Nomor : 670 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang penunjukan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang/jasa, pemerintah melalui APBD-P pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013;

satu) lembar kuitansi asli tertanggal 7 januari 2014 yang ditandatangani oleh MUH.YAMIN dengan nominal Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)

ANAK AGUNG ISTRIANOM tidak akan menyebrang ternyata perkiraan terdakwa meleset,sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;Bahwa terdakwa belum memiliki Surat Win Mengemudi ( SIM), namunterdakwa sudah melengkapi diri dengan STNK dan surat lainnya masihberlaku serta sudah memakai Helm SNI;Bahwa terdakwa secara tekhnis SPM Yamaha Jupiter MX DK 5151 SU yangterdakwa kendarai sudah berfungsi dengan normal (rem,ban,lampuutama,lampu reting, dll) namun pengukur kecepatan speedometer kendaraanterdakwa

Perikanan pasal 44 ayat (1) Surat Persetujuan Berlayarsebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan olehsyahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan Surat Laik Operasi;Bahwa spesifikasi bagianbagian dari alat tangkap ikan yang diperlihatkanoleh penyidik / Penyidik Pembanru Kepada ahli adalah panjang 20 (DuaPuluh meter) dengan Jlebar 10 M (sepuluh Meter) danmenggunakansepasang otter board sebagai alat pembuka mulut jaring padasaat alat tangkap dioperasikan, otter board ini secara tekhnis

kKekuasaan atau perbuatanmengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 410.41/57.a/P.SMK/DISDIK tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Panitia Tim Tekhnis /FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadan Peralatan Praktek Siswa DAK Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018.

2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota BengkuluNomor : 47 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.10) 1 (Satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36 Tahun 2016tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.11) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Nomor : 47Tahun 2016 tanggal O05 Februari 2016 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis

11Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota BengkuluNomor : 47 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

MM bersama tim menyelesaikandokumen UKLUPL kemudian dilakukan penyerahan dokumen kepadaBadan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dimana saat itudilaksanakan sosialisasi terkait hasil kerja Tim Tekhnis yang diketuai saksiHans Mamboai, SP.

Yusuf Siagian, M.MA Telah Mengikuti"BIMBINGAN TEKHNIS DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES 54 TAHUN 2010Yang Diselenggarakan Pada 23, 24 dan 25 Di Hotel Grand AntaresSertifikat Nomor 050252002006 Menteri DalamNegeri Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan PresidenNomor 5 Tahun 2006, Menyatkan Bahwa Ir.

Notifikasi ini dapat dicek pada website Badan POM RI denganweb pom.go.id dan web notifkos.pom.go.id. atau pada Aplikasi cekBPOM pada handphone android.Bahwa kosmetika yang memiliki ijin edar adalah kosmetika yangdiproduksi oleh produsen yang telah memiliki sertifikat CPKB danmemenuhi persyaratan tekhnis. CPKB adalah seluruh aspek kegiatanpembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yangdihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkansesuai tujuan penggunaannya.

Perikanan pasal 44 ayat (1) Surat Persetujuan Berlayarsebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan olehsyahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan Surat Laik Operasi;Bahwa spesifikasi bagianbagian dari alat tangkap ikan yang diperlihatkanoleh penyidik / Penyidik Pembanru Kepada ahli adalah panjang 20 (DuaPuluh meter) dengan Jlebar 10 M~ (sepuluh Meter) danmenggunakansepasang otter board sebagai alat pembuka mulut jaring padasaat alat tangkap dioperasikan, otter board ini secara tekhnis

Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;- 1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran 2011;- 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011;- 1 (satu) bundel SK Tim Tekhnis Pertanian Tahun 2011;- 1 (satu) rangkap Pedoman Pengelolaan Dana Bantauan Sosial;- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan

Pertanggung Jawaban KegiatanPercetakan Sawah Tahap II Kelompok Tani Binamungan;Dokumentasi perluasan areal sawah tahun 2011;1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama Nomor : 02CS/SPK/PPK/Vil/2011 antara PPK PLA Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran2011;1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan KegiatanDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TahunAnggaran 2011;1 (satu) bundel SK Tim Tekhnis

Bantaeng denganKelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran 2011;1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011;1 (satu) bundel SK Tim Tekhnis Pertanian Tahun 2011;1 (satu) rangkap Pedoman Pengelolaan Dana Bantauan Sosial;1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran DalamPelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pertanggung Jawaban Kegiatan PercetakanSawah Tahap II Kelompok Tani Binamungan;Dokumentasi perluasan areal sawah tahun 2011;1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama Nomor : 02CS/SPK/PPK/VII/2011 antara PPK PLA Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran 2011;1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan KegiatanDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran2011;1 (satu) bundel SK Tim Tekhnis

melaksanakanpendaftaran tanah sebagai bagian dari proses yang bermuara kepada suatupemberian hak yang legitimasinya adalah diciptakan dan diterbitkan olehnegara sebagai instrumen bechiking karena itu bersifat konstitutifmenimbulkan keadaan hukum baru karena yang tadinya tidak memiliki hakkarena sudah mengikuti rangkaian proses yang timbul menjadi sebuah hak,BPN mendapatkan wewenang secara atribusi dari undangundang yangdiperintahkan melalui peraturan dibawahnya yaitu peraturan pemerintah danperaturan tekhnis

hak itu adalahpemberian sertipikat berupa sertipikat hak milik, sertipikat hak guna usahadan sertipikat hak guna bangunan, pendaftaran tanah itu merupakan bagiandari pembuktian yang kuat secara yuridis pembuktian yang tidak bisadibantah sepanjang bisa dibuktikan terbalik oleh pihakpihak yangberkeberatan dan itu melalui sengketa pengadilan oleh karena itu esensilingkup dari batang tubuh semua undangundang yang pasalpasal dalamundangundang tersebut merupakan sebuah instrumen peraturan yangbersifat tekhnis

yang berkaitan dengan dua haltersebut, dan hal lain yang diatur terkait dengan PP No.24 tahun 1997 adalahsepanjang dalam pendaftaran tanah itu mengenai proses dalam rangkaperalihan dan pengalihan ;Bahwa terkait dengan proses pendaftaran tanah apabila didalamnya adapemasalahan adanya sengketa yang timbul setelah proses pendaftaran tanahsebagaimana ketentuan dalam PP No. 24 tahun 1997 ini telah terlewati, kalaumenurut ahli mencermati baik dari undanguandang agraria besertaturunannya pada ketentuan tekhnis

Bahwa konversi adalah Penyerahan Kebun sekaligus pengalihan hutangdari koperasi kepada petani plasma dengan terlebih dahulu dilakukanPenilaian Tekhnis oleh TIM Terpadu dari Pemerintah Daerah KabupatenBatang Hari berdasarkan PERDA Kabupaten Batang Hari Nomor 21Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan PembangunanPengembangan dan Pembinaan Perkebunan Kelapa Sawit PolaKemitraan Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA)(vide bukti P.57) dan SK Dirjenbun Nomor 11/KB.740/SK DjBun/03.94tentang

Pase, Desa Tanjong Baroh, Kecamatan Samudera,Kabupaten Aceh Utara dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yangdibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Banjirdan BadanBadan Sungai Wilayah II dan diketahui Kepala Dinas Pengairan Aceh ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/TI3 yaitu berupa Laporan HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Nomor 029.28/ALHPK/2013 tanggal23 Agustus 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam PekerjaanPerkuatan

SUHATSYAH atas uang yang telah dikeluarkan.40) 1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuan pengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif tahun 2012.41) 1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direktur pembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar Ditjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.42) 1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri

SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuanpengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju PenyelenggaraPendidikan Inklusif tahun 2012.1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN/ Xll/ 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direkturpembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasarDitjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syariah KCP TJ BALAIKARIMUN

SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.40) 1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuanpengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju PenyelenggaraPendidikan Inklusif tahun 2012.41) 1 (satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN /Xll / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direkturpembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasarDitjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.42) 1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syariahn KCP

SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaanbantuan pengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menujuPenyelenggara Pendidikan Inklusif tahun 2012.1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 /PDDKN / XIl / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukankepada Direktur pembinaan Pendidikan Khusus dan layanankhusus pendidikan dasar Ditjen pendidikan dasar KemendikbudRI.1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syarian KCP TJ BALAIKARIMUN

Bahwa SPPD Fiktif yang bersumber dari Dana Hibah Gunetahun 2011 / 2012 tersebut yang direkayasa Jumlah43.025.000. mengatasnamakan dengan SPU.SPPD dalam rangka Konsultasi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Acehterhitung dari tanggal 13 sampai dengan 16 NovembBanda Aceh, tidak pernah sdr RUDI HART(laksanakan dengan biaya sejumlah Rp 6.600.000SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhidari tanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011Aceh , Tidak pernak dilakksanakan Oleh sdr AHMADY

,S.P, Tidak Dilaksanakan sdr SULAIMANSp dengan biaya Rp 4.900.000.SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhidari tanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011Aceh , Tidak pernak dilakksanakan Oleh sdr AHMADY,SP, dekijuga saksi tidak laksanakan dersejumlah Rp 4.900.000.SPPD dalam rangka Pelatihan Pengawasan Dana Politik Uang serta Penyalahgunaan Jabatan dari tsampai dengan 17 Desember 2011 ke Banda Apernah RUDI HARTONO,P.SS laksanakan dencsejumlah Rp 6.000.000,SPPD Nomor 094//SPPD/PanwasluAGR/2011

(empat juta sembilanrupiah), SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhitungtanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011 ke Banda ADilaksanakan oleh saksi ANDIKHA PASSIRELA, S.E., dengan4.900.000, dan SPPD dalam rangka Pelatinan Pengawasan Dana Politik Uang serta Penyalahgunaan Jabatan dari tanggal 13 samr17 Desember 2011 ke Banda Aceh, tidak pernah dilaksanakanRUDI HARTONO,P.S.S., sejumlah RP 6.000.000, (enam juta rupialMenimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa AHMADI, S.P., Selaku Kepala

Ultrajasa PersadaPrima yang direkturnya adalah terdakwa Ir.Edenta Sinuraya danPT.Galin Medan Persada yang direkturnya Sdr.Supardi.Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi, tekhnisdan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaan yangmemenuhi syarat administrasi maupun tekhnis yaitu PT. Galin MedanPersada dan PT.

Ultrajasa PersadaPrima yang direkturnya adalah terdakwa Ir.Edenta Sinuraya danPT.Galin Medan Persada yang direkturnya sdr.Supardi.Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi, tekhnisdan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaan yangmemenuhi syarat administrasi maupun tekhnis yaitu PT. Galih MedanPersada dan PT.

rupiah) yang kedua SP2D Nomor : 05222/LS/ WISATA/2010tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.728.000.000,( dua milyar tujuhratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ketiga SD2D Nomor ; 07626 /LS/ WISATA / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp.1.364.000.000, ( satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah)dan yang ke empat SP2D Nomor : 10926/LS/WISATA/2010 tanggal 15Desember 2010 sebesar Rp. 1.364.000.000, ( satu milyar tiga ratusenam puluh empat juta rupiah)Bahwa PPTK (Pejabat pelaksana tekhnis

Kukar di tunjuk selakuPPTK (Pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan) oleh PLt. kepala Dinaskebudayaan dan pariwisata Kab. Kutai Kartanegara yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Drs. H. FAHRODIN dan dasar penunjukannya adalahberdasarkan SK dari Plt.kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab.Kutai Kartanegara Nomor : 55680 / PPTK / II / 2010, tanggal 15Februari 2010, tentang penetapan pejabat pelaksana tehnis kegiatan(PPTK) pada dinas kebudayaan dan pariwisata Kab.

SAlJ GUNU MAKSMUR ABADI dengandirekturnya Terdakwa LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAA dengan nilaikontrak Rp. 6.820.000.000.00, (Enam miliyar delapan ratus dua puluhjuta rupiah) .Bahwa laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dari pihak konsultanpengawas dan kontraktor pelaksana membuat laporan hasil pekerjaan dibuat selesai (Peogress) 100 % ;Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan) untuk proyek rehabtotal patung lembuswana adalah Saksi SURAIYANSYAH.Bahwa sumber dana untuk kegiatan rehab patung lembuswana

yang mengatakan bahwapengguna barang / jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran daerah /pejabatyang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksaan pengadaan barang dan jasa dalam lingkupunit kerja / proyek tertentu dan pasal 9 ayat (5) menyatakan bahwapengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segiadministrasi,fisik, Keuangan dan fungsional atas pengadaanbarang / jasa yang dilaksanakanhanya karena hanya melakukanpengecekan secara tekhnis

FAHRODIN, danselaku PPTK (Pejabat pelaksana Tekhnis kegiatan) untuk kegiatan rehabtotal patung lembuswana di pulau kec. Tenggarong adalah SaksiSURIANSYAH,SE,M.Si.e Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Saiji Gunu MakmurAbadi sesuai yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 556340 / P.1 /VI /2010, tanggal 09 Juni 2010.a. Pekerjaan persiapan dan bongkarane Tempat/studio pembuatan patung.e Pembongkaran patung eksisting di bawah ke Tenggaronge Bongkaran Tanah Keras.b.

Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahnaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum danPutusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 29 dari 137 Halamandalam Nota

Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.

Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.

Anugerah Bestari, tidak melampirkan daftarkualitas harga maka dinyatakan tidak lulus. pada tanggal 4 November 2012 Panitia Pengadaan melakukanevaluasi tekhnis, korelasi aritmatik dan evaluasi kewajaran hargaterhadap PT.Tiara Donya, PT.Magnum Global Mandiri danPT.Winatindo Bratasena, hasilnya PI.Tiara Donya tidakmelampirkan jaminan penawaran sehingga dinyatakan tidak lulusHal. 82 dari 137 hal. Put.

Berita Acara evaluasi Tekhnis Nomor : 9/PB/BPK/PANRSUD/2012 Tanggal 5 November 2012 yang ditandatanganioleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUDPandan yang bahwa yang memenuhi syarat tekhnis adalahPT.Winatindo Bratasena sedangkan PT.Magnum GlobalMandiri tidak lulus karena beberapa alat tidak mempunyaidukungan.19.Tanggal 21 November 2012 dr.