Ditemukan 1091 data
Terbanding/Tergugat I : MANGATUR SIMANJUNTAK ALIAS AMANI RONA
Terbanding/Tergugat II : BILON MANURUNG alias AMANI LONITA
Terbanding/Tergugat III : SAHMIN SINAGA alias Amani YORA
Terbanding/Tergugat IV : ABDI SINAGA alias Amani HITLER
Terbanding/Tergugat V : HALOMOAN MALAU alias Amani RELI
Terbanding/Tergugat VI : PANGULU NAGORI SIPANGAN BOLON
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DINAS KEHUTANAN UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA
128 — 117
OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IIITERGUGAT IV DAN TERGUGAT V BERADA DALAM WILAYAH APL (AREALPENGGUNAAN LAIN) NAMUN SEBELUMNYA BERADA DALAM KAWASANREGISTER, MENURUT PETA WILAYAH TERSEBUT BERADA DI KAWASANHUTAN REGISTER BATU LOTING DAN SETELAH TAHUN 1982 MENJADIAPL (AREAL PENGGUNAAN LAIN), MENURUT MAJELIS HAKIM TANAHOBJEK YANG DIPERKARAKAN DAHULUNYA MERUPAKAN KAWASANHUTAN YANG MANA SIAPA SAJA BISA MENGELOLANYA DENGANMENANAMINYA DENGAN TANAMAN TUMPANG SARI.BAHWA PERTIMBANGAN HAKIM MAJELIS TINGAT
273 — 87
Terdakwa diketahui bahwalokasi penebangan pohon tesebut dilakukan di hutan produksi terbatas (HPT)hal tersebut dikaitkan dengan persesuaian antara keterangan saksi dan Ahliyang dihadirkan dengan bukti surat yaitu Berita Acara Tata Batas, DepartemenKehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tanggal 7September 1994, Peta Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Pesisir(keputusan menteri kehutanan Nomor 67/Kptsl/1991 tanggal 31 Januari 1991tentang penunjukan area hutan di wilayah daerah tingat
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
Terbanding/Tergugat : WILLIAM, SE. Diwakili Oleh : NANANG SUJAHANTOPO, SH
45 — 23
Hakim wajib menggali nilainilai hukum yang ada di dalammasyarakat ( pasal 27 UU No. 14 tahun 1970 ) .16.Bahwa berdasarkan faktafakta persidangan diatas, maka jelaspendapat Majelis Hakim Tingat pertama yang tidakmempertimbangkan buktibukti Pembanding/Penggugat danmengatakan Terbandng l/Tergugat tidak melakukan PerbuatanMelawan Hukum justru mendalilkan bukti Pembanding/Penggugatcacat hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengadangada.17.Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Judex Facti salah
94 — 17
huruf R nya, sedangkanuntuk nota bulan September 2012 betul saya yang tanda tangan dimanaseingat saksi waktu itu Pak Saman tidak berangkat jadi saksi yangmenandatanganinya ; Bahwa terakhir kali saksi ke PT DIJ ketika mau mengambil barang, namunditolak dan setelah itu tidak pernah mengambil barang lagi, dan saksi tidakpernah mengambil dengan faktur pengambilan tanggal 5 dan 10 oktober2012, walaupun memang benar saksi pernah mengambil barang selainyang tanggal 27 September 2012, namun waktunya sudah tingat
RENHARD HARVE,SH.MH
Terdakwa:
1.AGUS JUNITA
2.YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU
3.TEIGER BANGUN
86 — 122
Prima SUM yang tidak pernah maumenghadiri mediasi tersebut adalah merekomendasikan supaya mediasitersebut bisa dilanjutkan di Polres Langkat, karena mediasi di tingat pemerintahdaerah tidak bisa memanggil paksa pihak yang tidak hadir sedangkan jikamediasi di Polres Langkat maka pemilik PT.
202 — 443
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalammengungkap suatu fakta hukum dipersidangan terhadap penilaianhasil pembuktian tentang suatu keterangan merupakan kewenanganMajelis Hakim Tingat Pertama.Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwadinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.2.
60 — 16
melihat hasil uji Laboratorium tentang spesifikasitimbunan tanah yang telah dipergunakan, namun kata kosultan pengawasdan pengawas teknis, telah memenuhi standar yakni CDR 12% sehinggamenurut saksi telah memenuhi syarat karena dalam kontrak CDRnyaharus diatas 10%;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil;Bahwa saksi tingat
PPTK tentangperkembangan pekerjaan, sedangkan progres pekerjaan untuk syaratpencairan ada buat oleh rekanan disetujui oleh konsultan pengawasdiketahui oleh pengawas harian dan pengawas teknis serta PPTK;Halaman 65 dari 180 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN PlkBahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat
Survei ini dilakukan tanpa adabiaya yang dianggarkan;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat ingat lagi, apakah adayustifikasi teknis untuk adendum ini;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;9.
774 — 804 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan kedudukan hukumyang sama, sehingga berhak untuk diperlakukan adil di muka hukum itu sendiri ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidaksalah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembukianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingat
52 — 23
yaitu harus ada perselisihan Hukum antara keduanya danharus ada yang dilanggar didukung oleh Doktrin Hukum bahwa seseorangditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yangberkepentingan, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbanganHukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan Olehkarena itu) putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi harusdipertahankan dan dikuatkan dan selanjutnya pertimabangan Hukum dalameksepsi dari putusan Pengadilan tingat
86 — 10
menjelaskan bahwa, saya di suruh oleh Pak HUSIN NOORuntuk melakukan pengurusan sekira pada bulan april atau Mei tahun 2017,pada saat itu kendala ada, namun masih bisa di selesaikan secara adat(ninik mamak kedatukan).Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, kalau untuk biaya yang banyak keluarbiayanya adlah di tingkat proses kedatukan sebanyak 10 datuk yang haruskami mintai persetujuanya dengan membubuhi tanda tangan datuk dan capsetempel datuk masing masing, kemudian baru bisa di urus ke tingatDesa, kalau untuk tingat
69 — 24
melihat hasil uji Laboratorium tentang spesifikasitimbunan tanah yang telah dipergunakan, namun kata kosultan pengawasdan pengawas teknis, telah memenuhi standar yakni CDR 12% sehinggamenurut saksi telah memenuhi syarat karena dalam kontrak CDRnyaharus diatas 10%;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil;Bahwa saksi tingat
PPTK tentangperkembangan pekerjaan, sedangkan progres pekerjaan untuk syaratHalaman 61 dari 179 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN Pikpencairan ada buat oleh rekanan disetujui oleh konsultan pengawasdiketahui oleh pengawas harian dan pengawas teknis serta PPTK;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat
Survei ini dilakukan tanpa adabiaya yang dianggarkan;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat ingat lagi, apakah adayustifikasi teknis untuk adendum ini;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;9.
Terbanding/Terdakwa : Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin Budi Darma
82 — 47
Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 8 April 2014 Nomor: No: 06/ TIPIKOR/ 2014/ PTYtentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2, Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 05 Maret 2014, Nomor No. 24/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk ;ds Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.
76 — 35
melihat hasil uji Laboratorium tentang spesifikasitimbunan tanah yang telah dipergunakan, namun kata kosultan pengawasdan pengawas teknis, telah memenuhi standar yakni CDR 12% sehinggamenurut saksi telah memenuhi syarat karena dalam kontrak CDRnyaharus diatas 10%;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil;Bahwa saksi tingat
PPTK tentangHalaman 70 dari 188 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN Pikperkembangan pekerjaan, sedangkan progres pekerjaan untuk syaratpencairan ada buat oleh rekanan disetujui oleh konsultan pengawasdiketahui oleh pengawas harian dan pengawas teknis serta PPTK;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat
Survei ini dilakukan tanpa adabiaya yang dianggarkan;Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan adendum yakni hamparankayu galam dihilangkan diganti dengan pembuatan jembatan dari kayuterhadap genangan air sehingga bisa dilalui truk dalam melakukanmobilisasi bahanbahan materil, namun saksi tingat ingat lagi, apakah adayustifikasi teknis untuk adendum ini;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;9.
Terbanding/Terdakwa : Suroso Bin Sastro Wiharjo Diwakili Oleh : Tri Pomo M Yusuf
78 — 52
Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2013 Nomor: No:25/TIPIKOR/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini; 2. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri, tanggal 19 Juli 2013, Nomor04/Pid.Sus/2013/P. Tpikor. Yk. ;3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No. Reg.
114 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Tingat Pertama dan Tingkat Banding tidak mengindahkanKetentuan Anggaran Dasar PT.
178 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangakan ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa a quo sangat berpotensimenghancurkan kelangsungan kehidupan generasi bangsa Indonesia.Bahkan bisa mematikan beberapa ratus orang serta merusak jiwa dan ragagenerasi di Indonesia ;Bahwa lagi pula Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dasar keberatantersebut mengenai penilaian hasil pembukian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingat
1.DG. SIKKI Bin LAHAE Alias BASO DG. SIKKI Bin LAHAE
2.DG. SUADA Binti LAHAE
3.BOYONG DG. BAJI Binti LAHAE
4.SAODA Binti LAHAE
Tergugat:
1.ABD. HAMID Bin LAHAE
2.Prof. Dr. H. MOHAMMAD NATSIR MAHMUD, MA
3.MUCHLIS ABBAS, SE. MH
4.ZUL Bin MOHAMMAD NATSIR MAHMUD
5.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros
6.Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah MISRAWATI, SH
7.Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kec. Moncongloe
106 — 36
.:68/G.TUN/2012/P.TUN.Mks);Di tingkat Banding, tingkat Kasasi dan tingat Peninjuan Kembali, GugatanTUN Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap telahlewat waktu;Faktafakta tersebut telah diputar balikkan oleh Tergugat II dalam SuratPerjanjian Kesepakatan a quo, pada Angka 2 dengan menyatakan:...Dengan demikian SHM PIHAK KEDUA No. 01730 tersebut diatas telahmemperoleh kekuatan hukum tetapFakta bahwa tidak pernah ada perbedaan putusan antara Pengadilan AgamaKelas 1 B Maros dengan
45 — 34
KL/Cs/1981, tanggal 25 Februari 1981, yang dikeluarkan olehCamat Lima Puluh Daerah Tingat Il Pekanbaru, yang telah dibubuhimeterai secukupnya yang setelah memeriksa dan meneliti kesesuaianalat bukti tersebut dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh HakimKetua Majelis diberi tanda bukti T.12 dan memarafnya dengan tintahitam pada sudut kanan atas;1 (satu) lembar fotokopi Akta Otentik Notaris Aprizal, S.H, M.Kn,Nomor: 383 tanggal 22 Agustus 2017, tentang Pernyataan NyonyaSudarni, yang telah dibubuhi
34 — 23
Bahwa sebelum Majelis hakim tingat pertama sampai pada putusan sesualamar diatas, terlebih dahulu majelis hakim memerikan pertimbanganpertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannyahal 61 yang mengatakan: Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi gugatan perlawanandarinpara pelawan adalah keberatan terhadap pelaksanaan lelang haktanggungan berdasarkan surat pemberitahuan lelang yang sudahdikirimkan oleh PT.
58 — 12
, kKemudian saksiIKHLAS mengatakan Kon saket, loen sedeh na peu tingat ke droen(sambil menangis mengeluarkan air mata) (Bukan sakit, saya sedih adateringat sesuatu terhadap diri saksi), Kemudian saksi menanyakan Soeyang poh kah? (Jadi, siapa yang pukul kamu?)