Ditemukan 1102 data
Pembanding/Penggugat II : ISKANDAR MAULA
Pembanding/Penggugat III : Prof. DR. MATHIUS TAMBING SH. MSI.,
Pembanding/Penggugat IV : M. SALEH KHALID, IR., MM.,
Pembanding/Penggugat V : NINASAPTI TRIASWATI. PHD.
Pembanding/Penggugat VI : IR. HARIYADI BS. SUKAMDANI,
Terbanding/Tergugat I : BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Tergugat II : DEWAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Presiden RI
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
81 — 61
., M.H. dan kawankawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaanpada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula TurutTergugat I;6.Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia,berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, JalanMedan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula TurutTergugat Il;Setelah
1.Sanih Binti Sake
2.Wandi Bin Ener
Tergugat:
1.Chandra Anggara
2.Nata
3.PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Turut Tergugat:
1.Nyi. Lamria Merry Simamora, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bekasi
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
219 — 137
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di JIn LadaJakarta Kota 10110, Indonesia, selanjutnya disebutSQDAQAL.... 0.20. ccc cee eee eee eee cee eee eee setae eeetesserseeeeeees Dergugat III;Tergugat III dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NikkiRamadhani Mahendra, Kemas Najmi Agustra, HadiRahardja, Audry Valentine Purba dan Ahmad GhalibGumilang Sakti, masingmasing Pegawai PT.
670 — 478 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor83 PK/Pdt.SusPailit/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIKINDONESIA,yang = diwakili oleh Menteri Komunikasi danInformatika Republik Indonesia Rudiantara, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, 10110, dalam halini memberi
Nason Uti, S.E
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
Intervensi:
Jhony Banua Rouw. Dkk
250 — 225
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Utara Nomor: 7, Jakarta Pusat 10110;Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/2503/SJ, tanggal 20 Maret 2020, memberikan kuasa kepada:1. R. GANI MUHAMAD, S.H., MAP., Jabatan Kepala BiroHukum Kementerian Dalam Negeri;2. WAHYU CHANDRA KUSUMA P., S.H., M.Hum., JabatanKabag. Advokasi Hukum pada Biro HukumKementerian Dalam Negeri;3. MUNZIAR, S.H., Jabatan Kasubbag.
1.Lalu Ramli
2.Muttawib
3.Saprin alias Bapak Zakaria
4.Iron Hidayatullah
5.Adnan
6.Inaq Yunus
7.Bpk Supar
8.Muazzim alias H. Munawir
9.Saumin
10.Amrillah
11.Misbah
12.H. Musleh
13.H. Nasir
14.Fauzan alias M. Fauzan Muslim
15.H. Muslim
16.H. Zainudin
17.Saleh alias Amaq Hayat
18.H Jamaludin alias Ra uf
19.Janah
20.Rahman
21.Murniadi
22.H. Mahsun Yusuf
Tergugat:
1.PT ANGKASA PURA I
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.KEMENTRIAN BUMN RI
4.GUBERNUR NTB
5.BUPATI LOMBOK TENGAH
6.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI
7.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.KOMNAS HAM RI
2.KETUA DPRD PROVINSI NTB
3.KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
172 — 113
Istana Merdeka No 1718,RT.2/RW.3, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu KotaJakarta, Kode Pos 10110, selanjutnya disebut sebagai TergugatZz3. KEMENTRIAN BUMN RI di JI. Medan Merdeka Selatan No 13 JakartaPusat, Kode Pos 10110, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;4. GUBERNUR NTB di JI. Pejanggik No 12, Kota Mataram, Lombok, NusaTenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;5. BUPATI LOMBOK TENGAH, Di JI.
58 — 24
MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor : 7 Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH(BAKD) KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor : 7 Jakarta 10110, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT IV ;PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, beralamat di JalanYos Sudarso No.02 Tabapingin Kota Lubuk Linggau, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT V ;PEMERINTAH
271 — 137
PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI, beralamatJalan Medan Merdeka Timur No.6, Jakarta 10110, selanjutnyadisebut TERGUGAT:; Pengadilan Negeri tersebut 220022 020 2027Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat No. : 153/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 8 April 2013 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;.........Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim No. : 153/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, tanggal 15 April 2013 tentang hari sidang pertamadalam
23 — 1
(5046) 2(42) 2(22) 2(4743) 2(42) 2(5) 247(54) 2NMNEH HF(41) 2(413) 2(43) 2(5043) 2(44743) 2(42) 2(S) 247(51) 2(46) 2(4746) 2(35) 247(27) 1(S045) 1(43) 2(35) 247(2) 2(45) 1(41) 2(S1) 2(5) 247(4743) 2(441) 2(42) 2(43) 2(5) 247( 1(((5)ETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 90.00 574.00 Tm/F12 1T(54) 2(41) 2(413) 2(43) 2(S043) 2(44743) 2(42) 2(5) 76(1243) 2(S043) 2(45) 1(5) =T6(62) 2(17) 2(5) 76(13) 2(43) 2(42) 2(5) 76(1243) 2(5043) 2(45) 1(5) 76(76) 2(57) 2(5) 76(43) 2(6643) 2(14) 1(5) 76(10110
2403 — 1584
Herry Suhardiyanto, M.Sc kepada Menteri Pendidikan NasionalIndonesia berikut dengan 1 (satu) bundel lampirannya berupaUsulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan KewirausahaanInstitut Pertanian Bogor APBNP TAHUN 2010. 185 2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa SuratLembaran Disposisi yang terdiri dari : 1 (satu) lembar No.Agenda : 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu)lembar No.
Agenda: 10110 tanggal diterima : 4 Februari 2010 dan 1 (satu) lembar No.Agenda 0265/S/C/2010/I tanggal 28 Januari 2010 beserta 1 (satu)lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat UNIVERSITASSUMATERA UTARA Nomor : 291/H5.1.R/PSS/2010 tanggal 19Januari 2010 Hal : Pengadaan Peralatan Farmasi dari Prof.Chairuddin P.
37 — 15
GERBANG PEMUDA NO.3 SENAYAN JAKARTA PUSAT 10110 dengan Pengirim KOMITE PEMBANGUNAN SARANA BUNTARAN REJOTANGAN TULUNGAGUNG tertanggal 04-04-2012 Rp. 20.930,--------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar kertas pembelian tertanggal 20 -02-2012 lemper 8 (1500) = Rp.12.000,-, Kroket 8 (1300) = Rp. 10.400,-, Bika Ambon 8 (1300) = Rp. 10.400,-, klepon 8 (1.300) = Rp. 10.400,- total Rp. 43.200,-------------------------- 1 lembar) Nota pembelian tertanggal 10-03-2012, 3 ret
GERBANG PEMUDA NO.3 SENAYAN JAKARTAPUSAT 10110 dengan Pengirim KOMITE PEMBANGUNAN SARANABUNTARAN REJOTANGAN TULUNGAGUNG tertanggal 04042012 Rp.1 (satu) lembar kertas pembelian tertanggal 20 022012 lemper 8 (1500) =Rp.12.000,, Kroket 8 (1300) = Rp. 10.400,, Bika Ambon 8 (1300) = Rp. 10.400,,klepon 8 (1.300) = Rp. 10.400, total Rp. 43.200,1 lembar) Nota pembelian tertanggal 10032012, 3 ret sertu Rp. 100.000, = Rp.300.000, 26 ret sirtu Rp. 115.000, = Rp. 2.999.000, total Rp. 3. 290.000, yangDitandatangani
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. MINA FAJAR ABADI diwakili MARZUNIS Dirut
241 — 152
Medan MerdekaBarat No. 8 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini telahmemberikan kuasa kepada;1. Ir. Anies Wardhana, M.M., Jabatan Plt. Kepala BagianPerencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola, BiroLayanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang MilikNegara, Kementerian Perhubungan;2. Zulfikar Tontowi Rasjid, S.T., M.T., Jabatan Plt. KepalaBagian Layanan Pengadaan, Biro Layanan Pengadaandan Pengelolaan Barang Milik Negara SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan;3.
111 — 252
DIREKTUR JENDRAL DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARATPADA KEMENTRIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Gedung Karya Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta,10110, selanjutnya memberikan Kuasa kepada HINDRO SURAHMAT,BAITUL IHWAN, SH., DESS., ENDY IRAWAN, SH.
169 — 86
PENGGUGAT;Melawan:Halaman 1 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUNJKT.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana Merdeka RepublikIndonesia, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 1718, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini telahmemberikan Kuasa kepada Jaksa Agung RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal8 Juni 2017, dan selanjutnya memberikan KuasaSubstitusi kepada :t. Johanis Tanak, S.H., M.Hum. ;Nh. Rudy Yulianto, S.H., M.H. ;3. Hermon Dekristo, S.H, M.H. ;4.
193 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 44, Lantai 4, Suite C, Jakarta Selatan,bedasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:1 PRESIDEN RL. berkedudukan di Gedung Utama SekretariatNegara RI, Jalan Veteran No. 17, Jakarta 10110, dalam halini memberi kuasa dan hak substitusi kepada: 1. MenteriDalam Negeri RI, 2. Menteri Hukum dan HAM RI, 3.
202 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 333 PK/Pdt/2016Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara,dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertiana Sari dan kawankawan, Kepala Biro Hukum Kementrian Komunikasi danInformatika Republik Indonesia, berkantor di Jalan MedanMerdeka Barat, Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2015;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;Dan:1. AHLI WARIS ALMARHUM A.
166 — 99
Thamrin No. 2, Jakarta 10110,selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula TurutTergugat Ill ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara tanggal 13 Januari 2015 Nomor319/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. dan suratsurat yang bersangkutan denganperkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanggal 27 Juni 2014 #4dibawah Register Nomor319/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
136 — 65
MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta 10110;selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 155/PENDIS/2011/PTUNJKT tanggal24 Agustus 2011 tentang penetapan pemeriksaan perkara inidengan acara biasa ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 155/PEN/2011/PTUN.JKT tanggal 24Agustus 2011 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua
313 — 204
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, beralamat di JI.Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110,untuk = selanjutnyaGISCDUL letter ttt ttt ii ii a aaaaaeeeeeeeeeeeeeet eee eeennneee TURUTTERGUGAT III ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah memperhatikan suratsurat bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar para pihak berperkara di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
322 — 1646 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERTAMINA (Persero), tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1 A, Jakarta 10110, dalamhal ini diwakili oleh Andri T. Hidayat, jabatan Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT. Pertamina(Persero), berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Nomor 154/C00000/2012S8 tanggal1 Agustus 2012 bertempat tinggal di Jakarta;Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Alan Frederik, SH., 2. Edy Sunaedy, SH., 3. Gathot Harsono 4.Atik Mulyantika, S.H., 5. Guntara, 6. Ida Bagus Dwijaksara, SH., 7.
44 — 17
No.10110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, maka Permohonantersebut sepatutnya untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biayapermohonan ini ;Memperhatikan : Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Jo PeraturanPemerintah No. 54 Tahun 2007 serta Peraturanperaturan lain yangbersangkutanMENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;2.