Ditemukan 4496 data
78 — 29
Op.cit h. 53);Menimbang, bahwa terdakwa Julus Marangkup Parulian Aritonang secara umummemiliki kewenangan dan kesempatan sepenuhnya karenan kedudukannya selaku Direktur PT.Muara Trakindo Engineering.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasdihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, antara lain : Bahwa terdakwa adalah Direktur PT Muara Teknindo Engineering yang diangkatberdasarkan akta pendirian Nomor : 59 tanggal 30 Juli 2004 dan masuk dalam DaftarRekanan
399 — 197
Tergugat6 kepada Tergugat 2 yang dalam proses peralihannya berdasarkan kuasaTurut Tergugat 1 dengan Tergugat 6 tidak dilakukan pembayaran, karenasesungguhnya tanah yang 16 persil adalah milik Penggugat, sementaraTergugat 1 s/d Tergugat 6 mengatakan uang miliknya adalah keliru karenaPenggugat meminjarn uang pada Tergugat 1 dan uang itu oleh Penggugatbelikan tanah bukan berarti tanah itu milik Tergugat 1 s/d Tergugat 6.Bahwa pemberian kuasa Turut Tergugat 1 kepada Korindo Grup dilakukansecara paksa karenan
154 — 50
Dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 74 Tahun 2008, Tentang Guru yang mengatur danmenjelaskan bahwa beban kerja guru sekurangkurang 24 jam (Duapuluh empat) Jam tatap muka dan sebanyakbanyak 40 (empat puluh)jam tatap muka dalam 1 (satu) Minggu yang semesti guru terima,saksi tidak bisa menjelaskan beban kerja Guru berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru DanDosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74Tahun 2008, Tentang Guru karenan
92 — 21
adalah anggota yang senior yaitu Biro Dana yang pada saat itujuga ada hadir, tetapi waktu itu rapat langsung diambil alin oleh Dirut ;Bahwa pengaturan tentang kalau Devisi berhalangan diganti oleh Devisi yangsenior adalah di dalam SK Nomor 48/KEPDIR/2001 tanggal 20 Agustus 2001tentang Komite Kredit ;Bahwa pada waktu itu SK Nomor 48/KEPDIR/2001 tanggal 20 Agustus 2001masih berlaku dan belum dicabut ;Bahwa di dalam rapat komite tersebut Yumadris selaku Pimpinan cabangmeneruskan permohonan kredit karenan
133 — 26
Op.cit h. 53);Menimbang, bahwa terdakwa TEDDY JUMENA, ST secara umummemiliki kewenangan sepenuhnya dan kesempatan karenan jabatan dankedudukannya selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dimanatugas dan tanggungjawabnya adalah :1) Mengawasi dan mengendalikan serta memberikan petunjuk danbimbingan baik teknis maupun administrasi kepada pelaksanakegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan syaratsyaratyang telah ditentukan.2) Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Kemajuan
153 — 272
untuk keperluan lain merupakan bentuk penyalahgunaankewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan terdakwa selaku Manager Operasional Koperasi HimpunanPengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Kota Sukabumi dalam kegiatanpenyaluran dana pinjaman yang berasal dari Lembaga Pengelola DanaBergulir Koperasi dan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (LPDBKUMK) ;Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya Karenan"jJabatan
188 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan untukmenguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atastanah, karenan sifatnya sematamata Hukum Publik, sebagai yangdirumuskan dalam Pasal 2 UUPA. Jika Negara sebagai penyelenggaramemerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutaakan diberikan kepadanya oleh Negara selaku Badan Penguasa, melaluiLembaga Pemerintah yang berwenang.
33 — 33
telahdikaruniai 2 (dua) orang anak ;Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisin danbertengkar;Bahwa penyebab terjadinya perselisinan saksi tidak tahu;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejaktahun 2013 dan Pemohon yang meninggalkan kediamanbersama;Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehatioleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas benar, dan bantahsebagian lainnya, karenan
129 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak menguasai dariNegara tidak memberi kewenangan untukmenguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atastanah, karenan sifatnya sematamata Hukum Publik, sebagai yang dirumuskanHal. 235 dari 294 hal. Put. No. 996 K/Pid.Sus/2017dalam Pasal 2 UUPA. Jika Negara sebagai penyelenggara memerlukan tanahuntuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkuta n akan diberikankepadanya oleh Negara selaku Badan Penguasa, melalui Lembaga Pemerintahyang berwenang.
117 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan untukmenguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atastanah, karenan sifatnya sematamata Hukum Publik, sebagai yangdirumuskan dalam Pasal 2 U ndangUndang Pokok Agraria. Jika Negarasebagai penyelenggara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya,tanah yang bersangkuta n akan diberikan kepadanya oleh Negara selakuBadan Penguasa, melalui Lembaga Pemerintah yang berwenang.
311 — 448
benar dan tidak sesuai dengankaidah hukum yang sebenarnya; Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum didalam unsur Perbuatan SecaraMelawan Hukum, Majelis Hakim telah memperoleh alat bukti yang cukup dankeyakinann hakim atas fakta fakta hukum yang relevan sehingga kemudianmeyaini bahwa penjualan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Baratoleh terdakwa kepada RUDIANTO SULIAWAN melalui Kuasanya SANIATMAADINOTO adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengajadengan tujuan; Bahwa oleh karenan
19 — 11
Penggugat dan Tergugat karena saksibertetangga;e Bahwa Penggugat bernama Aminah binti Hasan dan Tergugat bernamaHasan bin Abdulah Idris ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikahpada tanggal 22 Juli 2015;e Bahwa Penggugat dan Tergugat setelan menikah beberapa hari,langsung berangkat ke Jakarta dan disana kontrak;e Bahwa setelah 4 bulan di Jakarta Penggugat dan Tergugat kembali keBima sampai sekarang ini;e Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonislagi karenan
98 — 31
Op.cit h. 53) ;Menimbang, bahwa terdakwa Jujun Ahmad Solihat secara umum memilikikewenangan dan kesempatan sepenuhnya karenan jabatan dan kedudukannya selaku Analis /Sub Bagian Kredit PD.BPR Cabang Banjaran ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, biladihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan yang antara lain :1) Bahwa terdakwa selaku Sub Bagian Analisa Kredit PD.BPR Cabang Banjaran dalammelakukan proses, mekanisme dan persyaratan terkait dengan pengajuan
93 — 42
Op.cit h. 53);Menimbang, bahwa terdakwa ANNE SARI PUTRI secara umum memilikikewenangan sepenuhnya dan kesempatan karenan jabatan dan kedudukannya selakuPengelola Cabang PT. Nusa Niaga Raya (PT. NNR) di Bandung dan selaku Direktur PT.Karya Cahaya Anue (PT.
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
369 — 273
pada saat ituada ibu marintan, suaminya, haris PPTK dan Kepala Dinda (Kuswendi) sebelumnyaada undangan terlebih dahulu kepada Pihak Ke tiga tersebut;Dan mengaku bahwa jamlaknya belum ada dan berjanji besok akan segeradiserahkan;Kemudian pencairan tersebut masuk ke meja saya sekitar pukul 15.00 WIB dankemudian setelah itu saya sholat dan setelah sholat ternyatra dokumen yang barusaya tanda tangan satu lembar karena dokumen sudah tidak ada;Kemudian terkait blacklist acuannya kepada putus kontrak karenan
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
534 — 203
Due Diligence dibentuk Kepmen53 tanggal 14 Mei 2020, Terdakwa menjelaskan bahwa Tim DueDiligence sebenarnya sudah terbentuk beberapa hari sebelum bermenkeluar dan sudah menjalankan tugastugas Tim Due Diligence.Bahwa ijin budidaya dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya halkarena secara administratif dirjen budidaya yang bolehmenandatangani dan mengeluarkan ijin tersebut.Bahwa Surat jin Calon Eksportir yang mengeluarkan adalah DirjenPerikanan Tangkap, dan SKWP juga dari Dirjen Perikanan Tangkap,karenan