Ditemukan 593 data
106 — 62
Namun, in concreto hingga sampai dengan saatini Tergugat dan II tidak mengembalikan tanah obyek sengketa a quo kepadaPara Penggugat;.
191 — 88
Kelalaian obyektif menurut pengertian adalah kesalahan padaumumnya, dengan ukuran bagaimana biasanya masyarakat umum bertindaksewajarnya dalam keadaan yang in concreto atau nyata terjadi (Prof. Dr.Wiryono Projodikoro, SH, Asasasas Hukum Pidana di Indonesia, RefikaAditama, Bandung, Februari 2011, halaman 7273) ;Menimbang, bahwa Prof.
501 — 351
Eksepsi Pembanding , Ill dan IVJudex Facti sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dansudah mempertimbangkan seluruh dalil eksepsi Para Pembanding;ll Eksepsi Pembanding IlJudex Facti Pengadilan Negeri sudah benar dalam menerapkan hukum;Tidak ada pencampur adukan antara wanprestasi dengan perbuatanmelawan hukum karena gugatan aquo in concreto adalah perbuatanmelawan hukum;Gugatan yang diajukan Terbanding/Penggugat tidak prematur;Gugatan Terbanding tidak kabur (obscuur libel) ;Gugatan didasari
Terbanding/Penggugat I : NUR DJASLIK
Terbanding/Penggugat II : NUR WACHYUTI SLAMET P, SH
Terbanding/Penggugat III : Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, MM
Terbanding/Penggugat IV : M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
Terbanding/Penggugat V : MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST
Terbanding/Penggugat VI : MOCHAMAD MUSA KODARI, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : ALIM SATRIA
Terbanding/Turut Tergugat II : HANNY SOEGENG BAGIO
Terbanding/Turut Tergugat III : WIMPHRY SUWIGNJO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
Terbanding/Turut Tergugat V : JOHNY WAISAPY, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : PONIMAN HADI SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat VII : ANDHI SETIAWAN
Terbanding/Turut Tergugat VIII : SUBARI
Terbanding/Turut Tergugat IX : WACHIDI
Turut Terban
135 — 57
sudah tidak mempunyaikemampuan melaksanakan pembayaran kembali kepada Tergugat Vdalam perkara aquo ;Bahwa, tentang butir angka 26, 27 dalam dalil gugatan ParaPenggugat merupakan bentuk pengakuan dari Para Penggugatbilamana sebelum perkara aquo telah ada perkara perdata yang baiksecara Subyek maupun obyek sengketanya adalah sama dan telahterbit putusan hukum yang berkuatan hukum tetap maka denganpengakuan dari Para Penggugat yang demikian ini secara hukummerupakan alat bukti yang sah dan sempurna in concreto
236 — 173
Raya TugurejoSemarang Tahun Anggaran 2015 (videbukti P2=P56=T 14); 22 2= 22 222 nnn nnnMenimbang, bahwa beranjak dari uraian pertimbangan diatas, HakimAnggota II menggunakan teori nihil fit sine causa yang mempunyai arti sebuahperistiwa pasti memiliki sebab, dengan kata lain ada sebab yang melahirkanakibat (hubungan kausalitas) yang bila dihubungkan dengan case in concreto/sengketa in litis untuk kemudian diterapkan dan diuji berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku ditinjau dari aspek
156 — 46
Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangandari Badan Pertanahan Nasional dan riwayat hubungan hukumantara tanah tersebut dengan pemegangMenimbang, bahwa ternyata berdasarkan keseluruhan bukti yangdiajukan para pihak ternyata Majelis Hakim tidak menemukan dalam perkara inidalam pelaksanaan jual beli atas hak atas obyek sengketa tersebut, tidak masukakal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan hukum, kepatutan(perikemanusiaan), maka Majelis Hakim tidak dapat secara in concreto
89 — 16
TAMPUBOLON, S.H.sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya: SAMUEL TURNIP, Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim telah menganjurkan danmemberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk dapat menempuh upayaperdamaian dalam penyelesaian sengketa diantara mereka; Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto
421 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, Penerapan hukum oleh Judex Facti pada pertimbanganyang dibantah ini tidak secara in concreto dimana hakim menerapkanperaturan hukum kepada halhal yang nyata yang dihadapkan kepadanyauntuk diadili dan diputus tetapi masih bersifat in abstracto yaitumerumuskan peraturan hukum secara umum yang berlaku bagi semuaorang yang tunduk pada ketentuan undangundang berdasarkanpendapatnya "putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya tidakdapat
dibenarkan" kecuali pada bagian lain ada secara in concreto;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis TingkatBanding akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan ;Halhal yang memberatkan :Hal. 369 dari 523 hal.
;Bahwa, Penerapan hukum oleh Judex Factie pada pertimbangan yang dibantahini tidak secara in concreto dimana hakim menerapkan peraturan hukum kepadahalhal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus tetapimasih bersifat in abstracto yaitu merumuskan peraturan hukum secara umumHal. 459 dari 523 hal. Put.
Nomor 655 K/Pid.Sus/2016yang berlaku bagi semua orang yang tunduk pada ketentuan undangundangberdasarkan pendapatnya "putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamperkara aquo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya tidakdapat dibenarkan" kecuali pada bagian lain ada secara in concreto;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis TingkatBanding akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan;Halhal yang memberatkan : Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (âÂÂBANIâÂÂ)
322 — 240
Semua solusi yang tersedia harus dirancang denganmemperhatikan kepatutan dan kelayakan dan in concreto harus dibentukdari latar belakang ajaran yang berlaku tentang apa yang secara sosialpantas.
Herlien Budiono, SHdalam bukunya yang benjudul Asas Keseimbangan Bagi HukumPeranjian Indonesia, halaman 500 menyebutkan Semua solusi yangtersedia harus dirancang dengan memperhatikan kepatutan dankelayakan dan in concreto harus dibentuk dari latar belakang ajaran yangberlaku tentang apa yang secara social pantas.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Hj. Darmawati Diwakili Oleh : H.Baharuddin
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat I : PT.Bank Syariah Mandiri CQ PT. Bank Syariah Mandiri Diwakili Oleh : PT.Bank Syariah Mandiri CQ PT. Bank Syariah Mandiri
Terbanding/Penggugat I : Binner Sianipar,S.H. Diwakili Oleh : Dr.Hc. Raidon Hutahaean,S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat II : Herbin Garba Wiyata Jaya Sianipar Diwakili Oleh : Dr.Hc. Raidon Hutahaean,S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat III : Rudiman Pitua Raja S Diwakili Oleh : Dr.Hc. Raidon Hutahaean,S.H.,M.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional CQ Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
122 — 45
Oleh karena itu Majelis HakimTingkat Banding tidak dapat secara in concreto meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidak patut atau tidak pantastersebut;Bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbanganhukum tersebut di atas, maka Para Terbanding/Para Penggugatdipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dailildalilgugatannya, mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang telahdilakukan oleh Pembanding dan Pembanding II/Tergugat danHalaman 114 dari 128 Putusan Nomor 26/PDT/2020/PT SMRTergugat
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
140 — 45
Concreto mixer milik sendiri;2. Stamper mesin milik sendiri;3.
Concreto vibrator milik sendiri.Bahwa saksi membandingkan antara antara koefisien pada DokumenPenawaran yang saksi ajukan dengan owner estimate.Bahwa yang menjadi anggota Panitia Lelang (Unit Layanan Pengadaan)dalam Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada DinasPariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan TahunAnggaran 2018, yaitu Pak SIGIT dan Pak DIAN.Bahwa persyaratan untuk mengajukan penawaran mengikuti PekerjaanPenataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata
264 — 505
payung hukum adalah hukum positifhukum yang berlaku pada saat sekarang dan berlaku di seluruh wilayahIndonesia, yang mana berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 UndangUndang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, jenis dan Hierarchi Perundangundangan RI terdiri dari :UUD RI Tahun 1945Ketetapan MPRUU/Peraturan Pemerintah Pengganti UUPeraturan PemerintahPeraturan Presiden RIPeraturan Daerah ProvinsiPeraturan daerah Kabupaten/KotaBUKAN dengan mengupayakan permohonan Penetapan in concreto
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ALFIAN T. HI PANINTJO
300 — 365
Bukankah transaksi dalam perbankan adalah peristiwa hukumperdata, in concreto perjanjian hutang piutang atau perjanjianpinjaman dengan jaminan yang sifatnya asseoir? Ternyata adakepentingan hukum publik yang hendak dilindungi, sehinggamemenuhi syarat sebagai hukum pidana.
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
140 — 21
Strafsoort) dan sistemPerumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat), pada hakikatnya secarasubstansial dan gradual, rumusan jenis sanksi pidana (Strafsoort) danPerumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) merupakan tahap kebijakanformulatif, maka kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkupkebijakan di bidang hukum pidana materiil (Substantive criminal law atauhukum pidana materiil / hukum pidana abstracto), hukum pidana formal (lawof kriminal procedure/ hukum acara pidana / hukum pidana in concreto
888 — 756 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerapkan secara in concreto aturanaturan hukum yangsudah ada (secara in abstracto) dan berlaku sejak sebelumnya;2. Mencari sendiri aturanaturan hukum berdasarkannilainilaihukum yang hidup dalam masyarakat;maka hakim wajib mencari kaidahkaidah hukum yang hidup dalammasyarakat untuk menyelesaikan setiap perkara;Bahwa Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum tatapemerintahan faktual, dalam kaitannya dengan tata pemerintahanyang berfungsi, yaitu :Hal. 143 dari 160 hal. Put.
74 — 15
diri sendiri atau oranglain yaitu suatu sikap bathin seseorang yang sempurna yang diproyeksikankeluar menjadi rangkaian tingkah laku dan perbuatanperbuatan tertentu,meskipun di sini tidak ada unsur melawan hukum akan tetapi unsur itu adasecara diamdiam karena setiap perbuatan delik selalu ada unsur melawanhukum, yang berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpahak.Rumusan delik tersebut memberikan konsekuensi bahwa tidaklah relevanuntuk menonjolkan berapa besar sebenarnya keuntungan in concreto
121 — 145
Jika motif dapat dibuktikan,maka motif dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagi dasar pemberatan atauperinganan penjatuhan pidana in concreto. Kiranya motif yang patut disadari dapatdigunakan sebagai dasar pemberatan (Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi DiPutusan No.13/Pid.SusTPK/2016/PN Gto Hal. 132/152Indonesia (Edisi Revisi), Cetakan ke1, Penerbit PT.
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
186 — 78
Concreto mixer milik sendiri;2. Stamper mesin milik Sendiri;3.
Concreto vibrator milik sendiri.Bahwa terdakwa membandingkan antara antara koefisien pada DokumenPenawaran yang terdakwa ajukan dengan owner estimate.Bahwa yang menjadi anggota Panitia Lelang (Unit Layanan Pengadaan)dalam Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada DinasPariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan TahunAnggaran 2018, yaitu Pak SIGIT dan Pak DIAN.Bahwa persyaratan untuk mengajukan penawaran mengikuti PekerjaanPenataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata
119 — 19
Jikamotif dapat dibuktikan, maka motif dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai dasarpemberatan atau peringanan penjatuhan pidana in concreto. Kiranya motif yang patutdisadari dapat digunakan sebagai dasar pemberatan (Adami Chazawi, Hukum PidanaKorupsi Di Indonesia (Edisi Revisi), Cetakan ke1, Penerbit PT.
53 — 17
tidak disyaratkan tetapi pengujian mutu beton bisa denganmenggunakan alat Hammer Test ;Bahwa ahli Kusnanto dan ahli tidak tahu campuran beton tetapi untukmengujinya ahli Kusnanto telah membuat pembanding ;Bahwa panjang cukup, lebar kurang dalam RAB 3 meter ;Bahwa cara pelaksanaannya adalah disiapkan lantai kerja sesuai kontrakpasir urug tebal 5 cm, siapkan pembesian wiremesh dipasang sesuai gambarrencana, kemudian material semen, pasir, batu pecah volume campuransesuai kontrak dimasukkan kedalam concreto