• rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no4 tahun 2009 yaitua.

  Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan permohonanijin pertambang rakayat (IPR) kepada Bupati kabupatenGunung Mas apabila lokasi yang dimohon berada dalamwilayah pertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan olehbupati atau pejabat yang berwenang.b.

  Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinanSkala besar , untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu bara12dengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.e Bahwa sesuai data ijin pertambngan rakyat IPR yang ada dikabupaten gunung mas sampai saat ini Terdakwa HASAN bin HUDIN, terdakwa II SUGI ANOR Bin MISRAN, terdakwa III.

  rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no 4tahun 2009 yaitua.

  Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukanpermohonan ijin pertambang rakayat (IPR) kepadaBupati kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambanganrakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupati ataupejabat yang berwenang.b.

• Shin Kawashima selaku PresidenDirektur (selaku pihak pertama) dengan Para Penggugat sebagai PengurusPimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT Kawashima EngineeringPlastik Indonesia (KEPI) (selaku pihak Kedua) telah menandatanganiPerjanjian Bersama (PB) tentang Perubahan Struktur Skala Upah yangmana sudah dilakukan Perundingan Bipartit sebelumnya;Kutipan Isi Perjanjian Bersama (PB) sebagai berikut:(1) Para Pihak sepakat menjalani

  I;(3) Untuk perubahan skala upah tahun 2013 dibahas tiap bulan ditahun2013 dan diberlakukan mulai 1 Januari 2013 (bukti P5);Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Para Penggugat selaku PengurusPimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PUK SPEE se FSPMI) PT KawashimaEngineering Plastik Indonesia (KEPI) menyampaikan surat pemberiatahuankepada Dinas Tenagakerja Kabupaten Bekasi terkait pemberitahuan hasilkesepakatan perundingan UMSK 2013.

  Surantaselaku HRD Manager, yang dalam kesepakatannya Tergugat pada point 4Sepakat untuk September 2013 selesai dan ada kesepakatan strukturskala upah tahun 2014;Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 diadakan bipartite antara Tergugat denganPara Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke Il (dua), namun dalamperundingan Bipartite ini Tergugat, terkait struktur dan skala upah 2014 pihakTergugat hanya mau menggunakan Struktur skala upah pada tahun 2013.Sehingga perundingan Bipartit tidak ada kesepakatan (bukti

  P7);Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 perundingan bipartite antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke Ill (tiga), namuntidak ada kesepakatan tentang pendapat para pihak dalam Risalah Bipartite: Tergugat:(1) Untuk UMSK tahun 2014 kelompok II digunakan sebagai acuanperhitungan struktur skala upah tahun 2014 termasuk juga denganpenilaian masa kerja (sundulan);(2) Budget sebesar Rp76.019.590,00 Struktur skala upah berlaku untukPekerja PKWTT (saja) baik level operator sampai

  (bukti P10);Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, diadakan loby yang ke II (dua) oleh ParaPenggugat namun tidak ada kesepakatan terkait perundingan Upah 2014.Karena Tergugat tidak mau merinci budget kenaikan skala upah,sedangkan Para Penggugat memberikan rincian budget kenaikan upah dihitung terhadap semua Pekerja dari level operator sampai Managersehingga pertemuan tidak ada kesepakatan.

• Peta adalahproyeksi kulit bumi disuatu wilayah keatas kertas yangmempunyai skala. Skala adalah perbandingan jarak di ataspeta dengan dilapangan; ~~~~~~7777373 7737337755555Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran danpemetaan kawasan hutan adalah pengukuran Polygon (tertutup)yaitu pengukuran untuk mendapatkan panjang dan luas hasilukuran dengan menggunakan alat GPS (Global PosititionBahwa dasar pengukuran dan pemetaan terhadap arealperkebunan milik terdakwa Hj.

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan TamiangSelatan skala 1 : 250.000; e Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1DOD fmm I I I TSe Peta arahan fungsi hutan Provinsi Aceh tahun 1999skala 1 : 250.000; e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 i 250.0007 Bahwa yang dimaksud dengan hutan produksi adalah kawasanhutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan,berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor : 10 tahun 2010bahwa

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan TamiangSelatan skala 1 : 250.000; e Peta tata guna huta kesepakatan tahun 1983 skala 1SO OO ge BEe Peta arahan fungsi hutan Provinsi Aceh tahun 1999Skala 1 : 250.000; == h SSS SSSe Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 : 250.000; ~Bahwa menurut saksi belum ada perubahan tentang luasanmaupun perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan hutanproduksi yang berada di Kab.

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan tamiangselatan skala 1 : 250.000; ~~~~e Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1BO ge FRe Peta arahan fungsi hutan provinsi aceh tahun 1999skala 1 : 250.000; e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 : 250.000; ~~17.

  Aceh Tamiang berdasarkan : e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan tamiangselatan skala 1 s 250.0007 =s=e=ssseeee See See eeee Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1500.000; rrr rr rre Peta arahan fungsi hutan provinsi aceh tahun 1999Skala 1 : 250.000; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,skala 1 : 250.000; a Menimbang, bahwa dasar pemetaan kawasan hutan di Acehsaat ini yang berlaku adalah SK Menhutbun Nomor 170 /Kpts TI/2000, tertanggal

• ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2. Tetap terlampir di dalam berkas perkara. Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

  ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2;2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. Robert Hong;1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa SawitAn. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2.Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukanbuktiberupa;1. Foto copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

  (peta top) tahun 1942 dengan skala 1:50.000, namunkeduanya berbeda dalam hal menentukan lokasi lahan milik terdakwa,dimana Ahli Bangun PI Tobing menyimpulkan berdasarkan peta tata bataskawasan hutan kelompok hutan Senami Bahar Kabupaten SarolangunBangko dengan skala 1 : 25.000 dan SK Menhut No. 46 Kpts1987, bukuukur tahun anggaran 19921993, disimpulkan bahwa lokasi tersebut adalahmasuk dalam lokasi HPT Sungai NapalPemusiran.

  Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007Nomor. 26e 1 (Satu) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertamakebun sawit atas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama PerkebunanKelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas3273275 M2;e 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran keduaKebun Sawit atas nama Robert Hong;e 1 (Satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000.

  Robert Hong Skala 1: 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua)lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An.ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi KeduaPerkebunan Kelapa Sawit An. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275M2. adalah bukti berupa surat yang sejak awal dipakai oleh penyidikmaupun Penuntut Umum dan menjadi kesatuan dengan berkas perkara,maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir didalam berkas perkara.3.

  ROBERT HONG Skala 1 : 25.000.Luas 3273275 M2.Tetap terlampir di dalam berkas perkara.e Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.Anugerah Makmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat PerintahTugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli2008 serta Nota Dinas dari Jm. Sianturi CS. Perihal laporanOperasi Fungsional pengamanan areal eks HPH PT. Bina Lestaridan PT.

• NUSP2 (Neighborhood Upgradingand Shelter Project Phase 2 atau Program Penanganan KawasanPemukiman Kumuh) Skala Lingkungan, Kota Sukabumi mendapatkanalokasi anggaran sebagai berikut:a.

  Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 Siklus dan Siklus Il.1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP),Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2017 Siklus dan Siklus Il.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintan Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel

  (SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua danKelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan

  ) Program NUSP2 Skala Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisaruadan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran

  2016.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran 2018.1 (Satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

• Keuangan yang meragukan tentang perhitungan DasarPengenaan Pajak atas Penyerahan Ekspor dikarena tidak melihat adanyarincian PEB di dalam Laporan Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasarditerbitkannya SKPN (00044/507/03/027/05 tanggal 7 Maret 2005).Selanjutnya oleh Terbanding ditindak lanjuti dengan penghitungan ulang DPPPenyerahan Ekspor dengan prosedur mirip pemeriksaan ulang, sebagaiakibatnya menimbulkan sengketa dengan Pemohon Banding yang kemudianmengajukan surat keberatan.bahwa apabila dilihat dari skala

  luasnya pembetulan yang dilakukanTerbanding maka skala cakupannya sangat luas yang merupakanpenghitungan kembali DPP dan Pajak Terhutang, dan bukan lagimerupakan pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UndangUndang KUP.

  Disamping itu,akibat cakupan pembetulan yang dilakukan Terbanding yang sangat luas inimengakibatkan sengketa dengan Pemohon Banding sehingga menyalahi Pasal16 ayat (1) UndangUndang KUP.bahwa Majelis berpendapat bahwa cakupan atau skala pembetulan yangdilaksanakan Terbanding merupakan perhitungan kembali atas suatuketetapan yang telah diterbitkan secara sah.

  Pembetulan dengan skala cakupanseperti ini akan menghilangkan kepastian hukum atas penerbitan suatu produkhukum dan tidak memiliki dasar hukum yang benar.

• skala pelayanan Tersier; dand. bandar udara bukan pusat penyebaran;(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandarudara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandarudara pusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Pemerintah ini;Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;(1)Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primersebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a ditetapkandengan

  penyebaran skala pelayanan tersiersebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c ditetapkandengan kriteria:Halaman 36 dari 76 halaman.

  Putusan Nomor 456 K/TUN/2015116.a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayananPKN atau PKW terdekat; danb. melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 (limaratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang pertahun;(4) Kriteria teknis bandar udara pusat penyebaran skala pelayananprimer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanansekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanantersier ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnyadi bidang transportasi

  pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satusistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;pemantapan fungsi

  Bandar Udara Ahmad Yani sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;Halaman 38 dari 76 halaman.

• No. 102 PK/Pdt.Sus/2010Tergugat telan gagal menjagainformasiketenagakerjaan terhadap diri Penggugat,maka dengan demikian Tergugat telahmelakukan Penilaian Kinerja secara berkaladengan suatu mekanisme spesifikasi jabatanyang tidak tepat dan benar, mengakibatkanpenyusunan struktur dan skala upah dalampenetapan upah/golongan jabatan, penilaianpekerjaan, penetapan kebijakanpengembangan sumber daya Penggugatdiperusahaan/Tergugat menjadi tidak layak.Sudah menjadi sewajarnya dan sepatutnyaYang Terhormat

  No. 102 PK/Pdt.Sus/201010.tidak mengindahkan norma ketenagakerjaanatau kebiasaan yang berlaku dimasyarakatpekerja tentang ketenagakerjaan ;Bahwa dari seluruh uraian pada posita dalamgugatan ini sudah ternyata perbuatan Tergugatterhadap Penggugat terhitung sejak tahun1992 tidak memelihara informasiketenagakerjaan yang merupakan sebagaiunsur dari = spesifikasi Jabatan (jobspesification), akibatnya Tergugat dalammenentukan struktur dan skala upah telahmelakukannya dengan cara tidak patut dantidak wajar

  MakaPenggugat tidak mendapatkan hak yang semestinya diperolehberdasarkan Penyusunan Struktur Upah menurut rasio perbedaan bobotpekerjaan antar jabatan dalam setiap golongan jabatan yang mempunyainilai upah nominal terendah dan tertinggi, dengan demikian perbuatanTergugat bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan DanTrasmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep49/MEN/IV/2004 tentangStruktur Dan Skala Upah dalam Pasal 3 jo. Pasal 5 ayat (2) jo.

  PasalNo.7 huruf b (Bukti P7) ; Bunyi selengkapnya Pasal 3 KEPMEN No.49/MEN/IV/2004Dalam penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, dilaksanakan melalui :a. Analisa Jabatan ;b. Uraian Jabatan ;c. Evaluasi Jabatan ; Bunyi selengkapnya Pasal 5 Ayat (2) KEPMEN No.49/MEN/IV/2004 : Analisa Jabatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) akan menghasilkan uraianjabatan dalam organisasi perusahaan meliputi :Hal. 15 dari 21 hal. Put.

  Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalahbertentangan dengan Keputusan MenteriTenaga Kerja Nomor : 49/MEN/IV/2004, makaperbuatan mana dari Tergugat merupakankelalaian Tergugat tidak menghitung skala upahdengan menggunakan struktur skala upahberdasarkan spesifikasi pekerjaan / jabatanpada dasarnya Tergugat tidak menggunakaninformasi pendidikan yang akurat mengenaikualifikasi atau persyaratan yang harusdipenuhi Sumber Daya Manusia (SDM).

• Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Penyiapan dan PemantapanLahan merupakan bagian dari struktur organisasi Kepala Dinas danPerkebunan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; Bahwa kegiatan perkebunan dalam ketentuan Undangundang Nomor39 Tahun 2014 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam,sumber daya manusia, sarana produksi, alat mesin, budi daya, panenpengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkanpelaku usaha perkebunan adalah pekebun yang mengelola usahaperkebunan dengan skala

  usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa penyiapan lahan perkebunan adalah kegiatan pratanam ataupembukaan lahan untuk tanaman perkebunan; Bahwa~ kegiatan penyiapan lahan yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secara mekanis,kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanam dan dibiarkanHal. 14 dari 24 hal.

  No. 244/Pid.Sus/2016/PN.Prp17pemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkan pelaku usahaperkebunan adalah pekebun yang mengelola usaha perkebunandengan skala usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa Ahli memberikan keterangan penyiapan lahan perkebunanadalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa kegiatan penyiapan lahan yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secaramekanis, kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanamdan dibiarkan

  sebagai pekerja dan pemilik lahansesungguhnya adalah SUYATNO; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kegiatan perkebunan dalamketentuan Undangundang Nomor 39 Tahun 2014 adalah segalakegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia,sarana produksi, alat mesin, budi daya, panen pengolahan danpemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkan pelaku usahaperkebunan adalah pekebun yang mengelola usaha perkebunandengan skala

  usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa Ahli memberikan keterangan penyiapan lahan perkebunanadalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa~ kegiatan penyiapan lahan = yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secara mekanis,kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanam dan dibiarkandihancurkan secara mekanis/alami dan tidak bolah dilakukanpembakaran karena akan menghasilkan asap yang mencemari udarasehingga merugikan masyarakat

• Pelalawantanggal 01 Juli 2013; 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000; 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000; 1 (satu) lembar denah lahan kebun; 1(satu) lembar Surat Perjanjian Pembelian Pengelolaan Lahantanggal 23 Maret 2013.Dikembalikan kepada saksi Dr. Ir. Tarmiden Sitorus.4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkar, 0.masing sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah). ~4.

  Pelalawantanggal 01 Juli 2013;e 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000;e 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000;e 1 (Satu) lembar denah lahan kebun;e 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembelian Pengelolaan Lahan tanggal23 Maret 2013.Dikembalikan kepada saksi Dr. Ir. Tarmiden Sitorus;5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar vogindemasingmasing sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah) ;4.

• Melakukan Negosiasi Harga Tanah atas tanah yang ditetapkan sesuai suratSekditjen Bina Usaha Kehutanan diatas dan menuangkan hasil negosiasi tersebutdalam Berita Acara Negosiasi Harga tanah pembelian tanah skala kecil..

  Berita Acara Pembayaran Pengadaan Tanah Skala Kecil No: BA.117/BPPHPVIPPK/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Iselaku Pejabat Pembuat Komitmen BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung danSUHENDRA selaku pemilik tanah;1.

  JAKA SUYANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) sekaligus Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BPHHP Wilayah VI BandarLampung dan Terdakwa II JORJE MANUEL DACOSTA selaku Pejabat PengadaanBarang/ Jasa sekaligus Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BPHHP Wilayah VIBandar Lampung (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPPHP Wilayah VIBandar Lampung No:119/BPPHPVI1/2011 tanggal 4 April 2011 dan Surat PerintahTugas Kepala BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung No: PT.296/BPPHPVI1/2011tanggal 7 Nopember

  Rismawati;Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil pernahmengadakan Negosiasi dengan pemilik tanah dandari Laporan terdakwa Jaka bahwa pemilik tanahmemasang harga Rp.1.450.000,/m2.

• Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun rumus Struktur dan Skala Upah tahun 2019 sebagai berikut :

- Selisih UMSK 2019 dengan UMSK 2018 sebesar Rp. 329.625,-

- Gaji pokok 2019 = Gaji pokok 2018 + Nilai Penyesuaian + PA (Performance Appraisal) + Masa Kerja.

1. 1. • 3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun kenaikan upah dengan rumus Struktur dan Skala Upah tahun 2019 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan nilai sebagai berikut :

           • 1. 1. 1. Nilai Penyesuaian : 55 % (lima puluh lima persen).

1. 1. • 4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun struktur dan skala upah untuk tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan.

• ALEX bertemu kembalidengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, lalu terdakwa ELIANA LIFAmeminta modal kepada saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN untukmembeli limbah dalam jumlah skala banyak. Namun ajakan kembali untukusaha kerja sama dalam pembelian dan penjualan limbah mie yang ditawarkan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN tersebut, saksi LUTHFIAlias LUKI Bin HUSEN tetap mengajukan agar dibuatkan kontrak kerjasama di Notaris.

  ALEXbertemu kembali dengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, laluterdakwa ELIANA LIFA meminta modal kepada saksi LUTHFI Alias LUKIBin HUSEN untuk membeli limbah dalam jumlah skala banyak. Namunajakan kembali untuk usaha kerja sama dalam pembelian dan penjualanlimbah mie yang di tawarkan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSENtersebut, saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN tetap mengajukan agardibuatkan kontrak kerja sama di Notaris.

  Jeki Umar Tholib Bin Umar Tholib, dibawah sumpah menurut agamaIslam dimuka persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN menceritakan tentangdirinya membeli limbah dalam jumlah skala banyak dengan bekerjasamadengan terdakwa ELIANA LIFA dan saksi LUTHFI Alias LUKI BinHUSEN dikenalkan oleh Sdr.

  ALEX bertemu kembalidengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, dengan maksudmenawarkan dan mengajak kembali untuk usaha kerja sama dalampembelian dan penjualan limbah mie dalam jumlah skala banyak sertaakan membeli Deliverti Order ( DO ).

• Bersama LK Sei Skala Kel.

  Bersama LK Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab.

• Nomor 1676 K/Pid.Sus/20151 (satu) rangkap photo copy lembar 1 peta areal kerja Hak PengusahaanTanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau luas +50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar skala 1500.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/KptslV/1998 tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani Menteri Kehutanan Sar.Djamaludin Suryohadikusumo ;1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 peta areal kerja Hak PengusahaanTanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau

  luas +50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar skala 1 : 50.000Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kptsl/1998 tanggal27 Februari 1998 ditandatangani Menteri Kehutanan Sdr.

  PT PSPI Distrik Petapahan di Kabupaten KamparProvinsi Riau luas 7.027, 82 Ha (bruto), 972,27 Ha (netto) skala 1:50.000disahkan di Bangkinang Nomor 01/PSPVV/2014 tanggal 10 Januari 2014.Mengetahui Komisaris Utama Sdr.

  Djamaludin Suryohadikusumo ; 1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 peta areal kerja HakPengusahaan Tanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI ProvinsiRiau luas + 50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh limahektar) skala 1 : 50.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor249/KptsIV1998 tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani MenteriKehutanan Sdr.

  LipaiS, SetingkaiS.Tapung Kiri Kabupaten Kampar Daerah Tingkat Il Kampar ProvinsiDaerah Tingkat Riau, menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap, tanggal27 Februari 1998 ; 1 (satu) rangkap photo copy peta Claim H. lIdrus, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ; 1 (satu) rangkap photo copy daftar petak claim H. Idrus, CS PT PSPIPetapahan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

• DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili oleh MISNO Bin KARYOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Usaha Perkebunan Melakukan Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luasan Skala Tertentu sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;

• Menjatuhkan pidana denda kepada PT DUTA SWAKARYA INDAH sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).;

3.

Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar lampiran Peta;

1 lembar foto copi yang dilegalisir laporan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan untuk masyarakat tempatan (pola KKPA) Nomor: 030/DSI/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 beserta 1 lembar lampiran Peta

1 lembar foto copi yang dilegalisir peta kerja kebun siak 2017 skala 1:85000, PT. Duta Swakarya Indah;

1 lembar foto copi yang dilegalisir peta tanaman kelapa sawit diluar IUP seluas 334,87 ha, PT.

perkebunan yang meliputikegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dandiversifikasi tanaman.;> Luasan Skala Tertentu adalan skala usaha perkebunan yangdidasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi,tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkanmemiliki izin usaha.

Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UUPerkebunanmenjelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan "skala tertentuadalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh PerusahaanPerkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan olehMenteri. Yang dimaksud dengan "kapasitas pabrik tertentu" adalahkapasitas minimal unit pengolahan Hasil Perkebunan yangditetapbkan oleh Menteri..

Berdasarkan Peraturan MenteriPertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan No.98/Permentan/Ot.140/9/2013), pada Pasal 1 angka (9) disebutkanbahwa: Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yangdidasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi,Halaman 71 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Saktenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkanmemiliki izin usaha.> Pasal 7 Permentan No. 98/Permentan/Ot

;Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UUPerkebunan menjelaskan bahwa:Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah UsahaHalaman 91 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.SakPerkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sesuaidengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan"skala tertentu adalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh PerusahaanPerkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

• Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan' tentang

  Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minima!

  Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan

  Peta skala minimal 1 : 100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Hal. 9 dari25 hal. Put.

  No. 67 PK/Pid.Sus/201 4Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan FungsiKawasan Hutan beserta Peta lampiran;Bahwa Terdakwa IBRAHIM RAHMAN Alias PAI selanjutnya melakukankerjasama dengan Terdakwa

• Dilakukan pengobatan danperawatan luka, penjahitan luka terobuka, pemberian cairan infuse,pemasanagan selang pada saluran pernafasan, pemberian obat pengurangrasa nyeri, antiobiotika, obsevasi tandatanda perdarahanm dikonsulkan dandirawat oleh dokter ahli bedah saraf, dirancanakan dirawat inap dan tindakanoperasi, pada jam nol nol lewat nol nol menit terjadi penurunan tingkatkesadaran, nilai kesadaran lima dari skala lima belas, tekanan darah Sembilanpuluh per enam puluh tujuh milimiter air raksa

  , nadi seratus dua belas kalipermenit, pernafasan enam belas kali permenit, dilakukan penambahan cairaninfuse, jam nol nol lewat tiga puluh menit kondisi pasien semakin menurun, nilaikesadaran tiga dari skala lima belas, dilakukan bantuan hidup dasar namuntidak menolong dan pasien dinyatakan meninggal.sonee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 338 KUHP.ATAUKEDUAa Bahwa terdakwa DIANYSAH Bin PIPIN (alm) pada hari Kamis tanggal 07April 2016 sekitar pukul 18.30 wib atau

  , nadi seratus dua belas kalipermenit, pernafasan enam belas kali permenit, dilakukan penambahan cairaninfuse, jam nol nol lewat tiga puluh menit kondisi pasien semakin menurun, nilaikesadaran tiga dari skala lima belas, dilakukan bantuan hidup dasar namuntidak menolong dan pasien dinyatakan meninggal.aoon= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 351 Ayat (3) KUHP;DAN Bahwa terdakwa DIANYSAH Bin PIPIN (alm) pada hari Kamis tanggal 07April 2016 sekitar pukul 18.30 wib atau

  Bib.38infuse, jam nol nol lewat tiga puluh menit kondisi pasien semakin menurun, nilaikesadaran tiga dari skala lima belas, dilakukan bantuan hidup dasar namuntidak menolong dan pasien dinyatakan meninggal, sebagaimana tercantumdalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit ALISLAM Bandung Nomor : 2488/RSAI/VISUM/V/2016 tanggal 07 April 2016 yang dibuat dan ditandatangi olehdr.

• Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober2011 dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter padakedalaman 10 km (sepuluh kilometer), dengan pusat gempa pada titik9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km barat daya Nusa DuaBali, 148 km baratdaya KutaBali, 154 Km barat daya Tanah Lot Bali, 156 Km barat dayaDenpasarBali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKGStasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan padaobjek pertanggungan pada Tergugat berupa gedung

  seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 488/Pdt.G/2013/PN Jkt.Psttanggal 8 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugatsebagian;Menyatakan Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober2011 dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala

  Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaimgantirugi dari Penggugat untuk kerusakan gedung sekolah CHIS akibatgempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Witadengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter (SR) adalahperbuatan wanprestasi;7. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim ganti rugi dari Penggugatsebesar Rp547.321.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratusdua puluh satu ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;8.

• tanggal 10 Mei 2010 tahun anggaran 2010 ;1 (satu) eksemplar foto copy Rencana Kerja dan Syaratsyarat Tehnis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2010 ;1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Pebruari 2011 perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti TamanSeribu Riam ;1 (satu) lembar Asli Kuitansi tanggal 6 Juli 2010 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor : 15/CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti I skala

  : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala : 100 ;1 (satu) lembar Asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen ;1 (satu) eksemplar Asli Back Up bulan ke tahun 2010 ;1 (satu) eksemplar Asli Back Up ke 2 tahun 2010 ;1 (satu) eksemplar Asli Back Up ke 3 tahu 2010 ;1 (satu) eksemplar Asli Laporan bulanan dan mingguan Mei bulan ke tahun2010 ;1 (satu

  No. 13/PID.SUS/2012/PT.PR.14141 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Pebruari 2011 perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti TamanSeribu Riam ;1 (satu) lembar Asli Kuitansi tanggal 6 Juli 2010 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor : 15/CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti I skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti HI skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar