Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindih tintin tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 108/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL. Diwakili Oleh : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL.
Terbanding/Tergugat : PT. Sebakis Inti Lestari .SIL.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
86 — 150
  • Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal12 Desember 2006 maka pada tanggal 14 Desember 2006 diadakan rapatantara TERGUGAT , TURUT TERGUGAT I, dan perusahaan perusahaan lain yang arealnya tumpang tindin dengan areal HPHTIPENGGUGAT. Sesuai dengan Surat TURUT TERGUGAT No::Halaman 36 dari151 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT.SMR.15.16.500/337/EkProda/XII/2006 Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih ArealPerkebunan Dengan HPHTI PT.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 22-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 20-12-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 66/PDT/2017/PT JMB
Tanggal 26 Oktober 2017 — Pembanding/Penggugat : Djoni
Terbanding/Tergugat V : Uyanto
Terbanding/Tergugat III : Soeseno
Terbanding/Tergugat I : Ivantanri
Terbanding/Tergugat IV : oe Lie
Terbanding/Tergugat II : Hendra Wijaya
105 — 73
  • berpendapat : bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan lebihlanjut buktibukti dari TergugatTergugat/Terbanding, Karena : Jika seandainyapunHalaman 48 dari 20 halaman Put No. 66/PDT/2017/PT JMBSertifikatSertifikat milik TergugatTergugat/Terbanding tersebut yaitu nomor 1450sampai dengan nomor 1453 benar adanya dan tidak ditemukan adanya kesalahanprosedur dalam penerbitannya, mengingat sertifikat tersebut diterbitkan pada masazaman Orde Baru, dalam era mana banyak ditemukan surtasurat yangbertumpang tindin
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata
Register : 18-05-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Agm
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
137 — 53
  • 2010 sebagai pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009dilakukan penyesuaian menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksplorasi Batubara berdasarkan Keputusan TURUT TERGUGAT Nomor 123 Tahun 2010 tertanggal 30 Maret 2010 dengan lokasiDesa Limes dan Desa Uei Kecamatan Padang Bano KabupatenLebong Kode Wilayah 002 PB.L.08 luas 1.653 Ha melaksanakanrangkaian kegiatan eksplorasi; sebagaimana pada angka 3, Penggugat juga menguraikan konflikhukum pada angka 4 sampai angka 9 sebagai suatu sengketaperizinan yang tumpang tindin
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata Tanah
Putus : 27-10-2016 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Tgt
Tanggal 27 Oktober 2016 — - Supani, DKK 1.HAIRUN BIN ALI HUSENG 2.HAMSYAR 3.Hj. INDO TUO 4.MAIMUNAH 5.AMINAH 6.BURHANUDDIN 7.H.NURDIN AMAS DM 8.KADES RANTAU PANJANG KEC.TANAH GROGOT KAB.PASER
147 — 18
  • SardaniUsman ternyata tidak tumpah tindin antara surat Sultan lbrahimChaliluddin, surat Sultan Muhammad Ali dengan Surat ahli waris Aji Dio.Bahwa oleh karena dasar dasar, alasanalasan dan dalildalil gugatanpara penggugat selalu membolak balikkan fakta sebagai mana turuttergugat sekaligus kuasa insidentil para tergugat uraikan diatas makadengan hormat para tergugat memohon kepada Ketua dan AnggotaMajelis yang menyidangkan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.Tgtuntuk menolak seluruh gugatan para penggugat
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-05-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 122/Pdt.G/2016/PN Pbr
Tanggal 14 Desember 2016 — 1.PT SINARINDO INTERNUSA 2.FREDDY SIANIPAR 3.SUDIN PAULUS NAPITUPULU 4.DOAKSA MARISI SITOMPUL VS 1.SAUT PARLAUNGAN SIHOMBING 2.WAN SALMAH 3.BEYAMIN 4.Ir. PENNY BASTARI 5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
134 — 278
  • SINARINDO INTERNUSAmemang saling bertumpang tindin dengan keempat bidang tanah milikTERGUGAT I, Il, Ill dan IV.Bahwa untuk PENGGUGAT II bidang tanahnya yang bertumpang tindihdengan tanah milik TERGUGAT terletak di objek yang berbeda dengan bidangtanah PENGGUGAT , yaitu dipisah oleh jalan perjuangan.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 16-11-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Tpg
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
1.Maimunah
2.Lina
3.Sleman
Tergugat:
1.Sumini
2.Asyudi Setiawan
3.Retno Riani
4.H. Usman S.
5.Ny. Yah
6.H. Dahroen Yoesoef
7.Fenny Alfina
8.Raf Mustika
101 — 36
  • Tpgtumpang tindin hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar dankesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelishakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan aquo adalah hak dari paraPenggugat konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan apaapayang didalilkan olehnya dalam surat gugatannya, sedangkan mengenai segalasesuatu yang berkaitan dengan pembuktian mengenai kepemilikan atas tanahobjek sengketa tersebut menurut
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/Pdt.G/LH/2018/PN Bgl
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
960 — 2473
  • dengan DokumenRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, fotocopydari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda P14;15.Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Bukit Sunur,fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda P15;16.Hasil Riset Yayasan Genesis yang tertuang dalam Buku OligarkiEkstraktif dan Penurunan Kualitas Hidup Rakyat, pada BAB IVJebakan Pemiskinan, Industri Batubara & Perusakan DASBengkuluHilm 4357 dan Peta Sebaran Sub Daerah Aliran Sungaiyang Tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 273/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2018 — PT. SINAR CENTRA CIPTA : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
814 — 385
  • SEMARANG melalui Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas TanjungEmas Semarang telah mengajukan permohonan izinreklamasi Kalibaru Barat kepada Menteri Perhubungan Cq.Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai surat NomorPP.006/01/01/KSOP.Tg.Emas17 tanggal 25 Januari 2017,namun masih terdapat kekurangan persyaratan yaitu StudiAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup +;Lokasi reklamasi seluas + 22 Ha yang dimohonkan oleh PTPELABUHAN INDONESIA Ill (PERSERO) CABANGTANJUNG EMAS tumpang tindin
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
259 — 133
  • dengan alas hak Akta Jual Beli No. 78/2019,Akta Jual Beli 80/2019, dan Akta Jual Beli 82/2019 telah tumpang tindihdengan tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI dengan alas hakSertifikat Hak Milik (SHM) No. 00439 tertanggal 7 September 2005.Karena berisi informasi menyesatkan dan mengadaada.Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikandalam bab eksepsi kewenangan absolut (exceptiodeclinatoir),PENGGUGAT terlebih dahulu harus membuktikan alas hak yangdidalilkan oleh PENGGUGAT telah tumpang tindin
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-08-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 445/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
1.H. ZAINAL ARIFIN
2.IRWANSYAH
3.TUTI AMINAH
4.ENDEH SUKARSIH
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
2.PT. INDOFICA HOUSING
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq KEPALA BPN Cq KAKANWIL BPN JAKARTA
4.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Cq SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAKARTA UTARA
5.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq KOPERASI PEMBINA PROFESI DAN OLAHRAGA PERAIRAN DANAU SUNTER JAKARTA SUNTER
6.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
7.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
92 — 121
  • Bahwa apabila dicermati, gugatan aquo yang diajukan PARA PENGGUGAT diPengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya didasari oleh adanya peristiwatumpang tindin kepemilikan tanah antara PARA PENGGUGAT denganTERGUGAT I, dimana PARA PENGGUGAT mendasarkan kepemilikannya berupa:a. Irlander Verponding No. 25 tanggal 14 Agustus 1929;b. Irlander Verponding No. 26 tanggal 14 Agustus 1929;c. Irlander Verponding No. 27 tanggal 14 Agustus 1929;d. Irlander Verponding No. 28 tanggal 14 Agustus 1929;e.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 359/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 3 September 2018 — Pembanding/Penggugat : DJAELANI, CS
Terbanding/Tergugat : ROSYID ACHMAD BIN SARMADA
80 — 66
  • DKI.16.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan MANo.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan MA No.1159K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, gugatan yang tidakmenyebutkan batasbatas objek sengketa dinyatakan obscuur libeldan gugatan tidak daat diterima.Bahwa Obyek sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGATtumpang tindin sehingga menyulitkan pemeriksaan perkara a quosebagaimana tercantum dalam Posita dan Petitum dalam Gugatan PARAPENGGUGAT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 Januari 2014 — Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO
62 — 21
  • kepemilikan sertifikatyang hasil rapat yang meminta HARIYANTO melepaskan hak atas tanahtersebut ;Bahwa pada tahun 2005 ada peningkatan Hak atas tanah atas namaHARYONO dan KARYONO yang terletak di Desa Nyatnyono ,yangternyata ada tumpang tindih atas peningkatan Hak atas tanah yangdimohonkan HARYONO dan KARYONO dengan tanah milik PU PropinsiJawa Tengah ;Bahwa Hak Pakai No.5 dasarnya Surat Keputusan Pemberian Hak dariPememerintah Propinsi Jateng,sedang C Desa dasarnya Konversi ;Bahwa sampai terjadi tumpah tindin
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 19-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 26 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPARDI TAHIYA Diwakili Oleh : Makarius Paskalis Baut, SH
245 — 316
  • Adam Djudje, tanggal 2641997;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro LemaBatu Kallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpeng tindin penyerahanoleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/I/2014,tanggal 1012014;1 (satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah ToroLama Batu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02Oktober 2019;1 (Satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di Lokasi ToroLemma Batu Kalo (Karangan) Luas 30 Ha diserahkan oleh
    Adam Djudje, tanggal 2641997;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro Lema BatuKallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpeng tindin penyerahan olehFungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/I/2014, tanggal 1012014;1 (satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah Toro LamaBatu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02 Oktober2019;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di Lokasi ToroLemma Batu Kalo (Karangan) Luas 30 Ha diserahkan oleh
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-07-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 15/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 25 Oktober 2016 — Ir. H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI; Ir. FITRAH KAMARUDDIN, M.M.; Drs. A. GANI LASA, M.M.; Melawan MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, sebagai KETUA MERANGKAP ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI DALAM NEGERI, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI KEUANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI PERDAGANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; SEKRETARIS KABINET, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; WALIKOTA BATAM, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM;
160 — 47
  • Bahwa penurunan sebagaimana dimaksud dalam point huruf a dan bdisebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yaitu:1) Internal: a) Dualisme Pengelolaan Wilayan antara Pemerintan Kota(selanjutnya disebut Pemkot) dan BP Batam: penyediaaninfrastruktur belum memenuhi standar internasional, masalahkepastian hukum bagi investor yang masih kurang, perizinanusaha lamban, tumpang tindin pengelolaan tanah. b) Dualisme tanggung jawab vertikal BP Batam; pada praktiknyaBP Batam bertanggung jawab kepada dua institusi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-02-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.PT. CAHAYA ANDHIKA PERDANA. DiwakilIMAM INDRAYADI, S.T. i oleh
2.PT. Cahaya Andhika Perdana
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
2.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
Intervensi:
PT. Pondok Indah Land
608 — 867
  • /gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengankeadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftarantanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atastanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemeganghak atas tanah yang berbatasan.Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanahKTUN Objek Sengketa tidak menghadirkan para pemilik yaitu Penggugat sebagaipemegang hak atas tanah yang berbatasan dan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021
Tanggal 3 Mei 2021 — Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
1201 — 1585 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakmempunyai landasan yuridis yang kuat karena tidak sesuai dengan Pasal18A dan Pasal 18B UUD 1945, serta karena menyangkut bidang pendidikankurang memperhatikan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 (Hakikat Pendidikandan Pendidikan Nasional), Pasal 3 (Fungsi dan Tujuan Pendidikan), danPasal 12 ayat (1) huruf a (Hak Pendidikan Agama) UndangUndang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa untuk itulan pemerintah dalam membentukperaturan perundangundangan agar tidak terjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
173 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 253 K/TUN/2014tumpang tindin dengan HGU PT Belunkut, sehingga harus dibatalkan, quodnon. ltu penarikan kesimpulan yang kasar, ridiculos, unjust dan semena mena;Para saksi fakta (Nur Salim, Hasibuan, Ahmad dan Ali, Ahmad Ahyar) yangadalah kepala desa dan rakyat di lokasi tanah terperkara, menyatakan padapokoknya :Nur Salim Hasibuan menyatakan bahwa setahu saksi sebelum masyarakatmenjual obyek sengketa kepada Aheng masyarakat telah menguasai lahansejak tahun 1980.Saksi Ahmad Kanali menyatakan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 9/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
290 — 165
  • .;7: Bahwa apabila dicermati dalam perkara a quo senyatanya telahterjadi tumpang tindin kepemilikan antara bidang tanah yang diklaimdimiliki oleh PENGGUGAT dengan bidang tanah yang dimiliki olehTERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2berdasarkan bukti kepemilikan yang telah diterbitkan oleh TERGUGATyakni objek sengketa perkara a quo sehingga sudah sepatutnya atassengketa tumpang tindih kepemilikan tersebut diselesaikan dulu melaluigugatan perdata di peradilan umum dimana mengenai sengketakepemilikan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/Pdt.Bth/2020/PN Sby
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
1.NY DR SRI SUDARWATI
2.TN HERU SISWANTO
3.NY DRG TRI WARIYANTI
4.NY LILIS LISTYORINI,SKM
5.NY FEBRIANA WURJANINGRUM,SE,MT
6.NY NOVIANA,SE
Tergugat:
1.Tn Trisno Romo Santoso
2.Tn Octavianus Stevie Lianto
3.Tn Willy Hindranata
4.Notaris Sherly Dian Meirawati,SH
5.PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya
6.Tn Hendra Wijono,SH,M.Kn
7.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surabaya
Turut Tergugat:
1.NY SISWARI
2.TN SUDARNOTO ST
3.NY SRI MULYA RINI,SE
82 — 24
  • rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir; Bahwa jika Turut Terlawan II tidak menandatangani dan memberikan kuasakepada Turut Terlawan justru akan menimbulkan akta tersebut cacathukum karena kekurangan ahli waris yang bertandatangan dalam kuasatersebut, hal ini semestinya sudah sangat dipahami oleh Para Pelawan; Bahwa Terlawan Ill melihat iktikad tidak baik dari Para Pelawan yangmenggiring opini bahwa dengan Turut Terlawan II menandatangani suratkuasa serta menandatangani sebagai pihak adalah tumpeng tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Maret 2014 — PT. Indo Multi Media, DKK VS H. Hutomo Mandala Putra
387 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan fakta dimana terjadi tumpang tindin dan terdapatkemungkinan akan adanya dua buah putusan mengenai subyek hukum danpermasalahan yang sama yang mungkin menimbulkan kerugian ganda bagipara Tergugat, maka Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohonkepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menunda pemeriksaan inisampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan569, atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima (niet ontvantkelijk verklaard