Ditemukan 217 data
37 — 7
PSSI maupun PSID, LPJ selalu dibuat oleh sdr.HARIYONO yang ditandangani oleh Sekretaris Pengcab dan Wakil Ketua I PSSI, kemudianLPJ tersebut diserahkan kepada KONI, serta besarya sesuai dengan yang dicairkan olehKONI kepada PSSI.Bahwa benar seingat tersangka Pengcab PSSI mengajukan dana lewat KONI dari APBD2010, kemudian setelah disepakati dan di ACC oleh KONI, maka setelah pencairan dariKONI kepada Pengcab., maka dana tersebut didistribusikan kepada cabang sepak bolaseperti Liga Remaja, Porprop.
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
disebutkan :1) BPK menilai dan / atau menetapkan jumlah kerugianNegara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukumbaik sengaja maupun lalai yang dilakukan olehbendahara, pengelola BUMN / BUMD dan lembaga ataubadan lain yang menyelenggarakan pengelolaankeuangan Negara.e Bahwa dalam perkara a quo sama sekali tidak ada audit dari lembagaberwenang dalam hal ini BPK maupun akuntan publik yang ditunjuksebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangansebagaimana tersebut di atas, untuk menentukan besarya
198 — 68
Pemiliklahan untuk membicarakan masalah harga tanah yang dimiliki oleh ke tujuh belaspemilik lahan untuk membicarakan masalah harga tanah yang dimiliki oleh ke tujuhbelas pemilik lahan pada saat itu masyarakat meminta lahan mereka diganti rugisebesar Rp. 8.000; (delapan ribu rupiah), tetapi belum ada kesepak.atan maka akandiadakan rapat lagi di kantor Bupati Karimun; Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15Agustus 2007 pukul 09.00 wib, di kantor Bupati Karimun di adakan rapat musyawarahnegosiasi penetapan besarya
Pemiliklahan untuk membicarakan masalah harga tanah yang dimiliki oleh ke tujuh belaspemilik lahan untuk membicarakan masalah harga tanah yang dimiliki oleh ke tujuhbelas pemilik lahan pada saat itu masyarakat meminta lahan mereka diganti rugisebesar Rp. 8.000; (delapan ribu rupiah), tetapi belum ada kesepakatan maka akandiadakan rapat lagi di kantor Bupati Karimun; Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15Agustus 2007 pukul 09.00 wib, di kantor Bupati Karimun di adakan rapat musyawarahnegosiasi penetapan besarya
Pemilik lahan untukmembicarakan masalah harga tanah yang dimiliki oleh ke tujuhbelas pemilik lahan untuk membicarakan masalah harga tanahyang dimiliki oleh ke tujuh belas pemilik lahan pada saat itumasyarakat meminta lahan mereka diganti rugi sebesar Rp.8.000; (delapan ribu rupiah), tetapi belum ada kesepakatanmaka akan diadakan rapat lagi di kantor Bupati Karimun;Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2007 pukul 09.00wib, di kantor Bupati Karimun di adakan rapat musyawarahnegosiasi penetapan besarya
88 — 28
Besarya biaya administrasi kegiatan adalah 5% dan total biaya kegiatan yangbersifat :a) Pekerjaan kontruksilb) Pembelian/pengadaan barang danjasa pekerjaan memakai jasa pihak ketigayang besaran dananya Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ke atas.3. Yang berhak menerima, mempergunakan dan kewajibanmempertanggungjawabkan melalu!
ANDREAS LEFULEFU
Tergugat:
1.DOMINGGUS LEFULEFU
2.KANISIUS BATMOMOLIN
99 — 88
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,(seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara sekaligus olehPenggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a RV yang menyatakanbahwa sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman= untuksesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan,bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut,olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarya
53 — 25
pada pokoknyaadalah sebagai berikut : Bahwa pengertian Perjanjian secara umum pasal 1313 KUHPer adalahpersetujuan 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri; Bahwa pengertian Perjanjian jual beli pasal 1457 KUHPer adalah suatupersetujuan dimana 1 orang mengikatkan diri pada 1 orang lain dimanasatu orang menyerahkan benda sesuai dengan yang disepakati; Bahwa hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang harus dipenuhi agarjual beli tersebut sah dapat dilihat dari ketentuan pasal 1320 KUHPersecara garis besarya
23 — 12
dalam putusan ini Terdakwaharus tetap dijatuhkan pemecatan dari dinas militer.Menimbang, bahwaterhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah sebagai penyalahgunanarkotika golongan bagi diri sendiri, namun oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkotika dan jugabukan sebagai korban maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupunrehabilitasi sosial.Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan Majelis sudah sependapat dengan tuntutanpidana Oditur, sedangkan besarya
192 — 59
Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarya GantiKerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidakmengajukan keberatan ke pengadilan;b.
Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarya GantiKerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukankeberatan ke pengadilan;b. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya GantiKerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/MahkamahAgung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;c. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; ataud.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MOCH. TAUFIQ ISMAIL, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : I KOMANG PRASETYA,SH.
Terbanding/Penuntut Umum III : YULIA OKTAVIA ADING,SH.
146 — 87
dilakukan penangkapan danberada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkandan diperintahkan juga agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa haruslah pula dihukumHal 42 dari 44 hal Putusan No. 124/PID/2021/PT MTRuntuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yangditingkat banding besarya
40 — 11
lagi memeriksa dan mempertimbangkan buktibuktisepanjang berkaitan dengan masa kerja Para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan karena berdasarkanPasal 90 ayat (1) UndangUndang Noi3 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dariupah minimum, maka dalam menghitung besarnya konpensasi yangberhak diterima oleh para Penggugat sebagaimana dimaksud dalamPasal 157 (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka Majelis Hakim menentukan besarya
Terbanding/Tergugat : PT. BARINTO EKATAMA
49 — 15
onvankelijverklaard ) ;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970,tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum: ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugiandari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harusdinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutantuntutantersebut adalah tidak jelas / tidak sempurna ;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/Sip/1971,tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum: = Tututanganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapatmembuktikan mengenai jumlah / besarya
40 — 3
;Menimbang terhadap barang bukt tersebut di atas masih akan dipergunakan dalamperkara yang lain maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP barang bukti tersebutdikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas namaterdakwa YOHANES SETIADI Anak Dari SATIJAN;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidanayang didakwakan maka menurut hukum Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkarayang besarya akan disebutkan dalam amar putusan
55 — 25
Penggugat sebesar Rp. 200,000, ( dua ratus ribu rupiah ) setiap hariketerlambatan pembayaran yang dihitung sejak putusan ini diucapkan , Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a RV yang menyatakan bahwasepanjang suatu keputusan Hakim mengandung fiukuman untuk sesuatu yang laindari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiapkali terhukum tidak memenuht hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlahuang yang besarya
190 — 124
dari 43 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PN Blgdalam melaksanakan putusan kelak terhitung sejak adanya putusan yangmemiliki kekuatan hukum yang tetap, maka akan dipertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 606 Rv huruf amenyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuksesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan,bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut,olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarya
104 — 88
,besarya, tetapi dalam perkara ini harus~ ditetapkan sebesarRp. 1.000.000.000.000, (Satu milyar rupiah) yang harus dibayar setelahsetelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum Tetap (Incrach) ; Jadi totalnya menjadi Rp. 1.500 000 000 ; ditambah bunga keterlambatanpembayaran sebesar 12 %/ pertahun terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inchrach) ;Atau, apabila Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil, seadiladilnya (Ex aequo et bono) ; Berdasarkan
MAHAR DEKUI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA TUMBANG KAJAMEI KECAMATAN BUKIT RAYA KABUPATEN KATINGAN
188 — 255
berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, kapasitasdan/atau kualitas Tergugat telah menimbulkan keraguraguan danketidakpastian hukum pada diri Penggugat knususnya dan masyarakatDesa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya pada umumnya,berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaiperwujudan demokrasi;Bahwa keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan mengingat betapa pentingnya makna proses demokratisasi dalampemilihanKepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan BukitRaya dan betapa besarya
123 — 17
;Foto copy Keputusan Walikota Sabang No.972 tahun 2010, tentang besarya biaya gant rugitanah beserta segala sesuatu diatasnya, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dibenmaterai cukup serta diberi tanda TV5.;Foto copy Keputusan Panitia Pengadaan tanah No.07 tahun 2010, tentang penunjukanpetugas sekretaris dan petugas satuan tugas (satgas) pembebebasan lahan, tanpa adaaslinya dan diberi materai cukup serta diberi tanda TV6.
74 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi telah sejalandengan Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Nomor 18Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan " Ketentuanlebih lanjut tentang sumber biaya dan besarya biaya sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) serta tata cara pertanggung jawabanpenggunaannya ditetapkan dalam musyawarah lembaga.d.
Irma Rismayanti
Tergugat:
PT. GLOBALINDO JAYA SEMESTA
114 — 20
156 ayat (2) dan Uang Penggantian Hak sebagaimanaketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dasar perhitungan konpensasiatas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitungsejak tanggal 05 Februari 2020, maka dalam menghitung besarnya konpensasiyang berhak diterima oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, MajelisHakim menentukan besarya
32 — 3
Penggugat dan siapapun yang menyuruh saksi akanbuatkan ;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada kesalapahaman mengenaikewajiban dan hak ;Bahwa Perjanjian kerja sama untuk pembangunan ruko antara : TauhidYunus, Enny Tanarezza, Ade Bisono, Tuty Hidayat dengan Yoppy Yunusselaku pelaksana ;Bahwa tidak Akte Perjanjian yang menyatakan pihak Tergugat membayarsemua tagihantagihan, pajak ditanggung oleh Tergugat ;3.57Bahwa saksi tahu bahwa Dirjen Pajak ParePere ada keberatan karenapembayaran tidak sesuai ;Bahwa besarya