK/BAPENDA/2019, tanggal 27 Mei 2019 berdasarkanketentuan Pasal 56 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentangPedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di ProvinsiBanten

Bahwa pembentukan Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan pengadaan LahanUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping tersebut adalahuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dengan tugas berdasarkanketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018tentang Pedoman Tahapan ' Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, bertugas:a.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Banten Nomor11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PelaksanaanHalaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/TimPelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Nomor 11Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/Tim Pelaksanaanmempunyai tugas melaksanakan kegiatan:a. Sosialisasi rencana pembangunan;b.

Padasa Enam Utamadengan Skala 1 : 30.000 diatas kertas kalkir, selanjutnya diberi tanda... P.83Menimbang, bahwa foto copy suratsurat P.1 s/d P.8 tersebut diatas telahdibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan surataslinya, ternyata foto copy suratsurat tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehinggaMajelis Hakim buktibukti surat tersebut dapat diterima dandipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;Hal 21 dari 55 hal.

Padasa Enam Utama dengan Skala 1 : 30.000 diataskertas kalkir telah dapat membuktikan bahwasanya apabila bukti P.8 tersebutdilengketkan dengan peta Kecamatan Simpang Empat maka terlihat jelasbahwasanya HGU PT. Padasa Enam Utama termasuk kedalam wilayah DesaHal 45 dari 55 hal.

Padasa Enam Utama saksi termasuk anggota teambagian pengukuran ulang lahan HGU dan hasil pengukurannya + 954Ha dan sebagian lahan HGU seluas kurang lebih 100 Ha (seratushektar) telah digarap oleh masyarakat yang berjumlah kurang lebih 8(delapan) orang; Bahwa ketika saksi melakukan pengukuran yangmenjadi patokan penentuan batasbatas HGU adalah titiktitik patokyang telah diletakkan oleh BPN dihubungkan dengan skala peta /gambar HGU;saksi Adi Irwansyah dan saksi Adil Nasution yang keduanyamerupakan

sehubungan denganperpanjangan HGU saksi Adil Nasution bersama dengan rekannyayang bernama Marsel sekitar bulan Maret s/d April 2012 telahmelakukan pengukuran ulang berdasarkan titiktitik kordinat sesuaidengan peta HGU tahun 1976 dan hasil pengukurannya lebih kurang981 Ha dan atas selisih tersebut telah dilaporkan kepada panitia BPropinsi ;e bahwa pada waktu melakukan pengukuran yang menjadi patokanpenentuan batasbatas HGU adalah titiktitik patok yang telahdiletakkan oleh BPN dihubungkan dengan skala

peta / gambar HGUdan selisih pengukuran tersebut merupakan hal yang wajar mengingatalat ukur yang dilakukan pada tahun 1976 dengan tahun 2012 adalahberbeda akan tetapi hal tersebut akan dilaporkan ke panitia B Propinsiuntuk ditindaklanjuti.Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan olehMajelis Hakim di lokasi obyek sengketa bahwa titiktitik patok yang telah diletakkanoleh BPN dihubungkan dengan skala peta / gambar HGU telah dapat disimpulkanbahwa tanah sengketa termasuk ke areal

SIDARTA yanguntuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II yakni pemborong1010pekerjaan perseorangan skala kecil yang biasa menerima borongan kerjadari para SubContraktor yang bekerja di area proyek tempat TERGUGATmelaksanakan pekerjaan tersebut, dimana di area tersebut terdapatbeberapa SubContractor dalam proyek yang sama..

Bahwa TERGUGAT memang pernah memberikan dan menyerahkansebagian kerja pemborongan kepada TERGUGAT IJ yang dalampelaksanaan pemborongan tersebut dikerjakan bersamasama dengantimnya diantaranya adalah PENGGUGAT, akan tetapi pekerjaan yangdiberikan tersebut dalam volume skala kecil dan selesai dikerjakan dalamwaktu kurang dari (satu) bulan..

SIDARTA adalah pemborongperseorangan skala kecil yang biasa menerima borongan kerja dari SubContraktor yang bekerja di area proyek tempat Tergugat melaksanakanpekerjaan tersebut, dimana diarea tersebut terdapat beberapa SubContraktordalam proses yang sama.

Menyatakan terdakwa AGUS SALIM bersalah melakukan tindak pidana yang tanpahak atau melawan hukum,menawarkan untukdiijual,menjual,membeli,menerima,menjadiperantara dalam jual beli,menukar,ataumenyerahkan Narkotika golongan 1 jenis shabushabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebgaimana yang kami dakwakan dalm dakwaan Primair melanggarpasal 114 ayat (2) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa aka nada pengiriman Narkotikajenis shabushabu dengan skala

memilikismenyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksiRoesdiato, saksi Saeful Anton dan saksi Azis Muhaemin yang selaku anggota Polisipada sat Narkoba Polresta Bogor sedang melaksanakan tugas telahmendapatinformasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa aka nada pengiriman Narkotikajenis shabushabu dengan skala

terhadap diri terdakwa sehingga terdakwa menggigittangan saksi korban DONNY SAUKOTTA $;Bahwa pperistiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16September 2013 sekitar Jam 10.30 Wit bertempat dijalanMolunjunga, didepan toko Bandung di Desa Labuha, KecamatanBacan, Kabupaten Halmahera Selatan;Bahwa pada saat itu awalnya terdakwa yang baru turun darimobil penumpang melihat korban membongkar semen didepantokonya yaitu toko Aneka Surya, kemudian terdakwa menegurkorban agar jangan membongkar semen dengan skala

berhasilmemegang tangan korban dan langsung menggigitnya hinggadilerai beberapa orang yang berada disekitar tempat kejadian ;e Bahwa pada saat itu ada juga orang lain yang ikut memukulterdakwa dari belakang akan tetapi terdakwa tidak sempatmelihatnya ;e Bahwa pada saat itu terdakwa mengalami luka dibagian wajahnyasedangkan korban mengalami luka dibagian tangannya ;e Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat perkelahiantersebut ;e Bahwa setelah kejadian tersebut korban sudah tidak melakukanpembongkaran skala

Halmahera Selatan, korban hanya diizinkan untukmelakukan pembongkaran semen skala kecil digudangnyatersebut ;wonn Menimbang, bahwa selain fakta hukum diatas, terdapat faktafakta yang barudapat diungkap setelah melihat persesuaian antara buktibukti yang ditemukan selamapersidangan yang akan diuraikan bersamasama dengan pertimbangan unsur pasal dalamdakwaan aquo ;w Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahfaktafakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsurunsur

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya diatas, telah terbukti ParaTermohon telah melakukan kekeliruan dalam penetapan Tersangka, menangkapdan menahan Pemohon dan sesuai ketentuan hukum diatas patut dan wajarapabila atas kekeliruan Para Termohon ini Pemohon meminta rehabilitasi namabaik Pemohon melalui media massa cetak dan elektronik skala nasional selama3 (tiga) hari berturutturut.Bahwa berdasarkan uraian Pemohon diatas, adalah patut dan wajar danberdasarkan hukum yang benar, apabila Hakim Tunggal

Yang Mulia yangmemeriksa, memutuS dan mengadili permohonan Praperadilan a quomenghukum Para Termohon merehabilitasi nama baik Pemohon melalui mediamassa cetak dan elektronik skala nasional selama 3 (tiga) hari berturutturutterhitung sejak putusan hukum Praperadilan ini diucapkan.Halaman 8 dari 16Putusan Pra Peradilan Nomor 45/Pid.Pra/2020/PN MdnF.

Memerintahkan Para Termohon untuk membebaskan Pemohon daritahanan terhitung sejak putusan hukum Praperadilan ini diucapkan ;Menghukum Para Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohonmelalui media massa cetak dan elektronik skala nasional selama 3 (tiga)hari berturutturut terhitung sejak putusan hukum Praperadilan inidiucapkan.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondan para Termohon hadir diwakili kuasa hukum masingmasing, lalu pengadilantelah berupaya mendamaikan para

Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala besar berdasarkan suratperintah

saksi sebagai ABK KapalPolisi KP.VII2002 Ditploir Polda metro jaya adalahmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala

sebelah timur Pulau AyerKepulauan Seribu Jakarta pada koordinat 06 02 531 LS106 47 998BT saat ia Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI Anak Buah Kapal (ABk)dan KONG HUI yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal serta SaksiJEKSEN yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedangberlayar diatas kapal penkanan KM Penguin 3 di laut mengangkut muatancumi sebanyak 30 ton menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair Polda Metro J aya yang sedangmelakukan patroli skala

Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmelakukan patroli skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapankapal berikut kelengkapan buku pelaut; Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRI SUSILO danSaksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanya kejanggalan terhadapBuku Pelaut No.

/Pdt.G/2013/PA.StbSelain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi Il masingmasing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut:TsSaksi ;Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2007;Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumahorangtua Penggugat di Lingkungan Sei Skala, KelurahanPekanSelesai, Kecamatan

Saksi Il ;Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni tahun 2007;Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumahorangtuaPenggugat di Lingkungan Sei Skala, Kelurahan PekanSelesai, KecamatanSelesai, Kabupaten Langkat;Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorangtua Penggugat;Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumahorangtua Penggugat;Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi

Bahwa Penggugat berada dalam kondisi keuangan yang kurang baik dandiperparah dengan kondisi saat ini, kita semua tahu sedang dalam masapandemi Covid19 dimana situasi ekonomi sedang bermasalah, tidak hanyadalam skala nasional, melainkan dalam skala internasional;5. Bahwa Tergugat dalam melakukan proses pra lelang menggunakan jasaTergugat Il dimana hal itu bertentangan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf bUndangUndang Hak Tanggungan;6.

Keberatan Pertama :Bahwa pertimbangan hukum judex factie telah keliru /salah dalam penerapanhukum, karena secara tegas judex factie dalam pertimbangan hukum padahalaman 53 alinea 1 menyebutkan : bahwa oleh karena secara factual atas tanah di JI.Sasak No.39 Surabayaoleh Para Penggugat, maka seharusnya yang mendapat skala prioritasuntuk mendapatkan hak adalah pihak yang menguasai tanah Hal tersebut jelas bertentangan pasal 24 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

, karena yangmemperoleh Skala Prioritas terhadap tanah konversi hakhak lama adalah :a.

Bahwa terbukti secara yuridis Para Termohon kasasi/Terbanding/ParaPenggugat tidak pernah mengajukan catatan konversi hak atas tanahterhadap tanah sengketa kepada Kantor Pertanahan Surabayall/Tergugat,sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960Tentang Pelaksana UndangUndang Pokok Agraria jo Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga menuruthukum Para Termohon Kasasi / Terbanding / Para Penggugat tidakberhak memperoleh skala prioritas dan kedudukannya

adalah hanyasebagai penerus hak sewa dari pewarisnya kepada pemilik tanah sengketa,yakni Pemohon kasasi/Pembanding /Tergugat II Intervensi ;Dengan demikian judex factie telah keliru dan salah dalam penerapan hukumterkait hak skala prioritas hak atas tanah konversi, sebagaimana ketentuanPeraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 jo Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanyamenuruthukum putusan tingkat pertama dan tingkat banding harus dinyatakan ditolakatau