Selan (Ppkad)

Bahwa APBD ditetapkan dalam peraturan Daerah,DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)disahkan oleh PPKAD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Kemudian BUD(Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) dan ditujukanke masingmasing Bendahara SKPD.

Selanjutnya dipahami bahwa RKAPPKD dan RKASKPDmenjadi dasar dalam RAPBD.Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalamkelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosial, danrincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD), meliputi :a. individu dan/atau keluarga;b. masyarakat; danc. lembaga non pemerintahan.Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuansosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang PenjabaranAPBD

FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE (KADIS PPKAD) sebesar Rp.216.006.998,-.

FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE (KADIS PPKAD)sebesar Rp.216.006.998..1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal O2 April 2019oengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014dan 2015 A.n. Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE, M.Si (KADISPPKAD) sebesar Rp.216.006.998.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2019oengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014dan 2015 A.n.

PeraturanGubernur Provinsi barat Nomor tanggal dan tahun saksi tidakmengingatnya lagi.Bahwasaksi menjelaskan apabila sesuai dengan yang tercantumdidalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah(DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)Tahun Anggaran 2012 kode rekening 5.1.7.06.01 Bantuan KeuanganPenyelengaraan Pilkada Kota Sorong sebsar Rp 2.000.000.000Bahwa saksi menjelaskan dana sebesar Rp 2.000.000.000 sudahdicairkan kepada KPU Kota Sorong dengan SP2D Nomor: 126/ SP2DLS/PPKAD

TOBING Sibolga TA 2012, pernahtertahan selama i (satu) minggu karena kegiatan tersebut tidak adadalam anggaran kas, sehingga diakukan pada pokoknya menerangkansebagai berikut (disumpah) :musyawarah di PPKAD selanjutnya dibuat kode rekeningnya denganmempergunakan kode rekening alatalat kesehatan kemudian padaaplikasi data CMS diterbitkan SPD namun tidak pernah di print out.Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan SUWITO KEMIS ketika ianya pernahdatang menemui saksi diruangan kerja saksi satu kali, untuk

denganbukti surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP dan keterangan saksi dalamPasal 185 KUHAP;Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah mempertimbanganhalhal sebagai berikut :Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh saksi ALHAJAR SYAHYAN, SHmelalui pledoinya berupa Hasil Audit BPK dan LPJ Bupati Tahun 2006 s/d 2009yang kemudian ditandatangani dan disahkan baik Kepala Daerah maupunPimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, serta menurut keterangan saksi JauhariSyafei selaku Kepala Bakuda(Dinas PPKAD

No. 460 K/Pid.Sus/2012secara tunai tersebut adalah dalam lingkup Hukum Administrasi (vide putusana quo hal. 346 paragraf 1);Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa MISRI JAYA LATIF,SE.MM melalui pledoinya berupa Hasil Audit BPK dan LPJ Bupati Tahun 2006s/d 2009 yang kemudian ditandatangani dan disahkan baik Kepala Daerahmaupun Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, serta menurut keterangan saksiJauhari Syafei selaku Kepala Bakuda(Dinas PPKAD) dan saksi Syaifudin Muasselaku Sekda yang merangkap

kemampuan keuangan daerah.Pencairan :1) Calon penerima mengajukan surat permohonan pencairan dana kepadaBupati melaui kepala SKPD;.2) Surat permohonan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan :RAB, rekening Bank, foto copy KTP ketua, sekretaris dan Bendahara;3) Dokumen yang harus dilengkapi oleh calon penerima : Kwitansi rangkap3 (tiga) bermaterai, NHPD, Pakta Integritas, BA Serah terima hibah danNPWP.Pelaporan :Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibahkepada Bupati melalui PPKAD

Uang muka 20 % pada tanggal 12 September 2013 berdasarkan SP2DNo : 3875/960/LS/09/D PPKAD/2013, sebesar Rp.98.092.200,b. Pembayaran 100 % dilakukan pada tanggal 13 juni 2014 berdasarkanSP2D No : 3924/960/LS/06/DPPKAD/2014, sebesar Rp.392.368.800, Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana kegiatan tersebut adalah CV. EBGroup dengan Wakil Direktur sdra.

Sanggau tahun 2010 sudah dibayarkan sebesar 100 % setelahdiverifikasi oleh PPKAD Kab. Sanggau sudah lengkap maka diterbitkan Suratperintah membayar (SPM) hal ini sesuai dengan Peraturan Mendagri wajibdibayarkan;Bahwa Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) ada membinaKuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK);Bahwa Saksi ada memproses pencairan dana proyek peningkatan jaringanirigasi jangkang kompleks Kab. Sanggau tahun 2010 setelah diverifikasi olehDPKAD Kab.

:Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan dan keterangan di BAPbenar semua;Bahwa saksi tidak ikut dalam pembahasan RAB;Bahwa setahu saksi pernah ada rapat diadakan di Desa Sesait yaitumengenai arahan sebagai pengawas;Bahwa mengenai anggaran tuntutan ganti rugi untuk tanah warga tidak adadari Desa;Bahwa saksi sebagai Kasi Kesra pada Pemerintahan Desa Sesait fungsinyayaitu membantu Pemerintah Desa masalah gizi bagi balita, mengurus anakyang putus sekolah;Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai PPKAD

Masdudi;Bahwa benar saksi selaku Asisten Administrasi Umum tidak pernahmengusulkan belanja pakaian batik untuk PNS tersebut, hal ini sesuaiHalaman 101 Putusan No.185/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sbydengan Surat Asisten Admnistrasi Umum Nomor: 028/157/041.034/2014,tanggal 14 Maret 2014 perihal Daftar RKBSKPD dan RKPBSKPD TA2015 kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD) Kab. Nganjuk;Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk sdr. Drs.

HUKY;Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangansebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluargaBahwa saksi ernah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT dansaksi membenarkan keterangan yang sudah saksi sampaikan dalam BAP.Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tambak garam di kabupatenSabu Raijua tahun 2015 dan tahun 2016 saksi diangkat sebagai KepalaSeksi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD

RUMANTI YUSTINA LEDE, SE ;Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangansebagai berikut :Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tambak garam di kabupatenSabu Raijua tahun 2015 dan tahun 2016 saksi diangkat sebagai KepalaSeksi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD) Kab.

Penpasa DITERIMA DIBAYARKAN ppnrasal DITERIMAaUBAT 555 Seb EE oe ees 65 ABS SED Tae Tao Te ABD BED BAIS WAKIL 20.010.54 113.393.07 5.902.08 33.445.15 24,355.15 138.012.54BUPATI 133.403.614 5 5 39.347.235 5 9 162.367.695 : 1SEKDA 133.403.614 20.010.98 119399.07 26.231.490 9.93478 22.29878 108.245.130 16.296.77 92.008.360KEPALA 18.009.48 102.053.76 6.492.29 36.789.66 26.790.67 151.813.79GEA 120.063.253 . 43.281.959 i 5 178.604.465 a =STAF 10.677.32 256.863.62 5164.34 95.826.88 23.555.94 393.187.80O PPKAD

pembayarannya.Bahwa pencairan dana dilakukan Pertama pada tanggal 30 April 2012Pembayaran 30% sebesar Rp 670.050.000, sedangkan kedua pembayaran70% tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp 1.563.450.000,.Bahwa mekanisme pencairan dana kegiatan pengadaan anakan kelapatersebut, pertama, kontraktor mengajukan pencairan kepada PPK, selanjutnyaPPK memberikan dokumen kelengkapan dan memerintahkan kepada saksiselaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat SPP dan SPM, dan setelah itusaksi mengajukan SPP dan SPM ke Dinas PPKAD

Dinas Pendidikan;e Rekapitulasi Realisasi Fisik DAK yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas,PPTK, pengelola teknis, dan pengguna anggaran (PA).Bahwa sekolah penerima DAK bidang pendidikan sebanyak 57 sekolahSD/MI di Kabupaten Kepulauan Mentawai, wajib dan bertanggung jawabatas penggunaan dana hibah dan wajib menyampaikan laporan mengenaiperkembangan kemajuan dan realisasi fisik dan keuangannya sesuai dengantahapan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan tembusannyadisampaikan kepada Kepala PPKAD

Persediaan/ Tambah UangPersediaan atas SPJ Nomor : 002/SPJTU/1.15.1/KT 2014.dibuat sebagai pertanggungajwaban tidak sesuai dengan kenyataan.Alat Bukti Surat dan Barang Bukti tersebut, dibenarkan oleh saksi .Terhadap keterangan saksi MARTHINUS LARWUY, S.Sos, Terdakwamemberikan tanggapan :Bahwa pada saat penyaluran bantuan sembako di Hotel Anugerah tanggal07 Maret 2014 ada penandatanganan AKTE HIBAH dan KWITANSI terimauang dari bendahara oleh penerima UKM.Terdakwa koordinasi dan komunikasi dengan Kepala PPKAD

Uang muka 20 % pada tanggal 12 September 2013 berdasarkan SP2DNo : 3875/960/LS/09/D PPKAD/2013, sebesar Rp.98.092.200,b. Pembayaran 100 % dilakukan pada tanggal 13 juni 2014 berdasarkanSP2D No : 3924/960/LS/06/DPPKAD/2014, sebesar Rp.392.368.800, Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana kegiatan tersebut adalah CV. EBGroup dengan Wakil Direktur sdra.

Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompokbelanja tidak langsung, jenis, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyekbelanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD), meliputi :a. individu dan/atau keluarga;b. masyarakat; danc. lembaga non pemerintahan.

PeraturanGubernur Provinsi barat Nomor tanggal dan tahun saksi tidakmengingatnya lagi.Bahwasaksi menjelaskan apabila sesuai dengan yang tercantumdidalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah(DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)Tahun Anggaran 2012 kode rekening 5.1.7.06.01 Bantuan KeuanganPenyelengaraan Pilkada Kota Sorong sebsar Rp 2.000.000.000Bahwa saksi menjelaskan dana sebesar Rp 2.000.000.000 sudahdicairkan kepada KPU Kota Sorong dengan SP2D Nomor: 126/ SP2DLS/PPKAD